JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Pengelolaan Udara kepada pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4).

"Undang ini dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, di carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029," kata Supratman dalam rapat.

"Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang," sambungnya.

Supratman menjelaskan terdapat lima alasan yang membuat RUU Pengelolaan Ruang Udara penting untuk dibahas dan segera disahkan.

Secara umum, ia menyebut RUU ini penting untuk dibahas lantaran tak ada payung hukum yang mengatur tentang segala permasalahan ruang udara.

Kelima urgensi pembahasan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yang disampaikan Supratman yakni;

1. Belum adanya Payung Hukum pengelolaan ruang udara

2. Pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas

3. Belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia

4. Belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif

5. Belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Supratman pun menyerahkan DIM secara simbolis kepada Ketua Pansus Pengelolaan Ruang Udara Endipat Wijaya.

Setidaknya terdapat 300 DIM dalam DIM yang diserahkan. Sebanyak 29 di antaranya DIM substansi, 11 DIM yang tidak berkaitan, dan 40 DIM tambahan.

"Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan," kata Endipat.

Selain Endipat, anggota Pansus Pengelolaan Udara ini diantaranya Nico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, hingga Nurul Arifin. Sebagian besar anggota Pansus merupakan anggota Komisi I DPR RI.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum, untuk mengawal pembahasan RUU ini bersama DPR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke Panitia Khusus (Pansus) DPR RI agar RUU itu bisa segera dibahas.

Dia mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pengelolaan segala sesuatu yang ada di atas bumi sudah ada. Namun untuk pengelolaan ruang udara, sejauh ini negara belum mengaturnya.

"Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara itu sudah dibahas oleh DPR RI pada periode 2019-2024. Namun pada September 2024, RUU itu ditetapkan untuk dioper atau carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029, karena pembahasannya belum tuntas.

Dia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil, dan berkelanjutan.

Pengelolaan ruang udara, perlu dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan ruang udara," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah memandang urgensi dibahasnya RUU tersebut, di antaranya belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara, pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas.

Selain itu, menurut dia, belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Lalu belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif.

Kemudian, belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Menurut dia, negara-negara lain seperti Australia, Thailand, hingga Oman, sudah memiliki peraturan tentang pengelolaan ruang udara yang berbeda dengan aturan penerbangan.

Dengan berbagai alasan itu, menurut dia, diperlukan regulasi yang mengatur dan mewadahi hubungan kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara.

"Kami sampaikan Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan ruang udara untuk dibahas kembali pada tahun 2025 ini agar disetujui dan disahkan, dan dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan ruang udara guna mewujudkan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkap sejumlah alasan pemerintah meminta DPR RI segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Menurutnya, pemerintah melihat banyak urgensi untuk menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Di antaranya adalah belum adanya payung hukum mengenai pengelolaan ruang udara, hingga kerap ditemukannya pelanggaran oleh pesawat asing.

“Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, adapun urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara antara lain belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

“Kemudian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Supratman, pemerintah merasa perlu adanya aturan yang terkait pelarangan wilayah udara dan pemidanaan terhadap pelanggar.

Supratman menambahkan, RUU Pengelolaan Ruang Udara juga diharapkan dapat mengatur secara komprehensif penggunaan drone oleh masyarakat sipil.

“Belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Kemudian, belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif,” tutur Supratman.

“Belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Supratman menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara dari pemerintah, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

“Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya menjelaskan, terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.