Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.

"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.

Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

(ond/haf)

Jakarta -

Penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), dialihkan menjadi tahanan kota. Tian merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar. Dia menyebut pengalihan itu dilakukan karena alasan kesehatan.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore, karena alasan sakit," kata Harli kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Diketahui Tian diumumkan menjadi tersangka pada Selasa (22/4) lalu. Terhadapnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Kejagung Ungkap Peran Tian

Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka. Dia diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula.

Menurut pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, setidaknya Tian memiliki lima peran dalam kasus ini. Kejagung menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yaitu:

1. Pengacara bernama Marcella Santoso dengan inisial MS
2. Pengacara bernama Junaedi Saibih dengan inisial JS
3. Lalu, Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar yang diberi inisial TB.

Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Terkait hal ini, Tian disebut berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di JakTV mengenai kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Menurut Abdul Qohar, perbuatan Tian ini termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JakTV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tersangka Tom Lembong. Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," kata Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Selasa (24/4/2025) dini hari.

Qohar mengatakan Tian menerima uang senilai Rp 478,5 juta untuk membuat konten berita yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Sementara yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan JS kepada TB yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo, baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," tutur dia.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JakTV News, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," imbuhnya.

Dia juga memberitakan metodologi perhitungan kerugian negara versi Junaedi Saibih dan Marcella Santoso terkait dua perkara itu. Menurut Qohar, perhitungan kerugian sebagaimana berita di JakTV adalah bohong.

Qohar mengatakan Tian juga mendukung segala upaya 'penyerangan' yang dilakukan Marcella dan Junaedi, dengan cara meliput kegiatan demonstrasi yang diduga dibayar oleh Junaedi dan Marcella. Demonstrasi itu isinya narasi negatif tentang kejaksaan.

Selain itu, Tian disebut membuat talk show dan diskusi panel di beberapa kampus mengenai kasus ini.

"Tersangka MS dan Tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talk show di beberapa media online, dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk memengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JakTV dan akun-akun ofisial JakTV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput JakTV," kata dia.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

Simak juga Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

(ond/dek)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti banyaknya kasus hukum yang mandek saat dihadapkan pada dua entitas.

Entitas tersebut, yakni oligarki atau pejabat yang tengah menduduki jabatan di pemerintahan, serta petinggi koalisi.

Padahal, perintah yang muncul semula untuk mengejar dan membongkar kasus-kasus itu sudah membawa harapan dan kegembiraan masyarakat.

"Tetapi ini yang selalu terjadi, setelah menyangkut dua entitas, penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah, menjadi tidak jadi. Apa entitasnya itu? Nah, itu menyangkut oligarki dan menyangkut petinggi koalisi," kata Mahfud, saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (16/4/2025).

Kompas.com sudah mendapat izin untuk mengutip pernyataan Mahfud MD dalam siniar tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara ini menyampaikan, meski terlihat sudah diresolusi oleh Presiden Prabowo Subianto, masih banyak kasus hukum yang akhirnya berhenti pada orang-orang yang telanjur ditangkap.

"Atau berhenti di orang kecil. Yang telanjur ditersangkakan. Misalnya ya, Pertamina, ya sudah teruskan saja, sudah telanjur ditersangkakan, tapi jangan naik dulu ke atas gitu kan. Sekarang anda naik lagi, bisa kena si itu, bisa kena si itu," ucap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas mencontohkan kasus eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong.

Mulanya dalam surat perintah penyidikan, kasus impor gula yang menjerat Tom disidik pada periode 2015-2023.

Namun, yang diajukan dan melaju ke meja hijau hanya pada kurun waktu 2015-2016, ketika Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk Pilpres 2024 itu menjadi Menteri Perdagangan.

Padahal, masih ada Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong, seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan.

"9 bulan periodenya Tom. Yang sesudahnya sampai 2023 apa penjelasan Kejaksaan Agung. Tahu ndak? (Yang tahun 2017-2023) itu kan ke mana, mungkin jauh lebih besar (kasusnya). Orang-orangnya ada juga dan melanjutkan kebijakan itu," beber Mahfud.

Lain lagi di kasus Pertamina. Menurut Kejaksaan Agung, dugaan korupsi pengoplosan minyak terjadi pada tahun 2018-2023, namun yang dijadikan sebagai tersangka hanya yang menjabat di periode 2023.

"Yang sekarang diajukan dan ditangkap orangnya 9 orang itu yang tahun 2023. Yang sebelumnya gimana? Yang atas tadi yang kasus Tom Lembong malah diambil ujung depannya, yang ini di akhirnya," tutur Mahfud.

"Nah, itu semua kalau dianalisis karena kalau maju ke depan, itu terkena oligarki ini. Atau kalau maju ke belakang, terkena pejabat ini dan seterusnya dan seterusnya," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dikeluarkan dari persidangan karena tidak menggunakan toga.

Mereka dikeluarkan langsung atas permintaan Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika yang melihat tak ada seragam toga yang digunakan.

"Di belakang tim penasihat hukum ada beberapa orang yang tidak memakai toga," kata Dennie saat mengawali sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Seorang penasihat hukum kemudian bersuara dan menyebut empat orang itu sebagai staf mereka yang membantu menyiapkan dokumen.

"Mereka juga lawyer," kata penasihat hukum tersebut.

Hakim Dennie kemudian meminta empat orang yang tidak menggunakan toga untuk keluar, meskipun terdaftar namanya sebagai penasihat hukum Tom Lembong.

"Silakan (keluar). Kami rasa sudah cukup banyak untuk membantu tim penasihat hukum terdakwa," imbuh Dennie.

"Mereka masuk dalam kuasa Yang Mulia," imbuh penasihat hukum lainnya.

"Iya tapi toganya (tidak ada), untuk tertibnya persidangan silakan (keluar)," tegas Dennie.

Empat orang penasihat hukum Tom Lembong itu kemudian keluar persidangan dan duduk di bangku hadirin ruang sidang.

Pantauan Kompas.com, Tom Lembong didampingi oleh 21 penasihat hukum dalam persidangan yang digelar hari ini, Kamis (20/3/2025).

Tom Lembong menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdapat enam saksi yang dihadirkan oleh JPU, empat merupakan pegawai Kementerian Perdagangan RI, dan dua lainnya dari Kementerian Perindustrian.

Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

JAKARTA - Terdakwa kasus impor gula yang juga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong , menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum dalam kasus ini. Sebab, hingga persidangan dimulai, salinan laporan hasil audit BPKP tersebut tak kunjung diberikan.

Pakar Hukum Keuangan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dian Puji Nugraha Simatupang, menilai tidak diserahkannya laporan hasil audit BPKP kepada pihak terkait adalah langkah keliru. Menurutnya, hasil audit tersebut sangat krusial karena menjadi dasar untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian keuangan negara.

"Apalagi unsur merugikan keuangan negara kan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya, Kamis (13/3/2025).

Dian menekankan pentingnya audit BPKP yang harus dihitung dan dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. "Jika hasil audit belum diserahkan, publik berhak mempertanyakan kualitas dan substansi audit tersebut," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan objektivitas harus menjadi prinsip utama dalam proses hukum. Dia mendesak Majelis Hakim memerintahkan agar hasil audit BPKP diserahkan kepada semua pihak yang terlibat, untuk memastikan keadilan.

"Tidak boleh juga mengadili seseorang tetapi hasil audit tidak diberikan karena justru agar terdapat objektivitas dan transparansi," tuturnya.

Senada dengan pendapat itu, Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menganggap tidak disampaikannya laporan hasil audit BPKP sebagai bentuk "Contempt of Court" dan "Obstruction of Justice". Romli menekankan bahwa bukti audit BPKP adalah salah satu alat bukti utama dalam kasus tipikor yang menjerat Tom Lembong.

Menurutnya, kegagalan untuk menyampaikan hasil audit BPKP dapat menyebabkan proses hukum yang tidak adil dan berpotensi menjadi peradilan sesat.

"Jika dipaksa sidang dilanjutkan merupakan peradilan sesat (miscarriage of justice)," ucapnya.

Sementara itu, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan agar salinan audit BPKP diserahkan kepada jaksa dan majelis hakim.

Menurutnya, ini merupakan hak terdakwa berdasarkan sejumlah pasal dalam hukum Indonesia, di antaranya Pasal 1 angka 9 KUHAP juncto Pasal 4 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 72 KUHAP yang menjamin hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengakses dokumen yang relevan dalam pembelaan.


Serta, Pasal 39 Ayat 2 UU BPK juncto putusan MK Nomor 31/2012 yang menyatakan hasil audit perhitungan keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

"Ini adalah hak terdakwa yang kami permasalahkan sejak awal sidang. Kami membutuhkan salinan audit BPKP untuk menguji apakah benar ada kerugian negara dan bagaimana perhitungannya," katanya usai sidang putusan sela, Kamis (13/3/2025).

Ari Yusuf juga mengungkapkan bahwa hasil audit BPKP baru muncul setelah Tom Lembong ditahan, meski penahanan tersebut terjadi pada Oktober, sedangkan klarifikasi BPKP baru dilakukan pada Januari. Permintaan ini, menurut Ari, juga berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung dalam sidang yang menarik perhatian publik ini.

"Jika dalam proses ini ada yang keliru, baik dari jaksa maupun hakim, maka akan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia dan berpengaruh pada penegakan hukum," ujarnya.

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023.

Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai inkonsistensi ini melemahkan tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.

"Nanti dia (jaksa) nggak bisa membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang dia sampaikan itu (2015-2016) ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apa pun," katanya, Selasa (11/3/2025).



Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

"Jika kerugian terjadi di luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat aktif saat itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong)," ujarnya.

Jamin ragu dalam masa jabatan Tom Lembong yang singkat ia membuat kebijakan yang bermuara pada kerugian negara.

"Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang dia lakukan, yang terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Jamin harusnya Tom Lembong dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Atau jika penegak hukum ingin bekerja lebih serius, penyidikan kasus ini dapat diperluas hingga ke periode 2023 dengan memanggil sejumlah menteri perdagangan setelah Tom Lembong.

"Orang yang menjabat pada saat itu yang seharusnya bertanggung jawab, dan dia harus dihadirkan, paling tidak sebagai saksi dan menerangkan," ujarnya.

Namun, Jamin menyangsikan hal tersebut akan dilakukan. Menurutnya, Jaksa enggan untuk melibatkan mantan Menteri Perdagangan lainnya dalam kasus ini.

"Nah, mereka mungkin menurut dugaan saya sih jaksanya nggak mau melibatkan orang terlalu jauh, sehingga dibatasi hanya terkait dengan yang masa jabatan itu (Tom Lembong) saja," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai menghindar dari substansi keberatan dalam eksepsi timnya.

"Kami sangat keberatan karena JPU tidak menguraikan dalil kami yang mana yang mereka bantah. Misalnya, korelasi antara pasal dalam UU Perlindungan Petani, UU Pangan, Permendag 527, dan Permen 117 dengan UU Tipikor sama sekali tidak dijelaskan dalam dakwaan. Ini jelas melanggar prinsip hukum," kata Zaid usai persidangan.

Ia juga menyoroti inkonsistensi tempus yang sengaja dipersingkat. JPU membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Pak Tom (2015-2016), padahal Sprindik mencakup 2015-2023.

"Ini ada apa? Kenapa hanya sebatas Pak Tom tempusnya Ini. Harusnya sesuai sprindik, penuntut dengan dakwaan itu harus sejalan karena proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Zaid menuding jaksa mengabaikan aturan hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa. Menurutnya berdasarkan KUHAP pasal 1 ayat 2 diatur bahwa apabila ada peraturan perubahan setelah terjadinya tindak pidana, maka yang dipakai adalah aturan yang meringankan.

Aturan baru yang meringankan dimaksud Zahid adalah UU BUMN yang telah disahkan pada 24 Februari 2025. Dalam UU BUMN tersebut menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara.

"Ini tidak retroaktif. Lihat saja surat dakwaan itu 25 Februari, UU diundangkan itu 24 Februari, langsung berlaku. Itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin majelis hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp 578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai 2016 nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 berwarkat 20 Januari 2025. Laporan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Kamis (6/2) menjadi sorotan, mulai dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong meminta dibebaskandari kasus dugaan korupsi hingga kondisi BBM Pertamax yang beredar di pasar saat ini sudah sesuai standar Pertamina.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Tom Lembong minta dibebaskan dari kasus dugaan korupsi importasi gula

Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, melalui penasihat hukumnya, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk membebaskan dirinya dari kasus dugaan korupsi importasi gula.

Penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong serta surat dakwaan menyasar orang yang keliru (error in persona) dan bersifat kabur (obscuur libel).

"Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan," ujar Ari dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Analis: Asas dominus litis RUU KUHAP berpotensi ganggu fungsi polisi

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai asas dominus litis yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat menimbulkan ketidakseimbangan implementasi fungsi kepolisian.

Ngasiman Djoyonegoro menilai sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini menganut asas diferensiasi fungsional, aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing dan berposisi setara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

"Semua lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing secara setara, tidak ada yang lebih tinggi," kata Ngasiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. Kejagung-KemenBUMN bersinergi terkait penyidikan kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan terus bersinergi dengan Kementerian BUMN terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023 untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang baik.

“Tentu kolaborasi antara Kementerian BUMN, pihak Kejaksaan Agung, dan instansi terkait saya kira dalam hal ini terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola korporasi yang semakin baik, khususnya bagi BUMN Pertamina,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam.

Selengkapnya klik di sini.

4. Jaksa Agung: Kondisi Pertamax saat ini sesuai standar Pertamina

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan bahwa kondisi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang beredar di pasar saat ini sudah sesuai standar Pertamina.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax dari Pertamina yang diduga ‘dioplos’ imbas dari terjadinya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

Ia mengatakan bahwa waktu terjadinya perkara atau tempus delicti perkara hanya berjalan pada 2018–2023. Dengan demikian, Pertamax yang diproduksi mulai 2024 dan seterusnya tidak ada kaitannya dengan objek penyidikan.

Selengkapnya klik di sini.

5. Siswa SIPSS diminta selesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu

Gubernur Akpol Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar berpesan kepada siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) agar mereka menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

"Saya percaya kalian dapat menyesuaikan pendidikan ini dengan baik, tepat waktu, dan berprestasi untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045," ujar Irjen Pol. Krisno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menjalani sidang dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Diketahui, kasus ini merugikan negara sebesar Rp 578 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap jika Tom Lembong menyetujui impor gula kristal mentah tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Adapun gula mentah tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih ke beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Jaksa menyebut jika keterlibatan Tom Lembong dimulai pada 12 Agustus 2015 saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Malah, kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa di persidangan.

"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri," ungkap jaksa, dikutip dari detikNews, Kamis (6/3).

Lalu di mana lagi celah kesalahan Tom Lembong dalam kasus ini? Fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan tersebut? Ikuti paparannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikNews dalam Editorial Review.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan menelusuri kejadian peluru nyasar di daerah Jember. Warga perumahan Istana Tidar Regency, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari berinisial WI (64) menjadi korban luka tembak di paha sebelah kirinya akibat peluru nyasar. Menurut kerabat korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, korban tengah bermain dengan cucunya di depan teras rumah. Akibat kejadian itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari hasil rontgen yang diberikan rumah sakit, diketahui terdapat sebuah proyektil yang bersarang di paha kaki sebelah kirinya.

Kapolsek Sumbersari Kompol Sugeng Piyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Polres Jember telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna dilakukan proses penyelidikan. Seperti apa kelanjutan dari proses penyelidikan tersebut? Bagaimana kondisi korban saat ini? Ikuti laporan lengkapnya bersama jurnalis detikcom hanya di Indonesia Detik Ini.

Untuk menutup sore ini, Firman Marihot Chief Digital Inspector kembali akan membagikan ilmu seputar dunia keuangan dan investasi. Kali ini dirinya akan memberikan edukasi seputar mengubah pesangon setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi stable income. Hal ini menarik untuk disimak karena banyak orang yang setelah kena PHK langsung menghabiskan uang pesangonnya tanpa tersisa.Lalu, bagaimana strategi mengubah pesangon menjadi stable income? Apa step by step nya? Simak obrolannya dalam segmen Sunsetalk di penghujung acara nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat Tom Lembong dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(vys/vys)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menyebut, Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah (GKM) terhadap 10 pihak swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian.

Menurut jaksa, kebijakan Tom pada 2015-2016 ini masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

”Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian menerbitkan surat pengakuan impor/persetujuan impor,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Adapun 10 pihak swasta itu adalah Tony Wijaya NG melalui PT Angles Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, dan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya.

Kemudian, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Hendrogiarto A.

Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Selain itu, jaksa juga menyebut menerbitkan rekomendasi PI itu tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Penuntut umum juga mempersoalkan kebijakan Tom Lembong menerbitkan surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015-2016 terhadap 7 dari 10 perusahaan swasta tersebut.

“Padahal (Tom) mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi,” ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali membawa oleh-oleh sebuah buku untuk Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pada Jumat (28/2/2025). Buku kali untuk Mantan Menteri Perdagangan itu berjudul Dunia Hantu Digul karya Takashi Siraishi.

Anies mengungkapkan bahwa Tom suka membaca buku. Saat dijenguk Anies, Tom mengaku menyelesaikan membaca sebuah buku dalam seminggu.

?Kalau sebelumnya satu bulan, dua bulan baru selesai. Saya bawa buku yang ditulis oleh penulis dari Jepang, namanya Takashi Siraishi menulis buku tentang judulnya Dunia Hantu Digul. Ini kisah era 1926 sampai 1941 di mana pemolisian sebagai strategi politik Indonesia masa kolonial, ini bacaan untuk Pak Tom," kata Anies dikutip dari YouTube Hukum Perubahan, Sabtu (1/3/2025).



Anies didampingi tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir Dkk saat menjenguk tersangka kasus dugaan korupsi terkait importasi gula di Kementerian Perdagangan. Tom akan menjalani sidang perdana kasus tersebut pada Kamis, 6 Maret 2025.

"Alhamdulillah kita berkesempatan untuk menjenguk Pak Tom Lembong dan kita melihat Pak Tom kondisinya sehat, penuh semangat dan beliau menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk Indonesia," kata Anies.

Anies menyebut bahwa dirinya saat bertemu Tom Lembong banyak membahas soal ekonomi Indonesia terkini ketimbang membahas perkara yang tengah berjalan saat ini. Dia mengungkapkan diskusi berlangsung seperti mengobrol di masa lalu.

?Malah bisa dibilang kita enggak membicarakan tentang perkaranya sendiri, tapi malah mendiskusikan soal soal Indonesia soal global dan itu yang kita obrolkan sepanjang diskusi. Jadi suasana seperti saya sama Tom lagi ngobrol di masa masa lalu, ya kita diskusi tentang kondisi yang ada di sekitar kita," pungkasnya.

Jakarta -

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat terlalu lama berada dalam tahanan. Tom Lembong diketahui terjerat kasus dugaan korupsi impor gula kala menjabat sebagai Mendag.

Ia berharap dapat segera diadili, terlebih karena dirinya sudah berada 3 bulan di tahanan. Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama, padahal kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom usai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Sabtu (15/2/2025).

Lantas kasus apa yang menjerat Tom Lembong?

Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Oktober 2024. Ia diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Simak juga Video: Tom Lembong Seusai Diperiksa: Harapan Baru di Tahun Ini, Meski Banyak Tantangan

(ily/hns)

Jakarta -

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ini berharap dirinya sedang diadili.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom seusai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama. Padahal, menurutnya, kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023, katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan," ujar Tom.

Dia berharap proses persidangan berjalan baik. Tom meyakini persidangan yang baik dapat membuka kebenaran.

"Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap, supaya kebenaran terungkap," tutur dia.

(haf/haf)