Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta seluruh diaspora yang ada di Rusia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh harus kembali pulang ke Indonesia untuk memajukan bangsa.

Hal itu dikatakan Supratman kepada diaspora di Rusia di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization / MoU NPO (16/5).

"Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam keterangan resmi yang disiarkan, Sabtu.

Pernyataan tersebut pun disambut baik oleh para diaspora yang hadir. Di pertemuan tersebut, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto juga turut mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," kata Septiyanto.

Tidak hanya Septiyanto, Teguh Imannullah juga menaruh harapan besar kepada Supratman.

Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 ini berharap Indonesia dan Rusia membangun kolaborasi riset di berbagai bidang.

“Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya,” katanya.

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka yakni jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Dia meyakini dengan kolaborasi yang baik dan perhatian lebih dari pemerintah, dia dapat memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Sukabumi, Jawa Barat menggelar edukasi keimigrasian bagi mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sukabumi Henki Irawan di Sukabumi, Jumat, menyampaikan edukasi itu dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Teddy Lesmana mengapresiasi Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administratif dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing.

Henki Irawan menegaskan kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian.

Ia mengingatkan mahasiswa asing wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana.

Ia berharap kampus itu memiliki pojok imigrasi (immigration corner) sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” katanya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tedy Wibisono menjelaskan berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” kata Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” kata Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian menetapkan lima mahasiswa sebagai tersangka setelah unjuk rasa di Gerbang Pancasila DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025), berujung ricuh.

Salah satu alasan mahasiswa tersebut jadi tersangka adalah karena pembakaran ban dengan bensin yang disiram secara sembarangan dan hampir mengenai petugas yang berjaga.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Danny Yulianto mengatakan, unjuk rasa awalnya berlangsung tertib, namun di tengah aksi, sebagian peserta mulai melakukan perusakan dan tindakan vandalisme.

"Pada saat kejadian, pelaku menyiramkan cairan yang diduga bensin secara acak. Cipratannya sempat mengenai petugas dan bahkan temannya sendiri. Ini yang kami nilai sudah membahayakan," ujar Danny dalam konferensi pers, Senin (12/5/2025).

Lima mahasiswa yang ditangkap berinisial AIK (21), JK (22), SS alias M (19), SBR (25), dan MWS (20).

AIK diduga sebagai pelaku pembakaran ban, sementara JK yang juga merupakan koordinator lapangan melakukan aksi mencoret gerbang DPR dengan tulisan bernada provokatif. Tiga lainnya terlibat dalam pelemparan batu dan pencoretan dengan cat semprot.

Danny menyatakan, penyidik menetapkan kelimanya sebagai tersangka karena ada cukup bukti dari rekaman CCTV, keterangan saksi, dan barang bukti di lokasi.

Mereka dijerat dengan Pasal 160, 170, dan/atau 406 KUHP tentang penghasutan, kekerasan terhadap benda, dan perusakan, dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ban bekas, botol berisi sisa bensin, pilok, dan pakaian yang dikenakan saat demo.

Sementara itu, tujuh mahasiswa lainnya yang sempat ditangkap telah dipulangkan dengan status sebagai saksi.

Menurut Danny, tindakan tegas perlu diambil karena aksi unjuk rasa tersebut bertepatan dengan persiapan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di DPR pada 12–15 Mei 2025.

Ia menegaskan, polisi tidak mempersoalkan substansi tuntutan demo, tetapi tidak akan menoleransi tindakan anarkistis.

"Kalau perbuatannya membahayakan, seperti menyiram bensin sembarangan hingga hampir membakar orang, itu tidak bisa dibiarkan. Kami bertindak demi keselamatan semua pihak," ucapnya.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Mohsen Mahdawi , seorang mahasiswa kelahiran Palestina ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak 14 April 2025. Mohsen Mahdawi ditahan saat menghadiri apa yang seharusnya menjadi wawancara naturalisasi rutin di Vermont.

Kuasa hukum pria berusia 34 tahun itu pun telah mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Vermont dan telah meminta perintah penahanan sementara yang melarang pemerintah mengeluarkannya dari yurisdiksi atau dari Amerika.

Mohsen Mahdawi pemegang green card dan telah tinggal di AS selama satu dekade itu bukan mahasiswa Palestina pertama dari Columbia University yang ditahan di bawah tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump.

Bulan lalu, agen imigrasi federal menahan Mahmoud Khalil (30), penduduk sah AS lainnya yang berasal dari Palestina, karena memimpin protes kampus terhadap perang brutal Israel di Gaza.

Dalam perkembangannya, New York Times menulis, Mohsen Mahdawi telah dibebaskan dari tahanan federal, lebih dari dua minggu setelah petugas imigrasi menahannya dan berusaha mencabut kartu hijaunya sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap pengunjuk rasa mahasiswa.

Mahdawi memberikan nada menantang setelah dibebaskan.

?Saya katakan dengan jelas dan lantang, kepada Presiden Trump dan kabinetnya: Saya tidak takut kepada Anda,? katanya, dikutip dari New York Times.

Mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai kawat emas, Mahdawi melilitkan kaffiyeh di bahunya. Saat ia keluar dari gedung pengadilan menuju kerumunan yang menunggunya, ia mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian.

?Mereka menangkap saya. Apa alasannya? Karena saya meninggikan suara, dan saya berkata tidak untuk perang, ya untuk perdamaian,? kata Mahdawi. ?Karena saya berkata, ?Sudah cukup. Membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sudah lebih dari cukup.??

Profil Mohsen Mahdawi

Dikutip dari Guardian, Mahdawi lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi di Tepi Barat, tempat ia tinggal hingga pindah ke Negeri Paman Sam pada 2014. Ia menjadi penduduk tetap sah AS pada 2015.

Mahdawi adalah mahasiswa Columbia University, dengan perkiraan tanggal kelulusan Mei 2025. Mahdawi berencana untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia telah diterima di program magister di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Columbia, yang akan dimulai musim gugur ini, menurut dokumen pengadilan.

Mohsen Mahdawi adalah bagian dari sekelompok mahasiswa di kampus-kampus yang memiliki visa pelajar ataugreen card yang ditahan pemerintah sebagai bagian dari apa yang diklaim pemerintahan Trump sebagai upaya untuk menindak antisemitisme dan protes pro-Palestina.

Tak lama setelah pembebasan Mahdawi, pengacaranya mengatakan bahwa ia akan diizinkan untuk menyelesaikan program akademiknya di Columbia.

Jakarta -

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menghadiri acara Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, hari ini.

Mengusung tema 'Kebangsaan di Tengah Globalisasi: Menjadi Jati Diri Bangsa di Era Modern', kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta memperkokoh sendi-sendi utama lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsekuen.

Anies mengatakan saat ini Indonesia berada dalam era revolusi industri 4.0 yang mana digitalisasi semakin masif. Beberapa sektor pun sudah menjalankan proses pekerjaannya dengan berbasis digital seperti sektor pemerintahan dan pendidikan.

"Hal itu menjadi tantangan kita di masa kini karena dengan informasi yang sangat terbuka kita harus mawas diri dan tidak boleh lalai terhadap nilai-nilai yang ada terutama nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Anies menambahkan di era digitalisasi ini, perlu adanya peningkatan terhadap literasi sehingga masyarakat akan lebih pandai untuk menyaring berita-berita di internet.

"Dan kita juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan percaya diri," lanjutnya.

Sementara itu, narasumber Direktur Politeknik eLBajo Commodus I Nengah Dasi Astawa menguraikan tentang pentingnya Empat Pilar untuk memperkuat keutuhan Bangsa Indonesia.

Menurutnya, semakin masyarakat memahami tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika maka Indonesia akan utuh dan jauh dari perpecahan.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan ini antara lain, Direktur Politeknik eLBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua Yayasan Bangkit Anak Negeriku, Noviana Halim, civitas akademik Politeknik eLBajo Commodus, dan mahasiswa Politeknik eLBajo Commodus. Dalam kesempatan ini dilakukan pertukaran plakat antara Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar dengan Direktur Politeknik eLBajo Commodus.

(akd/ega)

Bima -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

(hsa/hsa)

WASHINGTON - Aditya Wahyu Harsono (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditangkap dan ditahan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat (AS). Dia menjadi korban kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Aditya, yang merupakan ayah dari seorang bayi berkebutuhan khusus, ditahan oleh agen federal tersebut di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam.

Dia akan tetap ditahan setelah hakim imigrasi memutuskan pada hari Kamis nanti bahwa kasusnya dapat dilanjutkan.

Hakim Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus terhadap Aditya atas dasar kemanusiaan, menurut pengacaranya.

Aditya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei 2025.

?Istrinya dalam keadaan syok dan kelelahan,? kata Sarah Gad, pengacara Aditya.

?Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menjadikan sistem imigrasi sebagai senjata untuk melayani tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut," paparnya, seperti dikutip The Guardian, Senin (21/4/2025).

Adita, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret.

Gad mengatakan bahwa Aditya ditahan tanpa penjelasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Istri Aditya, Peyton, menelepon Gad dengan panik setelah menerima telepon dari bagian HRD di rumah sakit tersebut.

Dua agen ICE, berpakaian sipil, telah muncul dan memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk menurutinya.

?Dia masuk tanpa diduga, sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,? kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Guardian.

Aditya dibawa ke penjara daerah Kandiyohi, tempat dia masih ditahan, menurut data pencarian tahanan ICE.

Dia memberi tahu agen ICE bahwa visa pelajar F-1-nya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki aplikasi kartu hijau (green card) yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, tetapi dia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah melampaui batas visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa pada tanggal 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1-nya masih aktif.

Gad mengatakan pemerintah AS mencabut visa tersebut tanpa pemberitahuan kepadanya, dan kemudian mengeklaim bahwa visanya telah melampaui batas.

Pencabutan tersebut berlaku surut hingga 23 Maret dan diduga berdasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 karena membuat grafiti pada trailer truk gandeng.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Aditya telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak vonis tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Aditya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengungkapkan bukti-bukti yang memberatkannya.

Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena vonis pelanggaran ringan berupa grafiti, yang membuatnya membayar ganti rugi sebesar USD100, mereka juga menyebutkan penangkapannya pada tahun 2021 selama protes atas pembunuhan George Floyd. Dakwaan itu dibatalkan.

Aditya beragama Islam dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza.

Dia juga menjalankan lembaga nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, yang hasilnya disumbangkan kepada organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang memiliki kebutuhan khusus, sangat terpukul dengan penangkapannya, kata Gad.

Setelah hakim memberi Aditya jaminan sebesar USD5.000 pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun, DHS segera mengajukan pemberitahuan untuk mengajukan banding atas keputusan jaminan tersebut, yang memicu penangguhan otomatis, yang berarti Aditya harus tetap dalam tahanan.

Gad mengatakan tindakan seperti ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa dengan kejahatan kekerasan atau serius.

?Anda tidak pernah melibatkan penangguhan perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,? katanya.

Dalam permohonan bantuan di GoFundMe, istri Aditya menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat dalam tahanan dan sekarang keluarganya "dalam bahaya kehilangan apartemen" dan mereka "tidak lagi memiliki asuransi kesehatan".

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menegaskan kembali posisinya bahwa "perawat tidak boleh dan tidak akan menjalankan peran apa pun dalam penegakan imigrasi" dan harapannya bahwa "semua karyawan rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu ICE".

Kasus Aditya muncul di tengah gelombang laporan tentang visa pelajar yang dicabut berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump.

Tindakan pemerintah federal untuk mengakhiri status hukum mahasiswa telah membuat ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 mahasiswa di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dicabut sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat kampus.

Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara non-AS karena terlibat dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggapnya sebagai antisemit.

Namun, dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang ditangkap oleh aparat di Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan perlindungan itu akan diberikan tanpa syarat terhadap seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan hukum di negara lain.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang enggak salah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (17/4).

Sebelumnya mahasiswa asal Indonesia Aditya Harsono mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atas gerakan Black Lives Matter.

Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan." Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah melakukan pendampingan secara hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat yang ditangkap otoritas setempat, Aditya Harsono.

Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Kemlu RI Judha Nugraha memastikan pendampingan untuk Aditya.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," kata Judha dalam rilis resmi, Selasa (14/5).

"Saya belum dapat info mengenai soal itu,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa Pemerintah melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi kasus penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Ya, pasti (dilindungi). Warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang tidak salah," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui secara detail terkait permasalahan mahasiswa Indonesia yang di tahan di AS tersebut.

"Saya belum dapat info mengenai soal itu," kata dia.

Diketahui, seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono Wicaksono yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau Immigration and Customs Enforcement (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Penahanan Aditya dilakukan beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pria berusia 33 tahun itu diduga ditangkap karena mengikuti aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kemlu dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kemlu dan perwakilan diplomatik Indonesia di AS untuk aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

"Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri," kata Junico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/4).

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

(nah/nwk)

Minnesota -

Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional -- program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi "kepentingan hukum".

Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

"Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses," tegasnya.

Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

(nvc/ita)