Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo, YB Irpan siap menghadapi sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, Jebres, Solo, Aufaa Luqmana Re A (19). Dalam menghadapi persidangan Kamis (24/4) besok, Jokowi akan diwakili Irpan.

Irpan mengatakan, sidang perdana dengan agenda sebatas memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi kuasa hukum dan para pihak.

"Persiapan yang kami lakukan ya sebatas menyiapkan berita acara sumpah dan dokumen-dokumen terkait lainnya terutama surat kuasa khususnya, itu aja," katanya dihubungi awak media, Rabu (23/4/2025).

Ditanya apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan perdana, Irphan mengatakan dirinya yang akan mewakili di persidangan. Dia bilang Jokowi masih ada kegiatan di Jakarta.

"Bapak untuk besok pagi sementara saat tadi belum atur, tapi yang jelas secara normatif oleh karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada saya itu cukup saya wakili. Namun demikian, semisal Bapak longgar ya sah-sah saja dan itu dimungkinkan, tapi nampaknya Bapak terlalu banyak kesibukan ya di Jakarta hari ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa proses gugatan ini melalui proses yang panjang. Di sidang pertama memastikan kelengkapan berkas

"Untuk sidang pertama kan sebatas memastikan mengenai kelengkapan berkas itu sah atau tidak, sehingga berhak mewakili atau tidak. Nanti kalau sudah lengkap mereka diwajibkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dulu," bebernya.

"Kalau mediasi deadlock baru ya, pada saat tuh mediasi itu nanti oleh hakim mediator kan berharap para pihak secara prinsipal hadir ya. Apabila deadlock mediasi jawab terlebih dahulu baru pembuktian," lanjutnya.

Untuk menghadapi proses persidangan besok, dirinya mendapat pesan dari Jokowi untuk tetap menjaga etika dan tidak boleh terlalu reaktif.

"Pesannya supaya kami tetap menjaga etika, jangan sampai reaktif ketika ada komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan. Intinya lebih kurang seperti itu sajalah. Pokoknya tidak boleh terlalu reaktif, pokoknya datar-datar kita cermati secara seksama. Intinya itu saja ya," tuturnya.

Selain sebagai kuasa hukum dalam gugatan mobil Esemka, dirinya juga ditunjuk Jokowi sebagai kuasa hukum dalam gugatan ijazah SMA 6.

"Nah, hari ini saya merapat di Jakarta untuk menerima surat kuasa dari Pak Jokowi Mengenai perkara yang nomor 99 yang dilayangkan Pak Muhammad Taufiq," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menentukan jadwal sidang perdana gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, tentang ijazah Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 24 April.

Artinya, sidang tersebut akan digelar di hari yang sama dengan sidang perdana gugatan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, terkait mobil Esemka.

"Betul (sidang perdana gugatan ijazah Jokowi) tanggal 24 April 2025. Iya, bareng (dengan sidang perdana gugatan mobil Esemka)," kata Humas PN Solo Bambang Ariyanto saat dihubungi awak media, Selasa (15/5).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Pakar hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika menanggapi insiden remaja jatuh dari wahana 360° Pendulum Jatim Park 1 Kota Batu.

"Secara hukum ini merupakan kealpaan yang membuat orang luka berat pasal 360 KUHP. Tapi harus dilihat dulu ke alpaan itu ada dua macam. Ada culpa levis dan culpa lata," kata Prija saat dihubungi detikJatim, Jumat (18/4/2025).

Culpa levis dalam hukum pidana merujuk pada bentuk kelalaian yang ringan atau kurang hati-hati. Sedangkan Culpa Lata adalah kelalaian berat atau kurang hati-hati yang sangat besar, sehingga dapat dipidana.

"Culpa levis ini dalam kasus Jatim Park, selama SOP sudah dipenuhi dan perawatan (wahana) bagus, pengamanan bagus, tapi tetap terjadi akibat yang tidak diinginkan masuk culpa levis," terang Prija.

"Kalau culpa lata itu tidak hati-hati perbuatan dan akibat yang terjadi tidak dipikirkan oleh pelakunya. Misal dalam kasus ini Pendelum tidak pernah dirawat dan dicek keselamatannya. Sehingga itu masuk dalam ketidak hati-hatian perbuatan apabila ada orang yang jatuh masuk culpa lata yang masuk 360 KUHP," sambungnya.

Menurut Prija, dari hasil identifikasinya pada pemberitaan yang ada insiden yang dialami remaja RPD (13) masuk dalam culpa levis karena sebelum kejadian, petugas operator sudah melakukan kontrol dan pemeriksaan penggunaan pengaman wahana.

"Perawatan sudah dipenuhi, dikontrol, penggunaan safetynya sudah dicek dan diamankan, petugas sudah memeriksa lalu aman dan baru dioperasiakan dan tetap terjadi itu culpa levis," terangnya.

"Culpa levis tidak bisa dipidana, jadi penyelesaiannya di luar jalur pidana. Misal perusahaan Jatim Park sudah mengobati dan lain sebagainya berarti penyelesaiannya cukup disitu," sambungnya.

Namun, jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya SOP yang tidak memenuhi syarat, maka akan masuk dalam pelanggaran pidana 360 KUHP.

Sebelumnya, seorang pengunjung mendapat pengalaman buruk saat berlibur ke obyek wisata Jatim Park 1 Kota Batu pada Selasa (8/4/2025) sekitar pukul 16.05 WIB. Dia terjatuh dari wahana permainan 360° Pendulum setinggi 1,5-2 meter.

Kejadian tersebut awalnya diketahui dari sebuah video amatir yang beredar. Dalam video itu, terlihat awalnya wahana permainan 360° Pendulum berjalan seperti biasanya.

Saat wahana berputar, tiba-tiba salah satu penumpang terlepas dari pengaman dan sempat berpegangan pada pengaman badan hingga terlempar dan akhirnya jatuh. Kejadian itu sontak membuat pengunjung lainnya kaget dan menjerit.

"Melihat insiden tersebut, operator permainan langsung menghentikan wahana dan korban dievakuasi ke klinik Jatim Park untuk mendapatkan penanganan pertama," tambah Rudi.

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita patah tulang 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah kanan dan patah tulang jari manis kanan. Korban saat ini telah menjalani rawat jalan.

Video: Cerita Korban saat Jatuh dari Wahana Pendulum Jatim Park 1

Video: Cerita Korban saat Jatuh dari Wahana Pendulum Jatim Park 1

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan aksi onar yang dilakukan warga negara asing asal Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan di Pecatu, Bali, sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan di tanah air.

"Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat bebas bagi pelanggar hukum dari luar negeri yang mengancam ketertiban umum dan membahayakan warga kita sendiri," kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aksi brutal warga negara asing (WNA) itu menjadi alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan terkait pengawasan terhadap WNA di Indonesia.

"Aksi brutal WNA di Bali membuktikan bahwa pengawasan terhadap warga asing masih lemah. Lembaga terkait harus tegas menyikapi persoalan ini," ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA di seluruh wilayah tanah air sebab sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk menyaring dan memantau setiap orang asing yang masuk.

"Terlebih di daerah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat persembunyian atau pelarian bagi pelaku penyalahgunaan narkotika," katanya.

Dia pun menyayangkan tindakan aparat yang tidak menahan pria WNA tersebut dengan alasan tak menemukan bukti.

"Mengapa seorang WNA yang positif narkoba jenis THC dan kokain bisa dibebaskan?” ujarnya.

Dia menggarisbawahi pula perusakan fasilitas umum oleh WNA tersebut hingga membuat pasien di rumah sakit ketakutan.

"Tentunya hal itu sangat mengganggu dan berpotensi mengancam keselamatan pasien serta tenaga kesehatan maupun staf faskes. Harus menjadi evaluasi," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap pihak berkepentingan dapat bertindak tegas menyikapi kasus-kasus pelanggaran oleh WNA seperti itu.

"Arogansinya jangan ditoleransi. Jangan sampai pintu marwah NKRI diinjak-injak orang asing, mereka masuk ke Indonesia harus taat aturan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, dia memandang kasus tersebut menyingkap kelemahan koordinasi antarinstansi, aparat keamanan, instansi kesehatan, dan pihak imigrasi.

"Bagaimana mungkin seorang pengguna narkoba bisa lolos tanpa pengawasan selama tinggal di akomodasi lokal, hingga menimbulkan kericuhan di fasilitas umum?" tuturnya.

Dia menilai sudah saatnya seluruh lembaga terkait mengevaluasi secara menyeluruh tentang sistem pengawasan WNA, terutama di wilayah strategis seperti Bali.

Dia juga menyebut imigrasi harus memperketat seleksi masuk dan meningkatkan pemantauan terhadap WNA yang tinggal di Indonesia.

"Pihak berwenang juga harus lebih transparan dan tidak ragu menindak tegas pelaku pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu," katanya.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia, Amerika Serikat, yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan milik Klinik Nusa Medika, Pecatu, serta membahayakan pasien lain.

Setelah didalami kepolisian, pelaku dalam kondisi mabuk dan ternyata positif mengonsumsi narkotika jenis kokain dan senyawa kimia ganja, yakni tetra hydro cannabinol (THC) setelah melalui pengujian urine.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Viral rekaman seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai anggota DPRD Sumut menyerang pramugari Wings Air. MAskapai menyiapkan langkah hukum.

Kejadian itu terekam sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Dalam rilisnya, Selasa (15/4/2025) Wings Air membenarkan kejadian tersebut. Seorang penumpang dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro.

Kemudian, pihak ramp berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," tambah Danang.

Dia melanjutkan bahwa Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Danang.

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Hal ini terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat.

Dilansir detikSumut, insiden itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada Minggu (13/4) lalu.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025), dikutip dari detikSumut.

Danang mengatakan MZ bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujar Danang.

MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," sambung dia.

Tempuh Jalur Hukum

Sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat, pihak Wings Air kini sedang menempuh jalur hukum

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," kata Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," imbuh dia.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Kejadian meresahkan baru-baru ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana sebuah mobil ambulans diberhentikan oleh Satlantas Polres Sukabumi karena mengemudi ugal-ugalan di tengah kepadatan lalu lintas.

Menurut laporan detikJabar, setelah diperiksa, mobil ambulans tersebut ternyata tidak mengantar pasien, melainkan digunakan oleh warga untuk kepentingan pribadi.

"Saat itu padat di exit Tol Parung Kuda. Ambulans itu melambung ke kanan menggunakan sirine dan rotator. Kami langsung menghentikannya untuk pemeriksaan," ujar Ipda M. Yanuar Fajar, Kanit Gakkum Sat Lantas Polres.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa ambulans tersebut digunakan untuk mengantarkan warga ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas), bukan untuk keperluan medis seperti yang semestinya.

Sopir ambulans mengakui telah menggunakan kendaraan tanpa izin, dan menjelaskan bahwa mereka tidak berwisata, melainkan hanya menjenguk keluarga di Lapas.

"Saya sopir ambulans Desa Kompa, memohon maaf kepada Pemerintah Desa Kompa dan Ibu Lurah karena saya berangkat tanpa izin mengantar warga ke Lapas. Saya ingin meluruskan, kami tidak berwisata ke Palabuhanratu, tetapi memang benar untuk mengantar warga menjenguk keluarganya di Lapas," ujarnya dalam video yang diterima detikJabar.

Aturan Penggunaan Ambulans

Penggunaan ambulans untuk kepentingan selain pelayanan medis, seperti yang terjadi pada insiden di Sukabumi, jelas melanggar ketentuan yang ada.

Kepala Desa Kompa, Yulianti, mengakui bahwa sopir ambulans telah menggunakan kendaraan tersebut tanpa izin untuk mengantar warga menjenguk keluarganya di lembaga permasyarakatan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang dan telah memberikan sanksi tegas kepada sopir yang bersangkutan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Teknis Ambulans. Pada Bab II poin 2.1 dijelaskan bahwa ambulans adalah suatu kendaraan atau alat transportasi untuk menjemput, membawa, atau memindahkan korban hidup atau pasien dalam rangka pertolongan, penanganan, tindakan medis baik yang bersifat gawat ataupun tidak gawat darurat.

Dalam kejadian ini, penggunaan ambulans untuk keperluan pribadi atau non-darurat berpotensi mengganggu fungsi utamanya, yang bisa menghambat pertolongan medis bagi pasien yang benar-benar membutuhkan.

Video: Ambulans Kepergok Angkut Rombongan Warga saat Terobos Macet di Sukabumi

Video: Ambulans Kepergok Angkut Rombongan Warga saat Terobos Macet di Sukabumi

Puasa adalah salah satu bentuk ibadah, terutama selama bulan Ramadan. Penentuan awal Ramadan dan bulan Syawal atau hari Lebaran di Indonesia bisa saja berbeda antara pemerintah, dan organisasi besar keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaan bisa terjadi karena penggunaan metode dalam menentukan awal bulan Syawal. Di Indonesia sendiri, penetapan awal Syawal ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat.

Jika satu Syawal telah diumumkan, maka melanjutkan puasa Ramadan di hari yang ditetapkan hukumnya haram. Namun, perbedaan hari Lebaran sering terjadi di antara beberapa golongan tadi. Lalu, bagaimana hukum berpuasa Ramadan jika sudah ada yang Lebaran?

Hukum Puasa jika Sudah Ada yang Lebaran

Menurut dosen UIN Surakarta, Abd. Halim, puasa Ramadan menjadi haram jika telah mengetahui dan meyakini kapan jatuhnya tanggal satu Syawal.

"Diharamkan puasa kalau sudah mengetahui dan meyakini jatuhnya tanggal satu Syawal," kata Halim kepada tim detikJateng beberapa waktu lalu.

Menjawab hukum puasa jika sudah ada yang lebaran, Halim mengatakan bahwa ketetapan itu berlaku bagi orang yang meyakini dan mengikuti penentuan awal Syawal tersebut.

Jika ia yakin bahwa satu Syawal jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, maka dirinya diharamkan berpuasa. Sementara jika ia tidak meyakininnya, maka ia bisa meneruskan puasa Ramadan meski telah ada golongan lain yang Lebaran.

"Dalam hal ini, sebaiknya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jika ada yang ikut salah satu ormas, misalnya NU atau Muhammadiyah, yang menetapkan 1 Syawal mendahului atau berbeda dengan pemerintah, maka kewajiban ada pada yang meyakininya," ujarnya yang juga sebagai pengurus harian Masjid Raya Sheikh Zayed.

Artinya, jika seseorang ikut suatu golongan maka ia wajib meyakini dan mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan. Ini berlaku baik perihal waktu awal puasa dan hari Lebarannya.

Satu hal yang penting adalah hendaknya masyarakat saling menghargai dan menghormati keyakinan pilihan masing-masing hal tersebut.

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Imigrasi Singaraja kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) karena ngotot mendaki Gunung Agung tanpa pemandu. Kali ini, warga Italia berinisial BASM (36) dipulangkan ke negara asalnya lantaran tidak mengindahkan aturan pendakian Gunung Agung di Karangasem, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengungkapkan BASM awalnya diamankan bersama seorang warga Norwegia berinisial BG yang telah dideportasi lebih dulu. Menurutnya, BASM merupakan pemegang izin tinggal kunjungan dengan masa berlaku hingga 13 Maret 2025.

"Yang bersangkutan masuk ke Indonesia pada 12 Februari 2025 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai," kata Hendra, Selasa (25/2/2025).

Hendra menjelaskan BASM dideportasi lantaran tidak menaati peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Surat Edaran (SE) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor B.24.500.4.1/95/UPTD.KPHBT/DKLH Tahun 2025 tentang Pencegahan Risiko Pendakian ke Gunung Agung Pada Kondisi
Cuaca Ekstrem.

SE tersebut melarang pendakian Gunung Agung tanpa didampingi pemandu lokal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia menegaskan sosialisasi terkait aturan pendakian tersebut sudah dilakukan.

Sebelumnya, Imigrasi Singaraja juga mendeportasi warga Norwegia berinisial BG. BG diusir dari Bali lantaran mendaki Gunung Agung tanpa didampingi pemandu. Selain dideportasi, BG juga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa penangkalan.

Sementara itu, pemandu lokal pendakian Gunung Agung telah melaporkan sebanyak enam WNA yang nekat mendaki tanpa didampingi pemandu lokal sejak Januari hingga Februari 2025. Para pendaki tersebut lebih banyak melalui jalur pendakian Pura Pasar Agung.

"Untuk jalur Pura Pasar Agung ada empat orang yang kami laporkan dan dari jalur Pengubengan ada dua orang. Jadi, total ada enam orang WNA yang nekat mendaki tanpa ditemani pemandu lokal," ungkap Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sebudi, I Wayan Widi Yasa, Selasa (25/2/2025).

Menurut Widi Yasa, beberapa WNA enggan menggunakan jasa pemandu lokal karena tidak memiliki uang. "Ada juga yang mengaku jika di negara mereka mendaki gunung bebas dilakukan tanpa harus bayar pemandu lokal," imbuhnya.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang langkah Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara perlu dikulik lebih dalam. ICW melihat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

"Wacana Pak Yusril patut dikulik lebih dalam, kira-kira akan seperti apa aturan yang dimaksud? Apakah akan lewat pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi? Masih banyak pekerjaan rumah, apalagi melihat pemberantasan korupsi hari ini," kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Tibiko mengatakan wacana itu dilontarkan karena ada kemungkinan keharusan untuk aturan hukum ketika negara masuk ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Tibiko menyadari saat ini belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara.

"Saya kira, wacana tersebut dilontarkan mungkin karena memang ada semacam keharusan ketika negara masuk dalam keanggotaan OECD, maka perlu ada ketentuan pencegahan dan penindakan antikorupsi bagi negara anggota (foreign bribery)," katanya.

"Sebagai sebuah kerangka pemberantasan korupsi yang utuh, memang belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara (foreign bribery)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Tibiko menyebut Indonesia belum mengadopsi semua norma hukum mesti telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Termasuk, katanya, soal kasus menjerat suap lintas negara yang belum ada di undang-undang tindak pidana korupsi.

"Indonesia meski telah meratifikasi UNCAC, tapi belum semua dalam norma tersebut diadopsi. Salah satunya soal suap lintas negara atau suap terhadap pejabat publik asing, yang mana hal tersebut belum ada dalam UU Tipikor kita hari ini," ujarnya.

Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum lama ini mengunggah Alphard pelat dinas RI 23 dengan nomor 5 kecil. Ini menampik kabar tudingan dirinya menerobos jalur TransJakarta.

Satu hal yang menarik perhatian adalah foto yang diunggah menampilkan mobil dinas Alphard dengan wajah baru. Toyota Alphard terbaru yang dijual di Indonesia sudah hadir sejak 2023.

Mobil itu hadir dengan opsi mesin bensin dan hybrid. Alphard versi bensin mengusung mesin 2.5L berkode 2AR-FE yang dipasangkan dengan transmisi Super CVT-i. Berbekal mesin itu, Toyota Alphard ini bisa menyemburkan tenaga 182 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi 235 Nm pada 4.100 rpm.

Sementara itu, Alphard versi hybrid menggunakan mesin A25A-FXS yang memiliki tenaga 190 PS pada 6.000 rpm dan torsi 236 Nm pada rentang 4.300-4.500 rpm. Baik versi bensin maupun hybrid, Alphard dijual dengan pilihan transmisi CVT.

Kalau melirik isi garasi Natalius Pigai, dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Pigai pada 23 Januari 2025, dirinya diketahui punya tiga aset kendaraan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliaran.

Tiga kendaraan yang tergabung dalam alat transportasi dan mesin itu, merupakan aset terbesar kedua setelah kas dan setara kas yang bernilai Rp 3,484 miliar. Soal isi garasi, ada dua mobil dan satu motor yang dilapor Pigai. Berikut daftarnya:

1. Mobil Honda CR-V tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 300 juta
2. Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door A/T tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 890 juta
3. Motor Honda PCX 160 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 25 juta

Dilihat dari daftar kekayaan Natalius Pigai di atas tidak ada merek Alphard dalam isi garasinya.

Jatah mobil dinas Menteri

Ditelisik melalui aturan terbaru PMK 138 tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, menteri mendapat jatah maksimal mobil dinas 2 unit sedangkan wakil menteri 1 unit.

Pertama untuk Menteri, mobil dinasnya bisa berupa mobil listrik atau internal combustion engine (ICE). Sementara itu, untuk modelnya bisa SUV, sedan, dan MPV.

Syarat pengadaan mobil dinas pejabat selevel menteri masuk kualifikasi A; diatur spesifikasi mesin atau muntahan tenaga. Mobil dinas konvensional untuk menteri antara lain mesin 3.500 cc 6 silinder, dan mobil listrik punya spesifikasi 250 kW.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan dua warga negara Indonesia (WNI) ditahan di Amerika Serikat (AS) karena pelanggaran aturan imigrasi yang diperketat sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS. Kemlu menyebut jumlah WNI yang berstatus imigran ilegal di AS cukup tinggi.

"Sekitar 66 ribu yang ada di Amerika, yang tercatat. Yang tidak tercatat kita belum dapat, pastinya karena tidak tercatat ya, tidak ada dalam catatan, namun angkanya cukup tinggi," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Judha menyebut WNI yang berstatus imigran ilegal tidak cuma terjadi di AS. Dia mengatakan pemerintah tidak akan berusaha membebaskan para WNI dari pelanggaran keimigrasian jika statusnya ilegal. Pemerintah, kata dia, hanya akan memberikan perlindungan seperti pendampingan hukum.

"Jadi tugas negara sekali lagi adalah untuk melakukan pelindungan. Namun pelindungan yang paling utama adalah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi hukum yang berlaku di negara seterusnya, termasuk hukum keimigrasian," ucap dia.

Judha menegaskan masalah keimigrasian tak boleh dianggap remeh. Dia mengatakan imigran ilegal rentan dieksploitasi.

"Nah ketika rentan, rentan dieksploitasi, rentan mendapatkan permasalahan yang lain, dan bahkan ketika meninggal, susah untuk dilakukan (identifikasi dan administrasi lainnya)," ujarnya.

Judha mengatakan Kemlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan WNI yang ditangkap di AS terkait masalah imigrasi. Dia meminta WNI di AS tetap tenang dan mematuhi aturan.

"Kita harapkan masyarakat Indonesia yang ada di AS baik yang documented, undocumented, tetap tenang. Namun, tentunya kami juga terus mengimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di AS," ujarnya.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS. Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Amerika Serikat (AS). Keduanya ditahan terkait pelanggaran keimigrasian yang diperketat usai Presiden AS Donald Trump menjabat.

"Terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini informasi yang kami terima ada dua WNI yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam press briefing di Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Judha menyebut salah satu WNI yang ditahan berinisial TRN. Dia ditangkap pada 29 Januari 2025 dan saat ini sudah mendapat pendampingan. Dia mengatakan TRN akan menjalani persidangan pada 10 Februari.

"Namun KJRI Houston sudah bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat dan juga sudah mendapatkan akses pendampingan," kata Judha.

WNI lainnya yang ditahan otoritas AS ialah BK. Judha mengatakan BK ditangkap di New York pada 28 Januari 2025.

BK, kata Judha, ditangkap saat melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE). Menurutnya, BK telah masuk daftar deportasi sejak tahun 2009.

"Yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Dan kemudian yang disangkutan mengajukan asylum (suaka), namun asylum-nya ditolak," jelas Judha.

"KJRI New York juga sudah berkomunikasi walaupun tidak secara langsung, namun dengan istri yang bersangkutan, kondisinya sehat, yang bersangkutan juga sudah memiliki akses pendampingan hukum. Kita akan monitor proses penegakan hukumnya," sambungnya.

Judha menyebut pemerintah RI menjamin para WNI mendapatkan akses kekonsuleran, perlakuan yang baik dan mendapatkan pendampingan hukum. Pihaknya menyerahkan segala proses hukum yang dijalani WNI kepada AS.

"Tugas negara dan tugas pemerintahan, bukan membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian yang ada di Amerika. Namun, tugas pemerintahan adalah melakukan pendampingan hukum kepada mereka, agar semua hak-hak yang disediakan oleh hukum yang ada di Amerika, itu betul-betul dipenuhi," ujar Judha.

Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS. Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini