JAKARTA - Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan itu membahas dua isu penting.

Langkah Enos menemui Yusril dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Bupati Enos menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan ini mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos mengatakan sejak 2015 Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Pada 2023, sertifikat tanah resmi telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama sehingga pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

?Kami sadar anggaran daerah sangat terbatas, karena itu kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,? ujar Enos.

Kondisi lapas saat ini dinilai sudah sangat padat dan tidak representatif, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan. Bupati Enos menegaskan bahwa fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Selain itu, Bupati Enos juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur. Masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

?Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,? katanya.

Kehadiran layanan paspor di MPP berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi. Melalui pertemuan strategis ini, Bupati Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait polemik pengerahan prajurit TNI untuk melakukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Ditemui dalam rangkaian Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Surabaya, Yusril menyebut pengamanan yang dilakukan TNI di lingkungan kejaksaan sudah sesuai undang-undang yang berlaku.

TNI hanya memberikan perlindungan di kejaksaan dalam melakukan tupoksinya.

Yusril memastikan kekhawatiran publik terkait potensi melemahnya supremasi hukum tak akan terjadi.

Eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang. Namun, sayangnya, sejumlah oknum menyalahgunakan keberadaan ormas sebagai kedok untuk melakukan aksi premanisme. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa jika ormas terbukti melanggar hukum, maka dapat dikenai sanksi dan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra menegaskan hak setiap warga negara untuk membentuk organisasi kemasyarakatan atau ormas dijamin penuh undang-undang

Namun Yusril mengingatkan, kegiatan ormas harus sesuai dengan aturan. Jika terbukti bertentangan dengan norma hukum dan konstitusi, pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum hingga peninjauan ulang terhadap status organisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap peran penting Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra dalam proses pembaruan sistem peradilan di masa awal reformasi.

Mahfud menyebut, saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang), Yusril mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 yang menjadi dasar peletakan sistem kekuasaan kehakiman yang independen.

“Dulu Pengadilan masih di bawah Menteri Hukum dan HAM, belum ada penyatuan. Waktu Pak Yusril jadi Menkumdang sudah terjadi, ada Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan hakim di bawah satu atap, tapi kan pemindahannya berproses, pelan-pelan. Nah, Pak Yusril masih ada di situ,” kata Mahfud dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Menurut Mahfud, dalam masa peralihan tersebut, Yusril mengambil langkah berani untuk membenahi dunia peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

“Dia mengocok hakim itu. Hakim yang bagus dimasukkan ke Jakarta. Yang bagus tuh dari daerah-daerah kucing beranak itu diambil, ini bagus nih, dipindahin ke Jakarta. Bagus pada waktu-waktu itu, awal reformasi,” ujarnya.

Namun, Mahfud menyayangkan kondisi yang memburuk setelah era itu.

Ia menyebut, praktik korupsi mulai merebak lagi pada pertengahan 2006 hingga seterusnya.

“Tapi kemudian korupsi merebak lagi, ini kira-kira pertengahan tahun 2006–2007 dan seterusnya lah. Banyak banget. Coba, di awal-awal reformasi mana ada kasus? Nggak. Dikocok sama Pak Yusril itu,” kata Mahfud.

Setelah masa kepemimpinan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses peralihan kekuasaan kehakiman sepenuhnya selesai dan pengadilan menjadi independen berdasarkan amanat konstitusi.

“Lalu kan hakim sepenuhnya pindah, sudah selesai proses peralihan. Lalu semboyannya berdasarkan konstitusi, hakim harus independen, ndak boleh dicampuri oleh siapa pun,” kata Mahfud.

KOMPAS.com - Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyoroti peran krusial Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dalam transformasi sistem peradilan di Indonesia di awal era reformasi.

Menurut Mahfud, saat Yusril menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, ia berupaya keras mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 35, yang menjadi landasan bagi pembentukan sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri.

"Sebelum ini, Pengadilan masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan belum ada integrasi. Ketika Pak Yusril menjabat sebagai Menkumdang, telah terjadi perubahan signifikan, di mana Undang-Undang Nomor 35 menetapkan bahwa hakim harus berada di bawah satu atap. Namun, proses pemindahan ini berlangsung secara bertahap," ungkap Mahfud dalam program Gaspol di Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Dalam fase transisi tersebut, Yusril berani mengambil langkah-langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

"Ia melakukan rotasi hakim, membawa hakim-hakim terbaik dari daerah ke Jakarta. Pada waktu itu, ini adalah langkah yang sangat baik, terutama di awal reformasi," tambah Mahfud.

Mahfud MD: Setelah Awal Reformasi, Korupsi Kembali Muncul

Namun, Mahfud menyatakan kekecewaannya terhadap situasi yang memburuk setelah periode tersebut.

Ia mencatat bahwa praktik korupsi mulai merajalela kembali sekitar pertengahan tahun 2006 dan seterusnya.

"Setelah masa awal reformasi, korupsi kembali muncul. Pada awal reformasi, tidak ada kasus korupsi yang menonjol. Namun, setelah Yusril, banyak kasus yang muncul," jelasnya.

Setelah masa jabatan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses transisi kekuasaan kehakiman telah selesai, dan pengadilan kini sepenuhnya independen sesuai dengan amanat konstitusi.

"Proses peralihan hakim telah selesai. Kini, hakim harus bertindak independen dan tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun," tutup Mahfud.

Sumber: https://nasional.kompas.com

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan penanganan HAM antarkementerian.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (9/5), dia merujuk pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 sebagai dasar hukum koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas dan Kementerian HAM.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk menentukan mana yang menjadi kewenangan Kementerian HAM dan mana yang harus dikoordinasikan melalui Kemenko," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, Kemenko Kumham Imipas menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian HAM untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang HAM.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi amanat penting dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berkolaborasi dengan baik dengan semua pihak. Dalam membuat keputusan, koordinasi harus dilakukan sejak awal, bukan setelah keputusan dibuat," ucap Otto kepada para pimpinan kementerian di bawah koordinasi Kemenko.

Senada dengan itu, Wakil Menteri HAM (WamenHAM) Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa semangat kedua institusi, yakni memastikan arahan Presiden dapat dilaksanakan secara efektif.

"Koordinasi menjadi kunci. Kementerian HAM di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas siap bekerja sama demi menjalankan agenda negara," kata Mugiyanto.

Dirinya juga menyoroti tantangan implementasi di lapangan, khususnya dalam mengaplikasikan berbagai peraturan yang ada. Saat ini, Kementerian HAM menghadapi tantangan teknis, sehingga penting untuk membangun kesepahaman dalam tataran implementasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun melaporkan bahwa pada Februari 2025 telah dilakukan rapat koordinasi pelaporan instrumen HAM. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembentukan tim kerja pelaporan HAM akan dilakukan melalui Peraturan Menteri HAM.

Terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, Mugiyanto menyatakan bahwa pihaknya melanjutkan berbagai langkah yang telah dirintis oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Salah satu yang sudah dilakukan, kata dia, yakni pelaksanaan kick off penyelesaian pelanggaran HAM berat di Pidie, Aceh pada tahun 2023, sebagai bagian dari program pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

"Program ini dilaksanakan oleh sejumlah kementerian/lembaga dan disesuaikan dengan kebutuhan korban," ungkap Mugiyanto.

Rapat dipimpin langsung oleh Menko Kumham Imipas dan didampingi Wamenko Kumham Imipas.

Turut hadir dalam kegiatan, WamenHAM beserta jajaran, serta seluruh pimpinan tinggi madya dan staf ahli menteri di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Rapat tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat koordinasi dan keselarasan tugas antarinstansi, sehingga pelaksanaan kebijakan Presiden di bidang HAM dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan tepat sasaran.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Republik Indonesia (RI) Yusril Ihza Mahendra, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru yang telah memberikan perhatian atas tumbuh kembangnya syiar Islam di Provinsi Sumsel.

"Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tanpa setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang telah memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja-kerja seperti ini apabila dijalani dengan ikhlas tentu dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan secara virtual pada pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030 di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

Yusril mengatakan ia pun ambil bagian dalam mendirikan badan hukum Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1997 bersama rekan-rekan yang lainnya.

"Semua mereka adalah peletak dasar bagi berdirinya BKPRMI sekarang yang masih ada maupun yang sudah pulang ya tetap mempunyai satu keinginan bahwa BKPRMI tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak dan generasi muda Islam dan mendekatkan mereka kepada masjid sebagai pusat kegiatan umat yang ada di lingkungan kita masing-masing dari desa desa dan kampung sampai di kota-kota besar di seluruh tanah air," ucap Yusril.

Atas dilantiknya kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030, secara khusus Yusril menyampaikan ucapan selamat dan tetap berharap organisasi ini lebih memasifkan kegiatan dakwah di tengah masyarakat.

"Semoga kegiatan ini akan menambah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain dan kerjasama yang baik antara ormas-ormas Islam dalam menyampaikan dakwah Islam, itu sangatlah penting untuk kemajuan dan kemaslahatan bagi kita bersama ," tegas Yusril.

Sementara itu Gubernur Herman Deru dalam arahannya memberikan apresiasi, dan dukungan penuh kepada BKPRMI Sumsel dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.

"BKPRMI Sumsel memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas. Saya yakin dengan pengurus baru ini, BKPRMI Sumsel akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan," ujar Herman Deru.

Ia berharap agar BKPRMI Sumsel dapat menjadi wadah bagi pemuda dan remaja masjid untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan nasionalisme.

"Pemuda dan remaja masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya percaya BKPRMI Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia," tambah Herman Deru.

Herman Deru mengatakan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Sebanyak 60% penduduknya adalah penduduk produktif. Namun demikian bonus demografi berupa jumlah penduduk ini jika tidak dibarengi antara kuantitas dan kualitas ini akan menjadi musibah. Oleh sebab itu, kata Herman, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Kita jangan menjadi lemah hanya karena sesuatu yang terjadi di lapangan. Dengan ketulusan yang ada di kita semua, maka jumlah guru mengaji akan merata. Begitu pula dengan pemerataan jumlah rumah tahfidz di seluruh daerah harus merata," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok mengucapkan syukur ia bisa hadir menjadi saksi pada pelantikan dan pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel. Oleh karenanya ia berpesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik bahwa tanggung jawab para ustadz-ustadzah ada di pundak para pengurus DPW BKPRMI Sumsel.

"BKPRMI ini organisasi yang sudah berdiri sejak 48 tahun. Dari hasil berkeliling di Indonesia, di tahun 2025 ini masih kami menjumpai para guru mengaji yang gajinya hanya 50 ribu saja. Padahal mereka bekerja dengan ikhlas. Saya mengajak semua untuk membantu para guru ngaji ini. Mari angkat nasib para guru ngaji ini dengan program sejuta cinta untuk guru mengaji," ujarnya.

Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel masa bakti 2025-2030, Firdaus mengatakan pelantikan ini merupakan kali kedua dilantik untuk masa jabatan yang kedua.

"Pelantikan hari ini sepuluh kali lipat wibawanya dibanding pelantikan saya yang pertama. Ada satu kata yang saya pegang dari arahan pak Gubernur pada saat itu, yakni tentang masalah keumatan dan program yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua", ucapnya.

Ia juga menjelaskan, secara kasat mata yang bisa dilihat dari hasil kerja BKPRMI adalah adanya TK/TPA di Sumsel. Saat ini ada 2.500 TPA yang di upgrade menjadi TPA Hafidz.

"Guru mengaji dan seluruh anggota BKPRMI se-Sumsel berjumlah 26.207 orang. Mereka inilah yang berperan memberantas buta aksara Al Quran. Selain itu BKPRMI Sumsel mendapat juara ke-6 Fasi tingkat nasional di Bekasi. Kemudian terdapat 29 badan usaha masjid dan ada 300 juta rupiah donasi untuk Palestina," ungkapnya.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan DPD BKPRMI se-Sumsel, dan juga launching gerbang tahfidz yang ditandai dengan pemukulan rebana.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda Sumatera Selatan.

Lihat juga Video: Gubernur-Kapolda Sumsel Temui Massa Aksi May Day, Terima Tuntutan Buruh

(prf/ega)

IDX Channel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset. Yusril mengatakan, Perppu hanya dapat dikeluarkan jika terdapat kegentingan yang memaksa, sedangkan saat ini belum ada kegentingan yang memaksa terkait perampasan aset.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang atau Perppu tentang perampasan aset.

Ia mengatakan hal tersebut saat tiba di Istana Negara untuk mengahadiri sidang Kabinet Merah Putih Senin sore.

Yusril menyebut undang undang dan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi masih efektif sejauh ini meski RUU perampasan aset tak kunjung disahkan.

Sebelumnya Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Universitas Gajah Mada Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Perppu sebagai salah satu langkah merealisasikan aturan mengenai perampasan aset.

Langkah itu bisa ditempuh presiden apabila tidak mencapai kesepakatan dengan DPR terkait pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menunggu undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, RUU Perampasan Aset harus segera dibahas agar menjadi UU untuk kepastian hukum penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara lainnya.

"Pemerintah kapan saja siap membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5/2025). Menurut dia, RUU Perampasan Aset sebetulnya inisiatif DPR yang diajukan sejak 2023. Namun, hingga kini belum ada pembahasan lanjutan.

Presiden Prabowo Subianto saat Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025, menyampaikan dukungannya agar pemerintah membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Yusril, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintahannya yang akan serius dalam pemberantasan korupsi dan turunannya.

Termasuk, kata dia, dukungan presiden untuk melakukan perampasan-perampasan aset para koruptor yang diperoleh dari perbuatan yang merugikan negara. "Presiden menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan aset-aset hasil korupsi dinikmati oleh para koruptor," ujar Yusril.