7 Jam di KPK, Bobby Diskusi Pencegahan Korupsi hingga Penegakan Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan hingga penindakan. [357] url asal
#bobby-nasution #kpk #bobby #pencegahan-korupsi #budi-prasetyo #penindakan #penyusunan #pemberantasan-korupsi #sumatera-utara #gedung-merah-putih-kpk #jakarta-selatan #prasetyo #jajaran-dprd-sumut #dprd-sumut #pemer
Jakarta - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.
"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.
Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.
"Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," ujar Bobby.
Mantan Wali Kota Medan itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.
"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," katanya.
Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini.
"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," jelas Bobby.
Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.
"Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelas Budi.
Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.
"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," pungkas Budi.
(ygs/lir)
2 Anggota DPRD dari Golkar di Sumut Tersandung Kasus Hukum
Dua anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar, Megawati Zebua dan Pajar Prianto, terlibat kasus hukum. Berikut rangkuman kasus keduanya. [1,221] url asal
#dprd-sumut #golkar #kasus-hukum #berita-sumut #danang-mandala-prihantoro #iw-1267 #polda #mantan-kasat-reskrim-polres-simalungun #polres-nias #gns #kapolres #pidana #anggota-dprd-sumut #anggota-dprd-kabupaten-as
Medan - Dua anggota DPRD dari Partai Golkar di Sumut tersandung kasus hukum. Kasus hukum itu terkait dengan dugaan penganiayaan pramugari dan judi sabung ayam.
Keduanya adalah Megawati Zebua yang merupakan anggota DPRD Sumut di kasus dugaan penganiayaan. Kemudian Pajar Prianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Asahan di kasus judi sabung ayam.
Megawati Zebua Tersandung Kasus Penganiayaan
Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Megawati dipolisikan karena diduga mencekik pramugari Wings Air, Lidya Christine Kabrahanubun (28).
Dalam video yang dilihat, Senin (14/4/2025), seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. Terlihat seorang pria berbaju hitam berdiri juga di sekitar kedua wanita ini.
"Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang," kata wanita berbaju putih itu di dalam video.
Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari itu. Cekikan itu juga terlihat terdorong setelahnya.
Pria berbaju hitam yang diduga bagian dari bandara mencoba melerai. Pria itu kemudian terlihat mencoba menghubungi seseorang melalui handy talkie.
"Anggota DPRD Sumut tersebut mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletak di belakang," tertulis di dalam unggahan.
Anggota DPRD Sumut itu disebut Megawati Zebua dari Fraksi Golkar. Megawati merupakan anggota DPRD Sumut dapil 8 yang mencakup Kepulauan Nias.
"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).
Danang menyebutkan Megawati dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, Megawati justru mendorong dan mencekik pramugari. Terkait hal ini, Megawati akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.
"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.
Megawati kemudian membantah mencekik pramugari itu. Megawati mengatakan jika saat itu dia menunggu pramugari bergeser agar penumpang lain masuk.
"Mungkin video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik, saya hanya menunggu pramugari untuk bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4).
Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa saat itu dirinya ingin menolong penumpang tua yang tak ingin barangnya dimasukkan ke bagasi. Namun, ia mengklaim pramugari di maskapai tersebut bersitegas tak ingin membuka label tersebut.
"Saya saat itu hanya mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin barangnya dibagasikan, karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di bagasi itu kan satu jam, bisa lah dia enggak dapat pesawat, hanguslah nanti tiketnya," ujarnya.
"Makanya saya ingin membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tak bisa diletakkan di kabin," lanjutnya.
Kemudian, ia juga menyebutkan pengambilan video yang menjadi viral di sosial media tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.
Pramugari Wings Air itu kemudian membuat laporan ke Polres Nias. Megawati dilaporkan dengan kasus dugaan penganiayaan.
"Sudah membuat laporan resmi, pelapornya yang merasa dirugikan sendiri, pramugarinya. (Buat laporan) sekira pukul 11.30 WIB tadi," kata Kasi Humas Polres Nias Aipda M Motivasi Gea saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (17/4).
Motivasi menyebut terlapor dalam kasus itu adalah MZ. Pramugari itu melaporkan soal dugaan penganiayaan.
"Terlapornya inisial MZ. Untuk saat ini yang kita terima terkait penganiayaan yang terjadi pada dirinya (korban) pada hari Minggu, 13 April 2025," jelasnya.
Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan laporan itu dilayangkan Megawati pada 16 April 2025. Adapun akun yang dilaporkan Megawati adalah akun TikTok @polostakberdosa karena merasa pemilik akun mencantumkan narasi yang tidak sesuai fakta sehingga mencemarkan nama baiknya.
"Benar, membuat laporan terkait video itu, yang dilaporkan pengguna akun TikTok @polostakberdosa, satu terlapornya di sini (laporan)," kata Siti saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (18/4).
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Pajar Prianto Tersandung Kasus Judi Sabung Ayam
Satu video yang menarasikan rumah anggota DPRD Asahan Pajar Prianto digerebek oleh petugas kepolisian viral di media sosial. Penggerebekan itu diduga terkait judi sabung ayam.
Berdasarkan video yang dilihat detikSumut, Senin (21/4), tampak warga ramai berada di lokasi. Perekam mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang diduga milik wakil rakyat tersebut.
Di depan rumah itu tampak ada beberapa truk. Selain itu, ada juga petugas kepolisian di lokasi. Menurut informasi, penggerebekan itu terjadi di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman.
Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar membenarkan rumah P digerebek terkait dugaan judi sabung ayam. Ghulam menyebut penggerebekan dilakukan, Minggu (20/4).
"Iya, (rumah P digerebek diduga soal sabung ayam), hari Minggu," kata Ghulam saat dikonfirmasi detikSumut.
Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Pajar menjadi tersangka. Selain Pajar, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya.
Keduanya, yakni Supilar alias SR (50) dan Suparmin alias SN (46). Mereka berdua ikut bermain taruhan dalam judi tersebut.
"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka, yaitu tersangka PP, SR dan SN," kata Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi saat konferensi pers, Selasa (22/4).
Sementara lima orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dari lokasi, kata Afdhal, belum terbukti terlibat dalam judi sabung ayam itu. Alhasil, kelimanya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka.
Afdhal belum memerinci soal omzet judi sabung ayam itu. Dia mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya untuk mengungkap hal tersebut.
Keempat pelaku itu adalah J, DO, A, dan DE. D berperan sebagai bandar, penyelenggara kegiatan dan wasit. Sementara DO dan A sebagai pemain judi, sedangkan DE lawan taruhan tersangka Supilar.
Pajar dijerat Pasal 303 Ayat 1 ke-2e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya dijerat Pasal 303 bis KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
"Kalau dia (Pajar) memang penyedia tempat," katanya.
Saat ini, polisi menangguhkan penahanan terhadap Pajar Prianto dengan beberapa pertimbangan.
"Iya, ditangguhkan (penahanan)," kata Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar Lutfi saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (25/4).
Ghulam belum memerinci sejak kapan penahanan Pajar itu ditangguhkan. Namun, dia memastikan proses hukum yang menjerat Pajar itu tetap akan berproses.
Mantan Kasat Reskrim Polres Simalungun itu menyebut ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka menangguhkan penahanan Pajar.
"Tapi kasus tetap lanjut. Pertimbangan kami sudah terpenuhi, penilaian subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.
(dhm/dhm)
Cekcok di Pesawat: Wings Air Tempuh Jalur Hukum, Megawati Zebua Bantah Cekik Pramugari, Klaim Damai
Berikut update perihal cekcok antara anggota DPRD Sumut Megawati Zebua dan pramugari di pesawat Wings Air. Simak selengkapnya. Halaman all [470] url asal
#wings-air #pramugari #golkar #kabin-pesawat #dprd-sumut #cekik-pramugari #megawati-zebua
(Kompas.com) 16/04/25 05:45
v/117692/
KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.
Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.
Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.
Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.
"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.
Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.
Keterangan Resmi dari Wings Air
Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.
Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.
Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.
Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.
"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).
Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.
"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.
Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.
Tanggapan Megawati Zebua
Menanggapi video viral tersebut, Megawati Zebua membantah tuduhan bahwa dirinya mencekik pramugari.
"Video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Saya hanya menyuruh pramugarinya bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ujar Megawati saat ditemui di DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).
Ia mengaku saat itu hendak membantu seorang pria tua yang akan transit ke Padang agar tasnya tidak masuk bagasi karena khawatir tertinggal pesawat lanjutan.
"Pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel sehingga tidak bisa dimasukkan ke kabin," katanya.
KOMPAS.com/GOKLAS WISELY Megawati Zebua saat diwawancarai di DPRD Sumut pada Selasa (15/4/2025).Klaim Telah Saling Memaafkan
Megawati juga menyebut bahwa dirinya dan pihak Wings Air telah saling memaafkan.
"Sudah (berkomunikasi dengan Wings Air), ya saling memaafkan, itu saja. Biarlah ini jadi pembelajaran bagi kita juga," ujarnya.
Respons DPRD Sumut
Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti, turut memberikan komentar. Ia mengaku belum bertemu Megawati pasca-insiden, tetapi akan segera melakukan klarifikasi.
"Seharusnya sebagai wakil rakyat, ya bisa menjaga sikapnya di luar," ujar Erni.
Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Wings Air, Erni pun memberi tanggapan.
"Ya sah-sah saja ya. Kita tunggu saja ya," tuturnya.
(Penulis Kontributor Medan Kompas.com: Goklas Wisely)
Cekcok di Pesawat: Wings Air Tempuh Jalur Hukum, Megawati Zebua Bantah Cekik Pramugari, Klaim Damai
Berikut update perihal cekcok antara anggota DPRD Sumut Megawati Zebua dan pramugari di pesawat Wings Air. Simak selengkapnya. Halaman all?page=all [274] url asal
#wings-air #pramugari #golkar #kabin-pesawat #dprd-sumut #cekik-pramugari #megawati-zebua
(Kompas.com) 16/04/25 05:45
v/117811/
KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.
Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.
Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.
Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.
"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.
Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.
Keterangan Resmi dari Wings Air
Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.
Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.
Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.
Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.
"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).
Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.
"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.
Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.
Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari, Wings Air Tempuh Jalur Hukum
Manajemen Wings Air menempuh menempuh langkah hukum sebagai upaya melindungi awak pesawat. [384] url asal
#pramugari-pesawat-wings-air #pramugari-pesawat #pilot-in-command #danang-mandala-prihantoro #strategic #pesawat #dprd #gunungsitoli #dprd-sumut #petugas #bandara-kualanamu-internasional #sumut #iw-1
(CNN Indonesia) 15/04/25 20:30
v/117447/
Insiden seorang anggota DPRD Sumut, MZ diduga mendorong dan mencekik pramugari pesawat Wings Air berbuntut panjang. Manajemen Wings Air menempuh menempuh langkah hukum sebagai upaya melindungi awak pesawat.
"Wings Air saat ini menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4).
Menurutnya, Wings Air mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat prioritas utama. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ucapnya.
Danang menambahkan insiden itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) di Bandara Kualanamu Internasional sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan pada 13 April 2025.
"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat," jelas Danang.
Danang menyebutkan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.
"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," urainya.
Saat dilakukan pendekatan lanjutan, tambahnya, MZ justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Akibat keributan itu, pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security). Kemudian MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.
"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," sebutnya.
Diketahui, sebuah video anggota DPRD Sumut mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat viral di media sosial, Senin (14/4). Keributan terjadi diduga karena masalah koper.
Dalam video tersebut tampak MZ yang mengenakan kaos putih terlibat cekcok dengan pramugari berbaju merah. Dia menuding bahwa pramugari tersebut sengaja memperpanjang keributan itu.
"Awas kau, aku mau duduk, udah selesai. Kau yang memperpanjang," ujar MZ marah.
Tak sampai di situ, MZ juga tampak mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari itu. Melihat keributan itu, pria berbaju hitam yang ada di belakang pramugari mencoba melerai. Setelah itu MZ tampak menelpon seseorang.
Wings Air Tempuh Jalur Hukum, Anggota DPRD Sumut Sebut Sudah Berdamai
Anggota DPRD Sumut Megawati Zebua mengaku sudah berdamai terkait percekcokan di dalam pesawat. [375] url asal
#anggota-dprd-sumut #megawati-zebua #anggota-dprd-sumut-cekik-pramugari #pramugari #wings-air #viral #rapat-paripurna-dprd-sumut #dprd-sumut #binaka #penerbangan #anggota-dprd-sumut-sebut #pesawat-wings-air-tujua
Medan - Pihak Wings Air menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan pencekikan pramugari yang dilakukan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Megawati mengaku tidak mengetahui sikap maskapai tersebut dan siap melakukan klarifikasi.
"Saya tidak tahu, yang penting saya akan ceritakan sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin kejadiannya pada hari itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).
Sementara itu, ia mengklaim bahwa kedua pihak juga sudah berdamai terkait peristiwa tersebut.
"Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.
"Pas masih di bandara (saling meminta maaf), saya mau pulang karena sudah ketinggalan pesawat. Saat itu juga saya telpon direktur bandara pak Zulkifli, saya jelaskan permasalahannya dan dia bilang "sabar-sabar", saya bilang "saya pun sabarnya pak, ini jadi pembelajaran buat kita"," ucapnya.
Sementara itu, dirinya harus melakukan perjalanan pada Senin (14/4/2025) keesokan harinya. Hal ini terjadi lantaran dirinya ketinggalan pesawat untuk memberikan klarifikasi tersebut.
"Akhirnya naik penerbangan berikutnya, hari Senin pagi," pungkasnya.
(mjy/mjy)
Penumpang Dorong dan Cekik Pramugari, Wings Air Akan Bawa ke Ranah Hukum
Wings Air mengonfirmasi insiden penumpang yang menyerang pramugari. Perusahaan menegaskan komitmen pada keselamatan dan akan mengambil langkah hukum. [467] url asal
#pramugari #keselamatan-penerbangan #wings-air #ramp #strategic #cekik #cekik-pramugari #pilot-in-command #aviation-security #medan-kualanamu #pelanggaran #pesawat #cekikan #gunungsitoli #dprd-sumut #wings #aturan-bag
Jakarta - Viral rekaman seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai anggota DPRD Sumut menyerang pramugari Wings Air. MAskapai menyiapkan langkah hukum.
Kejadian itu terekam sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Dalam rilisnya, Selasa (15/4/2025) Wings Air membenarkan kejadian tersebut. Seorang penumpang dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.
Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.
"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, pihak ramp berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.
"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," tambah Danang.
Dia melanjutkan bahwa Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.
"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Danang.
(sym/fem)
Wings Air Tempuh Jalur Hukum Usai Anggota DPRD Sumut Diduga Cekik Pramugari
Pihak maskapai Wings Air menempuh jalur hukum terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat. [482] url asal
#berita-jateng #pramugari #wings-air #ramp #avsec #sumut #pilot #pihak-maskapai-wings-air #jalur-hukum #kno #petugas #wings #kesiapan-pesawat #aturan-bagasi #anggota-dprd-sumut #medan-kualanamu #detiksumut #danang-mand
Solo - Pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Hal ini terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat.
Dilansir detikSumut, insiden itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada Minggu (13/4) lalu.
"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025), dikutip dari detikSumut.
Danang mengatakan MZ bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi.
"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujar Danang.
MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.
"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.
"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," sambung dia.
Tempuh Jalur Hukum
Sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat, pihak Wings Air kini sedang menempuh jalur hukum
"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," kata Danang.
"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," imbuh dia.
(dil/aku)
Anggota DPRD Sumut Diduga Cekik Pramugari, Wings Air Tempuh Jalur Hukum
Wings Air akan menempuh langkah hukum atas insiden cekikan pramugari diduga oleh anggota DPRD Sumut, MZ. Keselamatan awak pesawat jadi prioritas. Halaman all [300] url asal
#pramugari #dprd-sumut #wings-air #tindakan-hukum #insiden-cekikan #cekik-pramugari #anggota-dprd-sumut-cekik-pramugari
(Kompas.com) 15/04/25 12:17
v/116913/
MEDAN, KOMPAS.com - Wings Air menanggapi masalah video anggota DPRD Sumut, MZ, yang diduga mencekik pramugari.
Kini, Wings Air akan menempuh langkah hukum untuk menyikapi persoalan itu.
"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Selasa (15/4/2025).
"Ini sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman serta profesional bagi semua pihak," katanya.
Sebelumnya, dia menerangkan bahwa insiden itu terjadi pada 13 April 2025.
Kala itu, pesawat hendak berangkat dari Gunungsitoli menuju Kualanamu Internasional.
MZ duduk di kursi 19F dan membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.
Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, lanjut Danang, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.
"Namun, pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," kata Danang.
"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan (MZ) justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," katanya.
Danang menyebutkan tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp—tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara.
Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.
Pihaknya menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.
Ia mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin.
"Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tuturnya.
Pramugari Diduga Dicekik Anggota DPRD Sumut, Wings Air Tempuh Jalur Hukum
Pihak maskapai Wings Air memberikan klarifikasi terkait insiden diduga anggota DPRD Sumut mencekik leher pramugari di dalam pesawat. [482] url asal
#video-viral #wings-air #cekcok-pramugari #anggota-dprd-sumut #insiden-pesawat #sumatera-utara #politikus-golkar #danang-mandala-prihantoro #petugas #sumut #wings-air-tempuh-jalur-hukum #dprd-sumut #pelanggaran
Medan - Video bernarasi diduga anggota DPRD Sumut mencekik leher pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai Wings Air memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.
Peristiwa ini terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.
"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).
Danang menyebutkan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.
"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.
Terkait hal ini, MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.
"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.
"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," lanjutnya.
Lebih lanjut, Danang menegaskan jika pihak Wings Air juga sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat.
"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," ucap Danang.
"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.
(mjy/mjy)
Waket DPRD Sumut Desak Sekolah Disanksi Usai Hukum Murid Belajar di Lantai
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, desak Disdik jatuhi sanksi ke sekolah yang menghukum siswa SD belajar di lantai karena tunggakan SPP. [824] url asal
#sanksi-sekolah #overhukum #pendidikan-anak #dprd-sumut #medan #hak-anak #uang-sekolah #mental-anak #kebijakan-pendidikan #detiksumut #sekolahnya #teguran #disdik #dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-kota-medan #kamelia
Medan - Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga angkat bicara mengenai video viral menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menjatuhkan sanksi kepada sekolah tersebut.
Mulanya Ihwan mengatakan dia baru saja mendatangi rumah murid tersebut dan bertemu orang tuanya. Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada murid itu dapat merusak mental anak.
"Iya ini saya baru pulang, jadi memang sangat disayangkan sekolah memberikan hukuman seperti itu terhadap anak apalagi kelas 4 SD yang belum mengerti apa-apa, ini kan bisa merusak mental atau psikologisnya seorang anak, sementara anak itu kan tahunya belajar," kata Ihwan Ritonga kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).
Mendengar cerita dari Kamelia, orang tua dari siswa itu, Ihwan bakal membayar uang sekolah siswa tersebut hingga lulus SD. Selain siswa tersebut, Ihwan juga bakal membayar uang sekolah anak Kamelia yang satu lagi di sekolah tersebut.
"Kita prihatin, sedih, melihat anak digituin karena latar belakang ekonominya kurang mampu, jadi saya secara spontan tadi saya bayarin uang sekolahnya (2 anak Kamelia) sampai dengan tamat SD," ucapnya.
Ketua DPC Gerindra Medan ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan sanksi kepada sekolah. Hal itu agar menjadi evaluasi bagi seluruh sekolah untuk tidak mempermalukan siswa apalagi karena tidak mampu membayar uang sekolah.
"Harapan kita Dinas Pendidikan dalam hal ini Kota Medan memberikan teguran keras dan sanksi supaya menjadi bahan evaluasi kepada sekolah-sekolah dimana pun berada, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang dihukum karena tidak mampu membayar uang sekolah, apalagi hukumnya adalah mempermalukan di depan temannya," ujarnya.
Pihak sekolah dinilai harus lebih bijak mengelola bantuan operasional sekolah (BOS) yang beserannya Rp 900 ribu per orang selama setahun. Sehingga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid.
"Harusnya sekolah bijak menggunakan dana BOS untuk siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah, kalau kita cek data 1 murid itu mendapat Rp 900 ribu jika dia SD selama setahun, harusnya itu dapat dikelola sehingga tidak harus menghukum murid yang kurang mampu membayar uang sekolah seperti ini," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.
Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.
Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.
"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia.
Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.
"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.
Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.
Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.
Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.
"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar saat dikonfirmasi detikSumut terkait kasus tersebut belum merespons. Termasuk kepala sekolah SD juga belum merespons saat dihubungi.
(astj/astj)
Fraksi Gerindra Usulkan Penundaan Eksekusi Rumah di Jalan Gandhi hingga Proses Hukum Selesai
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut mengusulkan penundaan eksekusi terhadap 17 rumah warga di Jalan Gandhi, Medan, sembari menunggu proses hukum kasasi [382] url asal
#eksekusi #eksekusi-rumah-jalan-ghandi #partai-gerindra #dprd-sumut
MEDAN, iNewsMedan.id – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut mengusulkan penundaan eksekusi terhadap 17 rumah warga di Jalan Gandhi, Medan, sembari menunggu proses hukum kasasi yang diajukan oleh warga terdampak. Hal ini menjadi kesimpulan mediasi yang digelar di gedung DPRD Sumut, Sabtu (14/12/2024).
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Gerindra Sumut yang juga anggota DPR RI, Ade Jona Prasetyo, Bendahara Partai Gerindra Sumut Merry Amelia Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Gerindra Benny Hariyanto Sihotang, dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya seperti Aripay Tambunan, Pintor Sitorus, dan Budi.
Dari pihak warga terdampak, hadir kuasa hukum mereka, Bobi Lim, Sri Hayati, dan Alvin Stanly, bersama sejumlah perwakilan warga Jalan Gandhi. Sementara itu, pihak pemohon eksekusi diwakili oleh kuasa hukum mereka, Juara Amin Tua Hasibuan dan Chandra Galingging.
Turut hadir tokoh masyarakat seperti Ketua Roda Kebajikan Sumut, Fenny Goh, serta perwakilan dari tim Dharmapala Sumut dan Medan.
Dalam mediasi yang dipimpin Benny Hariyanto Sihotang, Fraksi Gerindra mengedepankan dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Benny menyarankan agar kedua pihak menurunkan tensi ketegangan sambil menunggu hasil kasasi yang diajukan warga, serta membuka peluang solusi di luar jalur hukum.
Benny juga mengusulkan pembentukan tim kecil untuk mendalami solusi terbaik, meskipun situasi pertemuan sempat diwarnai perdebatan.
“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Jika solusi di luar jalur hukum tidak tercapai, Fraksi Gerindra akan membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat bersama pimpinan DPRD Sumut. Dalam rapat tersebut, rencananya akan melibatkan pihak terkait seperti Ketua Pengadilan Medan, Kepala BPN, dan Pemko Medan.
Kuasa hukum pihak pemohon eksekusi, Juara Amin Tua Hasibuan, menyatakan bahwa mereka menghormati upaya mediasi yang dilakukan, tetapi keputusan akhir terkait eksekusi tetap berada di tangan klien yang mereka wakili.
“Kami hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, dan langkah selanjutnya bergantung pada keputusan klien kami,” ujarnya.
Di sisi lain, kuasa hukum warga, Bobi Lim, menyambut baik langkah Fraksi Gerindra dan menyatakan kesiapannya jika persoalan dibawa ke rapat dengar pendapat.
"Kami memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendukung posisi kami," tegas Bobi.
Mediasi ini menjadi tindak lanjut dari mediasi lapangan sebelumnya pada Kamis (12/12/2024), yang berhasil menunda eksekusi sementara. Fraksi Gerindra berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat.
Editor : Ismail