BIMA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berencana mengambil langkah hukum terkait insiden perusakan mobil dinasWakil Bupati Bima, Irfan, oleh sekelompok mahasiswa pada Senin (21/4/2025).

Tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal yang mengancam keselamatan jiwa wakil bupati.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bima, Suryadin, mengonfirmasi rencana tersebut.

"Iya, kami akan ada upaya hukum supaya hal seperti ini tidak terulang," ujarnya saat dikonfirmasi.

Suryadin menyesalkan aksi perusakan yang dilakukan oleh kalangan terdidik seperti mahasiswa.

Menurutnya, seharusnya mereka dapat menggunakan cara dialogis untuk menyampaikan aspirasi.

"Kalau mau dialog ada langkah dialogis, tidak tiba-tiba naik mobil dan injak-injak seperti itu," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mobil dinas yang digunakan wakil bupati merupakan aset negara yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu, proses hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Suryadin juga khawatir jika masalah ini dibiarkan, insiden serupa bisa terulang dan berpotensi membahayakan kepala daerah saat bertugas di lapangan.

"Karena kaitannya perusakan aset, nanti bagian umum yang akan melapor. Kami mengimbau kalau ada aspirasi itu dilakukan dengan cara-cara dialogis," tambah Suryadin.

Sebelumnya, insiden tersebut terjadi ketika mobil dinas wakil Bupati Bima dengan nomor polisi EA 2 Y, dicegat dan dirusak sejumlah mahasiswa di depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima.

Mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian bemper akibat diinjak dan dihantam menggunakan kayu.

Suryadin menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat Irfan, yang didampingi anggota Satuan Pol PP, berangkat dari kediamannya menuju Kantor Bupati Bima.

Saat melintas di jalan raya Palibelo, tepatnya di depan kampus, sekelompok mahasiswa tiba-tiba muncul dengan membawa kayu dan bambu.

Mereka kemudian mencegat dan naik ke kabin mobil, serta menghantamnya.

"Mahasiswa tiba-tiba datang langsung naik ke kap mobil tanpa ada upaya untuk meminta dialog dan sebagainya," kata Suryadin menambahkan.