KOMPAS.com - Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen lahan pagar laut di Tangerang, resmi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa penangguhan ini dilakukan karena masa penahanan keempat tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Sehubungan dengan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka sebelum tanggal 24 April," kata Djuhandhani dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Apa Alasan Hukum di Balik Penangguhan Ini?

Dokumentasi Warga Kohod. Pagar laut di perairan Desa Kohod yang belum dicabut.

Kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, membenarkan bahwa secara hukum, penangguhan ini dimungkinkan karena pasal yang disangkakan kepada Arsin bin Asip dan tiga tersangka lainnya adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” ujar Henri saat dihubungi Kompas.com.

Henri menjelaskan bahwa karena hingga kini belum ada proses penyidikan terhadap unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka perpanjangan penahanan lebih lanjut tidak dapat dilakukan.

“Namun, jika nantinya Bareskrim memproses dugaan tindak pidana korupsi, maka masa penahanan bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun,” jelasnya.

Apakah Kasus Ini Masih Terus Diselidiki?

Meski penahanan ditangguhkan, proses penyidikan tetap berjalan. Henri menekankan bahwa masyarakat Desa Kohod tetap mempercayai Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini secara menyeluruh.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam. Apalagi, saat pengembalian berkas (P-19) kemarin, waktunya sudah sangat mepet dengan akhir masa penahanan,” tutur Henri.

Empat tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini adalah:

• Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohod
• UK, Sekretaris Desa
• SP dan CE, selaku penerima kuasa

Dok. Warga Kohod Warga Kohod menmukan masih ada pagar laut di perairan Kohod, Kabupaten Tangerang masih tersisa dan belum dicabut, Rabu (19/3/2025).

Mereka diduga memalsukan berbagai dokumen tanah, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan tidak sengketa, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Pemalsuan ini terjadi sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Lebih dari itu, mereka juga dituding mencatut nama-nama warga Desa Kohod dalam pembuatan 263 surat palsu atas lahan di kawasan pagar laut, Tangerang.

Bareskrim Polri sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Namun, pada 16 April 2025, jaksa mengembalikan berkas dengan catatan bahwa penyidik perlu mendalami unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

"Saat ini, penyidik masih menangani perkara ini sesuai catatan dari jaksa, dan penyidikan lanjutan sedang berjalan," kata Djuhandhani.

Dengan adanya penangguhan ini, keempat tersangka tidak lagi ditahan, tetapi proses hukum belum berhenti. Warga Desa Kohod, melalui kuasa hukumnya, berharap proses penyidikan dapat membuka seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya kerugian negara akibat pemalsuan dokumen tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masa Tahanan Habis, Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Dkk".

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menanggapi persoalan hukuman denda administratif Rp48 miliar yang dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut kuasa hukum Arsin, Yunisar, sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar. Ia juga menuding sangkaan tersebut dipaksakan untuk menjerat kliennya.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP," ucapnya di Tangerang, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang.

"Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi," ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahu dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pembangunan pagar laut tersebut.

"Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam raker, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan aparat dari Bareskrim Polri dalam memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai jika ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut. "Itu ranahnya bukan di KKP," kata Trenggono.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyatakan bahwa kliennya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda Rp 48 Miliar.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin mendapat denda Rp 48 miliar karena membuat pagar laut di perairan Tangerang, Banten

Menurut Yunihar, hingga saat ini, pihaknya hanya mengetahui informasi terbaru mengenai kasus tersebut dari pemberitaan di media, bukan dari pemberitahuan resmi pemerintah.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Oleh karena itu, menurut Yunihar, pernyataan yang menyebut kliennya siap untuk membayar denda Rp 48 Miliar itu dinilai tidak benar.

"Pernyataan Menteri KP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," katanya.

Lebih lanjut, Yunihar menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengambil langkah hukum setelah menerima pemberitahuan resmi dari KKP.

Dia juga memastikan bahwa setiap perkembangan kasus akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Arsin, yang saat ini masih berada dalam tahanan.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Arsin dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti.

Dia mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Dalam kesempatan itu, Sakti juga menyebut bahwa Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu, kemudian juga ada pernyataan," ujarnya.

Sakti menjelaskan bahwa keterlibatan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang diungkap setelah melalui proses yang panjang.

Saat ditanya soal adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melapor ke aparat penegak hukum (APH) terkait kasus pembangunan pagar laut.

Menurut Johan, kasus pagar laut harus mesti di bawa ke ranah hukum karena ia menduga ada kerugian negara dalam proses pembangunan pagar tersebut.

"Saran saya, aktif Pak, KKP itu melapor ke APH bahwa telah terjadi kerusakan di laut, terjadi pelanggaran di laut yang mengakibatkan kerugian negara dan ini cukup kita menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, telah terjadi tindak pidana ekonomi," kata Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dia menilai potensi kerugian negara dalam kasus pagar laut ini karena pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk membongkar pagar laut.

"Kita sehingga mengeluarkan uang negara, Pak, untuk membongkar itu. Satu potensi kerugian negara," ucap Johan.

Selain itu, ia mempertanyakan dana pembangunan pagar laut di Tangerang.

Jika berasal dari dana desa, tentu ini merugikan negara.

"Untuk bangun pagar laut itu, desa pakai uang pribadi atau uang desa? Kalau pakai uang desa, Pak, potensi lagi kita punya kerugian negara di situ," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di sisi lain, Johan merasa heran dengan sikap Sakti yang dirasa terlalu tenang menghadapi persoalan pagar laut.

Sebab, ia menilai pagar laut bukan cuma soal fisik, tetapi mencakup kerusakan ekologis, menghambat nelayan, gangguan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

"Kalau saya jadi menteri KKP, saya yang paling tersinggung dengan adanya pagar laut ini, tapi bapak jawabnya datar-datar saja di dokumen ini," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, juga menyampaikan bahwa KKP seharusnya melapor ke polisi jika tidak punya kewenangan untuk menjerat pembuat pagar laut ke ranah pidana.

Sebab, ia tak meyakini bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod mempunyai dana miliaran untuk membuat pagar laut.

"Harusnya KKP, kalau memang tidak punya kewenangan, dia lapor ke Kepolisian untuk menindaklanjuti dan bersama Polri melakukan pengusutan tindak pidananya, jadi tidak berhenti di sana. Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya," ujar Johan.

Diketahui, KKP sudah menetapkan Kades Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T sebagai pembuat pagar laut.

KKP pun memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 48 miliar kepada mereka.

Merespons Johan, Menteri KP mengatakan dirinya juga tersinggung dengan kejadian pagar laut, tetapip ia tidak ekspresif dalam mengungkapkannya ke publik.

"Saya bukan hanya tersinggung, kesal juga, cuma kan cara ekspresinya beda-beda. Ada ekspresinya yang menunjukkan ke publik. Saya mungkin ekspresinya lebih tenang, bisa juga begitu," ucap Sakti.

Sakti pun mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Bahkan, selama proses investigasi di KKP, menurut Sakti, polisi turut dilibatkan.

"Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut bersama-sama di kantor KKP untuk melakukan penyidikan. Maka, tidak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana dan kita dari sisi KKP sudah melimpahkan ke sana dan kita juga dijadikan saksi ahli di sana. Itu koordinasinya, Pak," ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mabes Polri akhirnya melakukan penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, Senin (24/2/2025). Penahanan tersebut dilakukan setelah tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, memeriksa Arsin sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan surat-surat dan dokumen dalam penerbitan sertifikat kepemilikan lahan untuk pemagaran laut di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyidik Dittipidum Polri, sudah menetapkan Arsin sebagai tersangka sejak Selasa (18/2/2025). Selain Arsin, dalam kasus ini, penyidik kepolisian juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya. Yaitu, UK tersangka selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE yang dijerat tersangka selaku kuasa pemohon penerbitan sertifikat lahan.

Keempat tersangka itu, diperiksa bersamaan pada Senin (24/2/2025). "Setelah melakukan pemeriksaan, dan kita melakukan gelar perkara, kita putuskan keempat tersangka kita laksanakam penahanan," begitu kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Djuhandani mengatakan, penahanan dilakukan terhadap para tersangka dengan alasan objektivitas penyidikan. Kata dia, penahanan dilakukan agar mencegah para tersangka melarikan diri. Pun agar para tersangka tak menghilangkan barang-barang bukti. "Dan adanya pertimbangan keempat tersangka mengulangi perbuatannya," ujar Djuhandani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kades Kohod, Tangerang, Arsin bin Asip, Yunihar, memastikan kliennya koperatif dalam menjalani pemeriksaan terkait penetapan Arsin sebagai tersangka kasus pagar laut.

“Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan bahwa kami koperatif ya,” kata Yunihar di Bareskrim Polri, Senin (24/2/2025).

“Kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada,” tambah Yunihar.

Kades Kohod tiba di Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) pukul 13.09 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya.

Arsin datang dengan menggunakan kemeja hitam, topi hitam, dan masker putih.

Dia berjalan menuju gedung Bareskrim didampingi oleh pengacaranya.

Kades Kohod tak mengeluarkan sepatah katapun.

Bahkan ketika ditanya wartawan apakah dirinya siap untuk ditahan, ia bungkam dan terus berjalan ke ruang penyidik.

“(Apa saja yang dibawa, Pak?) Bawa diri,” lanjut kuasa hukum Kades Kohod.

Kedatangan Kades Kohod tersebut memenuhi panggilan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri terkait dengan penetapan Arsin sebagai tersangka.

Arsin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, hasil gelar perkara menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Djuhandhani, Selasa lalu.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin, Rendy Kurniawan, mengungkapkan kondisi kliennya semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit.

"Kalau kondisinya sebelum penetapan tersangka sih mulai membaik tapi enggak tahu setelah mendapatkan informasi (jadi tesangka) ini," ujar Rendy kepada Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).

Rendy menambahkan, dia telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moril.

"Kami tadi siang bertemu. Face-to-face, ngobrol, melakukan diskusi dan juga menenangkan kondisi beliau yang memang berangsur dengan baik," kata dia.

Meski demikian, Rendy akan terus memantau kesehatan Arsin seiring dengan perkembangan kasus yang dihadapinya.

Sementara itu, Yunihar, kuasa hukum Arsin yang lain, menyatakan kliennya saat ini berada di kediamannya di Jalan Kalibaru, Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

"Ada di rumah, tadi ada bersama kami ngobrol diskusi bareng," ungkap Yunihar.

Dia juga menambahkan bahwa Arsin telah mengetahui statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri. Namun, informasi tersebut baru diterimanya melalui pemberitaan di media massa.

"Tidak ada perbedaan sebelumnya, beliau akan kooperatif, mengikuti proses berikutnya," kata Yunihar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang pada Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro berujar, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara.

"Kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," jelas Brigjen Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam, termasuk 1 buah printer, 1 unit layar monitor, keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kami duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tambah Djuhandhani.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, meminta masyarakat untuk mengutamakan azas praduga tak bersalah usai Kepala Desa Kohod Arsin jadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Dalam hal ini, tolong dengan sangat semua pihak mendatangkan asas peraduga tidak bersalah. Itu saja dulu begitu," ucap Arsin kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Saat ini, ucap Rendi, mereka bakal mengambil langkah hukum setelah Arsin jadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

"Karena memang kan klien kami tentu memiliki dan merasa dirinya itu telah menjadi korban akibat dari perbuatan-perbuatan sodara S dan C itu sendiri," ucap Rendi lagi.

Rendy tidak memberikan rincian mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penetapan status tersangka Arsin.

Ia menyatakan, kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status hukum Arsin. Pasalnya, informasi yang diterima sejauh ini hanya berasal dari media.

"Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polri, dari Bareskrim Polri. Hanya sebatas dari teman-teman media," tambahnya.

Meski demikian, Rendy mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi.

"Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," jelasnya.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penetapan tersangka Arsin itu berdasarkan hasil gelar perkara.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ungkap Djuhandhani, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini diketahui telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," tambah Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Dalam penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam.

Barang bukti yang disita antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tutup Djuhandhani.

TANGERANG, KOMPAS.com – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, menyerahkan langkah hukum selanjutnya kepada tim pengacaranya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang.

"Beliau menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum, ya tentunya mohon untuk upaya-upaya diperkenankan diperlakukan selaku kuasa hukum, dan permintaan itu tentu kami kaji, kami pertimbangkan, apakah nanti ada upaya hukum atau tidak," kata pengacara Arsin, Yunihar Arsyad, saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (18/2/2025).

Yunihar mengatakan, pihaknya belum memutuskan akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Keputusan akan diambil setelah mereka menerima informasi resmi terkait penetapan tersangka terhadap Arsin.

"Sampai saat ini belum (menerima informasi resmi), saya kira mungkin sedang mempersiapkan karena saya baca berita kiriman dari teman-teman media, sore ini baru rilisnya kan?" ujar Yunihar.

Ia menambahkan, Arsin dan tim pengacara telah melakukan komunikasi intensif terkait kasus ini, tetapi belum ada keputusan lebih lanjut.

Meski demikian, Arsin dikatakan akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya, Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025.

“Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Saat itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, mengungkapkan akan mengambil langkah hukum setelah Kepala Desa Kohod Arsin ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak penyidik dan melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," ujar Rendy kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Rendy tidak memberikan rincian mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penetapan status tersangka Arsin.

Ia menyatakan, kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status hukum Arsin. Pasalnya, informasi yang diterima sejauh ini hanya berasal dari media.

"Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polri, dari Bareskrim Polri. Hanya sebatas dari teman-teman media," tambahnya.

Meski demikian, Rendy mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi.

"Kami menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Arsin sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ungkap Djuhandhani, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini diketahui telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," tambah Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Dalam penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam.

Barang bukti yang disita antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tutup Djuhandhani.

Bareskrim Polri mengaku masih belum menahan Kepala Desa Kohod Arsin bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan pihaknya belum menahan empat tersangka lantaran proses gelar perkara baru dilakukan pada Selasa (18/2) hari ini.

"Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process," ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.

Meski belum ada penahanan, Djuhandhani menyebut Bareskrim telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan terhadap keempat tersangka.

"Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," tuturnya.

Bareskrim Polri hari ini telah menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Djuhandhani menjelaskan keempat tersangka tersebut yakni A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku Penerima kuasa dan CE selaku Penerima Kuasa.

Ia menjelaskan keempat tersangka itu dinilai telah terbukti bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan membuat dan menggunakan surat palsu.

Surat palsu itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak hingga akhirnya berhasil diterbitkan total 263 sertifikat atas nama warga desa.

Dalam kasus ini, Djuhandani menyebut pihaknya telah memeriksa total 44 orang saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

Ia menjelaskan dari penggeledahan itu penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

"Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (12/2).

TANGERANG, KOMPAS.com - Pengacara Kepala Desa Kohod Arsin, Yunihar, menyatakan kliennya memilih untuk tidak menanggapi pemberitaan di media maupun komentar yang beredar di media sosial.

Menurut Yunihar, Arsin kini lebih fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung.

"Klien kami memaklumi karena memang dunia medsos hari ini kan adalah hakim paling tinggi. Jadi kalau klarifikasi sepertinya tidak akan berpengaruh," ungkap Yunihar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Yunihar menambahkan, keputusan Arsin untuk diam bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut diambil agar tidak memperburuk keadaan.

"Diam bukan berarti pasrah ya, tapi tidak mau memperumit kan begitu," kata dia.

Selain itu, Yunihar mengungkapkan ia telah melaporkan sejumlah media online ke Dewan Pers terkait dugaan pemberitaan yang dianggap merugikan kliennya.

Laporan tersebut diajukan setelah tim kuasa hukum melakukan penelusuran terhadap pemberitaan yang beredar tentang Arsin.

"Yang sudah kami lakukan, karena juga ada media, kami juga tracking media, dan itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," jelas Yunihar.

Namun, ia belum melaporkan individu-individu tertentu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah tersebut.

"Untuk laporan ITE-nya, maksudnya ke person-person belum. Tetapi, kami duga itu kan media, ya, media online. Itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," katanya.

Yunihar juga tidak merinci berapa banyak media yang dilaporkan ke Dewan Pers, tetapi ia memastikan bahwa media yang dilaporkan merupakan yang sudah merugikan kliennya.

"Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks," tutupnya.