Jakarta -

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

(jat/jat)

Jakarta -

TNI melakukan penggerebekan kasus peredaran narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat. SETARA Institute mengkritik keras tindakan penggerebekan oleh TNI ini karena melanggar hukum.

"Penggerebekan pengedar narkoba di Bima oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh TNI tersebut melanggar hukum, karena pemberantasan narkoba secara yuridis bukanlah yurisdiksi TNI," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

Dia menegaskan UU yang berlaku tidak memberi TNI wewenang untuk menggerebek peredaran narkoba. Wewenang tersebut ada di aparat penegak hukum.

"UU TNI, KUHAP, dan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan kewenangan apa pun kepada TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba merupakan kewenangan kepolisian, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan kepolisian dan BNN," tuturnya.

Dia mengingatkan agar hal ini menjadi koreksi. Dia meminta DPR agar menegur Panglima TNI perihal ini.

"Dengan demikian, harus ada koreksi atas pelanggaran hukum tersebut agar tidak merusak tertib hukum (legal order). Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan seyogianya memberikan teguran keras dan/atau Panglima TNI," ungkapnya.

Dia juga mendorong Presiden untuk menegur Panglima TNI. Sebab, bukan kali ini saja TNI bertindak di luar kewenangannya.

"Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga mesti melakukan tindakan yang dibutuhkan kepada Panglima TNI agar jajarannya tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. Bukan kali ini saja TNI melakukan tindakan di luar kewenangan," jelasnya.

Penggerebekan Narkoba di Bima

Sebelumnya, diberitakan TNI melakukan penggerebekan narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel menggagalkan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (1/5/2025).

"Penggerebekan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Menyikapi informasi itu, Dandim 1608/Bima segera menginstruksikan Danramil dan Pasi Intel untuk melakukan penindakan," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5).

Operasi dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Cba Iwan Susanto dan Pasi Intel Kapten Inf. Bambang Herwanto, serta melibatkan unsur masyarakat sebagai saksi di lapangan.

Dalam operasi tersebut, petugas TNI mengamankan tiga orang pelaku berinisial S (26), I (23), dan M (25), yang seluruhnya berasal dari wilayah Kecamatan Woha.

Dari tangan para tersangka, diamankan 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil.

Penggerebekan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mempermasalahkan wewenang TNI.

Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto buka suara. Dia menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terlihat di depan mata. Maka dari itu TNI bertindak untuk penanganan awal.

"Ya kalau kita umpama di depan mata nih ya terlihat, melihat sesuatu yang tindak pidana. Kan nggak mungkin kita akan membiarkan. Jadi dalam penanganan awal nggak apa-apa kita tangkap," tutur Mayjen Yusri saat wartawan menemuinya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

TNI juga akan melihat pelakunya. Jika pelakunya sipil, maka akan diserahkan ke polisi.

"Tetapi kita melihat pelakunya siapa nih. Ya kalau memang dia orang sipil, ya diserahkan kepada kepolisian atau kepada kejaksaan. Jadi kita nggak akan membiarkan, oh biar saja, itu bukan domain saya. Tidak juga. Ya kalau memang itu di depan mata berat kita menangkap, kita berat mengamankan. Tertangkap tangan lagi," jelasnya.

(rdp/imk)

Jakarta -

Perwakilan advokat anti-premanisme, Appe Hutauruk, meminta DPR mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Appe mengusulkan DPR meminta pemerintah menindak tegas perilaku premanisme.

Hal itu disampaikan Appe dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Bimantoro Wiyono.

"Kita harus peduli dan kami berharap pertemuan ini bukan sekadar dagelan politik atau pentas aksi kebohongan, kegunaan ini harus dibicarakan secara eksplisit, serius dan mendalam," kata Appe.

Appe mengatakan saat ini banyak aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak warga negara. Terlebih, kata dia, aksi premanisme itu juga kerap menghalangi warga menyampaikan pendapat dalam bentuk demo.

"Negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa premanisme untuk memberangus itu. Kita harus jujur, bahkan lebih dari itu pemerintah suka menjalankan jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.

Dia juga menyoroti aksi premanisme yang menghalangi pihak-pihak tertentu untuk beribadah. Padahal, kata dia, negara telah menjamin kebebasan beribadah untuk warganya.

"Perlu dibuat suatu regulasi yang jelas apalagi ini menyangkut masalah freedom of diligence, orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu," ujarnya.

Dia pun mengusulkan agar DPR dapat meminta pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Selain itu, mengusulkan agar aparat negara yang berafiliasi dengan premanisme untuk dipecat.

"Kami mendesak supaya DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat itu menyampaikan, mendesak pemerintah, menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apapun tanpa terkecuali itu permintaan kami. Kemudian segera membubarkan ormas-ormas atau LSM yang melakukan aktivitas premanisme," ungkapnya.

"Memecat aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dan atau membekingi ormas-ormas dalam bentuk apa pun juga," imbuh dia.

Perwakilan advokat lainnya, Petrus Bala Pattyona, juga mengusulkan agar ormas-ormas yang merusak ketertiban dibekukan. Menurutnya, dalam Pasal 69 UU Ormas, pemerintah memiliki kewenangan membekukan ormas yang meresahkan.

"Saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan, contoh kasusnya pembakaran mobil polisi di Depok atau yang sangat memalukan wajah republik ini penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia, betapa malunya republik ini investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat," jelasnya.

Menurutnya, DPR perlu memanggil wali kota Bogor hingga Gubernur Jawa Barat terkait aksi premanisme tersebut. Selain itu, kata dia, pemerintah seharusnya memberi sanksi kepada ormas-ormas bermasalah.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Endang Agustina mengaku sepakat premanisme telah meresahkan masyarakat. Dia mengatakan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus premanisme.

"Kami setuju bahwa preman itu sudah sangat meresahkan dan ini harus ada upaya nyata dari kita, dari pemerintah untuk meniadakan premanisme yang tadi disampaikan rekan-rekan," ujarnya.

"Kami sangat menaruh perhatian dengan ini pak dan kami juga tidak ingin pertemuan kita hari ini hanya sebuah seremonial, pertemuan biasa saja yang tidak ada aksi. Ini bertekad dan insya Allah apa yang kami terima hari ini penyampaian bapak semua, kita terima, kita catat akan kita sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti," imbuh dia.

Dia mengatakan pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum berani menindak aksi premanisme. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan menertibkan premanisme.

"Dan kita juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk tegas dan jangan takut dengan preman," tuturnya.

(amw/gbr)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum.

"Kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyampaikan sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas. Pasalnya, ada landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Ada Perda tentang ketertiban umum di situ. Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," ujarnya.

Saat disinggung apakah turut menyasar kepada Ormas Grib yang dipimpin oleh Hercules yang belakangan menjadi sorotan imbas perilaku anggotanya, Bima Arya memastikan pemberian sanksi itu harus tidak boleh pandang bulu.

"Siapa pun, siapa pun tentu ya tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara satu dua ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia," tegasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mempelajari lebih dulu usulan Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik," kata Pras lewat pesan singkat, Jumat (25/4).

Pras menyampaikan banyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ia pun mengingatkan dalam urusan pemekaran daerah ada beberapa konsekuensi yang akan mengikuti.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar dia.

Meski begitu, Pras mengaku belum ada surat yang masuk terkait pengajuan usulan daerah istimewa ke Sekretariat Negara. Menurutnya, usulan-usulan itu masuk ke Kemendagri.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa," ucapnya.

Wacana pemekaran Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta muncul lewat omongan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.

Politisi PDIP itu mengakui ada salah satu usulan untuk itu.

Ia menyampaikan itu usai rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kamis (24/4). Bima mengatakan salah satu dasar usulan itu karena Solo dianggap sebagai wilayah yang memiliki sejarah perlawanan atas pemerintah kolonial Belanda.

Meski begitu, Bima mengatakan keinginan itu belum sampai resmi diusulkan. Dia juga mempertanyakan relevansi dan urgensi usulan itu. Di sisi lain, lanjut Aria, pihaknya disebut belum tertarik untuk membahas usulan tersebut.

"Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta. Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," kata Bima.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya usulan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Prasetyo mengatakan pihaknya mempelajari dahulu usulan tersebut.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo mengawali pernyataannya, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebut banyak usulan sejumlah daerah agar dilakukan pemekaran atau diubah statusnya menjadi daerah istimewa. Namun, kata dia, berbagai usulan itu perlu diperhitungkan dahulu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo menyinggung soal usulan daerah dilakukan pemekaran menjadi daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, perlu dipertimbangkan mengenai banyak hal termasuk perangkat daerahnya.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar Prasetyo.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," pungkasnya.

Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Hal ini diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk 6 wilayah dijadikan daerah istimewa.

Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa," kata Akmal dalam pemaparannya.

Kendati demikian, hal ini dikatakan mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang.

Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima.

(fca/isa)

BIMA, KOMPAS.com - Puskesmas Bolo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya buka suara atas adanya laporan dari keluarga pasien balita bernama Aruni.

Keluarga balita berusia 1 tahun 2 bulan ini menempuh jalur hukum karena menduga Aruni telah menjadi korban malapraktik tenaga medis Puskesmas Bolo.

Pasalnya, tangan korban membengkak hingga bernanah usai pemasangan jarum infus oleh tim medis Puskemas Bolo.

Kepala Puskesmas Bolo, Nurjanah menegaskan bahwa pihaknya akan siap menghadapi proses hukum yang ditempuh keluarga pasien.

"Karena sudah dilaporkan sampai di polres, kami Insyaallah siap mengikuti prosedur yang ada," kata Nurjanah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (23/4/2025).

Nurjanah mengaku tidak bisa menyimpulkan terkait penyebab terjadinya pembengkakan pada tangan Aruni.

Saat dibawa pihak keluarga ke Puskesmas Bolo pada 10 April 2025, tim langsung memberikan penangan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Musibah yang dialami kami juga sangat berempati, dan kejadian ini di luar harapan kami," ujarnya.

Saat awal mencuatnya kasus ini, lanjut dia, pihaknya langsung mengumpulkan semua tenaga medis Puskesmas Bolo untuk klarifikasi.

Hanya saja karena dirinya harus keluar daerah untuk menemani keluarganya yang berobat, sehingga belum ada pertemuan lanjutan.

Karena alasan itu juga pihaknya belum berani menyimpulkan penyebab terjadi dugaan malpraktek tersebut.

"Jadi kami harus mengkonfirmasi lebih mendalam dulu kepada tim yang menangani pasien tersebut," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Abdul Malik mengaku belum mengambil langkah pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan malapraktik pasien Bali ini.

"Belum, kalau sudah dipanggil nanti kami informasikan," tandasnya.

Sebelumnya, seorang pasien balita bernama Aruni, warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga menjadi korban malapraktik tenaga medis Puskesmas Bolo.

Hal itu menyusul kondisi tangan pasien mengalami pembengkakan dan bernanah usai pemasangan jarum infus di Puskesmas Bolo.

Pasien yang baru berusia 1 tahun 2 bulan ini bahkan sampai dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk memastikan jari jemarinya berfungsi.

"Saya sudah laporkan terkait dugaan malapraktik terhadap cucu saya tersebut," kata kakek korban, Aidin saat dikonfirmasi, Selasa (22/4/2025).

Bima -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

(hsa/hsa)

BIMA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berencana mengambil langkah hukum terkait insiden perusakan mobil dinasWakil Bupati Bima, Irfan, oleh sekelompok mahasiswa pada Senin (21/4/2025).

Tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal yang mengancam keselamatan jiwa wakil bupati.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bima, Suryadin, mengonfirmasi rencana tersebut.

"Iya, kami akan ada upaya hukum supaya hal seperti ini tidak terulang," ujarnya saat dikonfirmasi.

Suryadin menyesalkan aksi perusakan yang dilakukan oleh kalangan terdidik seperti mahasiswa.

Menurutnya, seharusnya mereka dapat menggunakan cara dialogis untuk menyampaikan aspirasi.

"Kalau mau dialog ada langkah dialogis, tidak tiba-tiba naik mobil dan injak-injak seperti itu," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mobil dinas yang digunakan wakil bupati merupakan aset negara yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu, proses hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Suryadin juga khawatir jika masalah ini dibiarkan, insiden serupa bisa terulang dan berpotensi membahayakan kepala daerah saat bertugas di lapangan.

"Karena kaitannya perusakan aset, nanti bagian umum yang akan melapor. Kami mengimbau kalau ada aspirasi itu dilakukan dengan cara-cara dialogis," tambah Suryadin.

Sebelumnya, insiden tersebut terjadi ketika mobil dinas wakil Bupati Bima dengan nomor polisi EA 2 Y, dicegat dan dirusak sejumlah mahasiswa di depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima.

Mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian bemper akibat diinjak dan dihantam menggunakan kayu.

Suryadin menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat Irfan, yang didampingi anggota Satuan Pol PP, berangkat dari kediamannya menuju Kantor Bupati Bima.

Saat melintas di jalan raya Palibelo, tepatnya di depan kampus, sekelompok mahasiswa tiba-tiba muncul dengan membawa kayu dan bambu.

Mereka kemudian mencegat dan naik ke kabin mobil, serta menghantamnya.

"Mahasiswa tiba-tiba datang langsung naik ke kap mobil tanpa ada upaya untuk meminta dialog dan sebagainya," kata Suryadin menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta proses hukum terhadap pelaku penembakan tiga personel polisi yang menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus dipastikan berjalan secara transparan dan adil.

Bimantoro juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka kasus penembakan polisi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat dalam menegakkan hukum.

"Langkah ini patut diapresiasi, namun yang paling penting adalah memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil," kata Bimantoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik perjudian.

Bimantoro mendukung penuh langkah tegas dikenakan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum. "Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali pada masa depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan aparat perlu lebih serius dalam memberantas praktik perjudian yang kerap terjadi di berbagai daerah sebab aktivitas perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga memicu dampak sosial yang meresahkan masyarakat.

Bimantoro juga menyampaikan dukungan moral kepada korban maupun pihak keluarganya atas terjadinya insiden penembakan tersebut.

Sebelumnya, Selasa (25/3), Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana menyatakan bahwa dua orang oknum personel TNI AD yang terlibat dalam kasus penembakan anggota Polri dan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah ditetapkan tersangka.

"Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL) statusnya saat ini resmi sebagai tersangka dalam peristiwa perjudian dan penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia," kata Mayjen Eka Wijaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Lampung.

Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengatakan bahwa satu anggota polisi turut menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Dalam upaya tindak lanjut dan pemeriksaan saksi terdapat dua orang anggota kepolisian dan satu warga sipil yang dimintai keterangannya," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengawali keterangannya pada jumpa pers di Mapolda Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren

Sukoharjo (ANTARA) - Anggota DPR RI Aria Bima mengajak pesantren merawat Pancasila untuk menjaga jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, meski diakuinya bahwa kalangan ulama yang selama ini paling top dalam menjaga pilar kebangsaan itu.

"Pilar kebangsaan ini harus dijaga. Selama ini yang paling top menjaga adalah para ulama," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara pluralisme yang membebaskan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan beragama.

"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ketika ini dijalankan artinya makin tinggi derajat toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan perbedaan yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang belum tentu ada di negara lain.

"Di negara komunis, kristen liberal, beberapa negara di Timur Tengah, paling enak ada di negara Pancasila," katanya.

Ia mengatakan dengan mengenalkan ajaran Pancasila di pesantren maka diharapkan keislaman lebih inklusif.

"Tidak terkungkung dalam konsesi yang bergulat pada akidah tapi juga memahami konsep tantangan dan ancaman zaman," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini Indonesia masih disegani oleh dunia internasional karena ada karakter Islam yang nasionalis dalam pergaulan dunia.

"Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren. Saat ini pesantren masih jadi basis komunitas kuat," katanya.

Ia mengatakan keberadaan pesantren akan makin kuat ketika digabungkan dengan kemajuan teknologi dan nasionalisme.

"Tentunya nasionalisme yang mempunyai latar belakang keislaman tetap jadi benteng moral dan integritas bangsa ini. Bangsa ini akan terjaga integritas karakternya selama basis pesantren terjaga tetapi harus berwawasan global dan menyesuaikan perkembangan saat ini tanpa meninggalkan kepentingan nasional," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bima -

Anggota Polres Bima Kota menangkap dua pria yang ketahuan membawa sabu saat menjenguk tahanan. Barang haram itu disimpan di dalam bungkus rokok, Sabtu (8/2/2025) malam.

"Dua pria yang diamankan berinisial AH alias MN (25) dan EF alias KN (24)," kata Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, Minggu (9/2/2025).

Didik mengungkapkan AH dan EF ditangkap karena hendak menyelundupkan sabu di area Mapolres Bima Kota. Mereka berpura-pura membesuk seorang tahanan narkoba pada Sabtu malam.

"Keduanya dicurigai menyelundupkan sabu saat hendak menjenguk tahanan," ungkapnya.

Didik mengatakan AH dan EF ketahuan membawa sabu setelah personel jaga Mapolres Bima Kota menggeledah tubuh mereka. Ditemukan sebungkus klip sabu dengan berat 1,02 gram.

"Barang bukti sabu disembunyikan dalam bungkusan rokok di kantong AH," ujarnya.

Kedua pembesuk tahanan beserta barang bukti sabu saat ini diamankan di Mapolres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

"Kasusnya juga akan dilakukan pengembangan lebih lanjut," tandas Didik.

(hsa/gsp)