Gaza -

Serangan Israel ke Gaza semakin brutal dari hari ke hari hingga terbaru, ada 100 orang yang tewas. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut apa yang dilakukan Israel sama saja dengan pembersihan etnis.

"Serangan bom terbaru ini... dan penolakan bantuan kemanusiaan menggarisbawahi bahwa tampaknya ada dorongan untuk perubahan demografis permanen di Gaza yang bertentangan dengan hukum internasional dan sama saja dengan pembersihan etnis," kata Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk dilansir AFP, Sabtu (17/5/2025).

Gencatan senjata yang sudah berlangsung selama dua bulan antara Israel dan Hamas berhenti pada awal Maret. Hal ini karena ulah Israel yang tiba-tiba memblokade total Gaza.

Aksi Israel ini memicu kurangnya pasokan pangan. Warga Gaza pun terancam kelaparan.

Media Israel melaporkan militer Israel meningkatkan serangan di Gaza. Turk mengingatkan bahwa serangan Israel menimbulkan kekhawatiran akan ada serangan lain yang lebih brutal dan lebih luas cakupannya.

"Kita harus menghentikan waktu atas kegilaan ini," katanya seraya mendesak semua pihak, termasuk negara ketiga yang memiliki pengaruh langsung, untuk menghentikan serangan.

(isa/isa)

JAKARTA, investor.id – Menteri luar negeri (Menlu) RI Sugiono menyebutkan isu-su terkait hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono saat bertemu Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk.

Keduanya bertemu di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss pada Senin (24/2) waktu setempat.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," ujar Sugiono kepada Turk, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta pada Selasa (25/2/2025).

Sugiono menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Itu termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata dia.

Sementara itu, Turk menyampaikan pandangannya tentang dampak dinamika saat ini terhadap agenda HAM global. Dia mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

Turk juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia bisa terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dia juga meminta negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk berperan lebih besar dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan menawarkan kesiapan untuk membantu mengatasi situasi HAM di sana.

Turk juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan persoalan Rohingya.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Sebelumnya pada hari Kamis, militan telah menyerahkan jenazah tiga sandera dalam peti mati dengan sebuah 'upacara'. Hal itu menuai kritik luas dari PBB.

"Pengarakkan jenazah dengan cara yang terlihat pagi ini sangat menjijikkan dan kejam, serta bertentangan dengan hukum internasional," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.

Sementara Hamas telah menolak seruan yang dilakukan berulang kali oleh Palang Merah untuk membebaskan para sandera secara tertutup.

Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Hamas juga telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Akan tetapi, setelah para sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu diperkirakan akan memutuskan pembebasan tahanan Palestina.

Lalu pada pagi ini, Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan pembebasan tahanan Palestina hingga upacara penyerahan sandera dihentikan.

(yld/gbr)

Teheran -

Laporan kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut lebih dari 900 orang orang telah dieksekusi mati di Iran sepanjang tahun 2024 lalu. Dari angka tersebut, sebanyak 40 orang di antaranya dieksekusi mati hanya dalam waktu sepekan pada Desember lalu.

Kepala kantor HAM PBB, Volker Turk, seperti dilansir AFP, Rabu (8/1/2025), menyebut sedikitnya 901 orang dilaporkan telah dieksekusi mati di Iran selama tahun 2024 lalu. Dia menyebut data tersebut "sangat meresahkan".

"Sangat meresahkan bahwa sekali lagi kita melihat peningkatan jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati di Iran dari tahun ke tahun," kata Turk dalam pernyataannya.

"Sudah saatnya Iran membendung gelombang eksekusi mati yang terus meningkat ini," cetusnya.

Iran memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan besar, termasuk pembunuhan, perdagangan narkoba, pemerkosaan dan kekerasan seksual.

"Kami menentang hukuman mati dalam keadaan apa pun. Hal ini tidak sesuai dengan hak mendasar untuk hidup dan meningkatkan risiko eksekusi mati terhadap orang-orang yang tidak bersalah," tegas Turk.

"Dan, untuk lebih jelasnya, hal ini tidak akan pernah bisa diterapkan pada perilaku yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional," ucapnya.

Kantor HAM PBB mengatakan dalam laporannya bahwa sebagian besar eksekusi mati yang dilaksanakan tahun lalu terkait kasus narkoba, meskipun disebutkan juga bahwa "para pembangkang dan orang-orang terkait unjuk rasa tahun 2022 juga dieksekusi mati".

"Ada juga peningkatan jumlah wanita yang dieksekusi mati," sebut kantor HAM PBB dalam laporannya.

Lebih lanjut, Turk mendesak otoritas Iran untuk menghentikan semua eksekusi mati lebih lanjut, dan memberlakukan moratorium hukuman mati dengan tujuan akhir untuk menghapuskannya.

Menurut kelompok HAM Amnesty International, Iran telah mengeksekusi mati lebih banyak orang dalam setahun dibandingkan negara-negara lainnya, kecuali China. Namun ditekankan juga bahwa tidak ada angka pasti yang tersedia untuk data tersebut.

Para aktivis HAM semakin khawatir atas meningkatnya pelaksanaan hukuman gantung di Iran. Mereka menuduh otoritas Teheran di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dengan sengaja menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran berlangsung secara nasional pada tahun 2022 hingga tahun 2023 lalu.

Secara terpisah, laporan Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, yang juga memantau pelaksanaan eksekusi mati di Iran, menyebutkan bahwa sedikitnya 31 wanita telah dieksekusi mati sepanjang tahun 2024.

(nvc/ita)

New York: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk menyampaikan laporan terbarunya mengenai perang yang masih berlangsung di Jalur Gaza dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, perihal krisis Timur Tengah.

Menggambarkan situasi di Gaza sebagai “bencana HAM,” Turk menyoroti dampak yang menghancurkan dari operasi militer Israel terhadap penduduk sipil dan infrastruktur penting, khususnya fasilitas kesehatan.

“Cara dan metode perang Israel telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan pengungsian besar-besaran, dan menghancurkan wilayah tersebut,” tutur Turk, menekankan kekhawatiran serius tentang kepatuhan terhadap hukum internasional.
Sebuah laporan dari kantornya untuk periode Oktober 2023 hingga Juni 2024 mengungkapkan pola serangan yang mengkhawatirkan terhadap rumah sakit.

Ini termasuk serangan udara Israel, penggerebekan oleh pasukan darat, pemindahan paksa pasien dan staf, dan, dalam beberapa kasus, penahanan. Rumah sakit yang tidak berfungsi setelah operasi ini telah memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.

Penghancuran rumah sakit Kamal Adwan, rumah sakit terakhir yang masih beroperasi di Gaza Utara, merupakan contoh nyata dari krisis tersebut.

“Beberapa staf dan pasien dipaksa meninggalkan rumah sakit sementara yang lain, termasuk direktur umum, ditahan, dengan banyak laporan penyiksaan dan perlakuan buruk,” kata Turk, mengutip dari Days of Palestine, Minggu, 5 Januari 2025.

Ia menggambarkan depopulasi yang hampir menyeluruh di Gaza Utara sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan.

Penyelidikan Independen terhadap Israel

Komisaris Tinggi menggarisbawahi dampak konflik yang menghancurkan terhadap layanan kesehatan. Lebih dari 100.000 warga Palestina dilaporkan terluka, banyak yang meninggal karena kurangnya perawatan. Perempuan dan bayi baru lahir sangat menderita, dengan beberapa bayi meninggal karena hipotermia atau kurangnya perawatan medis.

“Enam bayi dilaporkan meninggal karena hipotermia dalam beberapa hari terakhir saja,” keluhnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 1.050 profesional medis telah tewas. Turk mengatakan operasi militer Israel di dalam dan sekitar rumah sakit dan pertempuran terkait telah memberikan “dampak yang mengerikan” pada saat ada tuntutan yang sangat besar terhadap perawatan kesehatan karena konflik yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa operasi militer Israel di Gaza Utara membahayakan seluruh penduduk Palestina melalui kematian dan pengungsian.

Turk juga menyerukan penyelidikan yang “independen, menyeluruh, dan transparan” terhadap semua serangan Israel terhadap rumah sakit, infrastruktur perawatan kesehatan, dan tenaga medis, serta dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut.

“Saya sekali lagi memperingatkan dengan tegas tentang risiko kejahatan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki. Saya mendesak semua pihak yang berpengaruh untuk mengambil tindakan yang sesuai dan melindungi warga sipil sebagai prioritas utama. Sangat penting bahwa ada akuntabilitas penuh atas semua pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional,” tambahnya.

Turk mendesak Israel untuk mengakhiri kehadirannya yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki “secepat mungkin” dan untuk menjamin dan memfasilitasi akses ke bantuan kemanusiaan langsung, termasuk perawatan medis yang memadai bagi penduduk Palestina.

Baca juga: Israel Perintahkan Evakuasi RS Al Awda di Gaza, Ancam Jatuhkan Bom


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk menyampaikan laporan terbarunya mengenai perang yang masih berlangsung di Jalur Gaza dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, perihal krisis Timur Tengah.

Menggambarkan situasi di Gaza sebagai “bencana HAM,” Turk menyoroti dampak yang menghancurkan dari operasi militer Israel terhadap penduduk sipil dan infrastruktur penting, khususnya fasilitas kesehatan.

“Cara dan metode perang Israel telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan pengungsian besar-besaran, dan menghancurkan wilayah tersebut,” tutur Turk, menekankan kekhawatiran serius tentang kepatuhan terhadap hukum internasional.
Sebuah laporan dari kantornya untuk periode Oktober 2023 hingga Juni 2024 mengungkapkan pola serangan yang mengkhawatirkan terhadap rumah sakit.

Ini termasuk serangan udara Israel, penggerebekan oleh pasukan darat, pemindahan paksa pasien dan staf, dan, dalam beberapa kasus, penahanan. Rumah sakit yang tidak berfungsi setelah operasi ini telah memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.

Penghancuran rumah sakit Kamal Adwan, rumah sakit terakhir yang masih beroperasi di Gaza Utara, merupakan contoh nyata dari krisis tersebut.

“Beberapa staf dan pasien dipaksa meninggalkan rumah sakit sementara yang lain, termasuk direktur umum, ditahan, dengan banyak laporan penyiksaan dan perlakuan buruk,” kata Turk, mengutip dari Days of Palestine, Minggu, 5 Januari 2025.

Ia menggambarkan depopulasi yang hampir menyeluruh di Gaza Utara sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan.

Penyelidikan Independen terhadap Israel

Komisaris Tinggi menggarisbawahi dampak konflik yang menghancurkan terhadap layanan kesehatan. Lebih dari 100.000 warga Palestina dilaporkan terluka, banyak yang meninggal karena kurangnya perawatan. Perempuan dan bayi baru lahir sangat menderita, dengan beberapa bayi meninggal karena hipotermia atau kurangnya perawatan medis.

“Enam bayi dilaporkan meninggal karena hipotermia dalam beberapa hari terakhir saja,” keluhnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 1.050 profesional medis telah tewas. Turk mengatakan operasi militer Israel di dalam dan sekitar rumah sakit dan pertempuran terkait telah memberikan “dampak yang mengerikan” pada saat ada tuntutan yang sangat besar terhadap perawatan kesehatan karena konflik yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa operasi militer Israel di Gaza Utara membahayakan seluruh penduduk Palestina melalui kematian dan pengungsian.

Turk juga menyerukan penyelidikan yang “independen, menyeluruh, dan transparan” terhadap semua serangan Israel terhadap rumah sakit, infrastruktur perawatan kesehatan, dan tenaga medis, serta dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut.

“Saya sekali lagi memperingatkan dengan tegas tentang risiko kejahatan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki. Saya mendesak semua pihak yang berpengaruh untuk mengambil tindakan yang sesuai dan melindungi warga sipil sebagai prioritas utama. Sangat penting bahwa ada akuntabilitas penuh atas semua pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional,” tambahnya.

Turk mendesak Israel untuk mengakhiri kehadirannya yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki “secepat mungkin” dan untuk menjamin dan memfasilitasi akses ke bantuan kemanusiaan langsung, termasuk perawatan medis yang memadai bagi penduduk Palestina.

Baca juga: Israel Perintahkan Evakuasi RS Al Awda di Gaza, Ancam Jatuhkan Bom


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)