Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur-Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah

"Mengadili, dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, Senin (24/2).

Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan dalil pemohon terkait surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK menemukan fakta hukum kendati pun surat berkenaan dengan rekomendasi, secara substansi isinya tidak dimaksudkan merekomendasikan PSU. Namun, meminta KPU Kabupaten Bangka mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi syarat PSU sesuai ketentuan berlaku.

Di samping itu, setelah dikonfirmasi Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Bangka yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Bangka.

"Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap lapora hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan PSU," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalam persidangan perdana, Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri diketahui adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan-keadaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

Ketua hakim majelis panel 2, Saldi Isra, mengatakan semua fakta dan bukti boleh diungkap di persidangan. Saldi berkelakar, yang tidak boleh diungkap adalah besaran honor sebagai kuasa hukum.

Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang sengketa hasil pilkada di panel 2, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum KPU dari perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 meminta izin untuk mengungkap sejumlah fakta.

"Dari Lhokseumawe, izin, kalau diperkenankan, kami ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia," kata kuasa hukum KPU.

"Tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan semua pihak akan mendapat giliran untuk memberikan keterangan. Saldi meminta kuasa hukum KPU menunggu giliran.

"Iya, ingin bertanya melalui majelis hakim kepada Bawaslu RI," kata kuasa hukum KPU.

"Nanti, Pak, gilirannya ada, bukan sekarang, ini sudah dibagi-bagi gilirannya. Nanti kalau Bapak mau tanya, ada gilirannya. Kalau mau ungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti," kata Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

Saldi lalu berkelakar ada satu hal yang tidak boleh diungkap dalam persidangan. Saldi mengatakan honor sebagai kuasa hukum tidak boleh diungkap.

"Yang nggak boleh diungkap itu satu saja, Pak, berapa besar honor nggak boleh diungkap, Pak, ha-ha-ha...," canda Saldi.

Kemudian, kuasa hukum KPU dari perkara 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 meminta izin untuk menambah kuasa hukum. Saldi pun berkelakar, jika ditambah, honor kuasa hukum menjadi lebih kecil.

"Kami ada penambahan kuasa, jika diperkenankan, kami lampirkan sekalian," kata kuasa hukum KPU.

"Boleh, tapi nanti kan nanti berbagi juga honornya, tambah kecil dong," canda Saldi.

"Kami tidak ada honor, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

"Boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa," kelakar Saldi.

Simak juga Video '310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Yusril mengatakan semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut. Dia menuturkan pemerintah menghormati putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril mengungkit permohonan judicial review (JR) untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali dan baru dikabulkan saat ini. Yusril mengatakan pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", ucap Yusril.

Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal tentu akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilbatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, mendukung penegakan hukum terkait persoalan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

"Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakan hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum di sini. Jadi silahkan saja," kata Bendahara Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris di Jakarta, Rabu.

Charles menyebutkan, pihaknya menyerahkan semua kasus ini kepada pihak berwenang, mulai dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian hingga Kejaksaan yang memproses apabila memang terjadi pelanggaran.

Hal ini menyikapi adanya tindakan kecurangan di TPS Pinang Ranti, yakni ditemukan 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Selain itu, pihaknya tidak mengetahui siapa dibalik kecurangan tersebut. Karena itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.

"Kami sebagai tim pemenangan tidak tahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi ya kami kooperatif saja. Kami mengikuti proses hukum dan kami mendukung penuh apabila ada proses hukum yang berjalan," katanya.

Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong juga turut mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.

Menurut Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap gambar pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya agar kejadian ini jelas.

"Saya kira, kita sangat 'fair' ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak manapun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Cak Lontong.

Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.

"Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sementara terkait unsur pidana yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN saat ini Gakkumdu juga tengah melakukan proses hukum.

Bawaslu juga akan menyerahkan berkas perkara kepada ke Polres Metro Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti usai mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Nazarudin Dek Gam, menanggapi usulan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dek Gam menilai usulan itu merupakan pengkhianatan reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI merupakan pengkhianatan terhadap reformasi. Semangat reformasi salah satunya menjadikan Polri sebagai murni alat penegak hukum yang berdiri sendiri," kata Dek Gam dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Menurutnya, Polri telah menunjukkan kinerja terbaiknya usai berdiri sendiri. Dia mengatakan Polri selalu masuk dalam tiga lembaga paling dipercaya terkait pelayanan publik di setiap survei.

"Kalau merasa ada bukti bahwa Polri terlibat cawe-cawe politik, seharusnya disampaikan saja kepada Bawaslu. Tapi kalau tidak ada bukti, janganlah bikin berita bohong yang mencederai demokrasi," ujarnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI itu juga menilai Polri telah bekerja sangat baik. Terutama, kata dia, dalam memastikan pengamanan Pilkada serentak 2024.

"Alhasil Pilkada kali ini sangat minim terjadi benturan. Kalau toh ada sedikit konflik, hanya terjadi daerah-daerah yang memang sudah rawan konflik seperti di Papua," tuturnya.

"Yang penting Polri bisa merespons dengan baik dan menghentikan konflik-konflik yang sempat muncul tersebut," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Sekjen PAN, Eko Hedro Purnomo alias Eko Patrio. Eko mengatakan PAN menolak jika Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri. Dia mengatakan Polri dan TNI memiliki mekanisme hukum yang berbeda.

"Jelas kami menolak jika institusi Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri. Ini sama saja kita mundur ke belakang dan justru mencederai semangat reformasi," kata Eko.

"Jangan sampai kita masuk ke dalam kesimpulan yang tidak mendasar dengan menaruh Polri di bawah institusi militer. Mekanisme hukum sipil dengan militer saja jelas berbeda," tambahnya.

Eko Patrio Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Dia mengatakan Polri sudah semestinya bertanggung jawab dan berada di bawah koordinasi presiden langsung. Eko mengatakan seharusnya institusi TNI dan Polri sama-sama diperkuat.

"Mekanisme institusi Polri yang ada sekarang juga sudah bagus dan solid. Polri harusnya melaporkan langsung ke Presiden, bukan melapor ke institusi militer. Kita seharusnya berpikir ke depan, fokus mendorong penguatan institusi baik itu Polri maupun TNI. Bukan malah mundur dan melemahkan salah satunya," ungkapnya.

Selanjutnya

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (27/11), mulai dari Polri mewaspadai gangguan kamtibmas usai pelaksanaan Pilkada 2024 hingga informasi mutakhir terkait kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri waspadai gangguan kamtibmas pasca-Pilkada 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri tetap mewaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada 2024.

“Berdasarkan pantauan bersama dari posko pengamanan dengan Bapak Panglima TNI dan menteri-menteri terkait, semuanya (Pilkada 2024, red.) masih terpantau relatif aman. Kami tetap waspada untuk pasca dari hasil penghitungan nanti,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu (27/11) pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

Baca selengkapnya di sini.

3. Menteri HAM turunkan tim pantau kasus penembakan siswa di Semarang

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

"Kami punya kantor wilayah di Jawa tengah. Sudah diperintahkan," kata Pigai saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

4. Polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang sudah ditahan

Oknum polisi berinisial R, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, sudah ditahan dan menjalani penempatan khusus selama 20 hari dalam penyelidikan perkara tersebut.

"Yang bersangkutan akan menjalani sidang etik atas tindakan eksesif yang dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

5. Tom Lembong nyatakan terima putusan praperadilan

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong menyatakan menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang ia ajukan.

"Tentunya kami kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan praperadilan kita. Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Puluhan tahanan di Rutan Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Banten 2024. Dari 27 tahanan, hanya satu yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar di DPT.

Perwakilan Bawaslu yang bertugas dalam pemungutan suara di TPS khusus itu, Fajri Nekad Abadi, mengatakan sebanyak 26 tahanan menggunakan suaranya.

"Jadi terkait hal ini, TPS khusus ini, dari kami Bawaslu menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pilkada serentak 2024," kata perwakilan Bawaslu Tangsel, Fajri Nekad Abadi, dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).

Total ada 27 tahanan di Rutan Polres Tangsel. Namun satu orang tidak mencoblos karena tidak terdaftar di DPT.

"Tentu kita menjaga hak pilih masyarakat dan terdapat 26 daftar pemilih yang berada di TPS khusus ini," lanjutnya.

Potret tahanan di Rutan Polres Tangsel menggunakan hak pilih di Pilkada Serentak 2024. (dok. Istimewa)

Sementara itu, perwakilan tim asistensi Pilkada Serentak di Polres Tangerang Selatan yang juga Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu berkolaborasi untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.

"Tentu kami dari Polda Metro Jaya melakukan asistensi yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Kombes Donald Parlaungan di wilayah Tangerang Selatan," ungkapnya.

"Kami juga memantau langsung pemungutan suara yang berada di tahanan Polres Tangerang Selatan," imbuhnya.

Bambang mengatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan personelnya melakukan pengamanan dalam proses pilkada serentak untuk menjamin proses pemungutan suara berjalan aman dan lancar.

"Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan kepada pejabat utama untuk turun ke polres-polres di wilayah hukumnya untuk memastikan pilkada serentak berjalan lancar," tambahnya.

Bambang mengatakan proses pencoblosan di Rutan Tangsel berjalan dengan lancar. Suasana pemungutan suara berlangsung kondusif.

"Alhamdulillah tahanan ini tetap tersalurkan haknya sebagai pemilih di Pilkada ini, tentu kami akan berikan yang terbaik untuk masyarakat demi pilkada yang aman dan damai," terangnya.

Tim hukum pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), membuat laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024.

Tim hukum Koster-Giri, I Gusti Agung Dian Hendrawan, mengungkapkan telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia mempersoalkan dugaan pembagian beras dan kupon murah oleh rival Koster-Giri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024.

"Menyikapi situasi dua hari kemarin, kami mendapat informasi di masyarakat, medsos, ada peristiwa beredarnya beras dan pembagian kupon. Pembagian kupon harga murah dapat beras," ujar Hendrawan saat dihubungi detikBali, Senin (25/11/2024). Laporan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan ke Polda Bali pada Minggu (25/11/2024).

Hendrawan mengungkapkan dugaan bagi-bagi beras tersebut terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Bali. Dia menilai kegiatan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tahapan pilkada yang memasuki masa tenang.

Tim Koster-Giri, Hendrawan berujar, telah melampirkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran itu. Mulai dari cuplikan video, foto, dan informasi lain yang telah dihimpun masyarakat maupun tim pemenangan Koster-Giri.

Hendrawan berharap Polda Bali dapat melakukan pengawasan dan menindaklanjuti bila terjadi pelanggaran pilkada. "Kami berharap Polda Bali mohon juga ikut turun melakukan pencegahan, pengawasan. Kalau ditemukan unsurnya, juga diproses," imbuhnya.

Menurut Hendrawan, tim Koster-Giri juga telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali. Ia meminta Bawaslu Bali memperketat pengawasan bagi-bagi beras dan kupon murah tersebut.

Sebelumnya, tim pemenangan paslon gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (PAS), bagi-bagi beras dengan konsep pasar murah di Denpasar. Karung beras itu dibubuhkan gambar Mulia-PAS.

Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Hardy Sarjana mengungkapkan pasar murah itu digelar tim pemenangan Mulia-PAS pada Sabtu (23/11/2024) atau sehari sebelum masa tenang Pilkada 2024. Bawaslu menduga pasar murah itu hanya sebagai kedok.

"Saya kebetulan turun langsung melakukan pencegahan yang awalnya rencananya akan dibagikan gratis. Jadi, kupon yang sudah diedarkan itu ada harga Rp 25 ribu. Namun, tidak ada proses transaksi jual beli. Itu yang kami setop dan kami bubarkan ke relawan karena tidak ada proses transaksi jual beli," ucap Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, Minggu (24/11/2024).

Ketua Tim Mulia-PAS Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, mengatakan kegiatan yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut bukan pembagian beras gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah pasar murah dan ada transaksi di dalamnya. "Nggak ada dibubarkan, semua jalan. Ada transaksi," ujarnya, Minggu.

Gus Yoga heran dengan pemberitaan yang menyebutkan kegiatan Timses Mulia-PAS tersebut dibubarkan dan dihentikan oleh Bawaslu. Padahal, dia berujar, ada anggota Panwascam yang hadir di lokasi saat kegiatan tersebut. "Lancar, aman terkendali. Bahkan Panwascam hadir di sana," imbuh Ketua DPC Gerindra Denpasar itu.

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji