Jakarta -

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

(jat/jat)

Jakarta -

Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Namun, eksplorasi memiliki banyak tantangan di antaranya rasio suksesnya yang rendah.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk mendorong eksplorasi dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian kepastian hukum hingga kemudahan perizinan.

"Nyawa dari pertambangan itu ada di eksplorasi. Tanpa eksplorasi, nggak ada pertambangan. Nah, sementara masih cukup banyak cadangan kita yang belum dimanfaatkan untuk mendorong investasi masuk di eksplorasi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025). Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Karena eksplorasi itu bisnis yang sangat beresiko, global sukses rasionya pun itu rata-rata hanya 5%. Indonesia katanya lebih rendah, rata-rata 3%. Nah, faktor-faktor regulasi juga salah satu jadi indikator untuk melihat bahwa Indonesia ini ternyata agak menantang untuk masuk eksplorasi," sambung Hendra.

Hendra menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bagus prospek geologinya di dunia. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah memperbaiki aspek kebijakan demi menggenjot eksplorasi yang memiliki sukses rasio kecil.

Jika regulasi mendukung maka investasi yang masuk akan semakin banyak. Komoditasnya pun akan semakin beragam, tidak terpusat hanya pada nikel saja.

"Pesan buat pemerintah adalah segera mungkin kita harus dorong eksplorasi. Karena itu investasi akan banyak masuk kalau regulasi kita mendukung. Kalau eksplorasi kita hidup, cadangan kita akan banyak sehingga orang akan dengan mudah akan masuk ke berbagai fasilitas pengolahan pemurnian. Bukan hanya di nikel, tapi juga di bauksit, mangan dan lain-lain," bebernya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia adalah aturan divestasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tergolong ketat, yakni mewajibkan perusahaan asing melepas sahamnya ke pemerintah dalam periode waktu tertentu.

Meski berdampak positif bagi bangsa namun aturan itu berpotensi memberatkan langkah investor. Hendra menilai pemerintah sebenarnya bisa mengambil benefit selain dari kepemilikan saham, misalnya dari pajak dari kegiatan berusaha, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian nilai tambah ke negara.

"Karena di aturan divestasi kita ini sangat ketat ya. Jadi, menurut undang-undang, perusahaan setelah 10 tahun beroperasi itu secara bertahap harus melepaskan atau mendivestasikan saham asing. Sehingga nanti di tahun ke-15 kalau nggak salah ya, itu udah mayoritas milik nasional," tutup Hendra.

(acd/acd)

JAKARTA - Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) untuk sumber energi terbarukan. Aturan ini dianggap memberikan payung hukum yang jelas dan mendorong percepatan investasi di sektor listrik hijau.

Penandatanganan perpanjangan PJBTL perdana di bawah payung Permen ESDM No 5/2025 berlangsung antara PLN UID Suluttenggo dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM Kalumpang dan Hanga-Hanga II di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

"Penandatanganan PJBTL sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta yang terlibat dalam pengembangan PLTM, maka listrik akan lebih mudah dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager (GM) PLN UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dalam penandatanganan di Jakarta, dikutip Senin (19/5).



Hengky juga menjelaskan, Kabupaten Banggai dipilih sebagai lokasi PLTM karena memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut, sehingga layak dikembangkan untuk PLTM, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. PT Buminata Cita Banggai Energi juga sedang membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang ditargetkan selesai pada 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menilai kasus grup media sosial yang diduga menyebarkan konten inses dan perilaku seksual menyimpang menjadi alarm serius bagi sistem hukum di Indonesia.

Ia menilai, regulasi yang ada saat ini belum mampu menjaga nilai-nilai moralitas seksual dalam masyarakat.

Kasus ini, kata dia, menjadi bukti betapa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersifat amoral.

"Saya sebut amoral karena pasal-pasal itu tidak menjiwai nilai-nilai moralitas, etik, dan kesakralan seks yang ada di masyarakat kita,” ujar Reza saat dihubungi, Senin (19/5/2025).

Pernyataan ini muncul setelah Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya membuka penyelidikan terhadap sebuah grup Facebook yang diduga menjadi wadah berbagi konten inses dan menyimpang secara seksual.

Dugaan tersebut juga mengarah pada perilaku pedofilia dan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur.

Menurut Reza, inses—terutama jika dilakukan terhadap anak-anak atau dalam relasi kuasa yang timpang—jelas merupakan tindak kejahatan yang dapat dijerat pidana.

Namun, jika dilakukan secara sukarela oleh dua orang dewasa dan tidak melibatkan unsur kekerasan, celah hukum masih terbuka.

“Bayangkan jika inses dilakukan oleh ibu dan anak laki-lakinya yang belum menikah dan mereka sama-sama setuju. Dalam situasi seperti itu, hukum kita tidak bisa memidanakan mereka. Inilah yang saya sebut kekosongan hukum,” tegasnya.

Reza menyayangkan, meskipun masyarakat mengecam keras praktik seperti itu, hukum justru tertinggal dalam melindungi masyarakat dari perilaku yang dianggap amoral.

Ia mendorong agar DPR RI merevisi UU TPKS dan memperluas cakupan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Beragam orientasi dan perilaku seksual belum sepenuhnya dijangkau hukum. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak terlindungi dari tindakan amoral dan bejat,” kata dia.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan, meskipun hukum belum mengatur inses secara spesifik, konten bermuatan seksual menyimpang yang disebar di media sosial tetap bisa dijerat dengan sejumlah aturan lain.

“Para pelakunya bisa dijerat dengan UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar dia.

“Tinggal lagi seberapa jauh otoritas penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, akan memproses pidana anggota Facebook tersebut yang jumlahnya puluhan ribu itu,” tambahnya.

Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras keberadaan grup Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang diduga mengandung unsur eksploitasi seksual dan menormalisasi tindakan hubungan sedarah atau inses.

Grup tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan keselamatan perempuan dan anak-anak di ruang digital.

"Kemen PPPA sangat prihatin dan mengecam keras keberadaan grup Facebook yang menormalisasi tindakan inses yang sangat membahayakan terutama bagi perempuan dan anak," kata Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu dalam keterangan yang diterima, Minggu (18/5/2025).

Titi mendesak para pelaku yang terlibat di grup tersebut diproses hukum jika ada bukti pelanggaran pidana.

Adanya proses hukum, menurutnya demi memberi efek jera dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari dampak buruk konten menyimpang.

Saat ini, Kemen PPA telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti keberadaan grup tersebut.

“Kami sangat berharap laporan kami dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber agar dapat segera diselidiki pembuat, pengelola, dan anggota aktif grup tersebut," ungkapnya.

"Jika ada bukti pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan," tambah dia.

Menurut Titi, diskusi dan konten yang tersebar dalam grup tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, karena mengandung penyebaran konten seksual yang melibatkan inses dan eksploitasi seksual anak.

Hal itu berpotensi melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Keberadaan grup semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral sekaligus mengancam keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Fantasi seksual yang melibatkan inses bukan hanya tidak pantas, akan tetapi juga dapat merusak persepsi publik terhadap hubungan keluarga yang sehat," jelas dia.

Kemen PPPA juga mendesak Facebook sebagai penyedia platform digital untuk segera menindak tegas konten-konten yang mengandung eksploitasi seksual dan membahayakan perempuan serta anak-anak.

Menurut Titi, platform digital memiliki tanggung jawab etis dan hukum dalam menjaga ruang siber yang aman.

“Ada tanggung jawab etis dan hukum dari penyedia platform untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bersih," katanya.

Lebih lanjut, Kemen PPPA menyoroti pentingnya penguatan literasi digital serta edukasi mengenai seksualitas yang sehat, khususnya di tingkat keluarga.

Menurut Titi, peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan nilai moral anak di tengah kemajuan teknologi.

“Kemen PPPA dengan menggandeng pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, Dinas PPPA di daerah dan para relawan sering melakukan kampanye literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih bijak dan waspada dalam penggunaan media sosial," tutur Titi.

"Untuk itu, tidak henti-hentinya kami mendorong dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya mendiskusikan aturan penggunaan internet dan mengenalkan anak pada cara melaporkan konten yang tidak sesuai," sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA juga mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa dan kelurahan.

RBI berfungsi sebagai forum kolaboratif antara keluarga, aparat, tokoh masyarakat, dan unsur lokal lainnya dalam menangani anak dengan perilaku menyimpang secara terpadu.

Selain itu, Kemen PPPA juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak perempuan dan anak, atau aktivitas mencurigakan di ruang digital.

Layanan dapat diakses melalui call center SAPA 129 dan WhatsApp: 08111-129-129.

Masyarakat diimbau aktif melaporkan agar penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik yang berkaitan dengan isu hukum terjadi di sepanjang Jumat (16/5).

Dari mulai penyitaan uang Rita Widyasari oleh KPK hingga grup Facebook konten inses.

Berikut rangkuman berita terkait isu hukum.

1. KPK sita Rp1,8 miliar usai geledah rumah terkait kasus Rita Widyasari

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang dengan total senilai Rp1,8 miliar berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) pada Jumat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyitaan uang tunai tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

Baca di sini

2. Korupsi tata niaga timah, Kejagung banding atas vonis 4 tahun mantan Dirjen Minerba

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono.

"Sudah banding, 8 Mei 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. TNI AL kolaborasi dalami penyelundupan 1,9 ton narkotika di Kepri

Batam (ANTARA) - Panglima Koarmada (Pankoarmada) I Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam mengungkap kasus penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

"Pengungkapan ini masih proses dan akan terus didalami, sampai di mana tujuan sesungguhnya, dan dari mana asalnya. Kami berkolaborasi dengan Polda Kepri, Bea Cukai, dan BNN," kata Fauzi di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

4. BNN selidik kasus penyeludupan 1,2 ton kokain dan 795 Kg sabu di Kepri

Batam (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau menindaklanjuti penyerahan kasus upaya penyeludupan 1,9 ton narkoba jenis sabu dan kokain yang berhasil digagalkan TNI AL dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Tentunya kami lakukan penyelidikan tuntas, barang buktinya kami amankan, jangan sampai hilang barang buktinya,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau Brigjen Pol. Hanny Hidayat usai konferensi pers penyeludupan 1,9 ton narkoba di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

5. Anggota Komisi III minta polisi usut grup Facebook berisi konten inses.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pihak kepolisian mengusut dan menindak tegas orang-orang di balik grup media sosial Facebook "Fantasi Sedarah" yang berisi konten hubungan sedarah atau inses sebab sangat membahayakan.

"Polisi harus mengusut, menindak, dan menangkap orang-orang di balik grup FB 'Fantasi Sedarah' yang sangat membahayakan itu," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR - Sebanyak 140 orang utusan Perwakilan Asing di Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Sentul, Bogor pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan keimigrasian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky Ratna serta pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sayu Oka Wadani.

Duta besar (Dubes) yang hadir di antaranya adalah Dubes Tean Samnang dari Kamboja, Dubes Fekadu Beyene Aleka dari Ethiopia, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Afghanistan - Mawlawi Sadullah Baloch, Dubes Kenya - Galma Mukhe Boru, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Irak - Dr. Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, The Charg� d?Affaires - Roshan Lal dari Pakistan, Dubes Dagmar Gonzalez Grau dari Kuba.

Sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru menjadi salah satu fokus pertemuan ini yang dikemas dalam bentuk diskusi panel.

?Rakor ini menjadi kesempatan kami untuk beranjangsana dengan Perwakilan Asing. Selain itu tentunya untuk menyampaikan update seputar kebijakan visa dan izin tinggal. Selain karena ada beberapa aturan terbaru juga sekaligus me-refresh kembali informasi kebijakan sebelumnya seperti Golden Visa dan Bridging Visa,? jelas Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky pada Rabu (14/5/2025) saat membuka acara.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian serta teknis bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (Rogatory). Pada sesi ini, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Wilayah II Ditjen Imigrasi- Arief Adi Prayogo beserta Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri, Yoshi Iskandar menjadi narasumber.

Sesi penutup kegiatan ini adalah coaching clinic seputar layanan keimigrasian, yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam sesi ini, Perwakilan Asing dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh warga negara mereka dalam permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi @indonesiaimmigration juga disampaikan kepada Perwakilan Asing.

Terkait hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi ini, pihaknya berharap para perwakilan asing mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,? tutur Yuldi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban penyerangan Organisasi Papua Merdeka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, para pendulang emas tersebut merupakan warga sipil yang berasal dari luar Papua.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," ujar Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan Komnas HAM tersebut membantah klaim OPM yang menyebut ke-16 korban meninggal dunia tersebut merupakan intelijen militer Indonesia.

Di samping itu, Komnas HAM juga menemukan bahwa penyerangan terhadap pendulang emas oleh OPM bukan kali pertama terjadi.

Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan agar OPM tak lagi melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil di Papua.

Mereka juga meminta OPM untuk menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," ujar Uli.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

KOMPAS.com - Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, baru-baru ini menerima hukuman yang berat dari Komisi Disiplin PSSI.

Hukuman tersebut diberikan Komdis PSSI menyusul kritik yang disampaikan Yuran melalui akun Instagram-nya mengenai kondisi sepak bola di Indonesia.

Meski telah meminta maaf atas komentar yang dianggap memicu kegaduhan, Yuran tetap dijatuhi sanksi berupa larangan beraktivitas dalam sepak bola Indonesia selama satu tahun serta denda sebesar 25 juta.

Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, karena dianggap tidak adil dan merugikan Yuran serta tim PSM.

Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), mengungkapkan bahwa peran mereka hanya sebatas memberikan informasi yang diperlukan oleh Komdis.

Dalam konteks ini, mereka juga menyampaikan kritik yang dilontarkan oleh Yuran.

Ferry mencatat, kasus serupa pernah dialami oleh Bojan Hodak dan Paul Munster.

"Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster," ujarnya.

"Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub."

"Kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI," kata Ferry Paulus dilansir dari laman Antara.

Semua informasi tersebut, lanjut Ferry, telah disampaikan kepada Komdis PSSI.

Dalam kasus lain, hukuman yang diterima berupa peringatan keras. Namun, ia menyadari bahwa Komdis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada Yuran.

"Kami terkejut karena hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 bulan," kata Ferry.

"Karena Komdis ini badan independen."

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian dari hukuman 12 bulan tersebut.

Ferry menegaskan bahwa PT LIB tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam keputusan Komdis.

Saat ini, mereka hanya menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama karena PSM sedang berupaya untuk mengajukan banding agar hukuman terhadap Yuran bisa diringankan.

"Dari sisi liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari Komdis," tutupnya.