Usai Perjalanan Panjang, Keluarga WNI Ini Diperbolehkan Menetap di Australia
Permohonan pasangan Indonesia untuk menjadi penduduk tetap Australia dipenuhi, setelah sebelumnya sempat ditolak karena memiliki putra difabel. [559] url asal
#health #bahasa #jonathan #matt-thistlethwaite #keluarga #pajak #cerebral-palsy #pengacara-imigrasi-andrew-woo #permohonan-pasangan-indonesia #negara-australia #keluarga-indonesia #asisten-menteri-imigrasi #indon
Melbourne - Lily Lumintang sedang membaca berita di ABC tentang permohonan keluarganya untuk bisa menetap di Australia, ketika pengacaranya menelepon dan mengatakan kalau Departemen Dalam Negeri Australia sudah mengabulkan permohonan mereka menjadi penduduk tetap di Australia.
Pengacara imigrasi Andrew Woo berlinang air mata ketika memberi tahu kliennya, jika Asisten Menteri Imigrasi Matt Thistlethwaite sudah turun tangan secara pribadi untuk memberikan visa kepada Lily dan pasangannya Martin Cahyo, serta kedua putra mereka.
"Doa kami terjawab melalui kerja keras kementerian dan pihak-pihak lain yang terlibat," kata Lily kepada ABC.
"Ini benar-benar sebuah keajaiban."
Keluarga tersebut pertama kali mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap, atau 'permanent resident' (PR) di Australia pada tahun 2021.
Namun, permohonan mereka ditolak karena putra sulung mereka, Jonathan, 14 tahun, hidup dengan 'celebral palsy', yang biaya perawatannya akan ditanggung negara Australia, namun dalam arti lain akan dibebankan kepada warga Australia selaku pembayar pajak.
Pengadilan banding menguatkan keputusan tersebut pada tahun 2023, dengan memperkirakan biaya perawatan Jonathan akan menghabiskan dana publik sebesar AU$ 2,51 juta selama 10 tahun.
Mereka kemudian mengajukan permohonan intervensi dari kementerian imigrasi pada bulan Oktober 2024. Mereka juga terancam dideportasi, sebelum adanya keputusan dari Asisten Menteri Imigrasi.
Berharap 'tak ada lagi diskriminasi'
Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan menteri terkait sudah mempertimbangkan kasus ini secara pribadi keadaan keluarga dan "memutuskan untuk menggunakan kewenangan kepentingan publik dalam kasus Anda", mengganti putusan pengadilan banding dengan "keputusan yang lebih menguntungkan".
Pengacara Andrew Woo mengatakan keputusan ini mengakhiri perjuangan selama empat tahun dengan emosi yang bercampur aduk, hingga ada "rasa lega yang luar biasa … mengetahui jika keluarga Lily akhirnya bisa melangkah maju sebagai sebuah keluarga yang utuh".
"Saya sangat senang dengan waktu yang tepat, karena Raphael akan berusia empat tahun dalam beberapa bulan ke depan dan akhirnya dapat menghabiskan waktu bersama saudaranya, Jonathan, yang akan bergabung dengan keluarga dalam waktu dekat," kata Andrew.
Jonathan lahir di Melbourne pada tahun 2010, kemudian didiagnosis 'cerebral palsy' karena kelainan pada bagian 'corpus callosum'-nya atau saraf antara belahan otak kanan dan kiri.
Ketika Jonathan berusia 18 bulan, Martin membawa Jonathan kembali ke kampung halaman mereka di Surabaya karena "masalah keluarga".
Sementara itu Lily tetap tinggal di Melbourne untuk bekerja.
Sejak saat itu Jonathan tinggal di Surabaya, meski Martin kembali ke Melbourne di tahun 2017 dengan niat membawanya kembali setelah keluarganya memiliki cukup uang.
Karena Jonathan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Indonesia bersama kakek-neneknya, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan atau 'automatic migration health waiver' untuk anak-anak yang hidup dengan disabilitas.
Keringanan ini diperkenalkan oleh pemerintah Australia tahun lalu dan mengharuskan anak-anak tinggal di Australia setidaknya selama lebih dari separuh hidup mereka.
Lily mengatakan kalau ia yakin babak baru bersama keluarganya yang lengkap di Australia akan berarti lebih menghormati dan mengakui kesetaraan bagi Jonathan sebagai seorang yang hidup dengan disabilitas.
"Berbeda dengan mengikuti tes bahasa Inggris jika seseorang ingin bermigrasi, [disabilitas] berada di luar kendali kami," katanya.
"Saya berharap tidak ada lagi diskriminasi, terutama dalam hal keuangan, terhadap anak-anak penyandang disabilitas."
ABC sudah menghubungi Departemen Dalam Negeri untuk memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada ABC kalau mereka tidak mengomentari kasus-kasus individual.
"Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kami," kata Lily.
"Kami bisa mulai mewujudkan rencana masa depan untuk keluarga kami, untuk putra-putra kami."
Baca beritanya dalam bahasa Inggris
Hasto Siapkan Pledoi dalam 7 Bahasa di Persidangan agar Dunia Tahu Proses Hukum di Indonesia
Hasto Kristiyanto disebut menyiapkan pledoi dalam tujuh bahasa untuk di pengadilan nanti, agar dunia dapat menyoroti proses hukum di Indonesia. Halaman all [507] url asal
#pledoi #hukum-di-indonesia #hasto-kristiyanto #kpk #pdi-p #pledoi-tujuh-bahasa #hasto-menyiapkan-pledoi-tujuh-bahasa #pledoi-tujuh-bahasa
(Kompas.com) 09/01/25 22:18
v/47605/
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional.
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Ronny bahkan menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.
Hal ini dilakukan agar dunia internasional memahami apa yang sebenarnya terjadi.
"Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional," ujar Ronny.
Dia juga menilai, proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto penuh drama.
Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.
Diketahui, KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada Selasa (7/1/2025).
Sebuah flashdisk disita dari langkah hukum itu.
"Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone," ucap Ronny.
"Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto," kata dia.
Pada kesempatan ini, ia juga menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum, karena bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik.
"Kebocoran sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri sampaikan ke publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK diremote oleh pihak-pihak di luar KPK," ujar Ronny.
Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.
Hal demikian bisa dibaca lembaga antirasuah tidak punya bukti ketika menetapkan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu sebagai tersangka.
"Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru membangun konstruksi hukum, karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru, sehingga kami menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti," beber Ronny.
Perlindungan dan Pelaksanaan HAM Cermin Bangsa Berbudaya
Anggota DPR Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya penghormatan HAM dalam peringatan Hari HAM. Ia menyatakan keragaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. [353] url asal
#hak-asasi-manusia #perlindungan-ham #penghormatan-ham #bahasa #dpr-ri #hak-asasi #aspek-pembangunan #indonesia #dpr #berbudaya #penghormatan #pelaksanaan #pelaksanaan-ham #dpr-andreas #aspek-pembangunan-ham #andreas
Denpasar - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.
Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.
"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.
Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.
"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.
(nor/dpw)
BNPT Cegah Terorisme lewat Kolaborasi Kewirausahaan Mitra Deradikalisasi
Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan. [404] url asal
#bnpt #penanggulangan #pencegahan #penyebaran #badan #bahasa #penanggulangan-terorisme #badan-nasional-penanggulangan-terorisme #eddy-hartono #fokus-bnpt #bnpt-komjen #bnpt-cegah-terorisme #kolaborasi-kewirausahaa
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.
Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.
"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).
Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.
"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.
Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.
"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.
"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.
Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.
"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.
Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.
"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.
(aud/aud)
Gandeng Imigrasi, Menteri PPMI Bikin Paspor Kode Khusus bagi Pekerja Migran
Kementerian PPMI bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. [387] url asal
#pemasyarakatan #bikin #kadir #bahasa #pmi #ppmi #agus-andrianto #kementerian-imigrasi #kementerian-perlindungan #gunting #penerbitan-paspor #kemenimipas #perihal-pmi #identifikasi-pmi #gandeng #pekerja-migran #ganden
Magelang - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempermudah identifikasi PMI.
Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyebut dirinya sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Rabu (20/11). Pertemuan tersebut salah satunya menyepakati adanya paspor khusus bagi PMI.
"Alhamdulillah, kemarin (Rabu) saya silaturahmi ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah disepakati oleh Pak Menteri Agus untuk khusus PMI (paspor) ada kode tertentu. Jadi, gampang kita mengidentifikasinya," kata Karding kepada awak media usai acara di Mungkid, Kabupaten Magelang, Kamis (21/11/2024).
"Dengan Pak Agus, itu bukan hanya itu (paspor bagi PMI). Kami juga menyepakati akan buat semacam counter atau desk bersama di situ ada Imigrasi-nya ada dari kami (PPMI)," sambung Karding.
Soal waktu penerbitan paspor bagi PMI, kata Karding, setelah MoU ditandatangani bisa langsung jalan.
"(Tahun ini?) Oh, ya harus," ujarnya.
Saat disinggung perihal PMI ilegal atau unprocedural, kata Karding, berdasarkan survei total PMI seluruhnya ada 9 juta lebih.
"Tapi, data yang terdaftar di kita hanya 5 juta. Berarti kan sisanya itu nonprosedural," kata Karding.
Guna menekan PMI nonprosedural, kata Karding, yang pertama menyiapkan bahasa, bekal dan memperketat lintasan.
"Memperketat di lintasan-lintasan baik di bandara maupun di pelabuhan. Lalu, nanti edukasi terus-menerus. Kita pelan-pelan, kita cari mafianya, kita gunting satu-satu gitu," pungkasnya.
(aku/ams)
Bunyi Teks Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024, Cek di Sini!
Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024 dibacakan oleh Ketua DPR RI saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. [486] url asal
#pedoman-upacara-hari-kesaktian-pancasila-2024 #ikrar-hari-kesaktian-pancasila #teks #kbbi #uud-1945 #keutuhan #hari-kesaktian-pancasila-2024 #pembacaan #dpr-ri #pengakuan #kesaktian-pancasila #bahasa-indonesia
Jakarta - Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024. Dalam upacara tersebut, terdapat bagian 'Pembacaan dan Penandatangan Ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI'
Lantas, apa itu ikrar? Berikut bunyi teks ikrar dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024.
Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024
Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikrar artinya janji yang sungguh-sungguh atau janji dengan sumpah atau pengakuan. Ikrar Hari Kesaktian Pancasila adalah ikrar atau janji yang sungguh-sungguh dengan membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dikutip dari Pedoman Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024, berikut bunyi Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024.
IKRAR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya:
bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara;
bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkankebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta, 1 Oktober 2024
Atas Nama Bangsa Indonesia
Ketua DPR RI,
Dr. (H.C.) Puan Maharani
Bunyi Naskah Pembukaan UUD 1945
Selain pembacaan ikrar, Ketua DPR RI dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024 juga bertugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut bunyi naskahnya.
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU ADALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.
DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTOSA MENGANTARKAN
RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.
ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA.
KEMUDIAN DARI PADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA: KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
(kny/imk)