SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengunjungi rumah Ir. Kasmudjo, dosen pembimbingnya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa, 13 Mei 2025. Selain silaturahmi, Jokowi juga menawarkan bantuan tim hukum menyusul adanya gugatan dialamatkan kepada Kasmudjo.

Diketahui, kasus tudingan ijazah palsu yang dialamatkan ke Jokowi turut menyeret nama Kasmudjo yang merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kasmudjo turut digugat oleh seorang advokat bernama Ir Komardin.

?Saya ke sana karena saya membaca, beliau Bapak Ir Kasmudjo, Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM digugat,? kata Jokowi di Solo, Rabu (14/5/2025).



Namun demikian, harus diselesaikan di ranah hukum agar tidak terus berkepanjangan. Selain pembicaraan serius, Jokowi mengaku juga ngobrol dengan Kasmudjo mengenai pelajaran semasa kuliah.

Semasa dirinya kuliah, Kasmudjo merupakan dosen yang memegang laboratorium dan teori mengenai struktur dan sifat kayu. ?Cek satu per satu ini kayu apa? Baunya seperti apa? Beliau jagonya,? ucap Jokowi.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, di Bareskrim Polri terdapat aduan dari seseorang. Sehingga dirinya diminta untuk menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang Universitas, SMA, SMP, dan SD.

?Kita berikan, sampai sekarang masih di sana (Bareskrim) ijazahnya,? ucapnya.

Berikutnya adalah dirinya melapor ke Polda Metro Jaya. Jokowi menegaskan ini merupakan dua hal yang berbeda. Kemudian gugatan perdata yang kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Jokowi mengutus adik iparnya ke Bareskrim Polri karena untuk menyerahkan berkas. Jika dirinya dipanggil untuk diklarifikasi, dirinya siap datang.

Jokowi mengutus adik ipar untuk menyerahkan dokumen miliknya yang sangat penting. Sehingga dirinya mengutus orang yang dipercayainya.

?Ijazah saat ini di Bareskrim, kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan dan kita ambil,? katanya.

Saat ini, ijazah yang masih di Bareskrim adalah ijazah SMA dan UGM.

Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Prabowo mengatakan evakuasi bisa dilakukan dengan syarat semua pihak terkait menyetujuinya.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka (warga Gaza) di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ucapnya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025) dini hari, dikutip daridetikNews, Jumat (11/4/2025).

Keputusan Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza pun menimbulkan polemik. Salah satunya dari Pakar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Fajri Matahati Muhammadin, SH, LL M, Ph D.

Fajri merespons bahwa rencana persis Prabowo sebenarnya belum diketahui rinciannya. Apakah itu hanya untuk bantuan medis dan bagaimana proses pengembalian warga Gaza setelah dari Indonesia.

"Maksudnya, sepaham saya ada 1.000 yang mau dibawa ke Indonesia untuk sementara mendapatkan penanganan medis. Sementara, artinya akan dikembalikan lagi (bukan permanen)," ucapnya kepada detikEdu, saat dihubungi Jumat (11/4/2025).

"Tapi, saya belum tahu: warga Palestina yang diungsikan ini maksudnya diambil dari luar atau dalam Gaza atau bagaimana, lalu berapa lama, dan bagaimana arrangement pengembaliannya (bagaimana, ke mana, dll.)," imbuhnya.

Berpotensi Menjadi Masalah Besar

Fajri menilai, rencana Prabowo sebenarnya ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya. Terutama keterkaitan dengan isu lain, seperti Tarif Trump hingga menyoal penjajahan itu sendiri.

"Menurut saya rencana ini ada baiknya dan ada (banyak) buruknya. Baiknya, betul rakyat Palestina banyak sekali yang membutuhkan bantuan medis (tidak cuma 1.000). Andai Indonesia bisa memberi bantuan bagi lebih banyak, tentu akan lebih baik," ujarnya.

"Mungkin juga, kalau benar ini terkait dengan tawar-tawaran dengan Trump soal tarif, bisa jadi membantu menegosiasikan masalah tarif," tambahnya.

Ia menyebut, keburukan dari rencana ini yakni terkait dengan rencana zionis dan Trump. Rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza dan meminta negara-negara lain (termasuk Indonesia) untuk menampung warga Palestina.

Jika itu terjadi, menurutnya, akan semakin memberi ruang untuk para zionis sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sudah pernah membuat statement menolak untuk mendukung rencana tersebut.

"Tapi kok langkah ini seperti satu langkah dari mendukung kebijakan Trump dan zionis tersebut. Nah, sekali lagi saya kurang tahu bagaimana arrangement untuk pengembaliannya 1.000 warga Palestina ini nanti," kata Dosen di Departemen Hukum Internasional tersebut.

"Maka ini akan jadi potensi masalah besar, misalnya nanti pemulangannya dipersulit lalu ditunda, lalu jangan-jangan malah ditambah lagi warga Palestina yang disuruh kita evakuasi 'sementara'," lanjutnya.

Potensi masalahnya, imbuh Fajri, yakni karena pemulangan ke Palestina wajib bekerja sama dengan zionis. Untuk membuat 'evakuasi sementara' menjadi 'evakuasi tetap' saat pemulangan, berpotensi dipersulit dan diulur-ulur.

"Dan kita ketahui zionis punya track record kuat bermain-main begini, apalagi punya dukungan dari Trump," imbuhnya.

Alih-alih merencanakan evakuasi 1.000 warga Palestina, Fajri menyebut lebih baik mengirim lebih banyak dokter dan tenaga medis Indonesia untuk membantu korban-korban di Palestina.

"Pikir saya, daripada kita menegosiasikan membawa 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk mengobati mereka di Indonesia, jauh lebih baik membawa 1.000 dokter dan tenaga medis Indonesia ke Palestina untuk mengobati mereka di sana," katanya.

Khawatir dengan Manipulasi Diplomasi

Menyoal rencana ini, lebih jauh, Fajri menjelaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Itu juga sekaligus kejahatan perang (War Crime) yang sudah terjadi selama berpuluh tahun.

Maka dari itu, terkait rencana evakuasi ini, ia khawatir dengan kemungkinan adanya manipulasi diplomasi.

"Zahirnya, langkah Pak Prabowo ini sekilas kelihatan bukan seperti mendukung kejahatan tersebut. Tapi saya khawatir dengan segala manipulasi diplomasi seperti ini, langkah ini akan 'termainkan' untuk turut mendukung kejahatan tersebut," tuturnya.

Secara umum, ketika ditanya apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat dalam merespons situasi di Gaza, ia menilai salah langkah.

"Salah langkah sekali kalau menurut saya," tutur Fajri.

(faz/pal)

Istanbul (ANTARA) - Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Selasa (8/4) menolak mekanisme baru yang diusulkan Israel untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Mereka menegaskan tidak akan mentolerir “manipulasi pendudukan atas nasib kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Dalam pernyataan resminya, kantor tersebut menjelaskan bahwa mekanisme tersebut akan melibatkan tentara Israel atau perusahaan swasta yang berafiliasi dengan militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung kepada keluarga-keluarga di Gaza.

Rencana tersebut dinilai “tidak dapat diterima, baik dari bentuk maupun substansinya,” serta disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Kantor Media Gaza juga menuduh Israel menggunakan mekanisme tersebut sebagai sarana untuk memperkuat kontrol serta melakukan pemerasan politik terhadap warga sipil.

Mereka memperingatkan bahwa rencana ini membahayakan keselamatan warga karena memaksa mereka berkumpul di titik distribusi yang berisiko menjadi sasaran serangan atau menimbulkan ancaman keamanan.

Sejak 2 Maret, Israel telah memblokir masuknya pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza dengan menutup perlintasan perbatasan.

Langkah itu memperparah krisis kemanusiaan yang sudah menyebabkan kelaparan meluas.

Kantor Media Gaza menyebut mekanisme tersebut sebagai “upaya transparan untuk melegitimasi pendudukan ilegal” dan menilai Israel berusaha menghindari tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan.

Mereka juga menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas segala dampak krisis kemanusiaan, termasuk krisis kesehatan dan kelangkaan pangan, yang timbul akibat penghalangan distribusi bantuan.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth pada Senin melaporkan bahwa militer Israel berencana mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah beberapa pekan blokade, menyusul kekhawatiran akan tuntutan hukum.

“Israel diperkirakan akan kembali mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa pekan ke depan, atau bahkan lebih cepat, setelah lima pekan menghentikan pasokan,” tulis surat kabar tersebut.

Disebutkan pula bahwa para komandan militer dan anggota parlemen membahas pentingnya melanjutkan pengiriman bantuan pangan guna menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat menyeret tokoh-tokoh militer dan politik tingkat atas, khususnya di Komando Selatan IDF (Angkatan Darat Israel).

Surat kabar itu menambahkan bahwa militer Israel berencana meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan ke depan. Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional, namun tidak akan melibatkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Israel telah mengepung Gaza selama 18 tahun. Serangan besar-besaran belakangan ini menyebabkan 1,5 juta dari total 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Penutupan perbatasan oleh pemerintah Tel Aviv semakin mendorong wilayah tersebut ke jurang kelaparan.

Kantor Media Gaza mendesak komunitas internasional, negara-negara donor, dan PBB untuk menolak rencana “berbahaya” itu dan mencari jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan.

Mereka menyatakan bahwa PBB adalah lembaga yang “paling dapat dipercaya dan berkomitmen pada standar kemanusiaan,” serta menyerukan kepada rakyat Palestina untuk bersatu menentang “kebijakan berbahaya” Israel.

Sejak 18 Maret, militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan di Gaza. Serangan itu telah menewaskan hampir 1.400 orang, melukai lebih dari 3.600 lainnya, dan menghancurkan kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang telah ditandatangani pada Januari lalu.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu berjanji akan meningkatkan serangan ke Gaza, bersamaan dengan upaya penerapan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah tewas dalam gempuran brutal Israel di Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Wakil Ketua DPW NasDem Sumsel Nopianto menyebut tengah memantau proses hukum yang sedang menimpa mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda dan suami, Dedi Sipriyanto. Baik Fitrianti maupun Dedi merupakan kader Partai Nasdem. Nasdem pun menegaskan tak memberi bantuan hukum terhadap keduanya.

Diketahui, Fitrianti dan suami sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengelolaan biaya pengganti darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Palembang 2020-2023. Bahkan Kejari Palembang sudah menahan keduanya di lapas berbeda.

"Kita serahkan pada mekanisme hukum yang berlaku terkait dengan dua kader NasDem ini. Terkait dengan status keduanya kita masih berproses, karena baru semalam kan ditetapkan tersangka. Tapi kami pastikan akan ada langkah tegas untuk mengisi kekosongan posisi keduanya, baik di dewan Kota Palembang maupun sebagai Ketua DPD NasDem Palembang," katanya, Rabu (9/4/2025).

NasDem, katanya, juga akan mengambil langkah-langkah tegas terkait dengan posisi karena penetapan keduanya sebagai tersangka.

Keputusan nanti akan disampaikan DPP NasDem melalui usulan DPW NasDem Sumsel. Namun, pihaknya saat ini mengacu pada asas praduga tidak bersalah

"Pasti, pasti DPP dan DPW akan mengambil langkah tegas menyikapi penetapan keduanya sebagai tersangka dan kini ditahan. Tapi saat ini kami tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah dalam kasus PMI ini. Biarlah mekanismenya berjalan," katanya.

Nopianto menambahkan, NasDem tidak akan memberi bantuan hukum terhadap keduanya dalam kasus ini. Pihaknya, hanya akan memberi pendampingan terhadap keduanya.

"Bukan bantuan hukum tapi pendampingan untuk keduanya. Terlebih dugaan kasusnya korupsi. Kita ada lembaga di bawah partai yang berkaitan dengan hukum, tapi akan kita lihat lagi," tukasnya.

Nopianto menegaskan kasus yang melibatkan Fitrianti dan Dedi tak ada kaitannya dengan partai tersebut.

"Tidak ada irisan langsung dengan NasDem terkait dengan kasus keduanya. Secara kebetulan, Dedi memang sebagai anggota dewan dari fraksi NasDem dan Bu Fitri sebagai Ketua DPD NasDem Palembang. Kami pastikan tak ada kaitannya dengan NasDem, ini tindakan personal. Mungkin ada mekanisme yang salah dilakukan," ujar Nopianto.

(dai/dai)

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Media lokal pada Senin mengatakan bahwa Militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade selama seminggu di tengah kekhawatiran akan tuntutan hukum.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun bagi kelompok Palestina Hamas.

Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Sorong -

Tujuh orang narapidana di Lapas Kelas IIB Kota Sorong, Papua Barat Daya, kabur dari tahanan. Pihak Lapas meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pencarian.

"Hingga kini belum bisa diinfokan (kronologi kaburnya napi). Sudah minta bantuan kepada Polresta Sorong Kota guna ikut pencarian," kata Kepala Lapas Kelas IIB Sorong Manuel Yenusi melansir detikSulsel, Selasa (1/4/2025).

Para napi melarikan diri tadi pagi. Polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari Lapas untuk melakukan proses pencarian.

"Sementara ini masih dilakukan penyelidikan. Saya masih belum bisa sampaikan hasil, sebab ini di polisi untuk pencarian," tuturnya.

Terpisah, Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Indra Gunawan membenarkan kaburnya tujuh napi dari lapas tersebut. Dia juga mengaku masih mendalami kejadian tersebut.

"Benar adanya tujuh orang napi yang kabur di Lapas Sorong. Kita sudah menerima pemberitahuan dari Lapas Kelas IIB Sorong," kata Indra kepada detikcom, Selasa (1/4).

(afb/afb)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

BOGOR - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor, sejak Selasa, 4 Maret 2025 menyebabkan banjir bandang yang menerjang beberapa desa, salah satunya Desa Tugu, Kecamatan Cisarua.

Banjir bandang membawa material dan lumpur yang menghantam rumah warga, fasilitas umum, serta menutup akses jalan.

Sedikitnya di Cisarua sebanyak 575 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Merespons kondisi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana serta jajaran mengambil tindakan cepat berupa pemberian bantuan sosial.

?Hal ini mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk melakukan Imigrasi Bogor Berbakti dan Peduli. Kegiatan ini bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo yang dituangkan dalam Asta Cita dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan bakti sosial,? ujar Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhan

Di tengah suasana Ramadan, bencana ini semakin menambah tantangan bagi warga yang kini harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas yang seadanya.

Pada Jumat (7/3/2025), Kepala Kantor Imigrasi Bogor serta jajaran bergerak menuju Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk mendistribusikan bantuan secara langsung dan meninjau lokasi bencana.

?Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penerimanya dan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang," kata Ritus.

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza demi menekan Hamas segera menerima proposal perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Pemerintah RI menegaskan langkah Israel itu melanggar kesepakatan awal gencatan senjata.

"Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua," demikian pernyataan Kemlu RI dalam akun X dikutip, Selasa (4/3/2025).

RI menganggap taktik Israel menyetop bantuan ke Gaza untuk menaikkan daya tawar dengan Hamas merupakan bentuk dari kejahatan perang. RI menilai langkah itu pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

"Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," tulis Kemlu RI.

Lebih lanjut, RI mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. RI juga meminta dunia menekan Israel agar segera melanjutkan negosiasi fase kedua sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.

"Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," ujar Kemlu RI.

(fca/fca)

Jakarta -

Keberadaan gembong narkoba Murtala beserta enam napi-tahanan lainnya yang kabur dari Rutan Salemba masih terus dicari. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk memburu ketujuh DPO tersebut.

"Ya kalau petugasnya (Kalapas) sudah dihukum, untuk (menangkap) orangnya ya kita minta tolong kepolisian lah, kita kan terbatas," kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

Agus menuturkan jumlah petugas dengan tahanan serta warga binaan di rutan Salemba jomplang. Dia mengatakan pihaknya tidak berwenang untuk mengejar tujuh DPO tersebut sehingga meminta bantuan polisi.

"Bayangkan aja, ini tahanan dan warga binaan ada 3.000 lebih, yang jaga cuma 35 aja, nggak mungkin lagi kita melakukan pengejaran secara langsung karena kita memang tidak punya kewenangan untuk itu," ujarnya.

"Jadi kita tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," lanjutnya.

Agus berharap ketujuh DPO tidak melarikan diri ke luar negeri. Dia mengatakan apabila ketujuhnya dapat ditangkap akan terungkap ada tidaknya peran dari internal Lapas.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti bisa kita ungkap apakah ada peranan dari anggota lapas atau tidak," ucapnya.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

(dek/taa)

Tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ikut memasukkan aturan terkait jaminan penyediaan bantuan hukum bagi terpidana.

"Tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana," kata anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Dia menyebut bahwa ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 54 KUHAP, hanya mengatur bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa.

"Sedangkan, untuk terpidana tidak diatur," ucapnya.

Padahal, lanjut dia, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peninjauan kembali (PK).

"Jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," tuturnya.

Hal tersebut, tambah dia, diperlukan mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya.

Dia lantas mencontohkan sejumlah terpidana kasus "Vina Cirebon" yang mengajukan permohonan PK ke ke Mahkamah Agung (MA), dan diputuskan ditolak pada Desember 2024 lalu.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah," kata dia.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan RUU KUHAP yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.

DPR menargetkan KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026.

Hal tersebut didasarkan pada semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025