Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengatakan pelaksanaan retreat kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prasetyo menyebut tak ada transfer dari rekening pribadi peserta kepada pihak pengurus acara.

"APBN, APBN, semua pakai APBN di Kemendagri itu. Ndak, ndak (transfer pakai ongkos pribadi)," ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

"Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja," kata Prasetyo.

"Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan tidak ada pengiriman uang pribadi kepala daerah ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia untuk melakukan retreat di Magelang. Ketua DPP Gerindra itu menyebut semua dana dibiayai oleh negara.

"Harusnya tidak ada (transfer pribadi), karena semua dari Kemendagri," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meneken surat mengenai pembiayaan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Surat itu menyatakan pembiayaan retreat ditanggung penuh oleh Kemendagri dan tidak dibebankan ke APBD.

Dilihat detikcom, Kamis (13/2), surat Mendagri diteken Tito pada hari ini. Surat menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Wamendagri Bima Arya membenarkan surat tersebut. Bima mengatakan Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

"Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Kedua menteri membahas ideologi gender yang ditentang HAM.

"Sekarang (saya) ke Kementerian PPA di sini, yang menjadi concern itu tentu dengan perempuan dan perlindungan anak. Ya, karena itulah saya datang mendapatkan masukan apa-apa yang perlu kami bisa kerja sama, menjadi mitra, apa yang kami bisa bantu dalam konteks kepastian adanya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi perempuan dan juga anak," kata Natalius kepada wartawan di KemenPPPA, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Natalius menyampaikan ekstremisme ideologi gender menjadi perhatiannya dalam pembahasan tersebut.

"Kebetulan salah satu yang menjadi concern bagi saya itu adalah adanya HAM itu menentang ideologi ekstremisme, ideologi gender, ekstremisme ideologi gender. Orang memandang gender ekstremisme menurut saya ya, agak bahasa kerasnya," jelasnya.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam cara pandang yang dihadapi kaum perempuan. Untuk itu, Natalius memastikan kembali aspek yang menyerang kehormatan dan martabat perempuan.

"Cara pandang bahwa dalam konteks ini ada ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dalam konteks inilah saya pasti akan memastikan kembali aspek-aspek yang menyerang kehormatan martabat dan juga khususnya terhadap perempuan," jelasnya.

Dia mengatakan salah satu upayanya adalah memastikan regulasi, koordinasi semua sektor, dan pemenuhan kebutuhan hak bagi kaum perempuan.

"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah adanya kepastian regulasi yang kami keluarkan. Yang kedua mengkoordinasikan semua sektor. Lalu, yang ketiga memastikan adanya pemenuhan kebutuhan, hak bagi mereka," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Arifah mengatakan kedatangan Natalius untuk membangun sinergi kolaborasi sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Pada sore hari ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Pigai, untuk membangun sinergi kolaborasi dan kerjasama sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Presiden saat kami retreat di Magelang," ujar Arifah.

Arifah menuturkan pesan Prabowo adalah tidak ada satu pun kementerian lembaga yang sukses sendiri. Sebab itu kolaborasi harus dibangun.

"Beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri. Sehingga, kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan Menteri Hak Asasi Manusia," tutupnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, dikelola oleh sebuah unit usaha bernama Reformasi Hijau.

Unit usaha yang dikelola dua orang itu mampu mendapatkan limbah MBG hingga 1,5 kuintal per hari.

Program MBG di Magelang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 di 16 sekolah dengan total sasaran 2.629 siswa.

Sebelumnya, uji coba MBG juga dilakukan dengan sasaran 328 orang dengan kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur mengatakan, limbah MBG, baik organik maupun anorganik, diambil langsung oleh Reformasi Hijau untuk dikelola.

Untuk limbah atau sampah organik, misalnya, meliputi sisa-sisa makanan yang dikonsumsi siswa, sayur-sayuran yang tidak terpakai saat proses memasak, serta buah-buahan yang busuk.

Adapun sampah anorganik berupa masker, penutup rambut, dan botol-botol susu.

“Kami kasih gratis (limbah MBG). Kami support UMKM,” ujar Rauuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Reformasi Hijau

Reformasi Hijau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah organik menggunakan larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Unit usaha ini didirikan Septian Yoga Prabowo dan Agus Candra sejak 2022.

Septian Yoga Prabowo menuturkan, limbah organik MBG dari SPPG Kota Magelang yang bisa dikumpulkan kisaran 1-1,5 kuintal per hari.

Sampah ini masih dikelompokkan menjadi jenis food loss dan food waste.

Food loss, misalnya, meliputi kepala ikan, bonggol brokoli, dan sampah makanan lain yang tidak sampai ke tahap konsumsi. Food waste mencakup makanan yang siap atau sudah konsumsi namun dibuang.

“(Komposisi sampah paling dominan) rata-rata food loss,” ujar Tian, sapaannya, saat ditemui Kompas.com di kandang maggot milik Reformasi Hijau di Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Minggu (19/1/2025).

Sampah food loss minimal berbobot hingga 80 kilogram per hari.

Adapun sampah food waste pernah mencapai 80 kg per hari, kadang dalam sehari sampah ini juga tidak ada.

“Maggot lebih mudah menyedot food waste. Sedangkan pada food loss, kami perlu proses lagi dengan digiling agar memudahkan maggot mengonsumsi sampah ini,” ungkap Tian.

KOMPAS.com/Egadia Birru Botol-botol bekas susu dari program Makan Bergizi Gratis yang didapat Reformasi Hijau, Minggu (19/1/2025).

Dia menambahkan, sampah anorganik dari SPPG Kota Magelang langsung dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir Banyuurip.

Dalam sehari, sampah ini mencapai 10-20 kg.

Selain dari SPPG, Reformasi Hijau lebih dulu mengelola sampah-sampah organik yang dihimpun dari restoran dan hotel di Kota dan Kabupaten Magelang.

Dalam seminggu, perusahaan ini mampu mengolah hingga 1,5 ton sampah organik.

Pengolahan sampah organik menempati lahan seluas 3.600 meter persegi yang disewa sejak September 2024.

Lahan ini untuk budidaya maggot dalam satu siklus, mulai tahap penetasan telur hingga maggot berkembang menjadi lalat dewasa dan bertelur kembali.

Agus Candra menyampaikan, pembeli produk maggot berasal dari kalangan peternak ayam, ikan, maggot, serta petani yang biasanya membeli kasgot.

Untuk telur maggot, umpamanya, dihargai Rp 2.500 per gram.

“Pembeli kebanyakan sekitar Kecamatan Tegalrejo. Ada juga yang dari Bantul, Lampung, dan Bali,” katanya dalam kesempatan yang sama, Minggu.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retreat' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.

"He-he-he, belum tau," kata dia.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Yusril menyebut pemerintah pun tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Dia mengatakan pemerintah menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digelar lebih dulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

Video ustaz Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mengumpat penjual es teh dengan sebutan goblok viral di berbagai media sosial (medsos). Gus Miftah terekam mengumpat ke penjual es teh bakulan di pengajian sebuah pondok pesantren (ponpes) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

Video viral memperlihatkan pria yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu duduk di atas sebuah panggung. Dia seperti sedang memberikan tausiah.

Selanjutnya, ada salah satu momen, seperti yang terekam dan viral, Gus Miftah berteriak ke penjual bakulan. "Es teh kamu masih banyak nggak? Masih? Yaudah dijuallah goblok," kata Gus Miftah diikuti suara tawa dari orang-orang. Ketika kamera beralih ke penjual es teh tersebut, terlihat perubahan ekspresi dari wajahnya.

Kuasa hukum Gus Miftah, Herdian Saksono, telah memberikan klarifikasi mengenai video tersebut. Herdian mengatakan yang dilakukan kliennya hanyalah gaya syiar saja, bukan hal yang benar-benar dimaksudkan untuk menghardik.

"Itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar, dalam penyampaian sebuah cerita, yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermeso dan menarik perhatian khalayak ramai," kata Herdian dilansir dari detikPop.

Rekan Gus Miftah, Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf, juga memberikan pembelaannya. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang, itu juga hadir dalam kajian itu. Gus Yusuf merasa tidak ada maksud kasar dari Gus Miftah.

Gus Yusuf merasa aksi itu dilakukan secara spontan. Senada dengan Herdian, dia juga menyebut itu sebagai gaya komunikasi Gus Miftah.

"Saya waktu itu melihat itu spontan. Bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jemaah. Ya guyonan biasa. Jadi itu ya wajar-wajar saja," klaim Gus Yusuf.

"Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi tolong jangan dipotong videonya. Kalau bisa, datang langsung ke majelisnya agar paham cara beliau berinteraksi," tambah Gus Yusuf.

Gus Miftah sampai saat ini belum memberikan tanggapan secara langsung soal viralnya video itu.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

Video: Gus Miftah Klarifikasi soal Viral Goyang-goyangkan Kepala Istrinya

Video: Gus Miftah Klarifikasi soal Viral Goyang-goyangkan Kepala Istrinya

MAGELANG, KOMPAS.com - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 1 Muchamad Nur Aziz-M Mansyur unggul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan 81 suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Pantauan Kompas.com, Rabu (27/11/2024) pukul 18.58 WIB, proses penghitungan suara pilkada Kota Magelang, Jawa Tengah, di tempat pemungutan suara (TPS) khusus 901 Lapas Kelas IIA Magelang sudah rampung.

Duet Aziz-Mansyur (Aman) yang juga petahana mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Damar Prasetyono-Sri Harso (Damai) yang memperoleh 46 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 129, terdiri dari 127 suara sah dan 2 suara tidak sah.

Catatan Kompas.com, ada 576 narapidana yang mempunyai hak pilih dalam pilkada 2024.

Dari jumlah tersebut, ada 287 narapidana asal Kabupaten Magelang yang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jateng.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

Sementara itu, pada pilkada Jateng, paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi unggul dengan 336 suara di Lapas Kelas IIA Magelang.

Tandem ini mengungguli paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang mendapat 149 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 541, terdiri dari 485 suara sah dan 56 suara tidak sah.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Pribadi alias Hendi unggul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan 336 suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Pantauan Kompas.com, Rabu (27/11/2024) pukul 16.55 WIB, proses penghitungan suara pilkada Jateng di tempat pemungutan suara (TPS) khusus 901 Lapas Kelas IIA Magelang sudah rampung.

Duet Andika-Hendi mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh 149 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 541, terdiri dari 485 suara sah dan 56 suara tidak sah.

Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang masih dalam tahap perhitungan suara saat berita ini ditulis.

Catatan Kompas.com, ada 576 narapidana yang mempunyai hak pilih pada pilkada, di mana 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jateng.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

MAGELANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 50 tahanan di Polresta Magelang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati mengatakan, pihaknya mula-mula mendapati ada 72 tahanan di rumah tahanan (rutan) Polresta Magelang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 50 tahanan yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Magelang dan Jateng, terdiri atas 26 warga Kecamatan Mungkid dan 24 warga Kecamatan Mertoyudan.

“(Tahanan lain) ada yang dari luar Jawa Tengah dan yang dari luar Kabupaten Magelang,” ujar Nurhayati usai rapat koordinasi pilkada di Atria Hotel Magelang, Senin (25/11/2024).

Mengakomodir para tahanan

Dia menyampaikan, hanya warga dengan kartu tanda penduduk Jateng yang dapat mengajukan pindah memilih.

Nurhayati melanjutkan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) akan menyambangai rutan pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), dua jam sebelum TPS ditutup atau pukul 11.00 WIB.

“Kami siapkan bilik suara untuk tahanan. Surat suaranya diambil oleh KPPS dari empat TPS terdekat, yakni dua dari Kelurahan Sawitan dan dua dari Kelurahan Mendut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Polresta Magelang Kombes Mustofa menyatakan, pihaknya mengakomodasi para tahanan agar dapat menggunakan hak pilihnya di pilkada 2024.

“Kami berusaha maksimal untuk tidak menghilangkan hak pilih para tahanan di Polresta Magelang,” katanya, Senin (25/11/2024).

MAGELANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Magelang akan memberlakukan libur kunjungan bagi keluarga narapidana pada hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Kepala Lapas Kelas IIA Kota Magelang, Bambang Wijanarko menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada di lingkungan lapas.

"Libur satu hari saja, tanggal 27 (November)," ungkapnya kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 21 November 2024.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor W.14_UM.01.01_14330 yang dikeluarkan pada 14 November 2024.

Dalam kesempatan ini, Bambang juga menginformasikan bahwa akan ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Kelas IIA Magelang bagi 576 narapidana yang terdaftar.

Bambang menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang telah melakukan sosialisasi mengenai peserta Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Kota Magelang.

"Poster-poster berisi visi misi (pasangan calon) sudah ditempel di dalam lapas," ujarnya.

Dari total 576 narapidana, sebanyak 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jawa Tengah.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penyediaan fasilitas rumah dinas bagi anggota Kabinet Merah Putih belum menjadi skala prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," katanya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Namun dalam perjalanan kabinet periode 2024-2029 itu, kata Prasetyo, tak menutup kemungkinan fasilitas itu akan direalisasikan.

"Pada perjalanannya nanti, kami atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan juga sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ujarnya.

Dikatakan Prasetyo, negara memang mengamanatkan penyediaan rumah dinas bagi para menteri. Untuk itu, pihaknya akan menginventarisasi fasilitas eksisting yang tersedia.

"Iya, memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," katanya.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 55 wakil menteri serta sejumlah kepala badan. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan terkait rumah dinas menteri, namun rumah dinas bukan hal urgen.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgen. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah. Pada perjalanannya nanti kita atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo mengatakan menteri memang berhak mendapat rumah dinas. Meski demikian, menurut dia, banyak menteri yang memang tinggal di Jakarta sehingga rumah dinas bukan hal yang urgen.

"Iya, memang aturannya seperti itu (semua menteri wajib rumah dinas). Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah menteri dan wamen di era Prabowo lebih banyak dibandingkan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era Jokowi, kabinet Indonesia Maju berisi 34 menteri.

Simak Juga Jokowi Cerita Menginap di Rumah Dinas Menteri PUPR di IKN: Tidur Nyenyak

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada gedung baru meski ada tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor bagi K/L baru sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa badan baru yang masih mencari ruangan untuk berkantor.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Contoh lainnya adalah Kemenko Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kini sudah tidak ada lagi di Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Belum lagi terdapat sejumlah badan dan pejabat setingkat menteri yang baru lainnya.