Kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa dinilai atau ditentukan dari sudut pemberi kerja. Melainkan harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli.

Yassierli mengatakan, jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ia juga menyoroti tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengaku prihatin dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh mantan karyawan Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia menyebut negara harus menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran HAM di sana.

"Kasus OCI menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja sektor hiburan non-formal, yang kerap beroperasi di luar jangkauan regulasi dan pengawasan negara. Ini bukan hanya pelanggaran ketenagakerjaan, tapi pelanggaran HAM yang serius," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Ia menyinggung Indonesia sebagai negara anggota International Labour Organization (ILO). Politikus Partai Golkar ini menegaskan berdasarkan Konvensi ILO No. 29, segala bentuk kerja yang dilakukan di bawah ancaman, tanpa kesukarelaan, serta disertai pemalsuan dokumen dan pembatasan kebebasan, termasuk dalam kategori kerja paksa.

Ia menyebut praktik seperti upah tidak dibayar, pemotongan upah sewenang-wenang, dan pembayaran non-tunai yang tidak wajar melanggar ketentuan Konvensi ILO No. 95. Dewi Asmara membuka kemungkinan kasus OCI bukan hanya terkait kerja paksa tetapi perdagangan orang.

"Jika benar terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, dan penyekapan, maka ini bukan hanya kerja paksa, tapi juga bisa masuk kategori perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007," tambahnya.

Dewi merekomendasikan langkah hukum progresif guna mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta adanya pembentukan Tim Investigasi Independen.

Adapun Komnas HAM dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan membentuk tim investigasi menelusuri secara menyeluruh dugaan pelanggaran di OCI. Hal ini sebagai ditindaklanjut terkait penegakan HAM di sektor industri hiburan.

Saran kedua, lanjutnya, terkait dengan Satgas Penegakan Hukum. Kejaksaan Agung dan Kepolisian diminta membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini, termasuk kemungkinan pelanggaran UU HAM, UU Ketenagakerjaan, dan UU PTPPO.

"Ketiga, Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus segera memberikan perlindungan menyeluruh, baik fisik maupun psikologis, kepada para korban, serta bantuan hukum untuk menuntut hak mereka, termasuk ganti rugi dan kompensasi," ucap Dewi.

"Keempat, pembentukan regulasi khusus Sektor hiburan dan industry non formal lainnya. Perlu dibuat payung hukum khusus yang mengatur standar kerja, perlindungan pekerja, dan sistem pengawasan di sektor hiburan seperti sirkus dan lainya sebagainya yang cenderung berpindah-pindah lokasi dan mempekerjakan kelompok rentan, termasuk anak-anak," tambahnya.

Legislator Golkar ini juga mendorong adanya kampanye nasional tentang hak pekerja dan larangan kerja paksa, khususnya di komunitas hiburan. Ia menyebut sosialisasi terhadap aparat penegak hukum juga diperlukan agar mereka lebih siap menangani kasus-kasus eksploitasi di sektor informal.

"Kasus Oriental Circus Indonesia harus menjadi titik balik bagi kita semua. Negara tidak boleh diam. Kita punya instrumen hukum nasional dan internasional, tinggal bagaimana kita memastikan implementasinya di lapangan," imbuhnya.

Simak Video 'Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat pekerja. Diskusi ini dilakukan berkaitan dengan persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial.

Tema yang diangkat pada diskusi ini yakni 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan'. Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya pada Selasa (22/4/2025).

Dirintelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan kegiatan ini merupakan ruang diskusi yang sengaja digelar dalam rangka meningkatkan fokus dalam pembahasan berbagai persoalan seputar penegakan hukum dalam hubungan industrial. Dekananto meyakini diskusi ini menjadi jembatan untuk mendengar persoalan riil di lapangan.

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," ujar Kombes Dekananto dalam keterangannya.

Selain itu, dia menerangkan kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu. FGD ini juga diharapkan bisa jadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.

"Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif," kata Dekananto.

Dia pun merencanakan kegiatan ini akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Dia menyebut kegiatan ditingkat bawah akan langsung dilakukan oleh para Kapolres dan jajaran dengan berkolaborasi bersama serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing.

"Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat," jelasnya.

Dalam acara tersebut, para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya turut hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

CIKARANG, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan seluruh peserta magang di luar negeri dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan jaminan hukum dan kerja selama menjalani program.

Ia mengatakan, para peserta magang di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum secara penuh karena terikat resmi dengan perusahaan tujuan magang.

Dengan demikian, agensi yang mengirim para peserta magang ke luar negeri wajib melakukan pengawasan.

"Ya, kalau magang ini lebih baik sebenarnya, karena masih ada kontrak. Jadi yang mengirim di sini masih berkewajiban juga untuk mengawasi. Jadi itu salah satu advantage, kelebihan dari magang, isu terkait tentang perlindungan mereka sudah sebenarnya ada jaminan," kata Yassierli setelah menghadiri acara Pelepasan 1.500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia di SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Bekasi, Kamis (17/4/2025).

Yassierli menambahkan, program magang ke luar negeri merupakan salah satu strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendukung program magang ke luar negeri.

"Kami sedang siapkan bagaimana ketika sudah sampai di Indonesia, mereka tidak akan terlantar karena mereka sudah punya bekal magang di luar negeri," ujar Yassierli.

Sebelumnya, pemerintah bersama pihak swasta siap memberangkatkan 1.500 lulusan SMK dari berbagai jurusan dan daerah di Indonesia untuk mengikuti program magang di luar negeri.

Mereka akan menempati posisi pekerjaan tertentu di berbagai perusahaan di Jepang dan Jerman.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, pihaknya mendorong penguatan kemampuan kerja dan karakter siswa SMK.

"Kami dari Kemendikdasmen sangat menyadari bahwa di samping memperkuat skill atau hard skill, penting juga untuk memperkuat karakter peserta didik di lingkungan SMK,” kata Fajar dalam acara Pelepasan 1500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia yang berlangsung secara hybrid di SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).

Fajar menambahkan, program pemberangkatan 1.500 lulusan SMK ini merupakan kolaborasi Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerja, dan pelaku industri. Program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi sektor pendidikan dan ketenagakerjaan di dunia vokasi.

Adapun para peserta magang di luar negeri tersebut telah mendapatkan pembekalan berupa pelatihan bahasa, jasmani, dan budaya dari LPK World Horenso Indonesia. Peserta dari SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang sendiri berjumlah hampir 100 orang.

Para peserta magang di luar negeri tersebut akan berangkat dengan jadwal yang berbeda-beda pada tahun ini. Pemberangkatan menyesuaikan dengan jadwal dan kontrak kerja yang disepakati bersama perusahaan tujuan.

Sementara itu, Founder SMK Mitra Industri MM2100, Yoshiro Kobi Utsman mengatakan, magang di luar negeri, khususnya di Jepang, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi peserta.

Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi yang maju, pendidikan vokasi yang efisien, serta etos kerja yang tinggi dan disiplin.

"Di sana, peserta tidak hanya akan belajar keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga cara kerja yang penuh tanggung jawab, pentingnya komunikasi di tempat kerja, kerja sama tim, dan sikap profesional yang baik. Keterampilan, pengalaman, dan sikap yang peserta pelajari di Jepang akan sangat bermanfaat ketika peserta kembali ke Indonesia," ujar Kobi dalam sambutannya.

SURABAYA, KOMPAS.com – Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Indonesia dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang melemahkan posisi tawar buruh.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dunia ketiga lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Khalid Syaifullah, sosiolog masyarakat agraris dan kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), saat ditemui Kompas.com di Gedung 17 Fisipol Unesa, Selasa (15/4/2025).

"Penahanan ijazah itu salah satu alasannya adalah untuk melemahkan bargaining politik para buruh," kata Khalid.

Menurutnya, dengan menahan ijazah, perusahaan dapat mencegah buruh melakukan protes atau menolak perintah atasan yang terkadang berada di luar kontrak kerja yang telah disepakati.

"Kalau mereka melakukan itu, maka konsekuensinya akan berat. Ijazahnya akan ditahan dan itu membuat mereka tunduk," ujarnya.

Dampak serius bagi tenaga kerja

Praktik penahanan ijazah ini berdampak merugikan bagi para pekerja.

Khalid menjelaskan bahwa ijazah merupakan modal utama bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

"Dalam istilah Marx, ijazah itu menjadi semacam surat kepemilikan atas komoditas tenaga kerja mereka, yang bisa mereka perjualbelikan," ujarnya.

Ketika ijazah ditahan, pekerja tidak dapat mencari pekerjaan di tempat lain.

Meskipun tidak memiliki data pasti, Khalid meyakini banyak pekerja yang ijazahnya ditahan dan tidak bisa ditebus, sehingga mereka terpaksa beralih ke sektor informal karena tidak memiliki dokumen legal untuk melamar pekerjaan formal.

Celah hukum yang dimanfaatkan

Khalid mengkritisi anggapan bahwa penahanan ijazah sah-sah saja berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, padahal praktik ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Ada hubungan yang timpang antara pemilik perusahaan dengan para pekerja ketika melakukan kontrak."

"Pekerja, apalagi di situasi sekarang, adalah pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga pilihan menahan ijazah terpaksa mereka ambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, ketiadaan hukum yang jelas menjadi lahan eksploitasi bagi perusahaan.

Menurut Khalid, peraturan yang samar seringkali disukai oleh perusahaan dan juga pemerintah, terutama pemerintah daerah.

"Dengan begitu mereka bisa berkongkalikong dengan pihak perusahaan untuk meraup keuntungan, bisa dalam bentuk upeti atau cara lainnya," tegasnya.

Khalid merujuk pada riset berjudul "State and Illegality" yang menunjukkan bahwa praktik ilegalitas sering terjadi di wilayah hukum yang abu-abu, yang sengaja dikondisikan oleh stakeholder seperti pemerintah dan pengusaha untuk meraup keuntungan.

Peran pemerintah daerah yang berat sebelah

Dalam penyelesaian kasus penahanan ijazah, pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah kota (Pemkot) seharusnya berperan sebagai mediator dalam perundingan bipartit atau tripartit.

Namun, Khalid menilai peran ini seringkali problematik.

"Kadang-kadang Pemda/Pemkot sebagai mediator juga seringkali berat sebelah, biasanya memihak para perusahaan," katanya.

Adanya demonstrasi buruh setiap May Day yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) menunjukkan bahwa perundingan antara buruh dan perusahaan dengan mediator Pemda atau Pemkot melalui organisasi perangkat daerah (OPD) seringkali cenderung memenangkan pihak perusahaan.

Populisme politik vs solusi berkelanjutan

Menanggapi langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang turun langsung menangani kasus penahanan ijazah, Khalid melihatnya sebagai cara populis yang sudah banyak dilakukan pendahulu seperti Tri Rismaharini atau bahkan mantan Presiden Joko Widodo.

"Politik kita masih mengandalkan politik ketokohan, dan itu biasanya tidak berkelanjutan. Setelah tokohnya ganti atau tokohnya dapat tawaran politik yang menggiurkan, biasanya apa yang dilakukan berhenti, bubar, dan digantikan oleh cara-cara lama," ungkapnya.

Khalid menilai, meskipun cara tersebut tampak tepat untuk jangka pendek, tidak akan berkelanjutan.

Diperlukan mekanisme penyelesaian yang komprehensif untuk menjamin para buruh memiliki posisi tawar di hadapan perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Desk Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Polri bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia.

“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum,” ujar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

Setelah laporan masuk melalui desk ini, Kemenaker akan melakukan pemeriksaan pada laporan yang masuk melalui pengawas ketenagakerjaan yang bertugas.

Petugas akan melakukan penilaian sejauh mana ranah hukum diperlukan dalam memproses laporan itu, apakah cukup di kasus pidana atau permasalahan di aspek administratif.

“Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab, desk ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi,” lanjut Yassierli.

Dia mengatakan, kehadiran desk ketenagakerjaan ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberi kepastian bagi para pekerja.

Jika lapangan kerja yang ada sudah nyaman dan punya kepastian hukum yang jelas, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada produktivitas pekerja dan daya saing industri.

“Upaya kita untuk kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lingkungan kerja yang memberikan kepastian kepada pekerja yang itu kemudian akan berdampak pada produktivitas kerja yang itu akan berdampak pada daya saing industri,” lanjut dia.

Hal ini dinilai penting untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengejar generasi Indonesia Emas tahun 2045.

“Bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini menjadi upaya kita bersama. Ini menjadi concern kita bersama,” kata Menaker lagi.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene yang hadir di lokasi mengapresiasi kolaborasi antar lembaga ini.

“Ketika ini Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat, ini meringankan bagi kami karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” kata Felly.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan Desk Ketenagakerjaan yang baru diluncurkan oleh Polri akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja.

“Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa dalam paparan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di acara peluncuran desk tersebut, disampaikan bahwa terdapat sekitar 77.000 tenaga kerja yang dipecat atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024.

Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan rumit yang harus diselesaikan.

Oleh karenanya, kehadiran Polri lewat Desk Ketenagakerjaan, memudahkan penyelesaian masalah tersebut melalui kolaborasi yang tercipta antara Polri, Kemenaker, dan DPR RI.

Selain itu, ia menilai bahwa dengan sejahteranya hak-hak pekerja maka ekonomi Indonesia akan bisa bangkit dengan lebih baik lagi.

“Ketika Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat ini, meringankan karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas pembentukan desk ini.

Ia mengungkapkan bahwa Polri menjadi kepolisian pertama di dunia yang membentuk desk yang berfokus pada ketenagakerjaan.

“Sudah ada empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina yang akan mencoba belajar ke sini mengenai Desk Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dirinya berharap kolaborasi yang baik antara gerakan buruh, Kapolri, dan pemerintah, akan mewujudkan kondisi yang luar biasa dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.

"Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada," ucapnya.

Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.

"Ada desk ketenagakerjaan Polri kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ," jelasnya.

"Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja," lanjut Yassierli.

Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.

"Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini," harapnya.

Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi menyatakan bahwa reformasi kurikulum pendidikan tinggi dan kejuruan diperlukan untuk mengatasi masalah produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa menurut Bank Dunia (World Bank), tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada periode 2011-2021 hanya sekitar 3,7 persen per tahun, jauh tertinggal dari peer countries, seperti Vietnam (5 persen) dan China (7,5 persen).

“Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan produktivitas di Indonesia. Reformasi kurikulum merupakan langkah krusial menjembatani kesenjangan antara program pendidikan dengan masyarakat dan kebutuhan pasar tenaga kerja,” ujarnya dalam acara “Indonesia Development Talks 18: Future of Work and Youth Employability” di Bandung, Jumat.

Dalam acara yang dipantau secara daring dari Jakarta tersebut, Didi mengatakan bahwa perguruan tinggi harus secara proaktif menyelaraskan kurikulum mereka dengan permintaan pasar tenaga kerja yang kini banyak membutuhkan keterampilan di bidang digital serta science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Selain pendidikan tinggi, ia menyampaikan bahwa reformasi kurikulum juga perlu dilakukan pada pendidikan kejuruan, mengingat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program diploma masih menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari tingkat pendidikan lainnya.

“Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program kejuruan di SMK atau institusi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang,” ucapnya.

Dia menuturkan bahwa intervensi dan transformasi yang efektif dalam dunia pendidikan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi yang besar karena menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa upaya tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 1,5 poin persentase pada 2030.

Selain itu, reformasi yang terarah dapat mengurangi tingkat pengangguran dari 5,4 persen menjadi 3 persen pada 2040 serta meningkatkan rata-rata output pekerja pada 2045 menjadi 40 ribu dolar AS (Rp633,92 juta, kurs pada 6/12 = Rp15.848).

Ia pun mengingatkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tersebut juga harus berfokus pada inklusif berbagai kelompok marjinal.

“Termasuk perempuan, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas, mereka harus diberdayakan melalui inisiatif pendidikan yang terarah, misalnya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang STEM,” imbuh Didi Sukyadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

KUNINGAN, KOMPAS.com - Dudi Karyono (53), Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengungkap syukur. Dia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori penyelenggara pemilu.

Menurut Dudi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi penyelenggara pemilu mutlak sangat dibutuhkan.

Beban tugas yang berat, serta tuntutan kerja yang harus profesional, membuat petugas penyelenggara pemilu rentan mengalami gangguan mental, kecelakaan, hingga kematian.

Dudi adalah salah satu petugas penyelenggara pemilu yang berada di wilayah terpencil atau pelosok Kabupaten Kuningan. Dia tinggal di Blok Leuwi Keris, Desa Cieurih, Kecamatan Cidahu.

Saat proses tahapan pemilu berlangsung, Dudi bersama sejumlah petugas lainnya harus memutar arah untuk menuju akses jalan utama yang lebih aman.

Para petugas, kata Dudi, harus keluar desa yang masuk wilayah Kabupaten Kuningan lalu masuk ke Desa di Kabupaten Cirebon, untuk akses jalan utama yang lebih aman. Putar arah ini membuat para petugas harus menempuh jarak lebih jauh sekitar 10-15 kilometer.

"Harus masuk ke Kabupaten Cirebon dulu karena akses sangat sulit, harus muter ya sekitar 10 kilometer, karena melewati empat desa Desa Legok, Cikeusik, Jatimulya, dan Waled. Kalau mau cepat, ya jalur hutan, jalan setapak, tapi bahaya," kata Dudi saat ditemui Kompas.com di Kantor KPU Kabupaten Kuningan, Jumat (15/11/2024) siang.

Dudi juga bercerita, Rahmat salah satu rekan PPS Desa Cidahu meninggal dunia di tahun 2019 karena beban tugas yang berat. Rahmat meninggal dunia di rumah sakit setelah proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Saat itu, BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung kematian petugas penyelenggara, belum ada.

Namun, KPU RI melalui KPU Kabupaten Kuningan memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga ahli waris merasa terbantu setelah kepergian Rahmat sebagai tulang punggung keluarga.

Aktivitas tahapan pemilu yang cukup panjang bukan tahun ini saja dilalui Dudi. Dudi yang kini menjadi petugas PPK, telah mengikuti lima kali proses penyelenggara pemilu sejak reformasi di tahun 1999.

Sejak saat itu, dia belum pernah mendapatkan informasi adanya jaminan yang melindungi tugasnya secara resmi.

"Sejak bujang kang, sejak masih usia 20 tahun, saya jadi KPPS 3 periode: pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 2014 dan 2019 jadi PPS. Nah sejak lima pemilu itu belum ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan buat penyelenggara pemilu," kata Dudi.

Dudi baru terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori penyelenggara pemilu sejak Pemilihan Presiden 2024 yang bertugas sebagai PPS Desa Cidahu.

Kinerja Dudi yang baik membuatnya terpilih menjadi PPK Kecamatan Cidahu untuk menjalani hajat Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Kuningan.

100 TPS di Perbukitan Gunung Ciremai

Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Nugraha, menyampaikan secara geografis Kabupaten Kuningan berada di wilayah Gunung Ciremai.

Sebagian wilayah berupa perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi ini membuat KPU berkerjasama dengan BPBD Kabupaten Kuningan terkait mitigasi kebencanaan untuk pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan catatan, kata Asep, ada sekitar 100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 1.927 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan, berada di wilayah pelosok dan perbukitan. Kondisi ini menjadi kerentanan terhadap penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan di tiap tahapan pemilu berlangsung.

"Ada Desa Pinara wilayah perbukitan, Babakan, Subang, dan banyak wilayah lainya juga. Ada sekitar 100 TPS dari 1.927 TPS yang ada di wilayah perbukitan. Tapi sejauh ini aman, kami selalu mempersiapkan tahapan pemilu dengan matang," kata Asep saat ditemui Kompas.com di kantor KPU, Jumat (15/11/2024) siang.

Asep menjelaskan, selain soal letak geografis dan kondisi medan, ada beberapa tahapan pemilu yang berpotensi menguras tenaga secara fisik hingga menyebabkan kerentanan.

Beberapa di antaranya, tahapan awal sosialisasi, pendistribusian logistik, penghitungan suara, rekapitulasi suara, yang seluruhnya dilakukan secara berjenjang hingga tuntas.

Pada pilkada tahun ini, sambung Asep, ada sebanyak 19.860 petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka terdiri dari petugas KPU, PPK, PPS, kesekretariatan, KPPS, hingga petugas keamanan dan ketertiban.

Mereka bekerja untuk melayani pemungutan suara terhadap sebanyak 891.960 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Asep menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang telah berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon untuk melindungi seluruh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jaminan itu membuat para penyelenggara bertugas dengan tenang dan profesional.

"Tentu kami terimakasih kepada Pemda Kuningan yang telah mengcover BPJS ketenagakerjaan kami, KPU dan badan adhoct, seluruhnya yang terlibat. Ini konsekuensi pekerjaan berat, dan pasti sangat bermanfaat bagi penyelenggara, juga keluarga," tutup Asep.

Risiko Beban Kerja Berlipat Ganda

PJ Bupati Kuningan, Agus Toyib menyatakan, pihaknya berinisiatif kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kejadian musibah pemilu sebelumnya. Ada beberapa petugas yang mengalami musibah, kecelakaan, bahkan hingga meninggal dunia.

"Kami berikan jaminan, mereka menghitung sampai malam, kejadian tahun kemarin ada yang ketimpa tembok sampai kaki patah, ada juga yang kelelahan, sampai meninggal dunia," kata Agus saat ditemui Kompas.com di Gedung Setda, Jumat (15/11/2024) siang.

Secara rinci, Pemda Kuningan melalui BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja sekitar Rp21.000.000, dan bila meninggal dunia senilai Rp42.000.000.

Agus menyebut, pihaknya menganggarkan pembayaran premi untuk 19.860 penyelenggara pemilu dari APBD tahun 2024.

Penjaminan ini berlangsung selama mereka bertugas yakni, bagi Kpps dan petugas keamanan satu bulan di bulan November, sementara petugas KPU, PPK, PPS, dan kesekretariatan hingga Desember 2024. Secara global, pembayaran total premi 19.860 petugas penyelenggara pemilu adalah senilai Rp223.770.000.

Meski demikian, Agus berharap proses tahapan pemilu serentak Pilgub Jabar dan Pilkada Bupati Kuningan, berjalan lancar dan tanpa masalah apapun. Dia juga mengajak agar seluruh DPT menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara 27 November 2024 mendatang.

Julian Account Representatif BPJS Ketenagakerjaan Cabang, menyampaikan berdasarkan pemilu sebelumnya, tingkat musibah kecelakaan dan kematian cukup tinggi. Ini terjadi karena kondisi medan yang terjal, kelelahan, dan banyak hal lainnya.

Bagi Julian, para penyelenggara pemilu ini seperti pegawai non-ASN. Meski hanya pada saat pelaksanaan pemilu, tugas mereka berat dan sangat membantu berjalannya proses pesta demokrasi.

Atas dasar itu, akses dan fasilitas perlindungan kepada para penyelenggara pemilu ini sangat perlu dilaksanakan.

"Jadi, melihat histori sebelumnya pemilu 2014 dan pemilu 2019 resiko yang terjadi begitu banyak, sedangkan anggaran untuk memberikan santunan kepada mereka, tidak bisa memenuhi standar santunan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan sistem ini," kata Julian saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (15/11/2024) petang.

Maka dari itu, sambung Julian, BPJS Ketenagakerjaan ingin berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk menyukseskan program pemerintah nasional, dalam memberikan jaminan sosial dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Dia menyebut, program kerja sama untuk penyelenggara pemilu ini baru berjalan dua kabupaten, yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Kabupaten lainnya masih berencana dan belum sampai ada ikatan tertulis.

Julian berharap dengan waktu yang tersisa beberapa saat lagi dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah daerah setempat segera melakukan kerjasama untuk mengantisipasi resiko yang terjadi pada tahapan pemilu yang tersisa.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap pemerintah akan segera mengusulkan revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR.

Hal ini dilakukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Supratman mengatakan usulan revisi tersebut seiring dengan komitmen pemerintah untuk menaati putusan MK.

"Jadi ini sudah clear. Nantinya revisi UU Ketenagakerjaan yang diusulkan harus dipisahkan dari UU Ciptaker," ujar dia saat ditemui usai konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online Jakarta, Rabu (13/11), melansir Antara.

Di samping itu, terkait dengan aturan besaran atau rumus upah minimum provinsi (UMP) yang akan berlaku per Januari 2024, Supratman mengatakan menteri ketenagakerjaan nantinya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terlebih dahulu dikarenakan situasi yang mendesak.

Dengan begitu, menurutnya, aturan UMP pada tahun depan tak akan menunggu revisi UU Ketenagakerjaan yang akan diusulkan.

"Nanti bisa ditanyakan kepada menaker lebih lengkapnya," ujar Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut DPR siap membentuk UU Ketenagakerjaan baru dalam 2 tahun. Ia menjelaskan pembentukan UU baru itu bisa saja dilakukan dalam 2 tahun jika memang putusan MK atas gugatan yang diajukan Partai Buruh dan enam pemohon lainnya menyatakan demikian.

"Kita kan harus selalu siap ya, mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11).

Kendati demikian, Adies menjelaskan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru itu harus dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh DPR. Ia juga menyebut UU Ketenagakerjaan baru itu harus sesuai dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto jika kelak diputuskan dibuat DPR.

"Jadi harus ada pembicaraan dulu antar pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat," tutur dia.

MK sebelumnya memandang pemerintah dan DPR perlu membuat UU Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu termuat dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang uji materi UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya, Kamis (31/10).

"Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-undang segera membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," sambungnya.