Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap pengganti Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO Hasan Nasbi nantinya memiliki sensitivitas terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Kepala PCO disebutnya harus memiliki strategi komunikasi yang baik.

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ia menyebutkan Kepala PCO yang baru perlu memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. PCO dinilai harus menjadi representasi presiden untuk mengomunikasikan informasi kepada publik.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

"Sehingga bisa secara elegan menyampaikan informasi keluar dan merespons berbagai isu yang berkembang di luar," katanya.

Politikus PDIP ini menyatakan sudah pernah mewanti-wanti Hasan Nasbi untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terbuka. Kala itu, Andreas mengatakan pernyataan Hasan soal kepala babi arogan dan tak sensitif terhadap HAM.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tapi juga satu nafas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," tambahnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebab, kata dia, pemerintah telah melakukan transfer sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) yang terjerat kasus hukum di tanah air ke negara asalnya beberapa waktu lalu.

Dia lantas mencontohkan salah satu narapidana internasional yang dikembalikan ke negara asalnya ialah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, yang dipulangkan pemerintah Indonesia ke Filipina.

"Juga beberapa terpidana mati yang dipindahkan ke negara-negara asalnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemindahan narapidana-narapidana tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, apabila tidak diatur dengan dengan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Dia pun mengatakan pemindahan narapidana antarnegara tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Lapas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termaktub pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Permasyarakatan.

"Ayat (1), dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian; Ayat (2), ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU," ujarnya.

Bahkan, kata dia, kehadiran RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sudah diingatkan pihaknya sebagai catatan rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia menegaskan dukungan terhadap penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara segera rampung sehingga transfer narapidana yang dilakukan Kemenimipas memiliki payung hukum yang jelas.

"Kita mendukung agar inisiatif Kemenimipas ini segera dilaksanakan agar Kemenimipas yang menjadi leading sektor pelaksanaan pemindahan narapidana ini bisa melaksanakan tugas atas dasar regulasi hukum positif yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (10/3), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta.

Adapun Rabu (23/4), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan para kepala kantor wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Rapat dengar pendapat ini merupakan rangkaian rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi dan Kakanwil seluruh Indonesia yang telah dimulai pada 24 Februari kemarin dengan kepala kantor wilayah barat dan pada hari ini dengan wilayah bagian timur," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut RDP digelar untuk membahas sejumlah hal, yakni peran kantor imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan RI melalui pengawasan dari kedatangan orang asing.

Lalu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah timur, yaitu yang ada di Pulau Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, serta Bali.

"Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing kantor wilayah Ditjen Imigrasi, di antaranya terkait visa dan dokumen perjalanan, izin tinggal, dokumen perjalanan, intelijen keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, hingga kerja sama keimigrasian.

Selain Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam, rapat tersebut dihadiri oleh 15 orang kepala kantor wilayah Ditjen Imigrasi di wilayah timur, yaitu Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo.

Sebelumnya pada Senin (24/2), Komisi XIII DPR RI menggelar RDP dengan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam dan para Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah barat.

"Jadi hari ini Komisi XIII rapat dengan Dirjen Imigrasi dan kanwil-kanwil wilayah barat Indonesia, terutama untuk mendalami bagaimana kebijakan dan implementasi," kata Andreas ditemui usai rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendukung komitmen pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru sebab diperlukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini, dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Hugo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun tiga pasal di dalamnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR (judicial review) ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah perlu mengajukan pembahasan RUU tersebut untuk digulirkan kembali bila memang berkomitmen membentuk RUU KKR baru terkait HAM.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.

Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.

"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.

Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.

"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Andreas menilai aturan hukum sangat penting agar jika suatu saat ada permintaan dari Indonesia ke negara tersebut, maka ada timbal balik yang sama. Dia membantah bahwa pemindahan narapidana tersebut kembali ke negara asalnya merupakan langkah mundur

Badung, Bali (ANTARA) - Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera meminta pemerintah untuk membuat aturan hukum terkait pemindahan narapidana Bali Nine.

Hal tersebut disampaikan Andreas saat melaksanakan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Andreas menyatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemindahan narapidana sebagai bentuk penguatan hubungan diplomasi dengan Australia.

Namun, menurut Andreas, pemindahan narapidana tersebut mesti dilandasi dengan payung hukum agar tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia mengingat para narapidana dihukum berdasarkan hukum positif Indonesia.

"Mungkin ada kesepakatan antara pemerintah. Tapi dari pihak kita, tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu," katanya.

"Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati," katanya.

Karena itu, menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, aturan hukum yang resmi perlu dibuat agar pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-Undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," katanya.

Andreas menilai aturan hukum sangat penting agar jika suatu saat ada permintaan dari Indonesia ke negara tersebut, maka ada timbal balik yang sama. Dia membantah bahwa pemindahan narapidana tersebut kembali ke negara asalnya merupakan langkah mundur penindakan terhadap kejahatan narkotika.

"Yang namanya transfer itu menyangkut banyak aspek, menyangkut hal asasi manusia, hubungan bilateral, hubungan baik antara negara. Itu bisa saja dan sudah banyak (dilakukan) presiden di banyak negara. Persoalannya dasar hukum harus dibuat" katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia telah menyerahkan draf persyaratan pemindahan narapidana Bali Nine kepada pihak Australia. Hingga kini, pemerintah Australia belum memberikan jawaban terhadap persyaratan yang diminta tersebut.

Menurut Yusril, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar proses pemindahan narapidana Bali Nine dilakukan sebelum Natal 25 Desember 2025.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyeludupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berkunjung ke Polda Jawa Tengah (Jateng). Dalam kunjungannya, Komnas HAM bertujuan untuk meminta klarifikasi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang menewaskan pelaku tawuran di Semarang.

Kunjungan itu berlangsung di aula lantai 6 Mapolda Jateng pada Jumat (29/11/2024). Wakapolda Jateng Brigjen Agus Suryonugroho, Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar, dan sejumlah pejabat utama Polda Jateng menyambut kedatangan tim Komnas HAM.

Adapun tim Komnas HAM yang datang di Mapolda Jateng yakni Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander.

Pada kesempatan itu, tim Komnas HAM bertemu dengan para pelaku tawuran dan orang tua masing-masing pelaku. Pertemuan dilakukan guna mendalami peristiwa dan menggali fakta dari berbagai pihak sehingga dapat memberikan pemahaman lebih dalam soal peristiwa yang sebenarnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya mendukung langkah Komnas HAM dalam memastikan transparansi penanganan kasus tersebut.

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," kata Artanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM berkunjung ke Polda Jateng, Jumat (29/11/2024). Foto: Dok Istimewa

Artanto menegaskan, Polda Jateng juga berupaya menjaga komunikasi dengan keluarga korban dan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada salah paham.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Semua langkah yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan keadilan," ujarnya.

Kunjungan Komnas HAM ke Polda Jateng diharapkan dapat menuai keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa pemerintah perlu menjelaskan mekanisme dan prosedur hukum pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Pemerintah dalam hal ini perlu menjelaskan dengan mekanisme dan prosedur hukum seperti apa Mary Jane ini diserahkan ke pemerintah Filipina," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia juga meminta adanya penjelasan terkait kepastian perjanjian ekstradisi RI-Filipina sebagai dasar pengembalian Mary Jane ke negara asalnya.

"Memang benar dia warga negara Filipina, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum di otoritas wilayah negara Indonesia dan sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Ini harus dijelaskan karena menyangkut kedaulatan dan kewibawaan hukum di negara ini."

Adapun Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan dari hukuman, melainkan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Pemerintah Indonesia, kata dia, memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfer of prisoner dalam hukum pidana.

"Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," tutur Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Yusril, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai sebaiknya permintaan tersebut dikoordinasikan di internal pemerintahan terlebih dahulu.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira dalam keterangannya, Sabtu (26/10/2024).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," tuturnya.

Terlepas dari hal itu, Andreas juga berharap Menteri Pigai bisa transparan penggunaan dana sebesar itu. "Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif," imbuhnya.

Lebih lanjut, Andreas juga menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan. Dia juga mengingatkan banyak sektor lain yang juga butuh anggaran besar.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," paparnya.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," lanjut Andreas.

Meski demikian, Andreas mengaku paham dengan target yang ingin dicapai Menteri Pigai. Dia meyakini target tersebut bertujuan baik dengan didasarkan pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia.

"Tapi kita perlu mengkaji lagi terkait masalah anggaran ini. Sehingga semua program dapat berjalan efektif, dan tidak mengorbankan program-program kesejahteraan rakyat," ungkap Legislator dari Dapil NTT i itu.

Pernyataan Menteri HAM

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI) tengah mendapat sorotan publik. Terlebih usai 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri ada yang terlihat tidak mengenakan hijab saat acara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menanggapi hal ini, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan tak ada paksaan agar Paskibraka melepas hijab. Hal tersebut merupakan bentuk kesukarelaan dalam rangka mematuhi peraturan yang ada.

"Dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," katanya dalam rilis yang diterima detikEdu, Rabu (14/8/2024).

Apa Itu BPIP?

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utamanya adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Secara sejarah BPIP awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP). Unit ini resmi terbentuk pada 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun, UKP-PIP dinilai masih perlu disempurnakan hingga akhirnya direvitalisasi. Alasannya perlu penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan hadirnya BPIP sebagai pengganti UK PIP pada 28 Februari 2018. Kehadiran BPIP diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Fungsi BPIP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dijelaskan ada 11 fungsi BPIP, yakni:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila

9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi

10. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Anggota BPIP Beserta Tugasnya

Susunan organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Jumlah Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 orang yang terdiri atas unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Ketua dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota melalui mekanisme internal. Saat ini, Dewan Pengarah BPIP yang bertugas dalam masa jabatan 2022-2027.

Seluruhnya dilantik pada 7 Juni 2022 lalu. Adapun daftar Dewan Pengarah dikutip dari laman resmi BPIP yakni:

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua

2. Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua

3. Wisnu Bawa Tenaya sebagai Sekretaris

4. Said Aqil Siradj sebagai anggota

5. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai anggota

6. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota

7. Rikard Bagun sebagai anggota

8. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota

9. Aulia Aman Rachman sebagai anggota.

Staf Khusus Dewan Pengarah

Antonius Benny Susetyo

Dewan Pakar

1. Darmansjah Djumala

2. Ermaya Suradinata

3. John Pieris

2. Pelaksana

Pelaksana BPIP terdiri atas:

1. Kepala

Kepala BPIP saat ini adalah Prof Drs K H Yudian Wahyudi MA PhD. Ia bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Dibantu oleh Wakil Kepala, ia dapat membentuk peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

2. Wakil Kepala

Wakil Kepala BPIP saat ini adalah Dr Rima Agristina, SH SE MM. Tugas utamanya adalah membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

3. Sekretariat Utama

Sekretariat utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan

Bertugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Bertugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Bertugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Adapun tugas selengkapnya bisa dilihat DI SINI.

BPIP Membawahi Paskibraka

Meskipun sudah hadir sejak tahun 2018, BPIP baru membawahi pembinaan Paskibraka pada tahun 2022. Sebelumnya, pembinaan Paskibraka di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Resminya pembinaan Paskibraka di bawah BPIP hadir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Melalui peraturan itu disebutkan bila Paskibraka secara nasional berada di bawah koordinasi BPIP.

Pembentukan Paskibraka tidak disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Untuk melihat aturan tentang Paskibraka, bisa dilihat DI SINI.

Ramai-ramai Geruduk Instagram BPIP Imbas Polemik Lepas Jilbab

Ramai-ramai Geruduk Instagram BPIP Imbas Polemik Lepas Jilbab

Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan ideologis yang harus dipertahankan.

Sejauh ini menurutnya perjalanan rasa kebangsaan tidak selalu mulus. Terbukti dari sejarah yang telah mencatat gangguan ideologis, baik ideologi kiri dan kanan.

"Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar," kata Andreas dalam webinar tentang Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, awalnya ideologi nasionalisme digunakan oleh bangsa-bangsa di barat untuk memperluas dan memperkuat imperialisme.

Namun Presiden Soekarno, membuat ideologi nasionalisme dengan Pancasila di dalamnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Dia pun mencontohkan, di masa lalu negara Yugoslavia bubar karena tidak memiliki warisan ideologis seperti yang dimiliki Indonesia. Menurutnya pemimpin di negara itu hanya memikirkan persenjataan untuk diwariskan ke penerus-nya.

"Semua sudah mengetahui Pancasila, tapi bagaimana kita mengamalkannya di kehidupan bersama," katanya.

Sementara itu, Pemerhati Keberagaman Agama dari Universitas Washington Chris Seiple mengatakan pendidikan Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi muda bisa memahami keberagaman di Indonesia.

Dia mengatakan setiap daerah memiliki langgam atau budaya yang berbeda-beda. Maka jika memiliki pemahaman tentang budaya lain, maka seseorang akan bisa menyeberang melintasi konteks yang berbeda-beda.

"Guru adalah pembangun jembatan, dengan membekali mereka tentang keragaman lintas budaya," ujar Chris yang juga mengikuti webinar tersebut.

Menurutnya literasi keragaman lintas budaya itu bisa menciptakan hubungan dan kepercayaan di tengah masyarakat heterogen.

Ketika kepercayaan muncul di sekolah atau juga di lingkungan sekitar, maka hal itu pun akan terjadi secara keseluruhan di satu negara.

"Jika itu terjadi, ada saling menghormati, ada ketahanan, kita bisa mengatasi ekstrimisme," ucapnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024