Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan penumpang dan awak kereta usai insiden tertabraknya Kereta Api Commuter Line Jenggala oleh truk muatan kayu di perlintasan sebidang tak dijaga.

Kejadian tersebut terjadi pada Selasa (8/4/2025), pukul 18.35 WIB, di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 11 km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, di Gresik, Jawa Timur.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan insiden terjadi saat truk memaksa menerobos perlintasan tanpa memperhatikan kereta yang sedang melintas.

Akibatnya, bagian depan KA 470 tertemper truk. Masinis dan asisten masinis mengalami luka dan segera dilarikan ke RS Semen Gresik.

“Asisten masinis, Abdillah Ramdan, meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Kami sangat kehilangan sosoknya yang dikenal berdedikasi tinggi. Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi keluarga besar KAI,” ujar Anne dalam siaran persnya, Rabu (9/4/2025).

“Peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang,” lanjutnya.

Sebagai bentuk respons cepat, KAI langsung berkoordinasi dengan Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA), kondektur, dan tim keamanan di Stasiun Indro serta Kandangan.

Proses evakuasi segera dilakukan, dan rangkaian pengganti dengan nomor sarana K330801-04 dikirim dari Stasiun Surabaya Pasarturi.

Pada pukul 18.58 WIB, sebanyak 130 penumpang berhasil dipindahkan ke kereta pengganti dan melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Anne memastikan insiden tersebut tidak berdampak pada perjalanan KA jarak jauh lintas utara Jawa karena jalur yang terdampak merupakan jalur cabang.

“KAI mengingatkan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api,” ucapnya.

Pasal 114 mewajibkan pengguna jalan untuk berhenti, melihat, mendengar, dan hanya melintas jika aman.

Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000, sebagaimana tertuang dalam Pasal 296.

Selain itu, Pasal 124 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api.

KAI akan tempuh jalur hukum

KAI menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan kelalaian pengemudi truk yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini dilakukan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Jika terbukti lalai, pelaku dapat dijerat Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang mengatur pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 juta jika kecelakaan menyebabkan kematian,” tegas Anne.

KAI menyayangkan masih adanya kecelakaan di perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

“Berhentilah sejenak di perlintasan, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta melintas. Jangan abaikan nyawa hanya karena ingin cepat sampai,” imbuh Anne.

Sebagai bagian dari upaya preventif, KAI terus menggencarkan edukasi keselamatan melalui sosialisasi di lapangan, kampanye publik, serta kerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan.

KAI juga mendorong penutupan perlintasan tak dijaga dan pembangunan flyover atau underpass untuk mencegah kecelakaan serupa.

“KAI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, menjaga keselamatan perjalanan kereta api, dan terus membangun kesadaran masyarakat. Keselamatan adalah prioritas utama yang membutuhkan sinergi semua pihak,” tutur Anne.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah RI segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa pemerintah RI untuk melanjutkan studinya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra meminta para mahasiswa tak perlu khawatir.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," kata Yusril, dilansir Antara, Minggu (2/3/2025).

Pernyataan itu merespons laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Yusril menegaskan sikap pemerintah yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat, sejak 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, ia turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Tonton juga Video: Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendorong organisasi profesi kesehatan di Indonesia hanya satu. Ia menjelaskan organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas.

"Pemerintah hanya menjembatani perbedaan sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran, yang harapan kami mudah-mudahan disepakati jadi satu organisasi profesi. Kalau ormas bisa bikin banyak-banyak," ujar Yusril saat diwawancarai seusai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-32 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

Yusril lantas menyinggung banyaknya organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Dia menilai para tenaga kesehatan idealnya terhimpun dalam satu organisasi profesi.

Untuk diketahui, ada berbagai organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Selain IDI, ada pula Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan lainnya.

"Kalau kita berbicara secara idealnya, dokter itu memang terhimpun di dalam organisasi profesi, bukan terhimpun pada ormas. Kalau ormas siapa saja bisa bikin ormas, tapi kalau organisasi profesi itu hanya orang yang mempunyai profesi," imbuhnya.

Yusril lantas menjelaskan organisasi seperti IDI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dokter. Meski begitu, IDI dapat mengeluarkan izin atau rekomendasi hingga sanksi untuk praktik dokter.

Ia mengakui belum ada undang-undang (UU) yang mengatur keberadaan organisasi profesi. Ia mendorong lahirnya UU yang mengatur keberadaan organisasi profesi seperti dimiliki Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dengan begitu, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT) organisasi keprofesian bisa disahkan dengan keputusan presiden.

"Karena dia (organisasi profesi) akan menjalankan sebagian dari fungsi-fungsi negara walaupun dia bukan organisasi negara," kata Yusril.

Yusril menekankan permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Meski begitu, dia melanjutkan, negara tetap memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian profesi di bidang kesehatan.

"Oleh karena itu, pemerintah betul-betul berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI sebanyak mungkin," tandas Yusril.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengusung visi besar 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi prioritas yang disebut 'Asta Cita'.

Delapan misi Asta Cita meliputi, Hak Asasi Manusia (HAM), pertahanan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi, politik, hingga toleransi umat beragama. Dari kedelapan misi tersebut Presiden Prabowo juga menaruh fokus pada bidang politik dan demokrasi. Hal tersebut tertuang pada poin misi pertama dan ketujuh.

Misi pertama berbunyi 'Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)'. Sedangkan, pada misi ketujuh berbunyi 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'.

Dari kedua misi Presiden Prabowo tersebut, Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berupaya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat. NU bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun peradaban umat, salah satunya lewat ranah politik.

Guna memperdalam kajian terhadap implementasi Asta Cita, PBNU akan menggelar Sarasehan Ulama bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'. Acara ini akan mempertemukan para ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan guna mendiskusikan delapan prioritas strategis

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan tantangan apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan misi Asta Cita. Selain itu, ulama akan memberikan kontribusi yang bisa diberikan untuk merealisasikan misi prioritas tersebut.

Terdapat 3 panel diskusi yang akan digelar selama acara berlangsung. Salah satunya ada diskusi yang membahas politik yang bertemakan 'Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Menguatkan Sistem Pertahanan Negara Menuju Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur Tanpa Korupsi'.

Diskusi yang dipimpin oleh pengurus LPTNU Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie sebagai moderator itu menghadirkan sejumlah tokoh NU. Diantaranya Alissa Wahid - Ketua PBNU, KH. Afifuddin Muhajir - Wakil Rais Aam PBNU, dan KH. Ulil Absar Abdalla - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Diskusi ini akan membahas pandangan ulama mengenai langkah Presiden Prabowo yang bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Para ulama akan memberikan pandangannya dengan mengaitkan misi Asta Cita dengan kacamata nilai-nilai Islam. Ulama akan mengupas tuntas dari sisi keislaman yang berlandas pada sumber ajaran umat Islam seperti, Al Qur'an, Hadits, ajaran Rasulullah, hingga fiqih.

Acara Sarasehan Ulama yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan MIND ID ini akan berlangsung pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Komnas HAM Perwakilan Papua menyambut baik wacana pemerintah memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Pihaknya mendorong adanya proses asesmen dan rehabilitasi agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Saya dalam perspektif HAM, kita menyebutnya sebagai upaya membangun dialog. Tapi tentu pemberian amnesti maupun abolisi sebaiknya dimulai dengan asesmen," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits menegaskan pemberian amnesti perlu dipikirkan secara matang. Dia juga menekankan perlunya rehabilitasi ketika amnesti atau pengampunan kepada KKB memang sudah diberikan.

"Asesmen itu kemudian mau meletakkan bahwa tidak hanya sekadar pengampunan, tapi pasca-pemberian pengampunan itu bagaimana orang-orang itu direhabilitasi," tuturnya.

Dia menganggap Presiden Prabowo sudah memahami konflik yang terjadi di Papua. Frits menilai pemerintah hendak mengubah pendekatan operasi militer menjadi operasi dialogis.

"Prabowo yang sudah berpengalaman punya operasi pendekatan yang baik dalam persepktif HAM saya menyebutnya sebagai upaya membangun promosi HAM," tegas Frits.

Frits melanjutkan rencana pemberian amnesti harus melibatkan lembaga dan instansi lain yang terkait. Komnas HAM Papua juga bersedia membantu mewujudkan rencana tersebut.

"Komnas HAM berkepentingan untuk memberikan asesmen, support kepada Presiden supaya pemberian amnesti itu tidak berhenti pengampunan saja, pasca-pemberian pengampunan orang-orang itu harus diberdayakan, membangun kembali kepercayaan kepada negara," ucapnya.

Dia melanjutkan, proses asesmen perlu dilakukan untuk membedah sejauh mana pengampunan secara kolektif atau individu diberikan. Hal ini untuk menghindari potensi yang bisa menimbulkan resistansi bagi negara.

"Jadi perlu asesmen untuk kemudian sejauh mana pengampunan secara kolektif atau individu itu diberikan. Karena sekali lagi dalam rangka penegakan HAM itu kan kita meletakkan penegakan hukum sebagai upaya hukum dalam penegakan HAM," jelas Frits.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Momen Haru Pembebasan Pilot Susi Air, Warga Gelar Upacara Adat

Momen Haru Pembebasan Pilot Susi Air, Warga Gelar Upacara Adat

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghargai jika ada kekhawatiran terhadap wacana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 sekaligus tokoh militan Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali, ke Tanah Air. Yusril menyebutkan JI sudah menyatakan janji setia kepada NKRI dan tak akan melakukan aksi terorisme lagi.

"Pemerintah kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasi mengantisipasi semua itu dan juga langkah-langkah pendekatan non-kepolisian sudah ditemukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris.
Kita ketahui bahwa Jemaah Islamiyah sudah taubat dan menyatakan tidak akan melakukan kegiatan teroris dan setia kepada pemerintahan di Indonesia," kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyinggung kekhawatiran masyarakat terhadap bebasnya Abu Bakar Ba'asyir. Dia mengatakan kekhawatiran itu tak pernah terjadi.

"Dulu kan pada waktu Pak Jokowi, saya pernah diminta untuk berbicara dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir dan pada akhirnya Pak Abu Bakar Ba'asyir keluar dari tahanan dan sampai hari ini kekhawatiran banyak orang tentang beliau kan juga tidak terjadi," ujarnya.

Dia menghargai munculnya kekhawatiran terhadap pemulangan Hambali. Dia mengingatkan soal sikap adil yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.

"Jadi saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tapi kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Jangan karena dia teroris, dia warga negara kita jangan kita biarkan di luar negeri itu tidak bisa juga," kata Yusril.

"Kita tetap harus melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, tapi kita harus tetap berlaku adil. Jangan kebencian terhadap sekelompok orang menyebabkan kalian, berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ajaran Alquran kan gitu," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan pihaknya memiliki bukti cukup yang menyatakan bahwa Hambali merupakan warga negara Indonesia. Dia menyebutkan teroris melakukan berbagai cara untuk melancarkan aksinya, termasuk penggunaan beberapa paspor.

"Ya, banyak sekali paspor yang digunakan. Tapi kita tahu dia orang Indonesia dan di warga negara Indonesia. Dan kami punya data yang cukup yang bersangkutan tentu jika terjadi peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Waktu itu saya jadi Menteri Kehakiman di sini, kami cukup tahu detail tentang yang bersangkutan. Dan saya kira dokumen itu masih ada, kita simpan," ujarnya.

Dia mengatakan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan meminta agar Hambali diadili berdasarkan hukum di AS sudah pernah dilakukan. Namun dia mengatakan akses Pemerintah Indonesia terbatas terkait komunikasi dan permintaan tersebut.

"Dan dulu sebenarnya pemerintah Indonesia juga mencoba untuk komunikasi dengan pemerintah AS. Menanyakan kasus Hambali itu bahkan kementerian luar negeri pernah meminta Pemerintah AS supaya dia segara diadili berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Tapi akses Pemerintah kita memang agak terbatas oleh karena berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana militer AS yang kadang-kadang tidak dapat dijangkau dari sudut pendekatan orang sipil ataupun diplomasi," tuturnya.

Yusril menegaskan pemerintah Indonesia tegas melawan aksi terorisme. Namun dia mengingatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang bermasalah di luar negeri, termasuk Hambali.

"Tapi bagaimanapun dia WNI, jadi harus memberikan apa namanya, pelindungan terhadap WNI yang menghadapi masalah di luar negeri. Jadi kalau pada waktu sebelumnya Hambali itu tertangkap di luar negeri dan, kita akan tuntut mungkin dia dihukum mati juga di sini. Seperti yang terjadi pada yang lain-lain apa namanya Imam Samudera dan lain-lain yang terlibat dalam kasus Bom Bali," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, yang disebut sudah berpindah kewarganegaraan. Yusril mengatakan Tannos melakukan korupsi saat ia berkewarganegaraan Indonesia.

"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan dan itu pun kita mesti mempelajari juga, karena proses pindah warga negara itu kan harus kita pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia," kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pemindahan warga negara Tannos menjadi warga negara Afrika Selatan harus dipelajari lebih dulu. Dia menegaskan Tannos merupakan warga negara Indonesia saat korupsi itu dilakukan.

"Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan," kata Yusril.

Dia mengatakan pemerintah Indonesia akan menunggu tanggapan pemerintah Singapura terkait kewarganegaraan Tannos tersebut. Dia mengatakan proses ekstradisi untuk memulangkan Tannos masih dilakukan.

"Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," ujarnya.

Paulus Tannos, yang disebut sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak 2019. Namun sosok Paulus Tannos masih belum jelas keberadaannya.

KPK menduga Paulus Tannos telah melakukan kongkalikong demi proyek e-KTP. Pertemuan-pertemuan itu, diduga KPK, menghasilkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang.

"Tersangka PLS (Paulus Tannos) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan Tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya) untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang.

Perusahaan Paulus Tannos kala itu disebut mendapatkan keuntungan hingga ratusan miliar dari proyek suap e-KTP.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan Terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini," imbuh Saut.

Pada 2023, KPK menyebut Paulus Tannos telah diketahui keberadaannya. Namun, KPK tak bisa menangkap Paulus karena berganti nama dan berganti kewarganegaraan.

"Yang bersangkutan sudah berganti identitasnya dan paspor negara lain di wilayah Afrika Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK saat itu, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Simak Video: KPK Siapkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersyukur atas hal itu.

"Bahwa ada peningkatan yang cukup tajam ya, dari 50 koma sekian ke 74 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air kita, pokoknya terhadap persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan Asta Cita yang menjadi visi Prabowo menekankan reformasi di bidang hukum. Menurut Yusril, pemerintah sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum, kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law enforcement di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang hukum. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap tak bisa melakukan intervensi jika persoalan hukum itu terkait dengan putusan pengadilan.

"Walaupun tentu pemerintah tidak sendiri, kadang-kadang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengadilan itu lembaga yang independen, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan. Walaupun kami bisa melakukan koordinasi, misalnya percepatan tentang minutasi atau putusan pengadilan dan lain sebagainya, suatu proses yang sudah diputus di masyarakat dapat dilakukan koordinasi," ucapnya.

Dia juga mengatakan ada lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum.

"Seperti hari ini, kami mengundang Kejaksaan Agung, kami mengundang juga Kapolri, yang diwakili oleh Bareskrim, jadi langkah seperti penanganan pinjol atau pinjaman daring ini pun kami mengkoordinasikan," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai positif di mata masyarakat. Berdasarkan survei, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas.

Survei itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis, Senin (20/1). Survei periodik ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error plus minus 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

- 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas
- 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas
- 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas
- 67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselesaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru diproses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain di belakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]