Blora -

Bupati Blora Arief Rohman turut menyesalkan adanya kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum atau kelompok di tengah-tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Arief meminta pelaku diproses hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum, karena mencederai aksi damai yang di lakukan oleh para buruh," terangnya kepada awak media, Sabtu (3/5/2025).

Dia menyebut tindakan kelompok tersebut tentunya menodai perjuangan buruh saat demo 1 Mei. Jika ada oknum yang menyusup dalam aksi membuat kericuhan harus diproses secara hukum yang berlaku. Bupati yang kerap disapa Mas Arief berharap kericuhan tidak terjadi lagi.

"Kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan dan membuat ricuh agar bisa diproses secara hukum yang berlaku. Tentunya kami bersama forkopimda dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim tidak ingin hal hal tersebut terulang kembali," terangnya.

Dia mencontohkan serta mengapresiasi kepada para pekerja dan perusahaan di Blora yang telah menjaga hubungan yang harmonis pada perayaan May Day di Blora.

"Kalau dari Blora, May Day-nya adem ayem dan kondusif. Kami mengapresiasi para perusahaan yang sudah bekerja sama dengan para pekerjanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja karena telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blora," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan bagi investor dan juga kondusivitas wilayah.

"Semoga perekonomian Blora semakin membaik. Kami akan terus mendorong investasi di Blora dengan memberikan perizinan yang mudah," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo menyesalkan aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang,

"Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi May Day di Kantor Gubernur. Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah teman-teman kami yang di sana tentu telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujarnya.

Untuk diketahui, lanjut Gembong, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh May Day 2025 di Semarang.

Petugas kepolisian di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando dari aliansi buruh untuk masuk ke halaman lokasi aksi. Polisi melalui pengeras suara juga meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib. Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan.

Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan. Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan massa.

(rih/rih)

BOGOR, iNewsBogor.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-Undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," kata Eddy saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-XII FKPT dan Pelantikan Pengurus FKPT Masa Bakti 2025-2027, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara prokatif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Jenderal bintang tiga itu pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," harapnya.

 

Sementara itu Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap jaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siapsiaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme," ucap Andi.

Ia yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi pasti ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

Editor : Furqon Munawar

Napi yang sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, saat ini yang telah kembali karena ditangkap kembali maupun datang atas inisiatif sendiri atau diantar kerabat telah mencapai 45 orang.

Dengan demikian, dari 52 yang sempat melarikan diri, masih ada tujuh napi lagi yang belum masuk kembali Lapas Kutacane saat ini.

Sebelumnya, pada Senin (10/3) petang lalu, terjadi aksi napi kabur massal dari Lapas Kutacane. Pihak berwenang mendata saat itu sekitar 52 napi yang lari keluar dari lapas tersebut. Momen para napi kabur itu pun direkam sejumlah warga di depan lapas dan viral di media sosial.

"Alhamdulillah satu persatu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenimipas, Rika Apriyanti dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (15/3).

"Dari 52 yang meninggalkan lapas kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Rika mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pimpinan daerah terkait dari bupati hingga kades, tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing napi.

"Terimakasih kepada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim dan semua unsur forkopimda yang telah banyak membantu," katanya.

Sebelumnya saat meninjau ke lokasi Lapas Kutacane pada Selasa (11/3), Dirjen PAS Kemenimipas Mashudi mengatakan pihaknya akan membenahi bangunan tahanan tersebut.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," ujar Mashudi saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian Imipas, Selasa (11/3) malam.

Mashudi menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar kelebihan kapasitas di Lapas Kutacane dapat diatasi.

Selain mengupayakan bangunan yang baru, ia berharap kasus pengguna narkotika tidak diharuskan menempati Lapas/Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terang Mashudi, terdapat beberapa Lapas atau Rutan di Aceh yang lebih kapasitas sebanyak 300 persen dan harus segera direlokasi atau ditata ulang. Beberapa lainnya seperti Lapas Bireun (480 persen), Lapas Idi (600 persen), dan Lapas Lhokseumawe (300 persen)

Mashudi mengaku sudah mendengar semua permasalahan dan keluhan setiap warga binaan. 

Ia menambahkan layanan makan dan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, Mashudi mengatakan akan berupaya memenuhi itu.

Dari siaran pers tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry disebut menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane supaya lebih layak huni.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjaganya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi.

Kupang -

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

(dpw/dpw)

Lamongan -

Dua narapidana terorisme (napiter) yang kini menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Lamongan mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu dilakukan dengan penuh kesadaran, Selasa (11/2/2025).

Dua napiter yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI itu adalah Sofyan Abdillah dan Parmin. Proses pengucapan ikrar ini berlangsung di Lapas Lamongan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Forkopimda Lamongan, Densus 88 Anti Teror serta aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono mengatakan acara yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk membina serta mengembalikan para napiter ke pangkuan NKRI. Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pemulihan ideologi mereka.

"Program ini merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada rehabilitasi ideologi," kata Kadiyono kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Ikrar setia ini, kata Kadiyono, bukan sekadar seremonial tetapi wujud nyata perubahan mindset dan sikap napiter yang sebelumnya terpapar paham radikal. Pengucapan ikrar dilakukan penuh kesadaran.

Kedua napiter itu menyatakan sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan komitmen mereka meninggalkan ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berkomitmen untuk membina mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan semangat kebangsaan yang utuh," ujar Kadiyono.

Kadiyono berharap napiter yang telah berikrar benar-benar kembali ke masyarakat dengan pemahaman lebih moderat dan cinta damai. Dia juga berharap semakin banyak napiter yang sadar pentingnya persatuan dan kesetiaan kepada NKRI sehingga pencegahan paham radikal bisa terus ditingkatkan.

Sementara itu, dua napiter yang mengikuti proses ikrar setia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk kembali diterima sebagai bagian dari NKRI.

"Saya sadar bahwa ideologi yang saya anut dulu salah. Sekarang saya ingin menjalani hidup dengan damai dan berkontribusi positif bagi masyarakat," kata napiter tersebut.

Selain pengucapan ikrar setia NKRI, dua napiter tersebut juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mencium bendera merah putih yang menandakan mereka telah setia kembali ke pangkuan NKRI, serta penandatanganan surat pernyataan setia kepada NKRI.

(dpe/iwd)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menekankan agar jajarannya menyederhanakan seluruh kegiatan seremonial. Dia mengarahkan anggaran dialokasikan untuk program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Penekanan ini disampaikan Menteri Agus saat memberi sambutan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia, Jumat (31/1/2025). Penyederhanaan kegiatan seremonial ini merupakan implementasi Kementerian Imipas atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas sendiri memperingati hari jadi secara serentak, baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ungkap Menteri Agus.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam peringatan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia. (dok Imipas)

Hari Jadi ke-75 Imigrasi kali ini mengusung tema 'Melayani, Mengabdi dan Berinovasi'. Peringatan dilakukan dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian di Tanah Air.

Di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI, peserta perayaan dibatasi hingga 15 orang. Meski sederhana, namun syukuran tak mengurangi kebersamaan lantaran Menteri Agus menyapa jajaran kantor imigrasi wilayah lewat video conference.

Menteri Agus menyapa Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta stakeholders seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kesempatan ini, dia juga membahas soal distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Bara dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada hari ini di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi. Selain itu, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ada juga petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, yang berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas, saat disapa Menteri Agus.

Syukuran Hari Bakti ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan Hari Jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," pungkas Menteri Agus.

(aud/jbr)

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Brigjen Pol. Mashudi memberikan penguatan kepada jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur pada Jumat (17/1). Kegiatan ini berlangsung di ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Kakanwil Ditjenpas Jatim Kadiyono, Direktur Kepatuhan Internal Lilik Sujandi, serta Direktur Pengamanan dan Intelijen Tatan Dirsan Atmaja.

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Timur, Kepala Pengamanan Lapas, Rutan, dan LPKA, serta Kabid/Kasi Kamtib Lapas. Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan pentingnya sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Brigjen Pol. Mashudi mengajak jajarannya untuk menjalin hubungan yang erat dengan instansi terkait serta masyarakat. Menurutnya, silaturahmi ini akan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

“Buka diri baik dengan instansi terkait maupun masyarakat. Dengan sinergi, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif,” ujar Mashudi.

Dirjenpas juga mengingatkan jajarannya untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI. Beberapa poin yang menjadi perhatian pemasyarakatan adalah:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
5. Mendorong keharmonisan sosial, toleransi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Program ini menjadi pedoman kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya.

Perangi Masalah Narkoba, HP, dan Pungutan Liar

Masalah peredaran gelap narkoba, keberadaan HP ilegal, dan pungutan liar yang kerap dikaitkan dengan lapas/rutan menjadi perhatian khusus dalam arahan Dirjenpas. Ia menegaskan bahwa citra negatif ini harus segera diubah.
“Kita ubah image yang tidak baik di dalam lapas dan rutan. Semua harus bekerja dengan integritas,” pintanya tegas.

Mashudi juga menyampaikan dukungan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap program peningkatan kesejahteraan pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkahnya adalah peluncuran Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo), yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan, baik selama pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

“Pengelolaan koperasi harus dimaksimalkan agar memberikan manfaat signifikan bagi WBP, pegawai, dan masyarakat,” katanya.

Dengan berbagai langkah ini, Mashudi berharap Pemasyarakatan dapat menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Editor : Arif Ardliyanto

BLORA - Kedua organisasi masyarakat (ormas), MPC Pemuda Pancasila dan DPC GRIB Kabupaten Blora sepakat berdamai dan menghentikan bentrokan usai dimediasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ). Sebelumnya, kedua ormas tersebut bentrokan.

Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan, pihaknya mendapatkan amanah langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Kabaintelkam agar menyampaikan pesan agar menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Blora. "Dalam kesempatan ini kami meminta agar Ketua MPC PP dan GRIB Blora untuk cooling down agar tercipta situasi yang aman dan kondusif," ujarnya, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya juga berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Blora. Pihaknya juga berharap supaya Kabupaten Blora cooling down dan tetap adem ayem. ?Kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi dengan catatan tidak ada kejadian seperti kemarin kembali,? imbuhnya.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, kejadian kemarin bisa menjadi momentum agar ormas di Kabupaten Blora dapat bersinergi dengan pemkab, TNI, Polri untuk memajukan Kabupaten Blora. ?Kami dari Polres sebenarnya tidak ingin kejadian ini terjadi karena kami telah kenal baik dengan Ketua PP Blora dan GRIB Blora," ungkapnya di tempat sama.

Pihaknya dengan adanya kejadian ini berharap agar Ketua PP dan Ketua GRIB Blora dapat bersinergi dan menjadi pelopor ormas yang baik untuk ormas yang lain. "Kami harap ke depan tidak ada lagi ormas dari luar Kabupaten Blora yang datang ke sini demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora Munaji menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Kapolres Blora untuk menjembatani mediasi hari ini demi terwujudnya situasi Kamtibmas di Kabupaten Blora. ?Kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Blora tidak ingin membahas kejadian kemarin dan kami menutup kejadian kemarin demi menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Blora,? jelasnya.

Dia mengatakan, Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora membuka kepada Ormas GRIB Blora untuk berkolaborasi dengan Pemuda Pancasila Blora demi Kabupaten Blora yang lebih maju. ?Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolres dan Pak Bupati Blora atas kejadian yang kemarin,? kata dia.

Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Blora Sugiyanto menjelaskan secara pribadi Ketua GRIB Blora mengikuti semua yang dilakukan untuk Kabupaten Blora yang aman dan kondusif. ?Kami GRIB Blora siap menerima ajakan damai dan bersedia menjaga kondusifitas di Kabupaten Blora," tambahnya.

Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji mengatakan bahwa komitmen yang telah disepakati oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan GRIB Blora agar dilaksanakan secara pasti di lapangan tidak hanya di hapadan pihaknya.

"Ke depan tidak ada lagi adanya ketua yang lepas tangan terhadap anggotanya, dan penegakan hukum harus tetap jalan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kami mohon agar Mbah Mun dan Mbah To melakukan konsolidasi tingkat Kabupaten Blora untuk menjaga situasi kondusifitas di Kabupaten Blora," pungkasnya.

Adapun isi kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

Surat pernyataan antara Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora.

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, kami menyatakan:
1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi kamtibnas di wilayah Kabupaten Blora;
2. Siap menghindari gesekan antar anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kaupaten Blora;
3. Sepakat membangun dialog antarormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat;
4. Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan masa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo mewajibkan hotel dan penginapan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan setiap wisatawan mancanegara (wisman) atau warga negara asing (WNA) yang menginap. Dengan demikian Kantor Imigrasi bisa memantau aktivitas WNA di daerah tersebut.

"Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Labuan Bajo menerima ribuan kunjungan wisatawan asing setiap tahunnya. Pelaporan keberadaan orang asing oleh hotel dan penginapan menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Kamis (5/12/2024) malam.

Hal itu disampaikan Jaya dalam sambutannya pada kegiatan pemberian penghargaan kepada hotel dan penginapan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan pelaporan orang asing sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kegiatan itu dihadiri perwakilan hotel dan penginapan di Labuan Bajo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat

Jaya mengatakan pelaporan WNA yang akurat, tepat waktu, dan konsisten tidak hanya memenuhi kewajiban legal oleh hotel tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Peran aktif hotel dan penginapan dalam melaporkan keberadaan tamu asing, dia berujar, sangat membantu Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam memantau pergerakan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan menjaga ketertiban di wilayah Labuan Bajo.

"Dengan data yang valid, pemerintah juga dapat memastikan bahwa wisatawan menikmati pengalaman yang aman dan nyaman selama berada di Indonesia," tegas Jaya.

Ia menjelaskan kewajiban hotel dan penginapan melaporkan WNA yang menginap ke Imigrasi diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jaya menegaskan ada sanksi pidana penjara dan denda jika pengelola hotel dan penginapan tidak melaporkan WNA yang menginap ke kantor Imigrasi.

"Sanksinya ada pada Pasal 117 UU 6 2011 tentang Keimigrasian, yakni pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta," tegas Jaya.

Pelaporan WNA ke Imigrasi dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Jika sistem mengalami gangguan, pihak hotel dan penginapan dapat melaporkan melalui WhatsApp ke petugas Imigrasi. Bisa juga melalui email atau datang langsung ke Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan penghargaan pelaporan orang asing kepada sejumlah hotel di Labuan Bajo. Kategori penghargaan adalah pelaporan orang asing tepat waktu hingga kategori paling akurat.

Menurut Jaya, penghargaan kepada hotel itu pertama kali dilakukan Kantor Imigrasi di Indonesia. Sehari sebelum pemberian penghargaan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan sosialisasi terkait pelaporan orang asing kepada pengelola hotel di Labuan Bajo.

Jaya mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo atas kerja keras dan dedikasi para pelaku usaha perhotelan. Penginapan dan hotel yang memenuhi kriteria pelaporan orang asing telah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan dengan baik.

"Saya berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat kerja sama dengan Kantor Imigrasi Labuan Bajo," ujarnya.

"Bersama-sama, kita dapat mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan profesional di mata dunia," tandas Jaya.

(hsa/nor)

Bandung -

Ratusan warga binaan Lapas Sukamiskin menyalurkan hak suaranya dengan nyoblos di TPS Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Kalapas Sukamiskin Wachid Wibowo mengatakan, warga binaan sangat antusias ikut dalam pencoblosan. Meski demikian, tidak semua warga binaan tidak bisa ikut mencoblos.

"Saat ini jumlah penghuni 397 orang, dari jumlah tersebut ada 255 yang terdaftar dalam DPT," kata Wachid kepada detikJabar, Rabu (26/11/2025).

Menurut Wachid, antusiasme warga binaan yang masuk DPT sangat antusias saat mencoblos.

"Alhamdullilah, kami juga sudah dikunjungi Pj Wali Kota Bandung dan Forkopimda Bandung. Antusiasme cukup tinggi," ujarnya.

Menurut Wachid, warga binaan yang tidak bisa mencoblos merupakan warga diluar Provinsi Jawa Barat.

"Ada 137 orang (tak bisa nyoblos) yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia, asal dari 14 Provinsi," ujarnya.

Karena Pilkada ini memilih kepala daerah, Wachid sebut hanya warga binaan yang punya KTP Jawa Barat yang bisa mencoblos.

"Beda (dibandingkan dengan Pilpres) karena ini gubernur, mereka yang memiliki KTP Jawa Barat," turnya.

Sama dengan proses pencoblosan, Wachid juga sebut proses penghitungan suara juga dilakukan di dalam lapas dan nantinya akan diserahkan ke PTPS Kelurahan.

"Setelah penutup pencoblosan, petugas laksanakan penghitungan, setelah selesai dan ditandatangani kita serahkan ke PPS. Perhitungan suara tetap di dalam," paparnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung A Koswara melakukan kunjungan bersama Forkopimda Kota Bandung. Koswara pastikan pelaksanaan pemilu di Kota Bandung aman.

"Kondusif, kondusif semua, aman dan lancar," ujarnya.

Disinggung terkait kendala, Koswara juga sebut tidak ada.

"Sejauh ini enggak ada kendala. Mudah-mudahan tidak terganggu. Tidak ada maslah, karena mencoblos di dalam ruangan," pungkasnya.

(wip/yum)

Mataram -

Pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1 Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) menyoroti rendahnya kesadaran hukum warga. Rohmi berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum yang dimulai dari sinergitas birokrasi.

"Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa ketaatan hukum harus ditegakkan dengan memberikan contoh. Birokrasi harus bekerja sesuai aturan, sungguh-sungguh. Seluruh aspek hukum kita harus hormati, kita bekerja sama dengan polda, forkopimda untuk meyakinkan bahwa NTB dalam setiap aktivitas pembangunan menghormati hukum," kata Rohmi pada debat pamungkas Pilgub NTB 2024, Rabu (20/11/2024).

Rohmi menuturkan pentingnya sosialisasi dan edukasi. Untuk itu, Rohmi akan fokus membangun NTB berbasis desa.

"Kami akan mengesekusi pembangunan berbasis desa. Ini perlu sosialisasi yang menyeluruh agar mereka tahu setiap hal yang dilakukan ada konsekuensinya," bebernya.

Rohmi-Firin juga akan membentuk kampung madani. Kampung madani merupakan replika kampung keluarga berkualitas.

"Kampung madani itu nanti masyarakat ekonominya baik, keguyuban baik, diskusi dan gotong royong bisa hidup. Dan otomatis kesadaran hukum bisa kami sosialisasikan dan dipahami," bebernya.

Rohmi mencontohkan, saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme hukum. Ia mencontohkan banyaknya perempuan yang mengalami pelecehan namun tak mengetahui kanal untuk melaporkan.

"Yang namanya mengubah mindset butuh waktu. Memotretnya harus pada tingkat yang lebih kecil, yakni dusun," jelasnya.

Pilgub NTB diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapat nomor urut 1, Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel) nomor urut 2, dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nomor urut 3.

(dpw/gsp)