Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke Panitia Khusus (Pansus) DPR RI agar RUU itu bisa segera dibahas.

Dia mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pengelolaan segala sesuatu yang ada di atas bumi sudah ada. Namun untuk pengelolaan ruang udara, sejauh ini negara belum mengaturnya.

"Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara itu sudah dibahas oleh DPR RI pada periode 2019-2024. Namun pada September 2024, RUU itu ditetapkan untuk dioper atau carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029, karena pembahasannya belum tuntas.

Dia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil, dan berkelanjutan.

Pengelolaan ruang udara, perlu dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan ruang udara," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah memandang urgensi dibahasnya RUU tersebut, di antaranya belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara, pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas.

Selain itu, menurut dia, belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Lalu belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif.

Kemudian, belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Menurut dia, negara-negara lain seperti Australia, Thailand, hingga Oman, sudah memiliki peraturan tentang pengelolaan ruang udara yang berbeda dengan aturan penerbangan.

Dengan berbagai alasan itu, menurut dia, diperlukan regulasi yang mengatur dan mewadahi hubungan kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara.

"Kami sampaikan Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan ruang udara untuk dibahas kembali pada tahun 2025 ini agar disetujui dan disahkan, dan dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan ruang udara guna mewujudkan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan ada 8 rancangan undang-undang yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain itu, akan ada 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Pada 2025 terdapat 8 RUU dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang masuk Program Legislasi Nasional, yang harus segera diselesaikan," kata Supratman saat menyampaikan pencapaian Kemenkum triwulan pertama, di kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengungkapkan salah satu RUU yang akan diajukan adalah tentang narkotika dan psikotropika. Ia menyebut perubahan aturan ini telah dibahas antarkementerian.

"UU Narkotika dan Psikotropika akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahatan di bidang narkotika," jelas dia.

Supratman memerinci ada pula 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk Prolegnas untuk diselesaikan. Dia telah menunjuk tim untuk mengurus hal tersebut.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen (Eddy Hiariej) untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," sebutnya.

Berikut daftar 8 RUU yang akan masuk Prolegnas:

• RUU Narkotika dan Psikotropika
• RUU Hukum Acara Perdata
• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• RUU Jaminan Benda Bergerak
• RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
• RUU Pelaksanaan Pidana Mati
• RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

Simak juga Video: DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

(ial/isa)

Jakarta -

Sejumlah kantor imigrasi sudah menerbitkan paspor polikarbonat. Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengungkapkan keunggulan paspor elektronik polikarbonat ini menggunakan chip untuk menyimpan data pemegang paspor sehingga lebih aman.

Selain itu, proses verifikasi paspor polikarbonat saat pengajuan visa lebih cepat. Bahan polikarbonat juga memiliki daya tahan lebih kuat sehingga tidak mudah terlipat.

Berikut ini daftar kantor imigrasi penerbit paspor polikarbonat.

Daftar Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Polikarbonat

Berikut ini daftar lokasi kantor imigrasi yang sudah menerbitkan paspor polikarbonat.

1. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta
2. Kantor Imigrasi Jakarta Barat
3. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
4. Kantor Imigrasi Jakarta Timur
5. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat
6. Kantor Imigrasi Jakarta Utara
7. Kantor Imigrasi Bandung
8. Kantor Imigrasi Medan
9. Kantor Imigrasi Makassar
10. Kantor Imigrasi Semarang.

Kelebihan Paspor Polikarbonat

Dirangkum detikcom, bahan polikarbonat merupakan suatu kelompok polimer termoplastik yang mudah dibentuk dengan menggunakan panas. Bahan ini merupakan resin sintetis yang kuat dan biasa digunakan untuk produk cetakan, jendela tahan pecah, atau komponen optis.

Dilansir laman resmi Ditjen Imigrasi Kemenkumham, berbeda dengan paspor biasa dan paspor elektronik lembar laminasi yang halaman biodatanya dibuat dengan material kertas yang dilaminasi, halaman biodata pada paspor elektronik lembar polikarbonat menggunakan bahan yang lebih kuat (seperti plastik) sehingga tidak mudah terlipat.

Sama halnya paspor elektronik lembar laminasi, paspor elektronik lembar polikarbonat menyimpan data pemegangnya dalam chip yang tertanam sehingga lebih akurat. Hal tersebut membuat paspor ini lebih mudah diverifikasi saat warga negara Indonesia (WNI) mengajukan visa ke kedutaan besar negara tujuannya.

Biaya Paspor Elektronik dan Non-elektronik Terbaru

Mulai 17 Desember 2024, ada penyesuaian tarif paspor elektronik dan non-elektronik dengan masa berlaku lima tahun dan 10 tahun. Ini rinciannya.

1. Paspor masa berlaku 5 tahun

• Tarif paspor non-elektronik: Rp 350.000
• Tarif paspor elektronik: Rp 650.000

2. Paspor masa berlaku 10 tahun

• Tarif paspor non-elektronik: Rp 650.000
• Tarif paspor elektronik: Rp 950.000

3. Percepatan paspor: Rp 1.000.000

(kny/imk)

Jakarta -

Pendaftaran SNBP 2025 tengah dibuka hingga 18 Februari 2025 mendatang. Per Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 21.03 WIB, sudah ada 224.165 siswa melakukan pendaftaran hingga tahap pemilihan program studi (prodi).

Berdasarkan data tersebut, siswa yang telah melakukan finalisasi data ada 127.650 siswa. Kemudian dari jumlah tersebut, ada 113.522 siswa memilih prodi jenjang S1 pada pilihan pertamanya.

Bagi siswa yang masih belum melakukan pendaftaran SNBP 2025, bisa mempertimbangkan referensi kampus dan prodi. Salah satunya pilihan prodi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada SNBP 2024 lalu, pendaftar yang memilih UGM ada 29.223. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.821 peserta diterima.

Untuk tahun ini, berdasarkan data https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/, UGM menyediakan 94 prodi di SNBP 2025. Prodi tersebut tersebar di jenjang sarjana hingga sarjana terapan.

Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di UGM untuk SNBP 2025

1. Hukum

Daya tampung: 96

Peminat di SNBP 2024: 1.504

2. Ilmu dan Industri Peternakan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 278

3. Kehutanan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 477

4. Farmasi

Daya tampung: 72

Peminat di SNBP 2024: 1.540

5. Biologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 250

6. Psikologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 1.614

7. Kedokteran Hewan

Daya tampung: 60

Peminat di SNBP 2024: 390

8. Kedokteran

Daya tampung: 53

Peminat di SNBP 2024: 2.159

9. Teknik Mesin

Daya tampung: 51

Peminat di SNBP 2024: 508

10. Kedokteran Gigi

Daya tampung: 47

Peminat di SNBP 2024: 624

(faz/pal)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum lama ini mengunggah Alphard pelat dinas RI 23 dengan nomor 5 kecil. Ini menampik kabar tudingan dirinya menerobos jalur TransJakarta.

Satu hal yang menarik perhatian adalah foto yang diunggah menampilkan mobil dinas Alphard dengan wajah baru. Toyota Alphard terbaru yang dijual di Indonesia sudah hadir sejak 2023.

Mobil itu hadir dengan opsi mesin bensin dan hybrid. Alphard versi bensin mengusung mesin 2.5L berkode 2AR-FE yang dipasangkan dengan transmisi Super CVT-i. Berbekal mesin itu, Toyota Alphard ini bisa menyemburkan tenaga 182 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi 235 Nm pada 4.100 rpm.

Sementara itu, Alphard versi hybrid menggunakan mesin A25A-FXS yang memiliki tenaga 190 PS pada 6.000 rpm dan torsi 236 Nm pada rentang 4.300-4.500 rpm. Baik versi bensin maupun hybrid, Alphard dijual dengan pilihan transmisi CVT.

Kalau melirik isi garasi Natalius Pigai, dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Pigai pada 23 Januari 2025, dirinya diketahui punya tiga aset kendaraan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliaran.

Tiga kendaraan yang tergabung dalam alat transportasi dan mesin itu, merupakan aset terbesar kedua setelah kas dan setara kas yang bernilai Rp 3,484 miliar. Soal isi garasi, ada dua mobil dan satu motor yang dilapor Pigai. Berikut daftarnya:

1. Mobil Honda CR-V tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 300 juta
2. Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door A/T tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 890 juta
3. Motor Honda PCX 160 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 25 juta

Dilihat dari daftar kekayaan Natalius Pigai di atas tidak ada merek Alphard dalam isi garasinya.

Jatah mobil dinas Menteri

Ditelisik melalui aturan terbaru PMK 138 tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, menteri mendapat jatah maksimal mobil dinas 2 unit sedangkan wakil menteri 1 unit.

Pertama untuk Menteri, mobil dinasnya bisa berupa mobil listrik atau internal combustion engine (ICE). Sementara itu, untuk modelnya bisa SUV, sedan, dan MPV.

Syarat pengadaan mobil dinas pejabat selevel menteri masuk kualifikasi A; diatur spesifikasi mesin atau muntahan tenaga. Mobil dinas konvensional untuk menteri antara lain mesin 3.500 cc 6 silinder, dan mobil listrik punya spesifikasi 250 kW.

(riar/rgr)

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kantor Media Tawanan Palestina, yang berafiliasi dengan Hamas, merilis daftar 110 tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel pada Kamis.

Di antara nama-nama para tahanan tersebut, terdapat 32 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 48 orang dengan masa hukuman yang lama, serta 30 anak di bawah umur, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.

Berdasarkan daftar yang dirilis Rabu dan telah ditinjau oleh Anadolu, dari 32 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 17 di antaranya akan dideportasi ke luar Palestina, bersama tiga tahanan lain yang menjalani masa hukuman yang lama.

Sebelumnya, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, Abu Obaida, mengumumkan bahwa tiga warga Israel, Arbel Yehud, Agam Berger, dan Gadi Moshe Mozes, akan dibebaskan pada Kamis.

Kantor Pemimpin Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu (29/1) malam mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima daftar tawanan yang akan dibebaskan dari Gaza pada Kamis.

Menurut laporan Radio Militer Israel, lima warga negara Thailand dan tiga warga Israel, termasuk Yehud, akan dibebaskan pada hari yang sama tersebut.

Israel menggunakan kasus Yehud sebagai alasan untuk menunda kepulangan warga Palestina yang mengungsi ke wilayah utara Gaza selama akhir pekan lalu.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Sejauh ini, tujuh tawanan Israel, termasuk empat tentara, telah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran dengan 290 tahanan Palestina sejak kesepakatan tersebut diberlakukan.

Dalam tahap pertama perjanjian tersebut, sebanyak 33 tawanan Israel direncanakan akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, serta kehancuran besar-besaran yang memicu krisis kemanusiaan parah. Ribuan lansia dan anak-anak menjadi korban dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Havana -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

(isa/nvc)

Havana -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

(isa/nvc)

JAKARTA - Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berakhir pada 25 Desember 2024. Pencegahan tersebut berakhir setelah sempat diperpanjang.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyatakan, berdasarkan aturan Keimigrasian, pecegahan hanya bisa diperpanjang satu kali.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali enam bulan, artinya dua kali enam bulan (masa pencegahan)," kata Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, masa perpanjangan pencegahan bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO," ujarnya.

Kendati begitu, Godam mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya selaku pemohon terkait kelanjutan pencegahan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

"Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan," kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.

Sigit tak merinci soal target penyelesaian kasus Firli Bahuri melainkan hanya menekankan kasus tersebut merupakan salah satu fokus dari pihaknya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil koordinasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan Polda Metro Jaya dalam perbantuan kasus tersebut.

"Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh kedeputian Korsup nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa," katanya.

Setyo mengatakan, pihaknya bakal menanyakan ke Deputi Korsup terkait hasil koordinasi. Yang pasti, kata Setyo, pihaknya tetap berkomitmen dalam menengakkan hukum khususnya soal kasus dugaan korupsi. "Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut (terkait koordinasi kasus Firli Bahuri)" ucapnya.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kantor Media Tahanan yang berbasis di Gaza mengumumkan pada Sabtu (18/1) bahwa daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan akan dipublikasikan sebelum hari pertukaran dilakukan, sesuai mekanisme yang disepakati dengan pihak Israel.

Kantor tersebut menjelaskan bahwa publikasi daftar tahanan oleh Israel untuk tahap pertama pertukaran adalah tindakan sepihak yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan otoritas Israel.

Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa mekanisme pembebasan akan disesuaikan dengan jumlah tahanan yang akan dibebaskan serta kategori mereka.

Proses ini akan berlangsung sepanjang tahap pertama perjanjian, yang dijadwalkan selama 42 hari.

"Kami akan mempublikasikan daftar tersebut sebelum setiap hari pertukaran, sesuai mekanisme yang telah disepakati dalam ketentuan gencatan senjata," demikian pernyataan Kantor Media Tahanan Gaza.

Pada Sabtu pagi, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa gencatan senjata di Gaza akan mulai berlaku pada Minggu pukul 08.30 waktu setempat.

Otoritas Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 735 tahanan Palestina yang akan dibebaskan, selain daftar sebelumnya yang mencakup 95 nama.

Namun, juru bicara Komisi Urusan Tahanan Palestina, Thaer Shreith, menyoroti adanya kesalahan dalam daftar awal tersebut, seperti dimasukkannya sejumlah nama tahanan perempuan yang telah dibebaskan sebelumnya dan tidak lengkapnya rincian untuk 10 tahanan lainnya.

Shreith mendesak para mediator dari Qatar dan Mesir untuk menangani ketidaksesuaian ini, menegaskan bahwa otoritas Israel tidak boleh dibiarkan menciptakan kebingungan di kalangan publik Palestina atau keluarga para tahanan.

Qatar, pada Rabu, mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga tahap untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan Israel yang mematikan di Jalur Gaza. Gencatan senjata ini dijadwalkan berlaku pada Minggu.

Menurut otoritas kesehatan setempat, hampir 46.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 110.600 orang terluka akibat perang dan genosida yang dilakukan zionis di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang mereka lakukan di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/idh)

Jakarta -

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga video: Bule Australia Pelaku Peludahan Imam Masjid Dideportasi

[Gambas:Video 20detik]

(dek/idh)