MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan yayasan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Komnas HAM bertemu dengan empat korban kasus "Walid Lombok," kata Yan Mangandar Putra, perwakilan Aliansi Anti Kekerasan Seksual NTB.

Pertemuan Komnas HAM dengan pendamping dan korban "Walid Lombok" tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Selain menemui empat korban pencabulan dan kekerasan seksual oleh "Walid Lombok", Komnas HAM juga bertemu sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Setop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, Dinas Sosial, dan Sentra Paramita Mataram.

Yan menjelaskan, hal yang digali dalam pertemuan tersebut terkait tahapan proses bagaimana kasus ini mulai terungkap. Juga terkait upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan layanan pemerintah.

"Karena ini fenomena yang cukup aneh, kenapa kekerasan seksual itu begitu sangat fenomenal, terutama di Pulau Lombok, kenapa begitu rentan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren," kata Yan.

Rencananya, perwakilan Komnas HAM juga akan bertemu dengan pemerintah dan aparat penegak hukum Polda NTB.

Selain kasus "Walid Lombok", Komnas HAM juga menyoroti maraknya kasus kekerasan di sejumlah pondok pesantren di NTB.

"Tujuan Komnas HAM juga selain kasus "Walid Lombok" juga terkait kasus pondok pesantren sebelumnya, yaitu atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat, itu juga tadi yang didalami," kata Yan.

Yan mengatakan, hingga saat ini, belum ada titik terang dalam kasus kematian NI, santriwati di Lombok Barat, yang diduga mengalami kekerasan.

Aliansi Setop Kekerasan Seksual mencatat, hingga saat ini ada 17 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

"Juga kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang sampai 17 (kasus) sampai dengan hari ini," tutup Yan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan peristiwa penembakan dirinya bersama rombongan ditembaki ketika cari Iptu Tomi Marbun di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya seperti dinukil dari Antara, Selasa (29/5/2025).

Frits beserta rombongan di lokasi sejak Jumat (25/4/2024) lakukan rekonstruksi olah TKP hingga Sabtu (26/4) dan Ahad (27/4/2024). Lalu, Ahad pagi, Frits bersama empat anggota polisi turun ke bibir sungai untuk MCK karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 WIT, kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi tak bawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri berlari ke arah hutan. “Begitu tembakan pertama, kedua, langsung Brimob lakukan tembakan balasan untuk perlindungan di lokasi jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Irjen Pol. Jhonny Edison Isir ada di lokasi,” imbuh dia.

Frits mengakui, tak ada korban tewas insiden namun ada lukai bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri. “Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan dapat pengobatan dokter; dan dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, wibawa lembaga negara diserang setelah rombongan Komnas HAM Papua ditembaki kelompok kriminal (KKB) bersenjata di di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Padahal, Komnas HAM Papua tengah tengah membantu pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/4/2025).

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya menegaskan.

Menurutnya, aksi penembakan oleh KKB di Teluk Bintuni sudah mengganggu kerja lembaga negara dan tak boleh lagi ditoleransi.

Tegasnya, penembakan terhadap rombongan Komnas HAM Papua tersebut telah mengancam nyawa dan wibawa negara.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata TB Hasanuddin.

Sudah Dievakuasi

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

Komnas HAM Menyayangkan

Komnas HAM sendiri menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggungjawab atas penembakan jajaran Komnas HAM di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi dari Deni Moos, Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya tentang kasus tersebut.

"Seluruh pasukan dari TPNPB Kodap IV Sorong Raya dari sembilan batalion telah terbagi di beberapa titik dalam medan perang di wilayah Moskona dan siap eksekusi aparat militer pemerintah Indonesia yang sedang mencari jenazah Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan reskrim Teluk Bintuni yang dibunuh oleh militer Indonesia sendiri lalu mereka membuang jazadnya ke kali Rawara menjadi makanan buaya," yang diterima Republika, Senin (28/4/2025) malam.

Dia berkata, Manfret Fatem, Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya melaporkan penyerangan terjadi sejak 27 April 2025 terhadap pasukan militer Indonesia di Sungai Rawara sebagai peringatan penting. Tujuannya agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara untuk segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.

"Dan khususnya Fritz Ramandey, Kepala Komnas HAM Papua jika tertembak itu adalah wajar karena tidak mematuhi undang-undang. Dalam hal ini telah mengambil alih tugas BPBD yang semestinya turun ke lapangan untuk mencari Jazad Samuel Marbun yang dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri sejak tahun 2024," kata dia.

Menurut dia, Operasi Militer Pemerintah Indonesia di wilayah Moskona adalah upaya Indonesia mencari nama baik institusi militer meski harus mengorbankan warga sipil lainnya di wilayah operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya. "Dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang Negosiasi dengan TPNPB yang dimediasi oleh pihak ketiga yang yang netral sebagai sebagai difasilitator dan mediator untuk menyelesaikan persoalan politik antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk menghentikan perang di tanah Papua," ucap Sebby.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi penembakan jajarannya di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan itu.

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap dia seperti dinukil dari Antara, Senin (28/4/2025).

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," tambah Anis.

Anis mengatakan, Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua. Dia pun mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjeaskan, dia bersama rombongan ditembak OPM saat mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun. Iptu Tomi dikabarkan hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits mengatakan, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dia dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu. Pascapenembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan, menjadi sasaran tembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu (27/4/2025).

Penembakan terjadi saat ia melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat,

Penembakan terjadi ketika Frits dan empat anggota kepolisian hendak turun ke Sungai Rawara sekitar pukul 07.10 WIT. Dari seberang sungai, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan yang mengarah ke rombongan mereka.

"Puji Tuhan kami selamat dari penembakan tersebut," ujar Frits saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.

Frits menjelaskan, dirinya bersama rombongan Komnas HAM Papua ikut bergabung dalam tim pencarian untuk melakukan penyelidikan dan rekonstruksi terkait hilangnya Iptu Tomi Marbun yang sudah hampir empat bulan tidak ditemukan.

Setelah penembakan terjadi, tim pengamanan Brimob yang berada tak jauh dari lokasi langsung memberikan tembakan balasan. Hal ini memungkinkan Frits dan keempat anggota polisi melarikan diri dan menyelamatkan diri dari serangan KKB.

Pasca-insiden, Frits bersama rombongan segera dievakuasi ke lokasi yang lebih aman oleh tim Brimob.

“Saya sudah dievakuasi ke Distrik Moskona,” katanya.

Kronologi Penembakan

Frits menceritakan, pada Minggu pagi, sekitar pukul 06.00 WIT, ia dan empat anggota polisi turun dari camp menuju Sungai Rawara untuk mandi, mencuci, dan buang air, sebagai persiapan ibadah pagi.

"Pada pagi hari Minggu, saya ditemani oleh empat anggota polisi turun dari camp ke Sungai Rawara untuk MCK (mandi, cuci, kakus), karena mau persiapan ibadah pagi di camp," jelasnya.

Setelah selesai, Frits sempat mengabadikan foto aliran deras Sungai Rawara. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 07.10 WIT, tembakan dari seberang sungai tiba-tiba mengarah ke mereka.

"Setelah saya mengambil gambar, tepatnya jam 07.10 WIT, lalu dari seberang sungai kami ditembak," ungkap Frits.

"Kami ada lima orang, yakni saya dan empat orang anggota kepolisian, sebanyak empat kali," tambahnya.

Serangan mendadak itu membuat Frits dan rombongannya refleks berlari untuk menyelamatkan diri. Tim Brimob yang berada di sekitar lokasi segera melakukan tembakan balasan untuk melindungi mereka.

"Setelah itu, anggota Brimob yang ada di sekitar langsung melakukan tembakan balasan guna melindungi kami, sehingga bisa lari menyelamatkan diri," ujarnya.

Frits kemudian segera kembali ke camp untuk mengamankan diri. Ia juga mengungkapkan bahwa saat itu di camp juga terdapat Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir.

"Di camp tidak hanya saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Jhonny Isir, yang juga ada di sekitar lokasi camp," tutupnya.

Pencarian Iptu Tomi Marbun

Sebagai informasi, Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang pada 18 Desember 2024, saat melakukan operasi penangkapan terhadap KKB di wilayah Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

Diduga, Tomi Marbun hanyut saat hendak menyeberangi Sungai Rawara yang memiliki arus deras.

Sejak saat itu, operasi pencarian terus dilakukan dan kini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel SAR Brimob, pengamanan Brimob, serta Polres Teluk Bintuni.

Frits bersama tim pencarian sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni sejak Senin (21/4/2025) dan melanjutkan perjalanan menuju Distrik Moskona serta Mayerga.

Mereka kemudian berjalan kaki selama satu hari untuk sampai ke lokasi kejadian, dan melakukan pencarian serta rekonstruksi sejak Selasa (22/4/2025) hingga insiden penembakan terjadi pada Minggu (27/4/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Roberthus Yewen | Editor: Farid Assifa, David Oliver Purba, Bilal Ramadhan)

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dan empat anggota polisi ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ikut dalam pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

Frits bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Frits dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," katanya.

Ia mengaku tidak mengalami luka dari tembakan KKB. Begitu juga empat anggota polisi lainnya.

Setelah peristiwa itu, sembilan orang sipil yang ikut dalam pencarian dievakuasi ke distrik lain yang aman.

"Kami terkena langsung peluru tidak ada, kalau ada yang luka karena kami refleks mencari perlindungan, jatuh. Upaya pencarian tidak hanya TNI-Polri ada sipil, Komnas HAM, teman-teman LBH dan keluarga korban 2 orang, kami 9 sipil, setelah kejadian perintah kapolda sipil di evakuasi," ujarnya.