Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas Pemerintahan Prabowo
Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. [376] url asal
#ruu-perampasan-aset #prabowo-ruu-perampasan-aset #yusril-ruu-perampasan-aset #ruu-perampasan-aset-siap-dibahas #pembahasan-ruu-perampasan-aset
(Bisnis.Com) 05/05/25 09:49
v/131955/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.
“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuknegara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukumserta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).
Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).
Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.
“Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.
Lebih jauh, Yusril menilai RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.
“Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri,” tutup dia.
Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi 'lampu hijau' bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi memberantas praktik korupsi di Tanah Air.
“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.
Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.
“Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya.
Jokowi Sempat Bahas Politik Dikit-dikit Saat Buka Puasa Bareng Prabowo
Presiden ke-7 Jokowi sempat berbuka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin. Mereka bertemu selama 2 jam. Bahas apa saja? [415] url asal
#berita-jateng #solo #jokowi #jokowi-bertemu-prabowo #bahas-politik #biro-sekretariat-presiden #prabowo #prabowo-subianto #pembicaraan-politik #paspampres #buka #kedatangan-jokowi #prasetyo-hadi #subianto #iya #bahas
Solo - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), sempat berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan Prabowo dan Jokowi itu berlangsung selama dua jam. Apa yang dibahas?
Jokowi mengaku pertemuan tersebut hanya berbuka bersama dan silaturahmi dengan Prabowo Subianto.
"Oh, berbuka puasa dan silaturahmi biasa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (27/3/2025).
Meski begitu, Jokowi mengaku ada pembicaraan politik dengan Prabowo Subianto. Hanya saja, Jokowi enggan mengungkapkan isi pembicaraan tersebut.
"(Pembicaraan politik) Dikit-dikit ada. (Perkembangan negara) Iya dibicarakan dikit-dikit ada. (Soal apa saja) Ya dikit-dikit," ujarnya.
Menurutnya, tidak ada pembicaraan mengenai Danantara hingga pertemuan usai Lebaran. Jokowi beralasan pertemuan itu membahas mengenai makanan.
"(Perkembangan Danantara) Nggak ada. (Pembicaraan setelah Lebaran) Nggak ada. Yang ringan-ringan mengenai makanan, dua jam pertemuan, sehingga semua dibahas dikit-dikit. (Prabowo tanya hubungan dengan PDIP) Nggak, nggak," pungkasnya.
Sebelumnya dikutip dari detikNews, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen akrab terlihat saat keduanya berbuka puasa.
Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Rabu (26/3), Jokowi tiba di Istana pukul 17.30 WIB. Jokowi tiba di Istana melalui gerbang utama, tampak enam pasukan Paspampres berbaju biru menyambut kedatangan Jokowi.
Jokowi yang memakai baju batik langsung disambut Prabowo di Istana. Keduanya saling berjabat tangan dengan hangat. Turut menyambut Jokowi, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prabowo dan Jokowi kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan.
(apu/ams)
Sejumlah pakar dan praktisi hukum kupas tuntas RUU KUHAP di Jember
Sejumlah pakar dan praktisi hukum mengupas secara tuntas tentang Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam diskusi yang digelar ... [356] url asal
Saya menyoroti adanya pasal yang dinilai mengebiri salah satu instansi dalam sistem peradilan pidana
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Sejumlah pakar dan praktisi hukum mengupas secara tuntas tentang Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam diskusi yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Beberapa narasumber dalam diskusi berjudul "RUU KUHAP: Jalan Menuju Penegakan Hukum yang Setara" yakni Ketua APTHN-HAN Prof.Noor Harisudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH Unmuh) Jember Ahmad Suryono, dan DPC Peradi Jember Lutfian Ubaidillah.
"Jika RUU KUHAP tidak dirumuskan dengan bijak, maka akan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," kata Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Prof Noor Harisudin dalam diskusi tersebut.
Ia mengatakan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan RUU KUHAP sangat penting karena perumusan yang baru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
"Selain itu, kajian mendalam terhadap kelemahan KUHAP lama harus menjadi bahan evaluasi agar undang-undang yang baru tidak justru menimbulkan permasalahan baru," tuturnya.
Menurutnya salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah penghapusan tahap penyelidikan dalam proses hukum, sehingga hal itu dapat mengancam prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Proses penyelidikan adalah tahap awal yang sangat penting dalam memastikan apakah suatu perkara layak naik ke tahap penyidikan," katanya.
Sementara Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono mempertanyakan motif di balik pemangkasan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam RUU KUHAP karena revisi itu berpotensi menciptakan keadilan yang semu dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum.
"RUU KUHAP yang baru memang bertujuan menciptakan keadilan hukum yang lebih cepat, namun cepat belum tentu tepat. Sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar tidak mencederai hak-hak masyarakat,” katanya.
Hal senada juga disampaikan praktisi hukum dari DPC Peradi Jember Lutfian Ubaidillah mengatakan bahwa RUU KUHAP yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan terkesan mengurangi kewenangan salah satu APH.
"Saya menyoroti adanya pasal yang dinilai mengebiri salah satu instansi dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan yang terintegrasi harus diperkuat, bukan justru dikurangi kewenangannya," ujarnya.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Usai Perjalanan Panjang, Keluarga WNI Ini Diperbolehkan Menetap di Australia
Permohonan pasangan Indonesia untuk menjadi penduduk tetap Australia dipenuhi, setelah sebelumnya sempat ditolak karena memiliki putra difabel. [559] url asal
#health #bahasa #jonathan #matt-thistlethwaite #keluarga #pajak #cerebral-palsy #pengacara-imigrasi-andrew-woo #permohonan-pasangan-indonesia #negara-australia #keluarga-indonesia #asisten-menteri-imigrasi #indon
Melbourne - Lily Lumintang sedang membaca berita di ABC tentang permohonan keluarganya untuk bisa menetap di Australia, ketika pengacaranya menelepon dan mengatakan kalau Departemen Dalam Negeri Australia sudah mengabulkan permohonan mereka menjadi penduduk tetap di Australia.
Pengacara imigrasi Andrew Woo berlinang air mata ketika memberi tahu kliennya, jika Asisten Menteri Imigrasi Matt Thistlethwaite sudah turun tangan secara pribadi untuk memberikan visa kepada Lily dan pasangannya Martin Cahyo, serta kedua putra mereka.
"Doa kami terjawab melalui kerja keras kementerian dan pihak-pihak lain yang terlibat," kata Lily kepada ABC.
"Ini benar-benar sebuah keajaiban."
Keluarga tersebut pertama kali mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap, atau 'permanent resident' (PR) di Australia pada tahun 2021.
Namun, permohonan mereka ditolak karena putra sulung mereka, Jonathan, 14 tahun, hidup dengan 'celebral palsy', yang biaya perawatannya akan ditanggung negara Australia, namun dalam arti lain akan dibebankan kepada warga Australia selaku pembayar pajak.
Pengadilan banding menguatkan keputusan tersebut pada tahun 2023, dengan memperkirakan biaya perawatan Jonathan akan menghabiskan dana publik sebesar AU$ 2,51 juta selama 10 tahun.
Mereka kemudian mengajukan permohonan intervensi dari kementerian imigrasi pada bulan Oktober 2024. Mereka juga terancam dideportasi, sebelum adanya keputusan dari Asisten Menteri Imigrasi.
Berharap 'tak ada lagi diskriminasi'
Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan menteri terkait sudah mempertimbangkan kasus ini secara pribadi keadaan keluarga dan "memutuskan untuk menggunakan kewenangan kepentingan publik dalam kasus Anda", mengganti putusan pengadilan banding dengan "keputusan yang lebih menguntungkan".
Pengacara Andrew Woo mengatakan keputusan ini mengakhiri perjuangan selama empat tahun dengan emosi yang bercampur aduk, hingga ada "rasa lega yang luar biasa … mengetahui jika keluarga Lily akhirnya bisa melangkah maju sebagai sebuah keluarga yang utuh".
"Saya sangat senang dengan waktu yang tepat, karena Raphael akan berusia empat tahun dalam beberapa bulan ke depan dan akhirnya dapat menghabiskan waktu bersama saudaranya, Jonathan, yang akan bergabung dengan keluarga dalam waktu dekat," kata Andrew.
Jonathan lahir di Melbourne pada tahun 2010, kemudian didiagnosis 'cerebral palsy' karena kelainan pada bagian 'corpus callosum'-nya atau saraf antara belahan otak kanan dan kiri.
Ketika Jonathan berusia 18 bulan, Martin membawa Jonathan kembali ke kampung halaman mereka di Surabaya karena "masalah keluarga".
Sementara itu Lily tetap tinggal di Melbourne untuk bekerja.
Sejak saat itu Jonathan tinggal di Surabaya, meski Martin kembali ke Melbourne di tahun 2017 dengan niat membawanya kembali setelah keluarganya memiliki cukup uang.
Karena Jonathan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Indonesia bersama kakek-neneknya, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan atau 'automatic migration health waiver' untuk anak-anak yang hidup dengan disabilitas.
Keringanan ini diperkenalkan oleh pemerintah Australia tahun lalu dan mengharuskan anak-anak tinggal di Australia setidaknya selama lebih dari separuh hidup mereka.
Lily mengatakan kalau ia yakin babak baru bersama keluarganya yang lengkap di Australia akan berarti lebih menghormati dan mengakui kesetaraan bagi Jonathan sebagai seorang yang hidup dengan disabilitas.
"Berbeda dengan mengikuti tes bahasa Inggris jika seseorang ingin bermigrasi, [disabilitas] berada di luar kendali kami," katanya.
"Saya berharap tidak ada lagi diskriminasi, terutama dalam hal keuangan, terhadap anak-anak penyandang disabilitas."
ABC sudah menghubungi Departemen Dalam Negeri untuk memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada ABC kalau mereka tidak mengomentari kasus-kasus individual.
"Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kami," kata Lily.
"Kami bisa mulai mewujudkan rencana masa depan untuk keluarga kami, untuk putra-putra kami."
Baca beritanya dalam bahasa Inggris
Komnas HAM Tegaskan Pihak Papua Harus Dilibatkan Bahas Wacana Amnesti ke KKB
Komnas HAM Papua dorong pembentukan tim kompeten untuk bahas amnesti KKB. Tim harus melibatkan pihak Papua dan berpengalaman dalam dialog kemanusiaan. [504] url asal
#komnas-ham #amnesti-kkb #kelompok-kriminal-bersenjata #konflik-papua #kkb-papua #amnesti-kkb-papua #papua #jakarta #presiden #prabowo #tim #bahas-amnesti-kkb #ham-papua #komnas-ham-perwakilan-papua #frits-ramandey
Jayapura - Komnas HAM Perwakilan Papua mendorong pembentukan tim yang kompeten untuk membahas wacana amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM menegaskan agar pihak dari Papua mesti dilibatkan dalam rencana pemberian pengampunan bagi kelompok sipil bersenjata tersebut.
"Harapan saya hanya satu, ini segera ditindaklanjuti dan Presiden harus memberikan mandat kepada misalnya menteri hukum dan HAM dan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Senin (27/1/2025).
Frits menegaskan tim tersebut harus berisi orang-orang yang berpengalaman. Dia menilai permasalahan di Papua kompleks sehingga membutuhkan orang yang memahami persoalan.
"Silakan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pihak-pihak itu ada di Papua, bukan pihak-pihak yang ada di Jakarta yang tidak memiliki relasi komunikasi, tidak memiliki pengalaman dalam proses bersama-sama di waktu lalu," tegasnya.
"Orang ini harus sudah punya pengalaman, bukan orang yang ujug-ujug hanya bicara tanpa memiliki pengalaman dan rekam jejak bagaimana mengupayakan proses komunikasi dan dialog," tambah Frits.
Komnas HAM Papua juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan. Frits berharap tim yang membahas wacana amnesti untuk KKB Papua segera bergulir.
"Ini bisa terjadi tentu butuh teamwork yang kuat yang memahami substansi, bukan hanya koar-koar. Menyelesaikan Papua bukan hanya koar-koar, menyelesaikan Papua membutuhkan pendekatan humanis dan itu membutuhkan waktu. Kami bersedia membantu Presiden Prabowo," jelasnya.
Frits melanjutkan, wacana pemberian amnesti terhadap KKB juga perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Dia menyinggung ada dua pandangan berbeda terkait KKB Papua yang perlu dipahami.
"Aparat menyebut sebagai KKB, tapi bagi sebagian orang Papua menyebut ini perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Pandangan ini harus dikelola dalam forum dialog. Jadi ini perlu asesmen, dialog, perlu ada pemetaan sehingga ini upaya untuk penyelesaian konflik," ucapnya.
Frits menambahkan, wacana pemerintah memberikan amnesti patut diapresiasi. Dia mengaku, Komnas HAM Papua sudah sejak dulu mendorong dilakukannya dialog kebangsaan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
"Kita tidak menyebut dialog damai, karena dialog damai di Papua sudah selesai. Sekarang itu kita butuh dialog kemanusiaan, untuk mendudukkan siapa, untuk mendudukkan kelompok sipil bersenjata, sayap politiknya, lalu faksi-faksi dan korban, pelaku tapi juga perwakilan pemerintah," imbuh Frits.
(sar/asm)
Kepala BNPT Bertemu Perwakilan Parlemen Inggris, Bahas Pencegahan Terorisme
Indonesia melalui BNPT mengadakan pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan perwakilan Parlemen Inggris. [277] url asal
#bnpt #parlemen-inggris #kontra-terorisme #zero-terrorist #pencapaian-zero-terrorist-attack-indonesia #kantor-bnpt-jakarta #jwg-on-ct #chaterine-west #korban #serangan #bahas-pencegahan-terorisme #eddy-hartono
Jakarta - Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan perwakilan Parlemen Inggris. Pertemuan itu membahas terkait pencegahan terorisme hingga penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.
Pertemuan itu digelar di Kantor BNPT Jakarta pada Senin (20/1) kemarin. Dalam pertemuan ini Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme.
"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antara negara. Untuk Indonesia , upaya kita adalah penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme," kata Eddy dalam keterangan yang diterima.
Eddy juga menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global. "Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan Parlemen (Indo Pasifik) Inggris Chaterine West menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris. Dia juga penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021 ini.
"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka serta bagaimana mendukung para korban. Keberhasilan kerja sama kita terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme dan tentu saja pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati," ujarnya.
Dia mengapresiasi pencapaian Zero Terrorist Attack Indonesia selama 2 tahun. Menurutnya, pencapaian ini diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT beserta seluruh stakeholders.
"Saya sangat senang mengetahui kisah sukses BNPT dalam memastikan nol serangan sejak 2023. Ini bukti keharmonisan dan dedikasi BNPT," katanya.
(maa/maa)
Yusril Ungkap Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold
Yusril bicara pembatalan parliamentary threshold usai MK menghapus presidensial threshold. Dia menyebut itu sebagai konsekuensi dari putusan MK. [222] url asal
#parliamentary-threshold #presidential-threshold #yusril-ihza-mahendra #mahkamah-konstitusi #pembatalan #mahkamah #yusril-bahas #partai-bulan-bintang #detikbali #parpol #penghapusan #pembatalan-parliamentary-t
Jakarta - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara pembatalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold usai Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas penetapan capres atau presidential threshold. Dia menyebut itu sebagai konsekuensi dari putusan MK.
"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1/2025).
Untuk diketahui, parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas itu menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.
Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.
"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.
Baca berita lengkapnya di sini.
Simak juga Video 'Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir':
Perlindungan dan Pelaksanaan HAM Cermin Bangsa Berbudaya
Anggota DPR Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya penghormatan HAM dalam peringatan Hari HAM. Ia menyatakan keragaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. [353] url asal
#hak-asasi-manusia #perlindungan-ham #penghormatan-ham #bahasa #dpr-ri #hak-asasi #aspek-pembangunan #indonesia #dpr #berbudaya #penghormatan #pelaksanaan #pelaksanaan-ham #dpr-andreas #aspek-pembangunan-ham #andreas
Denpasar - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.
Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.
"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.
Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.
"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.
(nor/dpw)
Yusril: Pemerintah berkomitmen bahas RUU KKR yang baru
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, ... [329] url asal
#yusril-ihza-mahendra #menko-kumham-imipas #ruu-kkr #bahas-ruu-kkr #pemerintah-berkomitmen-tuntaskan-ham
RUU itu nantinya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).
Ia membeberkan, upaya itu untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada Pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, RUU itu nantinya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi.
"Tetapi hal-hal seperti itu dapat diselesaikan dengan cara rekonsiliasi didasarkan pada undang-undang," ujar pria yang juga pakar hukum tata negara itu.
Usaha membahas RUU itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
BNPT Cegah Terorisme lewat Kolaborasi Kewirausahaan Mitra Deradikalisasi
Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan. [404] url asal
#bnpt #penanggulangan #pencegahan #penyebaran #badan #bahasa #penanggulangan-terorisme #badan-nasional-penanggulangan-terorisme #eddy-hartono #fokus-bnpt #bnpt-komjen #bnpt-cegah-terorisme #kolaborasi-kewirausahaa
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.
Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.
"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).
Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.
"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.
Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.
"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.
"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.
Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.
"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.
Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.
"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.
(aud/aud)
Yusril Bertemu Mendagri Australia, Bahas soal Transfer Narapidana Bali Nine
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke. Pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine. [211] url asal
#bali-nine #yusril-ihza-mahendra #kantor-kemenko-kumham-imipas #narapidana-warga #narkotika #narapidana #subianto #kedapatan #napi #indonesia #mendagri #soal-proses-transfer-narapidana-bali-nine #bahas-soal-transf
Jakarta - Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine.
"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril seusai pertemuan, Selasa (3/12/2024).
Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.
Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerjasama mengenai transfer napi.
"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," sebutnya.
Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.
"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambahnya.
Pertemuan itu juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.
(ial/aik)
Gandeng Imigrasi, Menteri PPMI Bikin Paspor Kode Khusus bagi Pekerja Migran
Kementerian PPMI bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. [387] url asal
#pemasyarakatan #bikin #kadir #bahasa #pmi #ppmi #agus-andrianto #kementerian-imigrasi #kementerian-perlindungan #gunting #penerbitan-paspor #kemenimipas #perihal-pmi #identifikasi-pmi #gandeng #pekerja-migran #ganden
Magelang - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempermudah identifikasi PMI.
Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyebut dirinya sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Rabu (20/11). Pertemuan tersebut salah satunya menyepakati adanya paspor khusus bagi PMI.
"Alhamdulillah, kemarin (Rabu) saya silaturahmi ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah disepakati oleh Pak Menteri Agus untuk khusus PMI (paspor) ada kode tertentu. Jadi, gampang kita mengidentifikasinya," kata Karding kepada awak media usai acara di Mungkid, Kabupaten Magelang, Kamis (21/11/2024).
"Dengan Pak Agus, itu bukan hanya itu (paspor bagi PMI). Kami juga menyepakati akan buat semacam counter atau desk bersama di situ ada Imigrasi-nya ada dari kami (PPMI)," sambung Karding.
Soal waktu penerbitan paspor bagi PMI, kata Karding, setelah MoU ditandatangani bisa langsung jalan.
"(Tahun ini?) Oh, ya harus," ujarnya.
Saat disinggung perihal PMI ilegal atau unprocedural, kata Karding, berdasarkan survei total PMI seluruhnya ada 9 juta lebih.
"Tapi, data yang terdaftar di kita hanya 5 juta. Berarti kan sisanya itu nonprosedural," kata Karding.
Guna menekan PMI nonprosedural, kata Karding, yang pertama menyiapkan bahasa, bekal dan memperketat lintasan.
"Memperketat di lintasan-lintasan baik di bandara maupun di pelabuhan. Lalu, nanti edukasi terus-menerus. Kita pelan-pelan, kita cari mafianya, kita gunting satu-satu gitu," pungkasnya.
(aku/ams)