Jakarta -

Untuk membuat paspor, pemohon harus mendaftar secara online lewat aplikasi M-Paspor. Setelah itu, baru mendatangi kantor Imigrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya sambil membawa dokumen yang dibutuhkan.

Lantas, perlukah membawa dokumen asli saat membuat paspor? Berikut informasinya.

Buat Paspor, Wajib Bawa Dokumen Asli

Pihak Imigrasi menyebutkan beberapa alasan penting mengapa harus membawa dokumen asli saat membuat paspor, yakni:

1. Verifikasi Keabsahan Dokumen
   Berkas asli digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan (misalnya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) benar-benar valid dan bukan palsu.
2. Konfirmasi Status Kewarganegaraan
   Berkas asli membantu petugas Imigrasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berhak atas paspor dengan status kewarganegaraan yang sesuai.
3. Pencegahan Pemalsuan
   Dengan membawa berkas asli, pemohon dapat mencegah potensi pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
4. Validasi Data yang Akurat
   Berkas asli digunakan untuk memvalidasi data yang tertera di formulir permohonan paspor, sehingga data yang tercantum di paspor nanti benar-benar sesuai dengan data yang sah.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional
   Penerbitan paspor yang didukung oleh berkas asli merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh negara lain.

3 Cara Buat Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, pembuatan paspor bisa dilakukan tanpa perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini ketentuannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

(kny/jbr)

Semarang -

Sembilan tahanan di Rumah Tahana (Rutan) Kelas 1 Semarang dipindah ke Lapas Gladakan Nusakambangan. Mereka positif narkoba dan sempat bikin ribut saat dipisahkan dari tahanan lain.

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi, mengatakan razia dilakukan rutin di Rutan Semarang. Namun pada Selasa (10/12) lalu ketika dilakukan tes urine ada sembilan tahanan yang hasilnya positif.

"Selasa malam kemarin. Penggeledahan rutin. Kebetulan dari 14 orang yang kita periksa memang betul terkonfirmasi sembilan orang positif narkoba," kata Eddy di kantornya, Selasa (17/12/2024).

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi memberi keterangan soal 9 tahanan dipindah ke Nusakambangan. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Mereka terindikasi positif sabu dan pil koplo. Sembilan tahanan itu kemudian diasingkan dari tahanan lain dan diambil BAP. Tapi ternyata mereka berteriak-teriak untuk membuat keributan.

"Ambil langkah segera mengasingkan warga binaan yang terkonfirmasi. Lakukan pengeselan dan BAP. Dari sembilan orang ternyata teriak-teriak menyebabkan gangguan Kamtib. Kaos oleh teriakan," ujarnya.

Kemudian setelah berkonsultasi dengan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jateng, para tahanan itu akan dibawa ke Nusakambangan dengan pengamanan polisi. Tapi pemindahan baru bisa dilakukan esok hari karena polisi yang melakukan pengamanan masih fokus pada pengamanan kunjungan presiden.

"Kami bertahan satu hari. Besok malamnya kepolisian mendampingi pengawalan sembilan orang itu ke NK, Lapas Gladakan," tegas Eddy.

Dia menjelaskan sembilan tahanan itu berperkara narkoba dan rata-rata residivis dengan ancaman pidana enam sampai tujuh tahun penjara. Penyelidikan masih dilakukan karena tidak ditemukan barang bukti obat terlarang yang mereka konsumsi.

"Sampai saat ini melakukan penyelidikan info masuk dari mana, barang bukti tidak ditemukan. Mereka datang, habis pakai," ujarnya.

Dugaan awal barang masuk dari bawaan penjenguk. Padahal menurut Eddy penggeledahan sudah dilakukan kepada penjenguk. Dia berjanji akan terus waspada dan terus melakukan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) bersama BNN.

"Menjadi pembelajaran untuk lebih teliti untuk hal geledah barang titipan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pintu lain. Petugas juga kita awasi bawaannya, tidak hanya pengunjung," tegasnya.

Para tahanan yang dipindah ke Nusakambangan itu juga akan dicatat dalam register F dan dicabut hak-haknya mulai dari soal kunjungan hingga remisi.

"Beri sanksi hilangkan hak-haknya seperti hak kunjungan. Akan dicatat dalam register F, terkait disiplin. Hak terkait remisi bisa dibatalkan," ujarnya.

(apl/afn)

Magelang -

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempermudah identifikasi PMI.

Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyebut dirinya sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Rabu (20/11). Pertemuan tersebut salah satunya menyepakati adanya paspor khusus bagi PMI.

"Alhamdulillah, kemarin (Rabu) saya silaturahmi ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah disepakati oleh Pak Menteri Agus untuk khusus PMI (paspor) ada kode tertentu. Jadi, gampang kita mengidentifikasinya," kata Karding kepada awak media usai acara di Mungkid, Kabupaten Magelang, Kamis (21/11/2024).

"Dengan Pak Agus, itu bukan hanya itu (paspor bagi PMI). Kami juga menyepakati akan buat semacam counter atau desk bersama di situ ada Imigrasi-nya ada dari kami (PPMI)," sambung Karding.

Soal waktu penerbitan paspor bagi PMI, kata Karding, setelah MoU ditandatangani bisa langsung jalan.

"(Tahun ini?) Oh, ya harus," ujarnya.

Saat disinggung perihal PMI ilegal atau unprocedural, kata Karding, berdasarkan survei total PMI seluruhnya ada 9 juta lebih.

"Tapi, data yang terdaftar di kita hanya 5 juta. Berarti kan sisanya itu nonprosedural," kata Karding.

Guna menekan PMI nonprosedural, kata Karding, yang pertama menyiapkan bahasa, bekal dan memperketat lintasan.

"Memperketat di lintasan-lintasan baik di bandara maupun di pelabuhan. Lalu, nanti edukasi terus-menerus. Kita pelan-pelan, kita cari mafianya, kita gunting satu-satu gitu," pungkasnya.

(aku/ams)

Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mengaku bisa membuat 1.000 program namun membutuhkan 2.544 staf untuk struktur baru. Pigai juga menyebut butuh anggaran Rp 20 T.

(nkm/nkm)