Jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur terkait kematian Dini Sera. Hibnu mengatakan pembuktian kasus gratifikasi di atas Rp 10 juta harus dibuktikan oleh penerimanya.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (5/5/2025). Duduk sebagai terdakwa mantan Pejabat Mahkamah Agung atau yang dikenal makelar kasus Zarof Ricar, Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja, dan pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat.

Mulanya, jaksa meminta Hibnu menjelaskan terkait pengertian gratifikasi. Hibnu pun lalu menguraikan pengertian gratifikasi di hadapan majelis hakim.

"Gratifikasi adalah setiap gratifikasi yang diberikan pada kepegawai negeri, penyelenggara negara, untuk bertindak, bertentangan hukum, atau bertindak tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan pada si penerima gratifikasi," kata Hibnu.

Kemudian jaksa kembali menanyakan kepada Hibnu soal pembuktian yang ada dalam Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi. Hibnu menjelaskan bahwa untuk kasus gratifikasi, berlaku pembuktian terbalik artinya si penerima yang harus membuktikan gratifikasi.

"Bahwa kalau kita lihat (pasal) 12 B itu beban pembuktian kalau di atas Rp 10 juta itu adalah si penerima gratifikasi. jadi si penerima gratifikasi harus bisa menjelaskan apa dan di mana untuk apa," ucapnya.

Kemudian Hibnu menjelaskan bila gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan. Hibnu juga menjelaskan ada aturan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi harus dilaporkan.

"Tapi kalau kurang dari 10 juta, pembuktian ada pada penuntut umum. ini yang saya pahami dalam konteks gratifikasi pasal 12 B," ucapnya.

Dalam kasus ini, Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi Rp 915 miliar dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarof didakwa terlibat menjadi makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tannur.

Ronald telah dihukum 5 tahun penjara dalam tingkat kasasi. Dia sedang menjalani hukuman penjara.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Pengakuan dan kepastian ini disebut sangat diharapkan masyarakat Sumbar.

Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid, Senin (28/4/2025).

Turut hadir Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi, dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat serta camat dari Kota Padang.

"Alhamdulillah, Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Andre menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.

"Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tanda tangan di lampiran sertifikatnya, 'Supaya tidak ada dusta di antara kita', sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak," terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Andre juga mendorong dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai sertifikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.

"Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon," terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Selain itu, Andre menyampaikan saat ini Prabowo berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia. "Bulan Mei ini Pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata," jelas Andre.

Sementara itu, Nusron Wahid menegaskan pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. "Dengan itu harus thau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain," terang Nusron.

Pemerintah, kata Nusron, ingin belajar dari kesalahan masa lampau. Seperti yang terjadi di Riau, karena hak adat tanahnya tidak pernah dipetakan dan tidak didaftarkan, tanah adat dengan mudah dirambah atau diambil HGU oleh korporasi atau perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kami tak ingin kejadian seperti di Riau terjadi di Sumbar. Saat dilantik menjadi Menteri ATR, saya dipesan khusus oleh Presiden Prabowo untuk menertibkan dan mengatasi penggunaan HGU dan HGB serta penggunaan pengakuan tanah ulayat di seluruh Indonesia," tegas Nusron.

Nusron menyebut dari 120 juta HA hutan di Indonesia sudah terdata sebanyak 54,5 juta HA bidang, sisanya ada 15,5 juta HA. Dari sisa itu salah satunya adalah hak-hak ulayat. Proses pendataan tanah ulayat ini dilakukan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya untuk menunjukkan perhatian serius dan kepastian hukum atas tanah ulayat, namun juga wujud nyata dan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

"Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menjadi wadah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan utuh kepada seluruh pemangku adat dan pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat akan urgensi dan pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat," ungkap politikus Gerindra ini.

Vasko menegaskan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tak dapat dipungkiri masih banyak tersebar di berbagai daerah. Tanah ulayat ini memiliki peran sentral dan penghidupan masyarakat bahkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional ketika terjadi krisis karena mayarakat masih memiliki tanah bersama sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

"Di sisi lain tanah ulayat juga identitas bagi masyarakat adat yang berdimensi sosial, politik budaya dan agama yang harus dipertahankan. Sebagai bagian perlindungan dan kepastian hukum pada tanah hak masyarakat adat, kami selaku kepala daerah tentunya sangat mendukung penuh kebijakan pengadiminstrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang telah secara resmi dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mana kita merupaan salah satu provinsi yang menjadi project atas kebijakan ini," ulas Vasko.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menegaskan reformasi agraria banyak kesamaan dengan filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. "Bagaimana kita memanfaatkan lahan jangan sampai telantar. Di mana lahan telantar, lahan yang tidak digunakan, lahan yang tidak produktif, itu sama dengan kemubaziran. Tentu secara syariat dan secara adat kemubaziran tidak bagus," sebut Rahmat.

Maka itu kata Rahmat, Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah termasuk tanah ulayat yang selama ini tidak produktif. "Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah melakukan pemetaan dalam bentuk pengadministrasian. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum secara administrasi. Kanwil BPN perlu mengkomunikasikan dan meyakinkan bahwa program ini adalah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat," tutur Rahmat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menjelang Idul Fitri, tradisi menukar uang baru menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Uang baru ini biasanya diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, sanak saudara, maupun orang terdekat.

Namun, muncul pertanyaan terkait hukum penukaran uang ini dalam perspektif Islam, terutama karena adanya praktik jasa penukaran uang yang berpotensi menormalisasi riba. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang praktik ini?

Hukum Tukar Uang Lebaran dalam Islam

Melansir laman NU Online dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum menukar uang Lebaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

· Dari Segi Uang yang Ditukar (Ma'qud 'Alaih)

Jika penukaran uang dilakukan dengan tambahan nominal yang berbeda dari jumlah yang ditukarkan, maka hukumnya haram karena termasuk dalam praktik riba. Dalam Islam, pertukaran uang dengan jumlah yang berbeda dianggap riba jika dilakukan secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama.

· Dari Segi Jasa yang Diberikan (Ijarah)

Jika melihat dari sudut pandang penyedia jasa, penukaran uang dengan biaya tertentu dapat dianggap mubah (boleh) karena termasuk transaksi ijarah, yaitu jual beli jasa. Dalam kitab Fathul Mujibil Qarib karya Kiai Afifuddin Muhajir, dijelaskan bahwa ijarah tidak termasuk riba karena yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik.

Pendapat Ulama tentang Tukar Uang Lebaran

Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, penukaran uang Lebaran diperbolehkan selama dilakukan secara kontan dan tidak berbasis utang. Perbedaan pendapat muncul karena adanya dua sudut pandang:

• Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sehingga tambahan nominal dianggap sebagai riba.
• Sebagian lainnya melihat adanya jasa dalam proses penukaran uang, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai upah jasa.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa suatu barang dapat mengikuti akad tertentu. Misalnya, dalam konteks menyusui bayi, yang menjadi objek akad adalah jasa pengasuhan, bukan air susu ibu itu sendiri. Dengan analogi ini, biaya tambahan dalam penukaran uang dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bukan sebagai pertukaran uang yang mengandung riba.

Misal yang ingin ditukarkan adalah uang senilai Rp 2.000.000 kemudian ada biaya penukaran sejumlah Rp 50.000, maka biaya tersebut diperbolehkan dengan tujuan upah jasa penukaran, bukan bunga. Apabila melakukan penukaran uang Rp 100.000 akan mendapatkan uang baru sebanyak Rp 80.000 kemudian berlaku kelipatan, maka hal tersebut bisa dianggap riba karena terdapat perbedaan nilai tukar uang tersebut.

Dalil Al-Qur'an tentang Jasa dalam Transaksi

Dalam Al-Qur'an, surah At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai pemberian upah atas jasa:

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ ..

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS At-Thalaq: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upah diberikan atas jasa yang dilakukan, bukan pada barangnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menegaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah dengan aktivitas menyusui, bukan pada air susu itu sendiri.

Aturan Islam dalam Pertukaran Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai jual beli dan pertukaran uang, yaitu:

• Kesetaraan nilai (tamatsul): Uang yang dipertukarkan harus memiliki nominal yang sama.
• Pembayaran langsung (taqabudh): Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan atau sistem kredit.
• Tanpa tambahan yang tidak sah: Tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau komisi, kecuali jika berupa jasa yang diakui dalam syariat.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menukar uang baru dengan tambahan biaya diperbolehkan dalam Islam asalkan biaya tersebut ditujukan untuk jasa penukaran, bukan sebagai tambahan dalam jumlah uang yang ditukarkan. Untuk besaran tarifnya, hal ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Semoga bermanfaat, ya!

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Wakil Ketua MPR RI dari F-PKS Dr M Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review atas sejumlah undang-undang agar diperbolehkan tidak memeluk agama.

Lebih lanjut permohonan tersebut juga memuat tidak menyebutkan agama atau kepercayaan tertentu dalam data kependudukan, melakukan perkawinan tidak berdasarkan agama atau kepercayaan dan tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Menurut HNW, putusan MK itu sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan juga sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD NRI 1945.

"Dengan kata lain, putusan MK itu menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus dan wajib memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila dan berbagai ayat Konstitusi yang berlaku di NKRI. Ini semua kan sudah disepakati menjadi rujukan yang mengikat kita semua sebagai warga negara Indonesia," ujar HNW, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

HNW menjelaskan sejak awal para pendiri bangsa kita (founding fathers) sudah menegaskan bahwa pentingnya pemahaman yang utuh terhadap sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Saking pentingnya BerkeTuhanan Yang Maha Esa diletakkan pada posisi paling awal, dibandingkan aspek-aspek lainnya, seperti kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, HNW menuturkan prinsip dasar di dalam Pancasila dan tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah pasal di dalam UUD NRI 1945. Misalnya, Pasal 28E yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bukan kebebasan untuk tidak beragama.

Selain itu, ada pula Pasal 28J ayat (2) yang mensyaratkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak liberal/permisif, karena terikat dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan maupun nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia, dan penegasan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. HNW juga sependapat dengan MK UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution) bukan konstitusi yang menafikan Tuhan/Agama, karena pada pembukaan dan batang tubuh termuat tidak hanya kata agama, tetapi juga memuat prinsip-prinsip keyakinan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.

"Itu semua bukan hanya berdasarkan teks UUD NRI 1945, tetapi juga berdasarkan original intent atau tujuan asli dalam pembentukan konstitusi, baik ketika UUD NRI 1945 pertama kali dibuat atau ketika proses amandemen," ujar HNW.

Oleh karena itu, HNW menyambut baik sikap MK yang tegas terkait kewajiban agama dan kepercayaan ini, termasuk juga terkait dengan kewajiban mendapatkan ajaran agama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Bila beragama atau mengikuti ajaran agama hanya sebagai pilihan, bukan kewajiban, sebagaimana permintaan pemohon, maka mustahil tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai," tukas HNW.

HNW menjelaskan putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini juga mengoreksi narasi menyesatkan di masyarakat bahwa beragama dan kepercayaan itu adalah hak, sehingga bebas apakah akan digunakan atau tidak digunakan. Menurut HNW, ini adalah argumentasi yang menyesatkan dan tidak sesuai ketentuan konstitusi.

"Memeluk dan melaksanakan ajaran agama atau Kepercayaan di Indonesia itu adalah hak dan kewajiban sekaligus. Jadi, bila merujuk ke Pancasila dan konstitusi, tidak ada ruang untuk ateisme, komunisme, menihilkan agama dan ajarannya," tegas Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut.

HNW menjelaskan konstruksi konsep hak dan kewajiban sekaligus itu mirip dengan konsep bela negara di dalam UUD NRI 1945. Ia mencontohkan bunyi Pasal 27 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Analogi yang sama juga berlaku terhadap beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa selain hak, ada pula aspek kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pancasila. Ia menyebut dengan adanya putusan MK ini, ke depan, diharapkan tidak ada lagi narasi-narasi inkonstitusional bahwa beragama dan bekepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya ditempatkan sebagai hak semata, sehingga bisa tidak digunakan.

"Narasi semacam itu jelas sudah ditolak oleh MK karena tidak sesuai dengan dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kegiatan sosial membutuhkan kepastian hukum. Hal itu untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, keberlangsungan kegiatan, perlindungan hukum dan manfaat yang lebih luas.

"Budaya gotong-royong dan musyawarah menjadi fondasi kepedulian terhadap sesama dan merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia," kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mewadahi Kedermawanan Sosial (Filantropi) dalam Bingkai Hukum, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/12) kemarin.

Pada November lalu, ujar Lestari, Charities Aid Foundation (CAF) mempublikasikan laporan tahunan tentang World Giving Index 2024 atau indeks kedermawanan dunia. Dalam publikasi tersebut, untuk ketujuh kalinya secara beruntun Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan.

Berdasarkan survei terhadap 145.000 responden di 142 negara itu, Indonesia mencapai skor Indeks Kedermawanan Dunia sebesar 74 poin, melampaui Kenya (63 poin) dan Singapura (61 poin). Menurut Rerie indeks kedermawanan sosial yang tinggi melekat dengan konteks sosial budaya suatu negara.

"Permasalahan muncul, pelaksanaan sejumlah bentuk kepedulian sosial itu kerap terbentur belum adanya peraturan yang mengakomodasinya," imbuhnya.

Berhadapan dengan berbagai tantangan itu, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, filantropi memerlukan bingkai hukum yang tepat untuk mewujudkan kepedulian sosial masyarakat.

Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri. S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Laode Taufik (Pelaksana Tugas Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Kementerian Sosial), Hamid Abidin (Koordinator Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas), dan Sita Supomo (Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan / IKA) sebagai narasumber.

Hadir pula Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan) sebagai penanggap.

Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

Yusril berharap kebijakan pemulangan Mary Jane ke Filipina mendorong pemerintah dan DPR dalam Menyusun undang-undang khusus yang mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Dia menyebut masih banyak narapidana Indonesia yang saat ini mendekam di sejumlah negara lain.

"Ke depannya itu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR, nanti ketika rapat menyusun prioritas rancangan undang-undang untuk dibahas dengan DPR, maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," ujar Yusril.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengumumkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso yang ditangkap dan dihukum di Indonesia akan pulang ke Filipina. Bongbong pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

"I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill (Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Indonesia atas niat baik ini)," tulis Bongbong di akun Instagram resminya seperti dilihat, Rabu (20/11).

Simak Video 'Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

Hakim tunggal Tumpanuli Marbun mengizinkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dihadirkan secara online dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi impor gula. Tim hukum Kejagung menyebut telah menyampaikan tanggapannya perihal itu.

"Kami sudah sampaikan, pandangan kami adalah ketika ini sudah, beliau kan sebagai prinsipal, sudah memberikan kuasa dan tidak ada keharusan atau kewajiban tersangka untuk hadir di persidangan," ujar Tim Hukum Kejagung Zulkupli usai sidang di PN Jaksel, Rabu (20/11/2024).

"Yang kedua, ini kan kita bicara tentang urgensi. Tadi kan kami menanyakan juga kepada kuasanya, bahwa kemudian urgensinya apa kalau kaitannya sebagai saksi tentu kan tidak bisa," tambahnya.

Dia mengungkit soal pernyataan Hakim dalam praperadilan yang menyebut tak ada kepentingan Tom Lembong sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Sedangkan yang terkait dengan kondisi atau situasi atau kejadian pada saat ini, kata Zulkipli, sudah disampaikan dalam surat permohonan.

"Kemudian tadi sudah juga diajukan bukti surat kesaksian. Jadi bentuknya testimoni atau kesaksian yang dialami dalam proses itu, dalam proses pemeriksaan penetapan tersangka, penahanan. Dan itu kan semuanya sudah tersampaikan kondisinya," ungkapnya.

"Nah kondisi apa lagi yang akan mau disampaikan? Nah itu kan kami kembalikan kepada penasehat hukum, tentu bicara konteks urgensi. Tapi kalau saksi, sekali lagi kami sama pandangannya dengan Hakim gitu, Pak Thomas Lembong kemudian tidak bisa dijadikan sebagai saksi," sambung Zulkipli.

Kendati begitu, karena hakim telah menetapkan untuk mendengar keterangan Tom, Zulkipli menyebut pihaknya akan mengakomodir hal itu.

"Ya kita akan laksanakan, karena sifatnya penetapan, coba kita akomodir. Tapi memang kami ingin melihat urgensinya, kehadirannya itu bukan dihadirkan ya," jelas Zulkipli.

"Akan didengar hal-hal yang terkait dengan apa yang beliau alami, tapi yang sekali lagi kami sampaikan, sebetulnya sudah disampaikan dalam surat permohonan maupun bukti kesaksian tadi, hal-hal yang terkait dengan apa yang dialami dalam proses beliau penetapan tersangka sampai dengan penahanan," imbuh dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal Tumpanuli Marbun mengizinkan Tom Lembong dihadirkan dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi impor gula. Tom dipersilahkan menyampaikan keterangannya secara online.

"Saya ambil kesimpulan nanti secara Zoom beliau (Tom Lembong) dihadirkan. Secara Zoom kita dengarkan apa yang ingin disampaikan dari tersangka ini. Pada saat pembuktian besok saksi diberikan, kita dengarkan dulu keterangannya secara Zoom apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangkanya," kata Tumpanuli.

Hakim akan mendengarkan keterangan Tom Lembong selaku pemohon dalam gugatan. Hakim akan menilai ada tidaknya urgensi dari keterangan Tom Lembong.

"Jadi urgensi itu, biarlah ada tidaknya urgensi yang dihadirkan di persidangan ini menjadi penilaian dari hakim praperadilan untuk menilai itu apa sah atau tidaknya, itu saja intinya," ujarnya.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024. Dalam upacara tersebut, terdapat bagian 'Pembacaan dan Penandatangan Ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI'

Lantas, apa itu ikrar? Berikut bunyi teks ikrar dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024.

Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024

Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikrar artinya janji yang sungguh-sungguh atau janji dengan sumpah atau pengakuan. Ikrar Hari Kesaktian Pancasila adalah ikrar atau janji yang sungguh-sungguh dengan membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari Pedoman Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024, berikut bunyi Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024.

IKRAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya:

bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara;

bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkankebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 1 Oktober 2024
Atas Nama Bangsa Indonesia
Ketua DPR RI,

Dr. (H.C.) Puan Maharani

Bunyi Naskah Pembukaan UUD 1945

Selain pembacaan ikrar, Ketua DPR RI dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024 juga bertugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut bunyi naskahnya.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU ADALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.

DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTOSA MENGANTARKAN
RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA.

KEMUDIAN DARI PADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA: KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.

Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukan bagi BPIP. Dia juga menyebutkan BPIP selalu melakukan otokritik.

"Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggung jawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki," jelasnya.

Karena itulah, Hendrawan menilai seharusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan undang-undang.

"Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?" tutur Hendrawan.

Lihat juga Video: Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Harlah Ke-26 PKB

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil 'alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong Marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.