JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan jika proses penegakan hukum hingga penguatan regulasi yang diatur kementeriannya tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran. Dia menilai kementerian di bawahnya tidak memakan banyak anggaran.

Yusril mengatakan, anggaran kementeriannya terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan kementerian koordinator yang lain. Namun dia menegaskan banyak hal yang bisa dilakukan kementeriannya bahkan tanpa menggunakan anggaran.

“Kalau kemenko saya itu anggarannya itu, iya, memang sangat kecil sekali,” kata Yusril usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Meski demikian, Yusril berharap berbagai hal yang dikerjakan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan tetap optimal. Lantaran kementerian di sejumlah sektor itu ia klaim tidak memerlukan banyak biaya karena hanya melakukan rapat koordinasi.

“Tapi banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan, itu tidak memerlukan banyak biaya sebenarnya, karena moga rapat-rapat koordinasi dan sebagainya, itu tidak memerlukan biaya,” jelas Yusril.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres 1/2025) terkait efisiensi belanja pemerintah dalam APBN dan APBD tahun 2025, yang memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda sebesar Rp 306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Ronny bahkan menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

Hal ini dilakukan agar dunia internasional memahami apa yang sebenarnya terjadi.

"Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional," ujar Ronny.

Dia juga menilai, proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto penuh drama.

Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

Sebuah flashdisk disita dari langkah hukum itu.

"Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone," ucap Ronny.

"Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto," kata dia.

Pada kesempatan ini, ia juga menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum, karena bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik.

"Kebocoran sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri sampaikan ke publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK diremote oleh pihak-pihak di luar KPK," ujar Ronny.

Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.

Hal demikian bisa dibaca lembaga antirasuah tidak punya bukti ketika menetapkan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu sebagai tersangka.

"Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru membangun konstruksi hukum, karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru, sehingga kami menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti," beber Ronny.