Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melawan tindak pidana korupsi saat berpidato dalam Kongres IV Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025) petang WIB. Prabowo mengaku, tak gentar melawan korupsi meskipun banyak pihak yang tidak suka, bahkan mengancam aparat penegak hukum yang memberantas kasus-kasus korupsi.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak akan kita berhenti. Saya tahu ada penegak hukum yang diancam, saya tahu. Saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar. Saya tidak gentar," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, tekad memberantas korupsi telah dibuktikan dalam enam bulan pemerintahannya yang berlangsung sejak Oktober 2024. Dia mengeklaim, sudah ratusan triliun rupiah uang rakyat diselamatkan karena kasus korupsi dibonagkar. "Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," ucap ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Prabowo menyatakan, keadilan harus ditegakkan demi memberantas korupsi di Tanah Air. "Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," ucap Prabowo.

Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, Prabowo mewanti-wanti perjuangan itu tentunya menghadapi tantangan yang berat. Pasalnya, ada pihak asing yang khawatir dan takut dengan kekuatan bangsa Indonesia jika bisa bangkit.

"Dari sejak Proklamator kita Bung Karno sampai sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita. Dengan segala dalih dan segala teknik. Mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita," kata Prabowo.

Dia melanjutkan, sejak kepemimpinannya, Indonesia sudah mengarah pada swasembada pangan. Prabowo menuturkan, produksi beras dan jagung kini tertinggi dalam sejarah Indonesia. Rata-rata produksi beras meningkat 10 persen.

Bisnis.com, BATAM - Sepanjang April hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri telah mengamankan 23 Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di wilayah tersebut.

"Para WNA bermasalah yang kami amankan dalam operasi gabungan Wira Waspada ini berasal dari China, Myanmar, Kanada hingga Bangladesh," kata Kepala Kantor Imigrasi Batam Hajar Aswad, Jumat (16/5/2025) di Batam.

Setelah diamankan, puluhan WNA itu akan dipulangkan ke negara masing-masing. "Para WNA ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia hanya menggunakan visa kunjungan wisata," katanya lagi.

Dari 23 WNA yang diamankan, Imigrasi menangkap dua WNA China di salah satu penginapan di Batam Center pada 7 Mei 2025.

Kedua WNA China yang menyalahi aturan tinggal tersebut diketahui bekerja sebagai buruh kasar pada proyek pembangunan Opus Bay di Tanjunguncang.

"Selain itu WNA China ini berada di bawah tanggung jawab perusahaan subkon dari Surabaya. Jadi, kami berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk penyelidikan," paparnya.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WNA Myanmar. Dari 17 WNA itu, 10 di antaranya menyalahi izin tinggal dan salah seorang WNA berinisial TS merupakan pencari suaka.

"TS ini diduga sebagai koordinator yang memberikan akomodasi dan transportasi kepada rekan senegaranya, dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Mereka di Singapura ditawari pekerjaan sebagai pelayan, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan di Batam, mereka sembunyi dan pindah-pindah penginapan," ujarnya.

Selanjutnya pada 15 Mei 2025, Imigrasi Batam juga mengamankan satu WNA Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan membuat kerusuhan di sekitar Hotel OS Batam. "Untuk WNA Kanada, kami masih melakukan pemeriksaan kejiwaan," imbuhnya.

Untuk tiga orang WNA Bangladesh, Hajar menyebut mereka masuk secara ilegal dari pintu masuk tidak resmi.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp100 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menangkan 170 Warga Negara Asing dari 27 negara dalam Operasi Wira Waspada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14-16 Mei 2025.

"Hasil dari operasi tersebut, Ditjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing yang berasal dari 27 negara," kata Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Yuldi mengatakan, para WNA yang diamankan mayoritas berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, disusul Kamerun sebanyak 27 orang, Pakistan sebanyak 14 orang, Sierra Leone sebanyak 12 orang, Pantai Gading 8 orang, dan Gambia 8 orang.

Dia mengatakan, mereka diamankan petugas setelah tak dapat menunjukkan dokumen perjalanan.

Selain itu, mereka menggunakan visa investor fiktif.

"Kita lihat dokumen yang digunakan itu rata-rata visa investor, jadi seolah-olah mereka melakukan investasi di Indonesia, tapi ketika dicek kegiatan investasinya tidak ada, kemudian perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan di Indonesia juga tidak ada," ujarnya.

Para WNA dinilai melanggar Pasal 78 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta.

"Serta pengenaan TAK atau tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ucap dia.

Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Jawa Timur mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Irak berinisial HHMA (43) karena terdeteksi melanggar izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, di kantornya, Jumat mengatakan HHMA diamankan pada 5 Mei 2025 di wilayah Kabupaten Pacitan setelah tinggal secara ilegal sejak 1 April.

"Yang bersangkutan tinggal bersama warga lokal berinisial SAS, dan diketahui tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah," ujarnya.

HHMA masuk ke Indonesia dengan tawaran sebagai investor produksi arang batok kelapa melalui sebuah CV.

Namun dalam perjalanan usahanya, perusahaan yang dikelola HHMA bangkrut. Pelanggaran keimigrasian terjadi karena WNA asal Irak itu tidak pernah mengurus izin tinggal terbatas ke Kantor Imigrasi di Indonesia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai investor, HHMA juga mengaku menjadi korban penipuan senilai Rp33 juta oleh SAS, dan telah melaporkannya ke Polres Pacitan.

"Kami sudah koordinasi dengan Konsulat Irak untuk proses pemulangan. Jika seluruh dokumen lengkap, akan segera dideportasi," kata Happy.

Imigrasi Ponorogo mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mendapati keberadaan WNA mencurigakan di lingkungannya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok bersama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI melakukan operasi pengawasan terhadap sejumlah kapal menggunakan bendera negara asing di perairan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Operasi ini menekankan keamanan dan penegakan hukum terhadap sejumlah kapal yang mengangkut warga asing," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Munandar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan dokumen perjalanan masing-masing awak kapal yang ada di kawasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan pada Selasa (29/4) ditemukan beberapa kapal yang berbendera negara asing sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Petugas gabungan pun segera melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap orang-orang yang berada di atas kapal tersebut.

"Setelah dilakukan pengawasan, tidak ditemukan adanya pelanggaran," kata Arief.

Kegiatan operasi pengawasan ini dipimpin langsung oleh Arief Munandar didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan bersama Bakamla dan instansi terkait lainnya.

Operasi Gabungan yang digelar selama sehari itu melibatkan dua kapal dari Bakamla, yakni kapal RHIB dan Catamaran yang memiliki daya jangkau yang mumpuni.

Sementara itu, Komandan Pos Bakamla Muara Baru Ozzy mengaku pihaknya selalu mengimbau kepada nelayan agar melaporkan bila ada gangguan keamanan di wilayah perairan Tanjung Priok.

"Dengan adanya operasi ini, menegaskan kehadiran negara di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok menyidak beberapa kapal berbendera asing yang berkeliaran di sekitar perairan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat melakukan operasi gabungan, Selasa (29/4/2025).

Operasi gabungan dilakukan oleh Imigrasi bersama Bakamla RI dan Bais TNI.

"Operasi ini menekankan keamanan dan penegakan hukum, dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan dokumen perjalanan masing masing awak kapal," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Munandar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/4/2025).

Oleh sebab itu, saat melihat kapal-kapal berbendera asing tengah berlabuh di tepi perairan Pelabuhan Tanjung Priok, petugas gabungan langsung mengecek perizinannya.

Selain mengecek perizinan kapal, para petugas juga memeriksa satu per satu orang yang berada di dalamnya.

Usai dicek, kapal-kapal berbendera asing itu memiliki izin yang lengkap dan tidak melakukan pelanggaran.

Komandan Pos Bakamla Muara Baru Ozzy mengatakan, pihaknya selalu mengimbau keamanan pada kapal. Ia meminta jangan ragu untuk melapor bila ada gangguan keamanan di seputar wilayah Perairan Tanjung Priok.

"Dengan adanya operasi ini, akan menegaskan kehadiran negara di wilayah Perairan Pelabuhan Tanjung Priok," jelas Ozzy.

Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

"Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela," kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

Kasus terbaru yang mencuat ke publik yaitu warga negara Rusia, Kseniia Petrova, yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School ditahan lantaran membawa embrio katak 'non-berbahaya' tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke AS. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

"Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya," tulis pesan tersebut.

Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

"Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil," ujar Romanovsky.

Simak juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

"Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku," tulis imbauan KBRI.

KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
6. Kelola Media Sosial dengan Bijak - Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
7. Aktif di Komunitas Lokal - Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID - Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
8. Cek & Perbarui Dokumen - Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
9. Gunakan Fasilitas Kampus - Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
10. Simpan Dokumen Cadangan - Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas - Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
12. Jaga Kesehatan Mental - Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
13. Lapor ke DSO - Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

Simak juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam semakin intensif mengawasi kedatangan orang asing ke Batam. Karena hal tersebut, Imigrasi Batam sekarang mewajibkan dunia akomodasi di Batam menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan APOA punya peran penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum oleh orang asing yang tinggal sementara di Batam.

"APOA ini membantu mempercepat pelaporan mengenai keberadaan orang asing, sehingga memudahkan kami memantau mereka," katanya usai acara Sosialisasi APOA di Hotel Whyndam Batam, Kamis sore (27/3/2025).

Hajar kemudian memberikan contoh pada saat ia bertugas di Bali, banyak pengelola hotel dan penginapan yang kesulitan saat berhadapan dengan tamu asing yang membuat kerusuhan dan kabur saja tanpa membayar saat check-out.

"Kasus-kasus seperti ini butuh waktu lama untuk bisa tertangani, karena harus mencari tamu lebih dulu. Dengan adanya APOA, maka proses pencarian bisa lebih diminimalkan karena sudah menyangkut kerja sama antara hotel, imigrasi dan juga polisi," jelasnya.

Selain mempermudah koordinasi, aplikasi ini juga mendukung kewajiban pemilik penginapan dalam melaporkan tamu asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Tentu setiap tindakan di lingkungan penginapan tetap mengacu pada SOP masing-masing hotel. Namun, dengan adanya APOA, pemilik penginapan memiliki alat yang lebih efektif untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan (orang asing) sesuai regulasi yang berlaku,” tutupnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) versi terbaru guna meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur canggih yang memudahkan pemilik atau pengelola penginapan untuk melaporkan tamu asing yang menginap di tempat mereka.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing di Indonesia kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan menggunakan paltform APOA.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulisnya.

Yuldi menjelaskan, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh petugas Imigrasi.

Yuldi mengingatkan, sesuai UU Keimigrasian, terdapat terdapat sanksi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Sanksi itu berupa ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Lebih lanjut Yudli menjelaskan, proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA. Setelah masuk, pengelola penginapan harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi.

"Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," tuturnya.

Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui APOA.

Untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, pengelola penginapan kemudian memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," kata Yuldi.

Sebagai informasi, mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, total tamu WNA di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA sebanyak 78.077 orang. Rinciannya 23.835 check-in dan 54.242 check-out.

Asal negara para tamu WNA tersebut didominasi Australia sebanyak 13.104 orang, Republik Rakyat Tiongkok 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi, yakni Bali sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, Nusa Tenggara Timur 4.066 orang, dan Jakarta 3.210 orang.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, kami bisa mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara," tambah Yuldi.

Sementara itu, terkait hal ini Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia per 24 Maret 2025 mencapai 78.077 orang.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan orang asing yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Australia yaitu sebanyak 13.104 orang, kemudian dari China sebanyak 12.493 orang, lalu dari India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

"Total data tamu asing yang tercatat pada aplikasi Pengawasan Orang Asing [APOA] ada 78.077 orang, terdiri dari 23.835check indan 54.242check out," tutur Yuldi di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut Yuldi, puluhan ribu orang asing itu paling banyak menginap di Provinsi Bali yaitu sebanyak 47.772 orang, kemudian di Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, NTT 4.066 orang dan Jakarta 3.210 orang.

"Kami menggunakan APOA sebagai alat yang bisa digunakan pengelola penginapan untuk mengawasi orang asing ini," katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi denganstakeholderterkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

"Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.