Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatur jadwal untuk bertemu, setelah keduanya batal menghadiri acara sarasehan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa awalnya kedua tokoh bangsa itu sudah bersepakat untuk menghadiri acara tersebut. Namun karena memiliki kepadatan agenda masing-masing, menurut dia, kedua tokoh tersebut batal hadir.

"Kedua beliau sudah berkomunikasi untuk mengatur pada waktu yang pas dan waktu yang tepat," kata Muzani usai membuka sarasehan tersebut.

Adapun acara sarasehan itu bertajuk Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang menuju Indonesia Raya "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Perubahan Geopolitik Global menuju Indonesia Raya”.

Megawati maupun Prabowo, dijadwalkan untuk berpidato dengan tema yang berbeda. Selain Prabowo dan Megawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga dijadwalkan untuk menjadi pembicara.

Menurut dia, Prabowo sedang memiliki kepadatan agenda, terlebih lagi Kepala Negara tersebut baru pulang dari lawatannya ke Thailand. Di sisi lain, Megawati yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pengarah BPIP, harus menghadiri acara yang sangat penting.

"Acara ini dipersilakan untuk jalan seperti yang direncanakan tanpa kehadiran oleh kedua beliau," kata dia.

Acara itu kemudian diisi dengan pidato dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Muzani. Saat acara dimulai, banyak kepala daerah yang sudah hadir, mulai dari tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga membetulkan ada rencana kehadiran Prabowo dan Megawati dalam acara BPIP. Namun Puan juga belum bisa memastikan kehadiran keduanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero) antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025-2027 di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Dalam kesempatan itu, Yassierli mendorong Pertamina menjadi role model bagi perusahaan lain, baik BUMN maupun swasta dalam membangun hubungan industrial yang kuat dan progresif. Ia menilai PKB IX ini merupakan hasil dari proses dialog sosial yang dinamis dan mencerminkan kematangan dalam hubungan kerja.

"Saya berharap Pertamina dapat menjadi contoh bagaimana hubungan industrial Pancasila diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen. Ini menjadi kunci kemajuan perusahaan di masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan ke depan, Pertamina harus tampil sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM unggul. Ia menekankan pentingnya Pertamina menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dan magnet bagi para pakar serta pelaku praktik terbaik (best practices) di bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas tenaga kerja. Selama dua dekade terakhir, produktivitas Indonesia stagnan di angka 10 persen dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas nasional harus ditingkatkan hingga 1,7 kali lipat.

"PR besar bagi Pertamina adalah menjadi lokomotif peningkatan produktivitas nasional. Ini harus menjadi tujuan bersama," ucapnya.

Dia juga mengutip sebuah riset yang menyatakan bahwa 50 persen dari skill set yang ada saat ini akan tidak relevan dalam 10 tahun mendatang. Namun, banyak waktu justru masih dihabiskan untuk menghadapi tantangan-tantangan lama, sementara kesiapan menghadapi future jobs belum optimal.

"Yang mengkhawatirkan adalah jika kita meninggalkan pekerja kita tanpa bekal keterampilan yang relevan. Saat itu terjadi, justru tenaga kerja asing yang siap mengambil peran," katanya.

Dia juga mengajak serikat pekerja untuk bergerak lebih jauh dari sekadar memperjuangkan isu-isu normatif. Ia mengacu pada teori motivasi Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi dua dimensi: hygiene factors (faktor higienis) seperti upah dan lingkungan kerja yang sudah banyak dicapai, dan motivating factors (faktor motivasi) yang mendorong pekerja untuk memberi kontribusi terbaik.

"Motivating factors ini hanya bisa tumbuh melalui kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja. Dan kunci dari semuanya adalah penguatan SDM," ucapnya.

(akd/ega)

Medan -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga Warga Negara Bangladesh. Mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian sah.

Penindakan dilaksanakan pada Sabtu (17/5/2025) di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan langsung berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, 23 WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, seperti paspor maupun visa. Mereka diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian, Senin (19/5).

Uray mengatakan bahwa bahwa tindakan ini merupakan bentuk nyata dari penguatan fungsi pengawasan terhadap orang asing.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Teodorus Simarmata mengatakan bahwa penindakan ini sejalan dengan arah kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di antaranya yaitu memperkuat pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," kata Teodorus.

Teodorus mengatakan bahwa saat ini, ke-23 WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Medan.

"Pemeriksaan ini guna menentukan status dan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai ketentuan yang berlaku. Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk ikut pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia," pungkasnya.

(afb/afb)

Jakarta -

Salah satu ketentuan penting dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah memakai pakaian ihram sesuai aturan. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, baik kecil maupun besar, dapat mempengaruhi keabsahan ibadah. Lalu, bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan khususnya bagi jemaah pria?

Dilansir detikHikmah dari buku Antar Aku ke Tanah Suci karya Miftah Faridl dan Budi Handrianto, disebutkan bahwa laki-laki yang sedang berihram harus menaati sejumlah aturan berpakaian. Di antaranya:

• Tidak dibenarkan mengenakan pakaian yang dijahit, termasuk celana dalam.
• Tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti peci atau topi
• Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, seperti sepatu tertutup.

Lantas bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan saat Ihram?

Pertanyaan mengenai boleh tidaknya menggunakan celana dalam tanpa jahitan saat berihram sering muncul. Meskipun tidak dijahit, tetap saja jemaah laki-laki tidak diperkenankan memakainya selama ihram.

Sebagaimana dijelaskan Buya Yahya dalam salah satu kajiannya yang tayang di kanal YouTube Buya Yahya pada 17 Oktober 2023.

"Adapun celana dalam biarpun tidak dijahit tetap tidak diperkenankan karena bentuknya melingkar, kemudian dipakai ke tubuh," kata Buya Yahya seperti dilihat YouTube resminya, Rabu (14/5/2025). detikHikmah telah mendapat izin dari tim media Buya Yahya untuk mengutip tayangan Tanya Jawab Buya Yahya di media sosialnya.

Buya Yahya menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya menyangkut jahitan, tetapi juga cara pakaian itu melekat pada tubuh. Celana dalam, meskipun tanpa jahitan, tetap dianggap menutup tubuh dengan cara melilit, sehingga tidak memenuhi kriteria pakaian ihram yang sah.

Pandangan ini sesuai ajaran ulama mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria al-Anshari, dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah Syarah Bahjatul Wardiyah.

"Haram menutup badan dengan pakaian yang bisa meliputi anggota tubuh dengan tali (diikat), atau jahitan, atau tenunan (tanpa jahitan), atau ditempelkan, atau sisi kain yang satu dengan yang lainnya diikatkan." kutipan dalam kitab tersebut.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut tidak terbatas hanya pada pakaian berjahit, melainkan juga berlaku bagi pakaian apa pun yang membungkus tubuh secara penuh, baik itu dililit, ditempel, atau diikat.

Oleh karena itu, meskipun celana dalam dibuat tanpa jahitan, penggunaannya tetap dianggap tidak sah dalam keadaan ihram.

Wallahualam.

(nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Hiariej menyebutkan iklim investasi sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional di Rusia, Kamis, ia menyampaikan bahwa bisnis yang bersih akan mendatangkan investor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi," kata Eddy, sapaan karib Wamenkum, seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi di Jakarta.

Dia membeberkan, kerangka hukum meliputi hukum yang jelas dan tegas melawan pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik untuk sektor publik maupun privat.

Dengan demikian, kata dia, kerangka hukum yang kokoh merupakan fondasi perlindungan investasi, sehingga sebuah negara harus memiliki hukum dan lembaga yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Kendati demikian, Eddy menegaskan bahwa hukum di atas kertas saja tidak cukup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Di Indonesia, lanjut dia, terdapat setidaknya empat langkah yang telah diambil agar menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing. Pertama, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki muatan menguatkan tanggung jawab korporasi terhadap sistem anti-penyuapan.

Kemudian langkah kedua, yakni Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dari korporasi. Pendaftaran pemilik manfaat disebutkan merupakan alat yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu korporasi.

“Indonesia menyadari bahwa ada risiko yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan anonim atau yang tidak jelas siapa pemiliknya, sehingga menjadikan transparansi perusahaan sebagai prioritas,” ungkap dia.

Ketiga, sambung dia, Indonesia juga telah secara signifikan membarui berbagai aturan terkait anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Indonesia pun telah menjadi anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023.

Langkah Indonesia keempat, tambah Eddy, yaitu penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai landasan penegakan anti-korupsi. Ia menjelaskan kalau KPK telah menorehkan catatan positif dalam hal penuntutan dan pemulihan aset.

“Selain KPK, kami juga menguatkan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi dan kasus keuangan lainnya,” ujar Wamenkum RI.

Eddy pun menilai bahwa kejahatan di bidang keuangan marak terjadi antar-negara. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum lintas negara menjadi keharusan.

Dirinya mengatakan beberapa bentuk kerja sama lintas negara berupa bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset.

Dalam level internasional, dia menekankan pentingnya dialog dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan untuk membangun jaringan relasi serta keterampilan praktis.

Wamenkum mengatakan Indonesia menantikan kemitraan dengan Rusia di bidang hukum untuk mengokohkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan.

Ia berharap di masa depan Indonesia bisa berinvestasi di Rusia, maupun sebaliknya, dengan adanya perlindungan hukum yang pasti.

“Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi, yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita dan juga tentunya untuk ekonomi global,” tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dipatuhi.

"Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini merupakan bagian dari regulasi mengenai hak asasi warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Nyoman, Senin (12/5/2025).

Ia menyebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

"Itu yang disebut dengan supremasi hukum, rujukan untuk memahami tentang hak-hak warga negara tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Nyoman menambahkan bahwa dalam UUD 1945, sudah diatur dengan tegas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara.

"Asas yang dipegang teguh dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu yang pertama asas keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada asas manfaat. Manfaat yang ingin dicapai, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengoreksi penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga asas kepastian hukum dan keadilan," terang pakar hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu peraturan yakni di Pasal 6 dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara lainnya.

"Karena ketika hak Anda digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu, ada hak orang lain juga yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain," tegasnya.

Nyoman pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan hak berekspresi. Harapannya semangat demokrasi tetap berjalan berdampingan dengan etika dan kepatuhan hukum.

"Ini prinsip negara hukum. Hak itu tidak hanya mutlak berdiri sendiri tetapi juga disertai dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

(ihc/abq)

Hukum vasektomi dalam Islam belakangan ini telah menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Terlebih setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).

Sebagai informasi, vasektomi biasa diartikan sebagai prosedur medis untuk mencegah kehamilan secara permanen dengan memotong saluran vas deferens, sehingga sperma tidak dapat keluar bersama air mani. Prosedur ini sering dianggap sebagai bentuk kontrasepsi permanen.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum vasektomi dalam Islam? Berikut penjelasannya yang bisa disimak.

Hukum Vasektomi dalam Islam

Mencuatnya saran vasektomi sebagai syarat penerima bansos menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan ajaran Islam . Dalam hal ini, pandangan ulama bervariasi, mulai dari yang mengharamkan hingga yang membolehkan dengan syarat tertentu.

Mayoritas yang menolak beralasan bahwa vasektomi sama saja seperti mengubah ciptaan Allah. Seperti diketahui, prosedur medis itu akan mengubah fitrah tubuh manusia yang tentunya dilarang dalam agama.

Salah satu pandangan soal hukum vasektomi pernah diungkap Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Ia menjelaskan bahwa pemakaian obat-obatan atau tindakan medis guna mencegah kehamilan secara permanen adalah haram.

Senada, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiyah Al-Bajuri juga menegaskan haramnya menghentikan kehamilan secara permanen. Namun, statusnya menjadi makruh apabila tujuannya hanya untuk menunda atau menjaga jarak kelahiran.

Nabire -

Dua anggota polisi dilaporkan luka-luka usai diserang sekelompok narapidana (napi) Lapas Nabire, Papua Tengah. Sejumlah narapinda juga dilaporkan luka akibat kericuhan di dalam lapas tersebut.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred mengatakan polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Kedua polisi tersebut kini mendapatkan perawatan medis.

"(Dua polisi yang luka) kena lempar batu," ungkap Alfred.

Sejumlah polisi dilaporkan turut dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas. Satu mobil dinas milik Polri juga hancur akibat lemparan batu.

"Beberapa warga binaan yang terluka dalam kericuhan juga telah mendapat penanganan medis," imbuhnya.

Alfred memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Pihaknya sudah menambah personel di sekitar lapas sembari melakukan penyelidikan saat polisi mengusut kasus kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi KKB.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ucap Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan napi terhadap personel kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire, Jumat (9/5) siang. Polisi diserang saat melakukan olah TKP kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan KKB pada Rabu (7/5).

Ketiga napi tersebut merupakan napi kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," jelas Alfred.

(sar/ata)

Sukabumi -

Penelusuran terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di sebuah bangunan yang menyerupai pabrik di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kian mengerucut.

Setelah mengamankan satu orang WNA asal Korea Selatan sehari sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi kembali membawa satu orang WNA Korea lainnya untuk pemeriksaan pada Jumat (9/5/2025).

Dugaan awal mengarah pada aktivitas pengolahan logam seperti emas, perak, dan timah di lokasi tersebut. Namun bangunan yang disebut-sebut mulai aktif sejak tahun 2017 itu ternyata tidak mengantongi izin resmi.

Hal ini diungkap Kepala Desa Citepus, Koswara. Dia mengatakan dua WNA Korea Selatan itu diamankan secara terpisah. Satu orang diamankan pada Kamis (8/5), sementara satu orang lainnya dijemput kembali oleh petugas Imigrasi hari ini.

"Yang kemarin ternyata hanya pakai visa kunjungan. Nah, hari ini satu lagi dijemput untuk pemeriksaan di Kantor Imigrasi Sukabumi," ujar Koswara kepada detikJabar di lokasi.

Koswara menyebutkan, aktivitas di bangunan tersebut sejak awal telah menimbulkan pertanyaan warga. Dari luar tampak seperti kantor biasa, namun di dalam ditemukan indikasi adanya kegiatan industri pengolahan logam.

"Kalau dilihat dari faktanya, ini mirip pabrik atau tempat pengolahan logam. Di dalamnya terlihat ada emas, ada perak, ada timah juga. Tapi kalau soal izin, bangunan ini tidak ada. Itu kantor sementara saja, tidak punya IMB," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan awal dimulai sekitar tahun 2017, lalu perlahan berkembang dengan bangunan tambahan.

"Awalnya satu, lalu bertambah terus. Tapi izinnya dari dulu tidak pernah ada," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Sukabumi, Torang Pardosi menyatakan, pihaknya masih mendalami dugaan pelanggaran izin oleh WNA tersebut.

"Paspor yang bersangkutan berlaku sampai 2028, dia juga pemegang ITAS sampai Oktober 2025. Tapi soal kegiatan dan perizinan usaha di lokasi ini, kami perlu koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait," ujar Torang.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada dokumen sah yang bisa menunjukkan legalitas bangunan dan kegiatan yang dijalankan di lokasi tersebut.

"Akte notaris belum ada, IMB belum ada, dari Dinas Lingkungan Hidup juga belum bisa ditunjukkan. Ini yang sedang kami telusuri lebih lanjut," tegasnya.

Satu dari dua WNA asal Korea Selatan itu diamankan bukan dalam status sebagai pekerja, melainkan disebut menjabat sebagai direktur perusahaan yang berkegiatan di lokasi.

(sya/mso)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sederet instrumen hukum yang telah dimiliki Indonesia untuk dapat menindak tegas kejahatan siber termasuk judi online yang saat ini gencar diperangi secara nasional.

Dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis, Meutya menyebutkan dasar hukum penting untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan siber sehingga dapat memberikan efek jera setelah ditegakkan.

"Kita punya undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi), kemudian dasar hukum kita juga ada undang-undang ITE yang sudah cukup kuat jadi ini juga tanpa perlu direvisi lagi memang sudah menjelaskan mengenai sanksi hukum terhadap judi online, dan juga kejahatan-kejahatan di ranah digital," kata Meutya.

Selain itu, Meutya juga mensosialisasikan eksistensi dari aturan baru yang disahkan pada Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu PP nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau disebut dengan nama PP Tunas.

Aturan ini memang secara khusus dirancang untuk melindungi anak-anak di ruang digital termasuk dari bahaya kejahatan siber, itu artinya aturan ini juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari jeratan judi online sejalan dengan langkah pemerintah saat ini.

Lewat aturan ini, anak-anak diharapkan bisa mendapatkan pendampingan yang tepat saat mengakses platform digital termasuk juga mengatur platform agar bisa menghadirkan konten yang sesuai dengan usia penggunanya.

Hanya anak yang dirasa sudah cukup usia, yaitu usia 18 tahun yang diharapkan memiliki akun dengan identitas digitalnya secara mandiri, dengan demikian anak-anak diharapkan tidak langsung terpapar konten yang berpotensi bermuatan negatif ataupun yang mampu mengancam keamanannya.

"Dari PP ini kita harapkan intervensi atau penekanan terhadap kejahatan seperti judi online," ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Komdigi juga berencana kembali menegakkan dan menegaskan kembali pelaksanaan Peraturan Menteri terkait dengan kepemilikan kartu SIM prabayar.

Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi penipuan digital termasuk judi online dari nomor-nomor sekali pakai yang menyalahgunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah bocor.

Meutya menegaskan operator seluler akan diminta melakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa satu identitas NIK hanya boleh memiliki tiga kartu SIM dari satu operator.

Dengan demikian apabila ditemukan nomor-nomor lainnya akan dinonaktifkan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Sekarang ada 1 NIK bisa sampai ratusan. Nah ini kita juga telusuri menjadi salah satu sumber kejahatan karena kalau di situs-situs judi online kita lihat banyak sekali nomor-nomor WA (WhatsApp) yang kita yakini itu hasil dari pencurian data pribadi," kata Menkomdigi.

Terakhir, Meutya juga memberi ancang-ancang bahwa pihaknya tengah bersiap untuk menertibkan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet (PJI) yang dinilai ilegal dengan harapan bisa berkolaborasi dengan Polri dalam penegakannya.

Menurutnya ISP ilegal yang beroperasi di Indonesia berpotensi menjadi ancaman untuk keamanan siber karena tidak mengantongi izin dan beroperasi tidak sesuai standar yang ditetapkan.

"Karena ketika ilegal kita tidak tahu sumbernya, dasar hukumnya itu juga dapat atau potensi menjadi sumber dari kejahatan digital," Meutya menutup pernyataannya.

Pewarta: Livia Kristianti/Rio Feisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemerintah daerahnya lebih memilih mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam mendisiplinkan siswa didik yang dianggap bermasalah ketimbang menempuh skema pendidikan karakter ala militer di barak TNI.

"Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja," kata Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika Luthfi ditemui usai hadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Menurut dia, aturan hukum yang berlaku dapat dikenakan bagi anak cukup umur yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana.

"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya, 'kan begitu," katanya.

Selain untuk mempertanggungjawabkan di mata hukum, dia menyebut jerat pidana juga bermaksud memberikan efek jera bagi siswa didik yang berumur di atas 12 tahun.

"Kalau sudah cukup umur, antara 12 tahun dan 18 tahun di atas, itu ya pidana, ya dilakukan pidana biar efek jera, dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua,” ujarnya.

Untuk siswa didik yang masih masuk kategori anak di bawah umur, lanjut dia, lebih baik dibina dengan mengembalikannya kepada tenaga pendidik di sekolah dan orang tua masing-masing.

"Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya," ucapnya.

Sebelumnya, Minggu (27/4), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.

Dikatakan pula bahwa tiap siswa akan ikut program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo, YB Irpan siap menghadapi sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, Jebres, Solo, Aufaa Luqmana Re A (19). Dalam menghadapi persidangan Kamis (24/4) besok, Jokowi akan diwakili Irpan.

Irpan mengatakan, sidang perdana dengan agenda sebatas memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi kuasa hukum dan para pihak.

"Persiapan yang kami lakukan ya sebatas menyiapkan berita acara sumpah dan dokumen-dokumen terkait lainnya terutama surat kuasa khususnya, itu aja," katanya dihubungi awak media, Rabu (23/4/2025).

Ditanya apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan perdana, Irphan mengatakan dirinya yang akan mewakili di persidangan. Dia bilang Jokowi masih ada kegiatan di Jakarta.

"Bapak untuk besok pagi sementara saat tadi belum atur, tapi yang jelas secara normatif oleh karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada saya itu cukup saya wakili. Namun demikian, semisal Bapak longgar ya sah-sah saja dan itu dimungkinkan, tapi nampaknya Bapak terlalu banyak kesibukan ya di Jakarta hari ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa proses gugatan ini melalui proses yang panjang. Di sidang pertama memastikan kelengkapan berkas

"Untuk sidang pertama kan sebatas memastikan mengenai kelengkapan berkas itu sah atau tidak, sehingga berhak mewakili atau tidak. Nanti kalau sudah lengkap mereka diwajibkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dulu," bebernya.

"Kalau mediasi deadlock baru ya, pada saat tuh mediasi itu nanti oleh hakim mediator kan berharap para pihak secara prinsipal hadir ya. Apabila deadlock mediasi jawab terlebih dahulu baru pembuktian," lanjutnya.

Untuk menghadapi proses persidangan besok, dirinya mendapat pesan dari Jokowi untuk tetap menjaga etika dan tidak boleh terlalu reaktif.

"Pesannya supaya kami tetap menjaga etika, jangan sampai reaktif ketika ada komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan. Intinya lebih kurang seperti itu sajalah. Pokoknya tidak boleh terlalu reaktif, pokoknya datar-datar kita cermati secara seksama. Intinya itu saja ya," tuturnya.

Selain sebagai kuasa hukum dalam gugatan mobil Esemka, dirinya juga ditunjuk Jokowi sebagai kuasa hukum dalam gugatan ijazah SMA 6.

"Nah, hari ini saya merapat di Jakarta untuk menerima surat kuasa dari Pak Jokowi Mengenai perkara yang nomor 99 yang dilayangkan Pak Muhammad Taufiq," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menentukan jadwal sidang perdana gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, tentang ijazah Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 24 April.

Artinya, sidang tersebut akan digelar di hari yang sama dengan sidang perdana gugatan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, terkait mobil Esemka.

"Betul (sidang perdana gugatan ijazah Jokowi) tanggal 24 April 2025. Iya, bareng (dengan sidang perdana gugatan mobil Esemka)," kata Humas PN Solo Bambang Ariyanto saat dihubungi awak media, Selasa (15/5).

(apl/dil)