KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa oleh penyidik KPK terkait data perlintasan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

"Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK), dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

"Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI," kata dia.

"Jadi, untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan," tambahnya.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2025). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa dalam perkara yang menjerat Harun Masiku, yang diduga melibatkan Sekjen PDIP Hasto.

"Betul, saksi atas nama Ronny F. Sompie telah hadir hari ini," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa terkait perkara dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK) dan Donny Tri Istiqomah (DTI). Namun belum dirincikan materi apa yang didalami oleh KPK kepada Ronny.

"Dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," ucapnya.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, dengan Tersangka HK," lanjutnya.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Ronny tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.57 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Ronny tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Setelah itu, Ronny memasuki ruang pemeriksaan KPK.

Saat tiba, Ronny hanya bicara singkat. Ronny mengatakan dipanggil KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi.

"(Dipanggil sebagai) Saksi saksi," kata Ronny.

Hasto Jadi Tersangka

Adapun KPK telah resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuruh merendam ponselnya dan ponsel Harun Masiku, serta menyuruh Harun Masiku kabur. Hingga kini Harun Masiku masih jadi buron.

KOMPAS.com - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025) pukul 10.00 WIB dengan didampingi beberapa orang.

Ronny Sompie diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan agar meloloskan eks Kader PDI-P, Harun Masiku sebagai anggota DPR.

Selain Harun, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga meminta Harun melarikan diri dari kejaran KPK pada Januari 2020.

Meski begitu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika belum bisa membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ronny.

“Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

Berikut profil Ronny Sompie dan kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

Profil Ronny Sompie

Ronny merupakan purnawirawan jenderal Polri dengan pangkat terakhir Irjen atau jenderal bintang dua.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 17 September 1961.

Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak Senin (10/8/2015) hingga Selasa (28/1/2020).

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Ronny adalah Kapolda Bali sejak Selasa (17/3/2015).

Pada saat itu, ia menggantikan Irjen Albertus Julius Benny Mokaku yang dimutasi menjadi staf ahli Kapolri.

Ia dilantik menjadi Kapolda Bali oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jakarta.

Riwayat pendidikan Ronny Sompie

Dilansir dari laman pribadinya, Ronny pernah menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Berikut riwayat pendidikan Ronny:

1. Pendidikan dalam negeri

• Akademi Kepolisian (1984)
• Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK (1988)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (2000)
• S2 Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (2003)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Lembang (2007)
• S3 Hukum Universitas Borobudur, Jakarta (2015).

2. Pendidikan luar negeri

• Familirisation Police Officer di Brunei Darusallam (1995)
• International Management of Serious Crime Course, Singapore (2001)
• Seminar Internasional di bidang Narkotika, Tokyo (2005)
• Transnational Organized Crime Course dari ICITAP (2005).

Rekam jejak Ronny Sompie

Selama berkarier di Polri, Ronny menduduki berbagai jabatan, baik di tingkat daerah maupun Mabes Polri.

Simak rekam jejak Ronny berikut ini:

• Perwira Staf di PTIK Jakarta
• Kanit Crime Squad Polwiltabes Surabaya
• Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya
• Kanit Vice Control Ditreskrim Polda Metro Jaya
• Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat (1997)
• Wakapolres Metro Jakarta Pusat
• Kasatreskrim Polwiltabes Bandung
• Kasat Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur (2001)
• Kasat Tindak Pidana Umum Polda Jatim
• Kapolres Gresik (2002-2003)
• Kapolres Sidoarjo (2005)
• Ditserse Narkoba Polda Jatim
• Kabag Kerjasama Luar Negeri SDM Polri
• Dirreskrim Polda Sumatera Utara (2006)
• Kabag Perpustakaan STIK–PTIK (2008)
• Kapolwiltabes Surabaya (2009-2010)
• Karo Ops. Polda Metro Jaya (2010)
• Karo Kelembagaan dan Tata Laksana Srena Polri (2010)
• Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri (2010-2013)
• Kepala Divisi Humas Polri (2013-2015)
• Kapolda Bali (2015)
• Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (2015-2020).

Kaitan Ronny Sompie dengan kasus Harun Masiku

Saat kasus Harun mencuat pada Januari 2020, Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

Kasus Harun bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020.

Kasus tersebut terkait upaya meloloskan Harun sebagai anggota DPR dengan cara menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Beberapa orang yang ditangkap KPK adalah Wahyu dan Agustiani Tio Feidelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.

Namun, KPK gagal meringkus Harun karena eks kader PDI-P ini sudah melarikan diri sebelum OTT KPK.

Pada saat itu, Harun disebut melarikan diri ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (22/1/2020), Ronny selaku Dirjen Imigrasi kemudian mengonfirmasi bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Pernyataan Ronny berkebalikan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang mengatakan, Harun masih berada di luar negeri pada 16 Januari 2020.

Setelah Yasonna mengeluarkan pernyataan, Ronny segera memberikan klarifikasi bahwa terjadi delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan mengenai informasi kepulangan Harun ke Indonesia.

Yasonna kemudian mengumumkan pencopotan Ronny agar tidak ada konflik kepentingan terkait kasus Harun pada Selasa (28/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan direktur jenderal (dirjen) imigrasi Kemenkumham Irjen (Purn) Ronny Franky Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi kasus Harun Masiku (HM). Ronny diperiksa terkait status tersangka Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/1/2025)

Ronny telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB, dengan didampingi oleh beberapa orang. Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Selain Hasto Kristiyanto, dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) juga sudah berstatus tersangka. Keduanya pun dicegah keluar negeri.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, Hasto engatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel. HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap.

Uang itu untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. "HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel," ujar Setyo.

Selain itu, kata dia, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Setyo menerangkan, tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

JAKARTA, iNewsKendari.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Sompie, pada Jumat (3/1/2025). Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan tersangka Hasto Kristiyanto.

Ronny tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.58 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, serta ditemani oleh sekitar lima orang. Saat ditanya mengenai kapasitasnya dalam pemeriksaan tersebut, Ronny menjawab singkat, "Saksi, Saksi."

Setelah memasuki gedung, Ronny langsung menuju meja resepsionis untuk keperluan administrasi sebelum melanjutkan ke lantai dua, tempat ruangan pemeriksaan berada.

Sebelumnya, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Kamis (2/1/2025). Namun, Wahyu meminta penjadwalan ulang pada 6 Januari 2025 karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa Wahyu bersedia hadir pada hari Senin nanti.

"Yang bersangkutan meminta untuk reschedule di hari Senin," kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (2/1/2024).

Editor : Asdar Zuula

Tahanan di penjara ini dapat kejutan pada malam tahun baru. Disebutkan ada menu khusus yang akan disajikan untuk perayaan tahun baru para narapidana.

Perayaan tahun baru menjadi yang paling ditunggu-tunggu dan selalu dirayakan dengan meriah. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk mereka yang hidup bebas bersama keluarga maupun orang terdekatnya.

Sementara, bagi seorang narapidana hari besar maupun hari biasa tak ada perbedaan yang signifikan. Hidup dalam kurungan di balik jeruji besi membuat mereka harus bertahan dalam keterbatasan.

Tetapi tak menutup kemungkinan jika pengelola penjara hendak memberikan sesuatu yang spesial. Bagaimanapun para narapidana adalah manusia biasa yang berhak merasa bahagia.

Sebuah penjara di Pulau Man hadirkan menu spesial tahun baru untuk para tahanan. Foto: IOM Today

Sebuah penjara di Pulau Man, pulau dependensi dari Britania Raya yang berada di Laut Irlandia, memberikan kejutan untuk para narapidana seperti dilaporkan Isle of Man Today (31/12). Menyambut hari pertama di 2025, ada menu khusus yang dihidangkan sebagai makanan untuk tahanan.

Menu sarapan sebagai pembuka tahun baru para narapidana disajikan bap sosis yang mirip burger maupun sereal yang dapat dinikmati sesuai pilihan. Kemudian untuk menu makan siangnya narapidana akan menerima olahan ayam dengan saus gravy.

Bahkan para tahanan yang merupakan vegetarian juga tidak lepas dari pertimbangan dengan menu khusus vegetarian yang sudah disesuaikan. Saat sudah selesai menyantap menu utama, ada menu penutup yang tak ketinggalan disajikan.

Menu penutupnya merupakan kue chocolate fudge yang lembut dan manis. Bagai hadiah yang hanya datang satu kali dalam setahun, pihak penjara juga menyiapkan camilan mirip afternoon tea.

Menunya ada ayam dengan saus gravy lengkap bersama kue chocolate fudge sebagai menu penutup. Foto: IOM Today

Ada camilan kecil atau yang biasa dikenal sebagai finger buffet untuk dinikmati dengan teh hangat di sore hari. Menutup hari pertama pada 2025, para narapidana juga dipersilahkan menyantap blueberry crumble muffin.

Menurut keterangan pihak penjara, makanan enak yang disajikan untuk tahanan merupakan bentuk apresiasi. Mereka yang tak bisa merayakan Natal dan tahun baru bersama keluarga bukan berarti takkan mendapatkan kehangatan di balik jeruji besi yang dingin.

Penyajian menu spesial ini bukan kali pertama dilakukan oleh Penjara Isle of Man. Melainkan pada perayaan Natal lalu juga ada hidangan spesial untuk memberikan kesempatan narapidana merasa bahagia.

Menu sarapannya berupa sereal dan bap sosis. Diikuti dengan menu makan siang dengan kalkun panggang yang disajikan bersama saus cranberry, bawang bombay, saus gravy, dan kentang panggang. Begitu pula pudding khusus Natal yang disajikan sebagai menu penutup.

Pada malam harinya pie berisi daging cincang akan diberikan sebagai menu penutup. Tak lupa, tahanan juga mendapat kartu kecil bertuliskan 'Selamat hari Natal!' yang menambah kesan hangat penyajian menu spesial tersebut.

Mini Burger Untuk Menu Tahun Baruan

Mini Burger Untuk Menu Tahun Baruan

JAKARTA, iNewsMedan.id - Belakangan ini beredar video yang menyesatkan dan cenderung diframing oleh pihak tertentu, seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi Ronny Sompie pada 27 Januari 2020 dilakukan untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM). 

Setelah dilakukan pendalaman terhadap data keimigrasian dan berita seputar kasus ini pada Januari 2020, fakta menunjukkan bahwa berita-berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. 

Hal ini disampaikan oleh Advokat BBHAR PDI Perjuangan, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H, Senin (30/12/2024). 

Dijelaskannya, HM keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020. Saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. "Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum," jelasnya. 

Tanggal 8 Januari 2020, lanjutnya, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM ditetapkan sebagai tersangka. "Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 January 2020, berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan  HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," ungkapnya. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjend Imigrasi, sambungnya, maka sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menyatakan HM masih di luar negeri. 

"Tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT. Angkasa Pura II. Melihat berita ini, Pak Yasonna Laoly yang saya itu Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Dirjend Imigrasi untuk mengecek kebenarannya  serta berkordinasi dengan PT. Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 January, tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena terjadi pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," imbuhnya. 

Selanjutnya, menurut Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H yang juga advokat BBHAR PDI Perjuangan, berdasarkan data yang dihimpun pada 22 Januari, Dirjend Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjend Imigrasi segera melaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, temuan tersebut, Dirjend Imigrasi meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan Dirjend kepada Menteri. 

"Saat itu juga, Menteri Hukum dan Ham membentuk Tim Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Pembentukan Tim gabungan yang melibatkan instansi di luar Kemenkumham adalah untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutannya. Kemudian, pada tanggal 27 January, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, menonaktifkan Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjend Imigrasi untuk menjamin independensi dan mencegah konflik kepentingan dalam pengusutan delay data tersebut," ungkapnya. 

Setelah beberapa hari bekerja, lanjutnya, Tim Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka, yaitu: Informasi kedatangan HM tanggal 7 January 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga menyebabkan ketidaksinkronan data. Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi karena kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). 

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya. Data ketibaan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan disebabkan perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020). Data perlintasan Harun baru tercatat pada Minggu (19/1/2020) karena sinkronisasi data dilakukan secara bertahap," pungkasnya. 

Selanjutnya,  Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H mengatakan apa yang disampaikan Dirjend Imigrasi dan dikutip oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna karena memang ketika itu, data perlintasan pada Pusdakim Ditjend Imigrasi belum ada dalam sistem keimigrasian Ditjend Imigrasi seperti diuraikan di atas. 

"Namun, atas kelalaian dan ketidakcermatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM menonaktifkan Dirjend Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi, terhadap fakta tersebut Penyidik dapat meminta keterangan rangkaian jajaran operasional keimigrasian secara akurat, sehingga pemeriksaan dan kebijakan tertentu terhadap pembatasan hak seseorang berjalan di atas fakta yang terang sesuai pencaraian kebenaran berdasarkan KUHAP," tutup Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.

Editor : Ismail

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dicegah KPK ke luar negeri (LN) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Bila melihat ke belakang, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronnny Franky Sompie buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara, Rabu (25/12/2024), pada 28 Januari 2020, Yasonna Laoly mengumumkan pencopotan jabatan Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ronny diganti saat itu juga.

"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian)," kata Yasonna saat menjabat Menteri Hukum dan HAM di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, saat itu.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Adapun Ronny menjabat Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung empat tahun lima bulan. Setelah Ronny dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

Yasonna mengatakan pencopotan keduanya dilakukan untuk memudahkan kerja tim independen dalam menelusuri dan mengungkap fakta-fakta terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku.

"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara Terminal 2. Kalau Terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di Terminal 3," kata Yasonna saat itu.

Tim independen yang dimaksud merupakan bentukan dari Kemenkumham guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri atas Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

Terbaru, KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

Setiap tahunnya, Indonesia memperingati dua hari penting yang berhubungan dengan Pancasila, yakni Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Meski sama-sama berlandaskan ideologi Pancasila, kedua hari ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, dirayakan pada tanggal yang berbeda, dan memiliki makna yang berbeda pula.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih keliru membedakan antara kedua peringatan ini. Untuk itu, penting bagi kita memahami perbedaan antara Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila, agar bisa menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peringatan tersebut.

Tanggal Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya dimana hari ini, Selasa (1/10/2024) merupakan peringatannya. Sementara Hari Lahir Pancasila diperingati pada 1 Juni.

Jadi perlu diingat, meski jatuh di tanggal 1 namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila berbeda.

• 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

• 1 Oktober : Hari Kesaktian Pancasila

Makna Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hari Lahir Pancasila memiliki sejarah yang berkaitan dengan momen perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Hasil perumusan dasar tersebut kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak tahun 2016, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi hari libur nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober berkaitan dengan momen pemberontakan Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G30SPKI). Hari Kesaktian Pancasila 2024 adalah peringatan ke-59 sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G30S PKI).

Saat Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia ia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Ia menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari nasional yang wajib diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni

Dilansir situs BPIP, peringan Hari Lahir Pancasila berawal dari sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia.

Dalam sidang tersebut, para tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno pun menyampaikan gagasan masing-masing tentang rumusan dasar negara Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI tersebut, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni secara resmi telah ditetapkan sejak tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termuat dalam Keppres RI No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa,

• Pertama: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

• Kedua: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

• Ketiga: Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober

G30S/PKI terjadi karena keinginan PKI untuk mengubah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila menjadi komunisme. Untuk mewujudkan hal itu, PKI berusaha untuk menyingkirkan para petinggi TNI AD karena berseberangan politik mereka.

PKI kemudian melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh beberapa anggota TNI AD. Untuk menghilangkan jejaknya, seluruh korban dibuang ke dalam sumur yang disebut dengan Lubang Buaya.

Seluruh rangkaian pemberontakan ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Begitu mengetahui aksi ini, TNI langsung memburu PKI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto.

Namun, mayat para korban baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Kemudian, Presiden Soekarno memimpin upacara pemakaman para korban G30S PKI di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan.

Presiden Soekarno juga mengangkat para korban G30S PKI sebagai Pahlawan Revolusi. Untuk mengenang mereka yang gugur, diperingatilah Hari Kesaktian Pancasila

Korban G30S PKI tersebut terdiri dari 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD, yaitu:

• Jenderal Ahmad Yani

• Mayjen R Soeprapto

• Mayjen MT Haryono

• Mayjen S Parman

• Brigjen DI Panjaitan

• Brigjen Sutoyo

• Lettu Pierre A Tendean.

Itu dia perbedaan Hari Lahir Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila, tanggal peringatan, makna dan sejarah singkatnya. Semoga membantu!

Gaya Jokowi Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Pakai Baju Adat Teluk Belanga

Gaya Jokowi Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Pakai Baju Adat Teluk Belanga