JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritisi langkah Kejaksaan yang meminta pengawalan dari TNI . Secara hukum, kata Mahfud, Kejaksaan tidak boleh dikawal oleh TNI.

"Nggak boleh, menurut hukum yang normal. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik," kata Mahfud MD dalam Program Bikin Terang berjudul Mahfud MD Blak-blakan Pemakzulan Gibran, Jaksa vs Polisi, hingga TNI Jaga Kejaksaan yang dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Sabtu (17/5/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKI) itu menjelaskan, Undang-Undang Kejaksaan Pasal 8a mengatur bahwa setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan dari ancaman. Pada pasal berikutnya, permintaan perlindungan dimintakan kepada Polri. Ketentuan permintaan perlindungan kepada Polri itu diatur melalui Peraturan Pemerintah.



"Nah, pertanyaannya kenapa kok mintanya ke TNI? Ini kan pertanyaan politis. Karena Peraturan Pemerintahnya belum ada. Kenapa Peraturan Pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses tidak selesai-selesai. Nah, Kejaksaan sudah merasa tidak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April tahun 2023 bahwa akan mulai ada MOU untuk keamanan," ungkap Mahfud MD.

Sesuai Pasal 7 UU TNI yang baru, kata Mahfud, Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tugas selain operasi militer, salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional. Daftar tempat yang disebut objek vital nasional tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024.

"Nah, kejaksaan nggak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Kejaksaan tidak ada," kata Mahfud.

Mahfud menduga kuat ada sesuatu di balik permintaan pengamanan TNI oleh Kejaksaan. Ia melihat hubungan Kejaksaan dan Kepolisian tidak harmonis sejak lama. Ketika menjabat Menko Polhukam, kata Mahfud, dirinya tidak bisa bertemu Kejaksaan dan Polri bersama-sama.

Lalu apa penyebab hubungan tidak harmonis antara keduanya? Mahfud menjelaskan, sesuai KUHAP, polisi bertugas menyelidiki dan menyidik, sementara Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Namun dalam kenyataannya, ketika polisi melimpahkan hasil pemeriksaan, sering kali ditolak oleh Kejaksaan.

"Ini main-main dua-dua lembaga ini, sehingga kok tidak sinergis. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi. Polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan," ujar Mahfud.



Mahfud MD menyoroti alasan Kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital padahal di dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun yang perlu dipahami adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai objek vital hanya diputuskan oleh presiden.

"Berarti presiden sudah menyetujui bahwa dia objek vital. Mungkin ya. Kalau tidak, kan tidak boleh," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap peran penting Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra dalam proses pembaruan sistem peradilan di masa awal reformasi.

Mahfud menyebut, saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang), Yusril mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 yang menjadi dasar peletakan sistem kekuasaan kehakiman yang independen.

“Dulu Pengadilan masih di bawah Menteri Hukum dan HAM, belum ada penyatuan. Waktu Pak Yusril jadi Menkumdang sudah terjadi, ada Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan hakim di bawah satu atap, tapi kan pemindahannya berproses, pelan-pelan. Nah, Pak Yusril masih ada di situ,” kata Mahfud dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Menurut Mahfud, dalam masa peralihan tersebut, Yusril mengambil langkah berani untuk membenahi dunia peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

“Dia mengocok hakim itu. Hakim yang bagus dimasukkan ke Jakarta. Yang bagus tuh dari daerah-daerah kucing beranak itu diambil, ini bagus nih, dipindahin ke Jakarta. Bagus pada waktu-waktu itu, awal reformasi,” ujarnya.

Namun, Mahfud menyayangkan kondisi yang memburuk setelah era itu.

Ia menyebut, praktik korupsi mulai merebak lagi pada pertengahan 2006 hingga seterusnya.

“Tapi kemudian korupsi merebak lagi, ini kira-kira pertengahan tahun 2006–2007 dan seterusnya lah. Banyak banget. Coba, di awal-awal reformasi mana ada kasus? Nggak. Dikocok sama Pak Yusril itu,” kata Mahfud.

Setelah masa kepemimpinan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses peralihan kekuasaan kehakiman sepenuhnya selesai dan pengadilan menjadi independen berdasarkan amanat konstitusi.

“Lalu kan hakim sepenuhnya pindah, sudah selesai proses peralihan. Lalu semboyannya berdasarkan konstitusi, hakim harus independen, ndak boleh dicampuri oleh siapa pun,” kata Mahfud.

KOMPAS.com - Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyoroti peran krusial Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dalam transformasi sistem peradilan di Indonesia di awal era reformasi.

Menurut Mahfud, saat Yusril menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, ia berupaya keras mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 35, yang menjadi landasan bagi pembentukan sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri.

"Sebelum ini, Pengadilan masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan belum ada integrasi. Ketika Pak Yusril menjabat sebagai Menkumdang, telah terjadi perubahan signifikan, di mana Undang-Undang Nomor 35 menetapkan bahwa hakim harus berada di bawah satu atap. Namun, proses pemindahan ini berlangsung secara bertahap," ungkap Mahfud dalam program Gaspol di Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Dalam fase transisi tersebut, Yusril berani mengambil langkah-langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

"Ia melakukan rotasi hakim, membawa hakim-hakim terbaik dari daerah ke Jakarta. Pada waktu itu, ini adalah langkah yang sangat baik, terutama di awal reformasi," tambah Mahfud.

Mahfud MD: Setelah Awal Reformasi, Korupsi Kembali Muncul

Namun, Mahfud menyatakan kekecewaannya terhadap situasi yang memburuk setelah periode tersebut.

Ia mencatat bahwa praktik korupsi mulai merajalela kembali sekitar pertengahan tahun 2006 dan seterusnya.

"Setelah masa awal reformasi, korupsi kembali muncul. Pada awal reformasi, tidak ada kasus korupsi yang menonjol. Namun, setelah Yusril, banyak kasus yang muncul," jelasnya.

Setelah masa jabatan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses transisi kekuasaan kehakiman telah selesai, dan pengadilan kini sepenuhnya independen sesuai dengan amanat konstitusi.

"Proses peralihan hakim telah selesai. Kini, hakim harus bertindak independen dan tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun," tutup Mahfud.

Sumber: https://nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, praktik mafia hukum yang dulu mulai disoroti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini justru semakin parah.

Di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI itu, misalnya, Mahfud menyoroti bagaimana hukum dipermainkan tidak hanya di lembaga peradilan, tetapi juga di sektor eksekutif hingga legislatif, baik pusat maupun daerah.

“Di eksekutif itu sudah permainan hukum juga rusak bukan main, sehingga timbul-timbul korupsi itu karena hukum dipermainkan di eksekutif, (seperti) perizinan, ndak sampai pengadilan, tapi sudah main di situ, 'cincai di situ' pusat, daerah, DPR, DPRD semua,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud mengungkan, Presiden SBY saat itu menyadari persoalan hukum yang sistemik dan lebih luas dari sekadar praktik di pengadilan.

“Jadi, Pak SBY pada waktu itu (mengatakan) ini bukan pengadilan, darurat kita ini darurat hukum bukan darurat pengadilan, itu kata Pak SBY,” ujar dia.

Menurut Mahfud, istilah “mafia hukum” mulai digunakan secara sadar oleh SBY untuk menggambarkan persoalan hukum yang menyebar di berbagai lini pemerintahan.

Bahkan jika ditelusuri, pernyataan-pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu masih bisa dicari sampai sekarang.

“Anda boleh cari di file-file Pak SBY, pidato-pidatonya itu, dia yang dengan sadar mengatakan bukan mafia pengadilan, ini mafia hukum,” ucap dia.

Atas dasar itu, lanjut Mahfud, Presiden SBY kemudian membentuk satuan tugas khusus untuk menangani mafia hukum.

“Sehingga dia sesudah itu membentuk unit mafia hukum, Satgas dan sebagainya dan itu benar,” kata dia.

Namun, Mahfud menyebut bahwa praktik mafia hukum tersebut tidak hanya tetap berlangsung, tetapi kini menjadi semakin buruk.

Padahal, upaya pemberantasan mafia hukum sudah dilakukan pada zaman Presiden SBY.

“Masih terjadi sampai hari ini, makin parah sekarang,” tutur Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap praktik mafia hukum yang menurutnya sudah berlangsung sejak era awal reformasi.

Salah satunya terjadi dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahfud menyebut, praktik tersebut sebagai bagian dari mafia hukum, yakni ketika hukum digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi melalui kolaborasi dan kolusi berbagai pihak.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif, legislatif muncul cara otokratik legalism di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Ia mencontohkan adanya perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang yang sudah disetujui DPR, namun berubah saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Bahkan, dulu banyak kasus undang-undang yang disetujui kalimatnya berubah, sudah ditetapkan DPR, begitu masuk Setneg itu lain kalimatnya,” ujar dia.

Mahfud pun menyinggung Undang-Undang Tembakau yang mengalami perubahan redaksi.

Menurut dia, perubahan itu merupakan bagian dari praktik mafia hukum.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah. Itu sudah mafia hukum. Karena apa, karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong' di awal reformasi itu,” kata dia.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap bahwa pada masa itu bahkan ada anggota DPR yang mengaku menerima uang Rp 50 juta untuk setiap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas dalam pembentukan undang-undang.

“Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan dulu waktu saya membahas Undang-Undang Kehutanan atau Jamsostek gitu ya, setiap DIM itu dibayar Rp 50 juta satu orang. Waktu itu gede banget, sekarang anda dengan Rp 50 juta kecil,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam itu terjadi demi mengubah bahkan sekadar tanda baca dalam rancangan undang-undang.

Namun demikian, Mahfud menekankan bahwa pernyataan itu diketahui dari bekas Anggota DPR RI.

“Waktu zaman-zaman awal reformasi itu kalau kita dengar korupsi Rp 10 miliar 'wah', sehingga mendengar uang 1 DIM membahas Undang-undang itu agar kalimat 'koma' ini diganti 'dan' itu bayar Rp 50 juta untuk setiap anggota DPR,” ucap Mahfud.

“Beda kan artinya koma dan 'dan' itu atau 'dan' diganti atau, itu sudah beda kan artinya. Itu satu DIM itu masuk di DPR bayar saja Rp 50 juta. Itu pengakuan orang sesudah berhenti dari anggota DPR dia kan terus ngomong, itu dulu, dan itu berlanjut pada perubahan-perubahan kata, narasi, tata bahasa, itu kan sudah hukum, bukan pengadilan, tapi legislasi,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa istilah “mafia hukum” digunakan untuk menggambarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan di sektor hukum.

Menurut Mahfud, istilah ini mulai dipakai secara resmi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggantikan istilah sebelumnya yaitu “mafia peradilan”.

“Jadi, yang sekarang memang yang terjadi itu mafia hukum, mafia hukum itu artinya orang menggunakan hukum sebagai alat dengan cara berkolaborasi dan berkolusi untuk memenangkan satu perkara,” kata Mahfud, dalam acara Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud menuturkan, pada masa Orde Baru, praktik-praktik kotor di bidang hukum lebih banyak terjadi di pengadilan, sehingga dikenal dengan istilah “mafia peradilan”.

Namun, saat SBY menjabat sebagai presiden, cakupan praktik semacam itu meluas ke berbagai lembaga negara.

“Pada zaman Pak SBY jadi presiden secara resmi dia mengubah, saya tidak lagi menggunakan istilah mafia peradilan kata Pak SBY, tapi mafia hukum, dan itu benar, perubahan itu,” ujar Mahfud, yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud menegaskan bahwa istilah “mafia hukum” merupakan kontribusi penting dari Presiden SBY dalam menggambarkan kondisi kerusakan hukum yang tidak lagi terbatas pada lembaga peradilan, tetapi juga menyentuh wilayah legislatif dan eksekutif.

“Kata istilah mafia hukum itu harus kita akui itu khazanahnya dari Pak SBY, karena kata Pak SBY sekarang ini hukum rusak, bukan hanya di pengadilan, di legislatif. Kalau pengadilan ya polisi, jaksa, hakim, pengacara, sekarang mainnya di legislatif, eksekutif,” tutur Mahfud.

Ia juga menyoroti bagaimana praktik mafia hukum telah menyusup dalam proses legislasi, termasuk saat perumusan undang-undang yang sering kali diwarnai kepentingan politik jangka pendek.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif. Legislatif muncul cara otokratik legalism, di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata dia.

Mahfud memberikan contoh mengenai perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang setelah disetujui oleh DPR, yang mengalami perubahan saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Tembakau.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah, itu sudah mafia hukum. Karena apa? Karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong',” ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut hukum di Indonesia seperti toko kelontong. Hal ini menyusul banyaknya hakim yang terjerat kasus suap.

Dia mengatakan, setiap pengadilan seolah berjejaring dengan pengadilan lain untuk menerima suap, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Sehingga sekarang, hukum sudah seperti apa? Seperti toko kelontong. Tinggal beli orang," kata Mahfud dalam podcast yang diunggah di akun YouTube-nya, Mahfud MD Official, pada Sabtu (11/5/2025).

"Anda mau beli hukum berapa? Sekelas apa? Sekualitas apa? Begitu. Nah itu yang sekarang," katanya lagi.

Mahfud juga melihat tidak ada keprihatinan dari para hakim atas peristiwa suap yang terjadi di peradilan hukum di Indonesia.

Banyak hakim yang bersikap apati dan melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, serta tak perlu dilakukan mitigasi yang lebih luas.

"Dan kadang-kadang hakim-hakim yang tidak terlibat itu tidak prihatin. Yang tidak terlibat formal, yaudah itu biasa, kan ada yang begitu, ada yang tidak. Tidak ada rasa prihatin," imbuhnya.

Mahfud bahkan menyebut, justru ada yang membela sikap salah dari para hakim yang terlibat suap.

Sehingga, dia merasa hal yang wajar ketika ada pemberitaan yang menyebut hakim menjadi penegak hukum paling banyak ditangkap dalam kasus korupsi.

Dilansir dari Kompas.id, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hakim menjadi penegak hukum yang paling banyak ditangkap akibat kasus korupsi.

Data dalam rentang waktu 2010-2025 menyebut ada 31 hakim yang terjerat korupsi yang ditangani KPK, kemudian ada 19 pengacara, 13 jaksa, dan 6 polisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut perlunya dibentuk undang-undang khusus mengenai lembaga kepresidenan sebagai langkah konkret untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

Namun, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen atau usulan formal dari Mahfud mengenai hal tersebut.

“Yang mana nih yang beliau [Mahfud] minta spesifik diatur lagi? Nanti kita coba pelajari ya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo juga menanyakan substansi dari yang dimaksud Mahfud, sembari menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan.

“Isi subtansi kelembagaannya apa? Apa yang mesti harus diperbaiki atau diatur?” lanjutnya.

Lebih jauh, ketika ditanya secara langsung mengenai perlunya lembaga kepresidenan diatur dalam undang-undang secara khusus, Prasetyo menjawab dengan nada terbuka tetapi menekankan pentingnya kejelasan usulan.

"Jadi kira-kira sekarang mana yang menurut beliau untuk diatur yang itu belum sempat kita atur. Tapi intinya kalau kami ini terbuka kalau ada masukan atau pendapat dari Prof Mahfud. Pasti kami perhatikan gitu,” jelasnya.

Terkait pertanyaan apakah usulan ini sudah pernah diajukan DPR sejak lama namun belum juga disahkan, Prasetyo menjawab singkat bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan koordinasi.

“Nanti coba kami cek ya, kami koordinasikan dengan teman-teman di DPR juga,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo rupanya belum kunjung selesai.

Isu ini kembali mencuat ke media sosial setelah seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyangsikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sejumlah pihak turut berkomentar, tak terkecuali Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

Mahfud bilang wajar publik mempertanyakan

Menurut Mahfud MD, masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

Sebab, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang.

“Enggak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi,” ujar Mahfud, Rabu (16/4/2025), seperti dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Keputusan Jokowi presiden tetap sah

Kendati begitu, Mahfud menekankan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum, meski jika ijazahnya nanti terbukti palsu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkapkan bahwa Jokowi boleh saja tidak memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jika ijazah yang digunakan adalah palsu.

Namun, keputusannya selama menjadi Presiden tetap sah, sebab dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepastian hukum.

"Yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi Presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu. Di dalam hukum administrasi negara tidak begitu," kata Mahfud.

Ia lantas mencontohkan langkah yang diambil Presiden RI ke-1 Soekarno saat melawan penjajahan Belanda.

Mahfud bilang, langkah Bung Karno yang mengambil kekuasaan dari tangan Belanda sejatinya melanggar konstitusi.

Sebab, Belanda saat itu memiliki konstitusi yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa Indonesia bagian dari Netherland.

"Tapi Bung Karno melawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat," ucap Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti banyaknya kasus hukum yang mandek saat dihadapkan pada dua entitas.

Entitas tersebut, yakni oligarki atau pejabat yang tengah menduduki jabatan di pemerintahan, serta petinggi koalisi.

Padahal, perintah yang muncul semula untuk mengejar dan membongkar kasus-kasus itu sudah membawa harapan dan kegembiraan masyarakat.

"Tetapi ini yang selalu terjadi, setelah menyangkut dua entitas, penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah, menjadi tidak jadi. Apa entitasnya itu? Nah, itu menyangkut oligarki dan menyangkut petinggi koalisi," kata Mahfud, saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (16/4/2025).

Kompas.com sudah mendapat izin untuk mengutip pernyataan Mahfud MD dalam siniar tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara ini menyampaikan, meski terlihat sudah diresolusi oleh Presiden Prabowo Subianto, masih banyak kasus hukum yang akhirnya berhenti pada orang-orang yang telanjur ditangkap.

"Atau berhenti di orang kecil. Yang telanjur ditersangkakan. Misalnya ya, Pertamina, ya sudah teruskan saja, sudah telanjur ditersangkakan, tapi jangan naik dulu ke atas gitu kan. Sekarang anda naik lagi, bisa kena si itu, bisa kena si itu," ucap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas mencontohkan kasus eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong.

Mulanya dalam surat perintah penyidikan, kasus impor gula yang menjerat Tom disidik pada periode 2015-2023.

Namun, yang diajukan dan melaju ke meja hijau hanya pada kurun waktu 2015-2016, ketika Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk Pilpres 2024 itu menjadi Menteri Perdagangan.

Padahal, masih ada Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong, seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan.

"9 bulan periodenya Tom. Yang sesudahnya sampai 2023 apa penjelasan Kejaksaan Agung. Tahu ndak? (Yang tahun 2017-2023) itu kan ke mana, mungkin jauh lebih besar (kasusnya). Orang-orangnya ada juga dan melanjutkan kebijakan itu," beber Mahfud.

Lain lagi di kasus Pertamina. Menurut Kejaksaan Agung, dugaan korupsi pengoplosan minyak terjadi pada tahun 2018-2023, namun yang dijadikan sebagai tersangka hanya yang menjabat di periode 2023.

"Yang sekarang diajukan dan ditangkap orangnya 9 orang itu yang tahun 2023. Yang sebelumnya gimana? Yang atas tadi yang kasus Tom Lembong malah diambil ujung depannya, yang ini di akhirnya," tutur Mahfud.

"Nah, itu semua kalau dianalisis karena kalau maju ke depan, itu terkena oligarki ini. Atau kalau maju ke belakang, terkena pejabat ini dan seterusnya dan seterusnya," ujar dia.