Banda Aceh -

Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

(agse/nkm)

Bisnis.com, BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam semakin intensif mengawasi kedatangan orang asing ke Batam. Karena hal tersebut, Imigrasi Batam sekarang mewajibkan dunia akomodasi di Batam menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan APOA punya peran penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum oleh orang asing yang tinggal sementara di Batam.

"APOA ini membantu mempercepat pelaporan mengenai keberadaan orang asing, sehingga memudahkan kami memantau mereka," katanya usai acara Sosialisasi APOA di Hotel Whyndam Batam, Kamis sore (27/3/2025).

Hajar kemudian memberikan contoh pada saat ia bertugas di Bali, banyak pengelola hotel dan penginapan yang kesulitan saat berhadapan dengan tamu asing yang membuat kerusuhan dan kabur saja tanpa membayar saat check-out.

"Kasus-kasus seperti ini butuh waktu lama untuk bisa tertangani, karena harus mencari tamu lebih dulu. Dengan adanya APOA, maka proses pencarian bisa lebih diminimalkan karena sudah menyangkut kerja sama antara hotel, imigrasi dan juga polisi," jelasnya.

Selain mempermudah koordinasi, aplikasi ini juga mendukung kewajiban pemilik penginapan dalam melaporkan tamu asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Tentu setiap tindakan di lingkungan penginapan tetap mengacu pada SOP masing-masing hotel. Namun, dengan adanya APOA, pemilik penginapan memiliki alat yang lebih efektif untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan (orang asing) sesuai regulasi yang berlaku,” tutupnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) versi terbaru guna meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur canggih yang memudahkan pemilik atau pengelola penginapan untuk melaporkan tamu asing yang menginap di tempat mereka.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing di Indonesia kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan menggunakan paltform APOA.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulisnya.

Yuldi menjelaskan, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh petugas Imigrasi.

Yuldi mengingatkan, sesuai UU Keimigrasian, terdapat terdapat sanksi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Sanksi itu berupa ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Lebih lanjut Yudli menjelaskan, proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA. Setelah masuk, pengelola penginapan harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi.

"Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," tuturnya.

Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui APOA.

Untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, pengelola penginapan kemudian memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," kata Yuldi.

Sebagai informasi, mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, total tamu WNA di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA sebanyak 78.077 orang. Rinciannya 23.835 check-in dan 54.242 check-out.

Asal negara para tamu WNA tersebut didominasi Australia sebanyak 13.104 orang, Republik Rakyat Tiongkok 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi, yakni Bali sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, Nusa Tenggara Timur 4.066 orang, dan Jakarta 3.210 orang.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, kami bisa mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara," tambah Yuldi.

Sementara itu, terkait hal ini Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

"Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," katanya.

Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

"Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," katanya.

Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi merilis Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) terbarukan guna mengoptimalkan pengawasan keberadaan orang asing atau warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman menuturkan aplikasi APOA memiliki berbagai fitur yang mempermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap ataupun tinggal di tempat mereka.

Menurutnya, petugas Imigrasi berwenang meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan dalam hal ini kami menggunakan APOA sebagai platform-nya.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman, Rabu (26/3/2025).

Implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," imbuhnya.

Yuldi mengatakan proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA.

Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.

"Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui aplikasi APOA," ucapnya.

Untuk pelaporan saat check-out tamu, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," imbuhnya.

SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melalui tim Bidang Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian menggelar sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kegiatan pada Selasa (11/2/2025) ini diikuti 49 hotel dari berbagai wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo hingga Malang.

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pengelola akomodasi dalam melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, menekankan penggunaan APOA akan mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan orang asing.

"Dengan sistem yang lebih terstruktur ini, diharapkan pengawasan keimigrasian di Surabaya semakin efektif, mendukung keamanan, dan menciptakan ketertiban," katanya.

Imigrasi Surabaya juga menjelaskan terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik tempat penginapan atau hotel. "Jadi berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pemilik tempat penginapan mempunyai kewajiban untuk melaporkan keberadaan Orang Asing," jelasnya.

Adapun demikian, melalui adanya sosialisasi ini, Agus berharap seluruh pengelola hotel dapat lebih aktif dalam melaporkan tamu asing yang menginap. "Hal ini untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif serta mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Surabaya," sambungnya.

Acara ini sebagai bentuk mewujudkan visi dan misi Asta Cita dalam pelayanan keimigrasian dengan memanfaatkan teknologi dan tetap mengedepankan HAM. "Perlu ditekankan kembali dalam pengawasan keimigrasian untuk lebih efektif, efisien, humanis dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum," paparnya.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Mereka mengakui pentingnya penerapan APOA dalam mendukung sistem pengawasan keimigrasian yang lebih baik. "Dengan adanya kerja sama yang erat antara imigrasi dan pengelola akomodasi, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Surabaya semakin optimal," tandasnya.

Banda Aceh -

Dua warga negara (WN) Pakistan, MO (30) dan NH (32) dideportasi usai kepergok berjualan kaligrafi di Banda Aceh. Keduanya dianggap menyalahi izin tinggal.

"Deportasi dilakukan karena keduanya melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a dan f, yang meliputi pendeportasian dan penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada Kamis (23/1) sore. Keduanya dipulangkan menggunakan pesawat Batik Air Malaysia.

"Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran," jelas Gindo.

Gindo menjelaskan, pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Aceh. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban keimigrasian di wilayah Indonesia.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita," ujar Gindo.

(astj/astj)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap orang asing meningkat sekitar dua kali lipat sepanjang 2024.

Menteri Imipas Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan hal tersebut terlihat dari kenaikan penetapan warga negara asing (WNA) sebagai tersangka, pengenaan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap WNA, penangkalan WNA, serta peringkusan buronan internasional.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” kata Agus dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada tahun 2025, Menteri Imipas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala serta memperkuat sinergisitas dengan aparat penegak hukum (APH) lain.

"Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah, apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2024, Ditjen Imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka tersebut melonjak sebesar 145,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka.

Kemudian, Imigrasi mengenakan TAK terhadap 5.434 orang WNA pada 2024 atau naik 98,7 persen dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah TAK yang diberikan kepada 2.734 orang.

Ditjen Imigrasi turut mencatat sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024 atau meningkat 58,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

Pada tahun yang sama, Ditjen Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Buron terakhir yang ditangkap pada tahun 2024 berinisial YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi daring (online) asal Republik Rakyat China.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga sempat menangkap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkotika.

Agus menekankan bahwa pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan TAK terhadap WNA yang berada di wilayah Indonesia serta terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

"TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Dia menyebutkan bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat berupa deportasi dari wilayah Indonesia.

Deportasi, kata dia, juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Menurut Agus, perubahan Undang-Undang (UU) Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kini, WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni enam bulan dan dapat diperpanjang.

Menurut dia, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan tersebut menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, kata Agus, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024.

"Operasi itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Manggarai Barat -

Buntut pesta seks dan narkoba yang dilakukan turis bule di Canggu, Imigrasi bakal memelototi turis asing yang liburan di Labuan Bajo selama periode Nataru.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan ketat itu akan dilakukan personel Imigrasi di Bandara Internasional Komodo dan pelabuhan.

"Kami turunkan personel dari seksi intelijen dan penindakan dalam meningkatkan pengawasan selama Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi di bandara dan pelabuhan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, Kamis (26/12/2024).

Jaya mengatakan, Imigrasi mengatensi lonjakan penumpang khususnya WNA ke destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo selama periode liburan Nataru.

Dia pun memastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Imigrasi Labuan Bajo juga memperkuat sinergi dengan beberapa instansi seperti tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tim pengamanan Bandara Internasional Komodo.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke luar negeri, Imigrasi ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti paspor dan visa sebelum bepergian ke luar negeri.

"Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandas Jaya.

--------

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)

Karawang -

Warga negara asing (WNA) asal China jadi pelanggar aturan keimigrasian terbanyak, para ekspatriat asal negeri tirai bambu tersebut memang menjadi terbanyak di Karawang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto menuturkan setidaknya ada 10 negara dengan pemohon izin tinggal tertinggi di Karawang.

"Untuk pemohon izin tinggal ada WNA China sebanyak 412 permohonan, India 295 permohonan, Jepang 217 permohonan, Korea Selatan 136 permohonan, dan Taiwan 78 permohonan," kata Petrus saat diwawancara detikJabar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Jalan Siliwangi, Kabupaten Karawang, Senin (23/12/2024).

Selain itu, pemohon izin tinggal dari Paskitan tercatat 27 permohonan, Thailand 25 permohonan, Malaysia 21 permohonan Arab Saudi 18 permohonan, Yaman 18 permohonan, sepanjang tahun 2024. Petrus menuturkan, para ekspatriat tersebut juga kerap tak lepas dari pelanggaran aturan keimigrasian, puluhan WNA diketahui melanggar aturan saat tinggal di Karawang.

"WNA pelanggar ini mayoritas tinggal di wilayah industri, contoh pelanggaran ini seperti, mereka datang menggunakan visa wisata, tapi di sini untuk bekerja," kata dia.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada WNA yang melebihi batas waktu tinggal atau overstay, bahkan masuk Indonesia secara ilegal, hingga tidak adanya kepemilikan paspor.

"Pelanggar keimigrasian terbanyak yakni WNA China, sebanyak 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, dan India 2 orang," ungkapnya.

Selain itu, ada juga WNA asal Italia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang melanggar aturan keimigrasian dengan masing-masing satu orang WNA yang tercatat sepanjang 2024.

Petrus mengaku, karena terbatasnya petugas Imigrasi di Karawang, sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Karawang.

Oleh sebab itu pihaknya punya melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan berbagai kegiatan pencegahan.

"Dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, sehingga masih ada WNA yang melanggar atudan, kita juga ada rapat dengan Timpora untuk melakukan berbagai macam kegiatan pencegahan terkait dengan pelanggaran keimigrasian," pungkasnya.

(sud/sud)

BLITAR, iNewsBlitar – Pabrik gula PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Jawa Timur, ternyata memiliki 11 orang tenaga kerja asing (TKA).

Dalam Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (OPSGAB Timpora) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, terungkap sebagian besar TKA berasal dari Thailand.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Blitar Arief Yudistira mengatakan, operasi gabungan yang digelar Timpora melibatkan aparat hukum lain.

Operasi yang berlangsung pada 26 November 2024 itu untuk memastikan ada tidaknya pekerja asing (TKA) di PT RMI Blitar, keberadaanya bagaimana, dan kegiatannya seperti apa.

“11 orang sebagai pekerja (TKA), dominan dari Thailand,” ujar Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Blitar Arief Yudistira kepada wartawan Rabu (18/12/2024).

PT RMI Blitar diketahui merupakan salah satu pabrik gula besar di Indonesia yang turut menyokong kebutuhan gula nasional.

Pada tahun 2024 PT RMI Blitar menargetkan produksi gula hingga 1,1 juta ton. Target produksi ini sedikit lebih rendah ketimbang tahun 2023 sebanyak 1,2 juta ton.

Produksi gula PT RMI diketahui disuplai dari 25 zona perkebunan tebu yang tersebar di wilayah Blitar, Malang dan Kediri, dengan 50 persen di antaranya berasal dari petani tebu Blitar.

Menurut Arief Yudistira, PT RMI merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Blitar dan semua mengetahui itu. Hal itu sebagai salah satu alasan Timpora Imigrasi melakukan pengawasan ke sana.

Imigrasi Blitar, kata dia perlu memastikan ada tidaknya orang asing (WNA) atau pekerja asing, mengecek lokasi serta ada tidaknya pelanggaran keimigrasian.  

“Pada bidang keimigrasian clear, tidak ada pelanggaran,” terangnya.

Selain di PT RMI Blitar, Timpora imigrasi Blitar juga menggelar operasi gabungan di perusahaan PT Gesnow Pendo Food yang berada di wilayah Kota Blitar.

Hasilnya diketahui ada satu WNA China yang berstatus sebagai investor. Kemudian juga menggelar operasi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung.

Menurut Arief Yudistira, diketahui ada sebanyak 14-an warga negara asing (WNA) Thailand yang berstatus sebagai mahasiswa UIN Tulungagung.

Jumlah mahasiswa asing ini lebih sedikit dibanding tahun 2023 sebanyak 25-50-an orang. Hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.

Namun petugas menemukan adanya sejumlah mahasiswa asing yang terindikasi memiliki ideologi ekstrim kanan. “Ada indikasi mengarah ke kanan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar selama tahun 2024 telah melakukan penindakan administrasi keimigrasian kepada 7 WNA.

Perinciannya, WNA Malaysia sebanyak 2 orang, Pakistan 4 orang, dan Singapura 1 orang.

Dari 7 WNA itu 3 orang telah dideportasi, 3 orang diserahkan ke Rudenim Surabaya dan 1 orang masih proses di Kantor Imigrasi Blitar.

Editor : Solichan Arif