Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kementerian PPPA disebut tengah fokus dalam pemulihan korban.

Arifah menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus kekerasan seksual, termasuk yang baru-baru ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, klinik di Garut, hingga sel tahanan Pacitan.

"Itu bentuk keprihatinan kita bersama. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan mencarikan solusi terbaik," kata Arifah di Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Minggu (20/4/2025).

Menanggapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan itu, menurutnya, proses hukum terhadap pelaku harus berjalan.

"Yang pasti korban harus secara hukum harus terus dilakukan dan kami lebih fokus pada pendampingan pada korban," jelasnya.

Ia menegaskan, negara harus hadir, terutama dalam memastikan hak korban atas rasa aman, pemulihan psikologis, serta akses hukum yang adil.

Kementerian PPPA saat ini juga tengah memperkuat sistem pelaporan dan pendampingan korban melalui call center SAPA 129.

"Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak telah menetapkan tiga program prioritas kami," jelasnya.

"Yang pertama adalah ruang bersama Indonesia. Yang kedua adalah penguatan dan perluasan fungsi call center kami Sapa 129. Dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa," lanjutnya.

Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan

Dilansir detikJatim, seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan, kejadian yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan tersebut terjadi awal April 2025.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujar Jules Abraham.

Selain ditahan, Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Nantinya, jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tandas Jules Abraham.

Video: Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Tak Pakai Gadget

Video: Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Tak Pakai Gadget

Gunungkidul (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Gunungkidul, Senin, mengatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis (hard skill) seperti memasak dan menjahit, tetapi juga soft skill yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan kesiapan sosial.

"Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka setelah bebas. Sehingga, warga binaan dapat berintegrasi kembali dengan keluarga, anak, dan masyarakat setelah menjalani masa hukuman," kata Amurwani.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, program ini tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

"Pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ceno Herususetiokarto mengapresiasi terselenggaranya pelatihan yang diikuti oleh 50 warga binaan selama dua hari ini.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan wirausaha, tetapi juga memberikan pendampingan moral yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan setelah bebas.

Program ini telah berjalan sejak 2022 dan telah dilaksanakan di berbagai provinsi. Diharapkan ke depan, semakin banyak warga binaan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan ini sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan berdaya secara ekonomi.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap warga binaan mendapatkan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk mandiri dan mengurangi risiko residivisme. Semangat inovasi dalam mengembangkan produk juga perlu terus dipupuk agar mereka siap menghadapi dunia usaha setelah bebas,” kata Ceno.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Dalam kasus ini seharusnya juga dapat dilapis dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan. Jika unsur Pasal 355 KUHP terpenuhi, denda ancaman 12 tahun penjara...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong aparat penegak hukum agar menerapkan Pasal 355 KUHP dalam kasus penganiayaan terhadap pelajar berinisial RA (16) yang diduga dilakukan oleh empat remaja di Rejang Lebong, Bengkulu.

"Dalam kasus ini seharusnya juga dapat dilapis dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan. Jika unsur Pasal 355 KUHP terpenuhi, denda ancaman 12 tahun penjara, sehingga tidak dapat didiversi karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat terduga pelaku yang berusia anak saat ini dikenakan dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Menurut Nahar, penegak hukum harus mendalami kronologi penganiayaan kasus ini sebagai pertimbangan untuk menerapkan Pasal 355 KUHP.

"Sesuai dampak perbuatan yang diterima korban, lumpuh, dan sakit yang kemungkinan dapat mengalami keterbatasan fisik secara permanen, maka perlu dipertimbangkan juga melapis dengan Pasal 355 KUHP dengan mendalami apakah para pelaku sebelum menganiaya, pulang dulu mengambil senjata, lalu kompak mengejar dan menghadang korban?" kata Nahar.

Sebelumnya RA (16) menjadi korban penganiayaan di Rejang Lebong, Bengkulu, pada 21 September 2024. Akibat kekerasan yang dialaminya, kondisi RA saat ini mengalami kelumpuhan dan tidak bersekolah.

Para terduga pelaku ada empat orang yang masih berusia anak.

Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, para pelaku anak tidak ditahan dan wajib lapor.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Kedua menteri membahas ideologi gender yang ditentang HAM.

"Sekarang (saya) ke Kementerian PPA di sini, yang menjadi concern itu tentu dengan perempuan dan perlindungan anak. Ya, karena itulah saya datang mendapatkan masukan apa-apa yang perlu kami bisa kerja sama, menjadi mitra, apa yang kami bisa bantu dalam konteks kepastian adanya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi perempuan dan juga anak," kata Natalius kepada wartawan di KemenPPPA, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Natalius menyampaikan ekstremisme ideologi gender menjadi perhatiannya dalam pembahasan tersebut.

"Kebetulan salah satu yang menjadi concern bagi saya itu adalah adanya HAM itu menentang ideologi ekstremisme, ideologi gender, ekstremisme ideologi gender. Orang memandang gender ekstremisme menurut saya ya, agak bahasa kerasnya," jelasnya.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam cara pandang yang dihadapi kaum perempuan. Untuk itu, Natalius memastikan kembali aspek yang menyerang kehormatan dan martabat perempuan.

"Cara pandang bahwa dalam konteks ini ada ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dalam konteks inilah saya pasti akan memastikan kembali aspek-aspek yang menyerang kehormatan martabat dan juga khususnya terhadap perempuan," jelasnya.

Dia mengatakan salah satu upayanya adalah memastikan regulasi, koordinasi semua sektor, dan pemenuhan kebutuhan hak bagi kaum perempuan.

"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah adanya kepastian regulasi yang kami keluarkan. Yang kedua mengkoordinasikan semua sektor. Lalu, yang ketiga memastikan adanya pemenuhan kebutuhan, hak bagi mereka," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Arifah mengatakan kedatangan Natalius untuk membangun sinergi kolaborasi sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Pada sore hari ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Pigai, untuk membangun sinergi kolaborasi dan kerjasama sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Presiden saat kami retreat di Magelang," ujar Arifah.

Arifah menuturkan pesan Prabowo adalah tidak ada satu pun kementerian lembaga yang sukses sendiri. Sebab itu kolaborasi harus dibangun.

"Beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri. Sehingga, kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan Menteri Hak Asasi Manusia," tutupnya.

Kami menyampaikan rasa prihatin kami. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan anak terpenuhi dan terlindungi haknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan anak (14) yang berkonflik dengan hukum, yang merupakan terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ayah (40) dan nenek (69) di Jakarta Selatan, mendapatkan pendampingan yang menyeluruh.

"Kami menyampaikan rasa prihatin kami. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan anak terpenuhi dan terlindungi haknya. Apalagi anak sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja, yakni berkonflik dengan hukum. Kehadiran kami di sini untuk memberikan penguatan kepada anak agar bisa melalui proses ini dengan baik," Menteri PPPA Arifah Fauzi, dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya di Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut dia, tim layanan SAPA Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan kepada anak berkonflik hukum mulai dari proses hukum hingga pendampingan psikologis sejak awal.

Kementerian PPPA terus berkoordinasi memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Pendampingan anak dalam proses memberikan keterangan dalam BAP, memberikan penguatan kepada anak agar bisa lebih stabil secara emosional, dan mengikuti proses hukum dari awal penyelidikan hingga sidang nanti dengan baik," kata Arifah Fauzi.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan rasa sedih sekaligus belasungkawa atas kejadian yang memilukan dan membuat geger publik pada Sabtu (30/11) lalu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.

Kasus ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Anak berkonflik hukum kini masih dalam pemeriksaan intensif untuk menggali motif dan kronologi kejadian. Sementara ibu kandung anak berkonflik hukum yang juga menjadi korban, masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024