JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa I Wayan Agus Suartama (22), yang dikenal sebagai Agus disabilitas, tidak akan mendapatkan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman.

Menteri Imipas mengatakan, tindak pidana yang dilakukan Agus disabilitas bukan kriteria yang layak untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden.

“Saya rasa enggak akan dapat (amnesti),” kata Agus Andrianto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengungkapkan, tidak semua narapidana bisa memperoleh kebijakan pemberian amnesti.

Dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI, Agus bilang, amnesti atas kepentingan kemanusiaan hanya diberikan untuk beberapa jenis pidana.

Misalnya, bagi pengguna narkoba, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus bilang, bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kemudian, orang dengan gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, dan keterbelakangan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan.

Selain itu, perempuan hamil yang melampirkan surat keterangan dokter spesialis kandungan serta perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir, juga dapat diberikan amnesti.

Eks Wakapolri ini pun menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Dengan demikian, kejahatan Agus disabilitas tidak masuk dalam kriteria penerima pengampunan dari presiden.

“Jadi kasus-kasus yang seperti itu (Agus disabilitas) yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti,” kata Menteri Imipas.

Sebagai informasi, Agus disabilitas divonis 12 tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual terhadap belasan korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus disabilitas.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, terdapat delapan korban dan satu saksi dalam kasus Agus disabilitas.

"Sejak 23 Januari 2025, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis," kata Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Susilaningtias menjelaskan, perlindungan dilakukan LPSK ketika saksi dan korban menghadiri persidangan.

"Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK memberikan pendamping psikologi," ungkap Susilaningtias.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan psikologi sebelum menjalani persidangan sebagai saksi dan korban.

Sementara itu, saksi dan korban tidak mengajukan restitusi kepada LPSK terkait kasus Agus disabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Wayan Agus Suartama alias Agus disabilitas (22), terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menghadapi ancaman hukuman berat.

Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1/2025), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Agus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

JPU Dina Kurniawati menyebut Agus didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain hukuman penjara, Agus juga menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus disabilitas.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, terdapat delapan korban dan satu saksi dalam kasus Agus disabilitas.

"Sejak 23 Januari 2025, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis," kata Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Susilaningtias menjelaskan, perlindungan dilakukan LPSK ketika saksi dan korban menghadiri persidangan.

"Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK memberikan pendamping psikologi," ungkap Susilaningtias.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan psikologi sebelum menjalani persidangan sebagai saksi dan korban.

Sementara itu, saksi dan korban tidak mengajukan restitusi kepada LPSK terkait kasus Agus disabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Wayan Agus Suartama alias Agus disabilitas (22), terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menghadapi ancaman hukuman berat.

Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1/2025), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Agus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

JPU Dina Kurniawati menyebut Agus didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain hukuman penjara, Agus juga menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa Agus disabilitas sejak 20-23 Januari 2025.

Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.

Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.

Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.

Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.

Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.

Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.

Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Nurherwati.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.

"Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku," katanya.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.

Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.

Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa Agus disabilitas sejak 20-23 Januari 2025.

Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.

Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.

Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.

Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.

Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.

Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.

Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Nurherwati.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.

"Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku," katanya.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.

Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.

Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

MATARAM, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum terdakwa IWAS alias Agus disabilitas angkat bicara terkait beredarnya video viral IWAS saat tengah berjoget kecil sambil berjalan santai dan mengunyah makanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lombok Barat.

"Terkait video viral tersebut itu konteksnya bukan berarti Agus sedang bersenang-senang, konteksnya itu adalah dalam acara sesi olahraga bersama seluruh tahanan."

Demikian kata Tim penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra usai sidang ketiga di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (3/2/2025).

Donny mengatakan, hal tersebut dilakukan terdakwa Agus untuk mengisi waktu luang.

"Namanya olahraga untuk mengisi waktu daripada stres dia mencoba menikmati momen itu, bukan seolah-olah dia senang ditahan bukan itu jangan diartikan demikian," kata Donny.

Namun ternyata kejadian tersebut direkam salah satu pegawai di lapas dan tersebar hingga videonya viral.

Terkait hal ini, pihak penasihat hukum berharap kejadian ini tidak terulang kembali.

"Jadi mudah mudahan tidak terulang kembali. Jangan sampai ada video demikian karena ini bisa di-framing atau dibentuk pengertian berbeda," kata Donny.

Sebelumnya, viral video berdurasi 16 detik yang memperlihatkan terdakwa Agus disabilitas saat tengah berjalan santai sambil mengunyah makanan.

Saat itu Agus disabilitas tengah mengenakan kaus berkerah berwarna hitam.

Video diduga direkam oleh salah satu pegawai Lapas saat berada di dalam Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi di sidang ketiga perkara dugaan pelecehan seksual pada sidang ketiga di PN Mataram, hari ini.

Saksi tersebut merupakan teman korban yang saat kejadian bertemu dengan korban pelapor dan terdakwa Agus disabilitas saat berada di sebelah selatan kawasan Islamic Center Kota Mataram.

Jurubicara PN Mataram, Lalu Muhammad Sandi Iramaya mengatakan, dalam persidangan tersebut IWAS masih didampingi oleh tim penasihat hukum dan petugas Dinas Sosial.

"Yang hadir hari ini adalah dua orang saksi, inisial saksi A dan Y ini adalah rekan-rekan dari korban," kata Sandi dalam keterangan pers di PN Mataram.

Kedua saksi dalam menghadiri sidang, didampingi oleh petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sidang keempat akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pengajuan saksi dari penuntut umum.

MATARAM, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus disabilitas tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat meski pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan pengalihan penahanan kepada Majelis Hakim.

"Permohonan dari Agus sendiri mengenai pengalihan penahanan majelis hakim masih menahan saudara IWAS dengan pertimbangan salah satunya pelajaran sidang jadi yang bersangkutan masih ditahan," kata Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhammad Sandi Iramaya, Kamis (23/1/2025).

Sandi mengatakan, informasi yang didapat oleh Majelis Hakim dari Dinas Sosial dan Pendamping Disabilitas menunjukkan bahwa fasilitas di rutan sudah cukup bagi terdakwa yang mengalami disabilitas daksa.

"Artinya bahwa saudara IWAS sebagai terdakwa telah mendapat fasilitas yang layak di rutan. Mengenai alasan ketidaknyamanan merupakan alasan subyektif yang bersangkutan (terdakwa Agus)," kata Sandi.

Sandi menegaskan, permohonan pengalihan penahanan merupakan hak dari terdakwa kepada majelis hakim.

"Bukan ditolak, jadi permohonan ini hak dari yang bersangkutan. Sampai pada hari ini, majelis hakim belum mengeluarkan penetapan," kata Sandi.

Sementara itu, Ainuddin, tim penasihat hukum terdakwa, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke Lapas tempat Agus ditahan untuk mengetahui kondisi Agus di Lapas.

"Dari kunjungan itu nanti kami akan lihat keadaannya seperti apa. Tentunya apa yang kami peroleh itu akan kami sampaikan kepada majelis hakim. Kita berupaya kan boleh berapa kali, yang namanya upaya kan boleh," kata Ainuddin.

Pihaknya akan terus berupaya mengajukan status pengalihan penahanan terdakwa Agus menjadi tahanan rumah kepada majelis hakim.

Ainuddin juga menekankan terkait adanya asesmen awal pada terdakwa IWAS disabilitas daksa.

Sidang kedua perkara dugaan pelecehan seksual fisik dengan terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar tertutup di PN Mataram, Kamis.

Sidang selanjutnya akan ditunda dan dilaksanakan pada Senin (3/2/2025) dengan acara lanjutan pembuktian dari Penuntut Umum dengan agenda pemeriksaan saksi.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan pihaknya sudah memberikan pelayanan sesuai standar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk terdakwa IWAS alias Agus disabilitas selama ditahan di Lapas.

Hal ini menyusul pernyataan Agus dan kuasa hukumnya yang mengeluhkan fasilitas dan pendamping yang ada di Lapas karena dianggap tidak sesuai dengan yang selama ini disampaikan.

"Kita berikan sesuai standarnya, yang namanya orang tidak puas pasti tidak puas, enggak mungkin dia puas masuk penjara, pasti tidak puas. Kita sudah siapkan standar HAM-nya begini," kata Fadli dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Fadli mengatakan, pihaknya telah menempatkan Agus di dalam sel khusus untuk napi disabilitas dan lansia yang ada di Lapas Lombok Barat.

Di sel disabilitas dan lansia tersebut, sudah terdapat kloset duduk untuk memenuhi kebutuhan napi dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Lapas juga menunjuk tamping atau tahanan pendamping untuk membantu warga binaan yang sedang sakit atau berkebutuhan khusus.

"Terus khusus si Agus ini karena dia tidak bisa cebok, katanya, di dalam ada tamping yaitu narapidana lain yang kita tugaskan untuk membantu," kata Fadli.

Saat ini, yang menjadi tahanan pendamping Agus adalah tahanan yang kebetulan masih memiliki hubungan keluarga dengan Agus.

"Termasuk si Agus ini, sudah kita tunjuk, kebetulan ada sepupunya di dalam, itu dia kita tunjuk dan dia mau. Jadi kita satukan di dalam kamarnya untuk melayani dia si Agus, dan normal-normal saja selama ini enak-enak saja," kata Fadli.

Fadli menyebutkan ada sejumlah napi di Lapas Lombok Barat yang kondisinya lebih parah dari Agus, seperti menderita stroke dan tidak bisa berjalan.

Di bawah pengawasan petugas Lapas, napi yang sakit tersebut didampingi oleh tamping yang bertugas untuk menolong mereka.

"Kalau dia tidak bisa cebok, kita siapkan pendampingnya, dia tidak bisa jongkok, kita siapkan kloset duduknya, itu sudah mau bagaimana?" kata Fadli.

Lapas juga menyiapkan petugas medis atau perawat yang berjaga selama 24 jam.

"Khusus kamar lansia dan disabilitas, intensitasnya lebih sering karena mereka ada yang sakit, termasuk dia bagaimana buang air besarnya tetap dipantau, per jam perawat datang mengontrol mereka," kata Fadli.

Fadli menyebutkan, saat ini penghuni Lapas Lombok Barat ada sekitar 1.800 napi yang ditempatkan di dalam 90 kamar sel.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus telah menjalani sidang perdana pada Kamis (16/1/2025).

Selama menjalani proses persidangan, Agus ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat.

Saat ini, tim penasihat hukum Agus tengah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan status penahanan Agus menjadi tahanan rumah.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta.

KOMPAS.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual, IWAS atau Agus disabilitas resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat sejak Kamis (9/1/2025).

Akan tetapi, baru-baru ini penasihat hukumnya, Donny A Sheyoputra membeberkan bahwa selama di dalam penjara kliennya tidak mendapatkan fasilitas yang layak.

"Agus mengatakan sudah terjadi luka, iritasi, gatal-gatal pada bagian kulit tubuh dia tertentu, karena merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia yang seorang disabilitas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Dia menambahkan, Agus juga tidak mendapat pendamping khusus untuk mengurus orang difabel.

Lantas, bagaimana aturan penjara untuk narapidana penyandang disabilitas di Indonesia?

Lapas wajib menyediakan fasilitas khusus difabel

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dona Budi Kharisma menjelaskan, hak keperdataan penyandang disabilitas tetap harus dilindungi meski berstatus narapidana.

Pemenuhan hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Karena itu, dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Rutan dan Lapas memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

"Artinya, Undang-Undang Disabilitas dan Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kewajiban kepada lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan layanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas," papar Dona, saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Dengan demikian dalam kasus Agus disabilitas, lanjutnya, sudah menjadi kewajiban Lapas untuk memberikan perlakuan khusus seperti menyediakan pelayanan serta fasilitas untuk memenuhi keperdataan narapidana.

Dalam proses peradilan, sebagai penyandang disabilitas Agus juga berhak mendapatkan akomodasi yang layak.

"(Diatur) dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan," tambahnya.

Mengacu pada pasal tersebut, akomodasi yang layak terdiri atas:

• Pelayanan
• Sarana dan prasarana

Dona menerangkan, akomodasi pelayanan dapat berupa penyediaan petugas pendamping disabilitas.

Sementara, sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.

"Misalkan dalam kasus Agus yang memiliki hambatan dalam mengurus diri sendiri, maka paling tidak Lapas dapat menyediakan ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas," pungkasnya.

Bagaimana kalau Lapas tidak menyediakan fasilitas khusus difabel?

Dona melanjutkan, meski merupakan kewajiban, tetapi penyediaan sarana dan prasarana di Lapas harus memperhatikan kemampuan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2020, yaitu:

"Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Masih mengacu pada PP di atas, pemerintah pusat dan daerah bisa mengalokasikan dana bantuan hukum untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan.

Artinya, kata Dona, tidak ada sanksi bagi Lapas yang belum mampu menyediakan fasilitas tersebut karena sifatnya tergantung kemampuan negara.

"Namun, setidaknya atau minimal, ada petugas pendamping disabilitas dan adanya ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas," tuturnya.

Dalam kasus Agus, menurutnya, tidak ada pilihan seperti dipindahkan ke Lapas lain, karena Indonesia belum memiliki Lapas khusus disabilitas.

"Solusinya ya adanya akomodasi yang layak tadi, tapi sekali lagi harus memperhatikan keuangan negara," imbuhnya.

Agus bisa dititipkan ke instansi penegak hukum lain

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengiyakan pernyataan Dona terkait kewajiban Lapas menyediakan fasilitas khusus disabilitas.

"Ya, sama fasilitasnya dengan masyarakat di luar Lapas, artinya ada fasilitas tertentu untuk para napi disabilitas, yang pasti haknya untuk tetap hidup harus dijamin oleh negara meskipun di dalam Lapas," kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis.

Karena bersifat wajib, dalam kasus ini Agus bisa dititipkan ke instansi penegak hukum yang memiliki tempat penahanan disertai fasilitas khusus disabilitas.

Akan tetapi, dia menambahkan, narapidana penyandang disabilitas tetap diperlakukan sama seperti narapidana lainnya, kecuali jika memiliki masalah mental.

"Tidak ada perlakuan berbeda, perbedaannya sesuai dengan kecacatannya. Kalau cacat mental lain lagi itu bahkan bisa dilepaskan pelaku dari hukuman sebagaimana Pasal 44 KUHP," jelasnya.

MATARAM, KOMPAS.com - IWAS alias Agus disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

Pengajuan permohonan pengalihan status penahanan telah disampaikan kepada majelis hakim pada saat sidang perdana perkara kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta supaya dipertimbangkan majelis hakim, ya mudah-mudahan," kata Aminuddin, penasihat hukum terdakwa Agus, Kamis.

Aminuddin mengatakan, pengalihan status tahanan diperlukan karena fasilitas di Lapas dinilai tidak memadai untuk disabilitas.

Ditambah lagi, pendamping yang bukan dari profesional melainkan dari warga binaan yang menjadi tenaga pendamping juga menjadi hal yang dikeluhkan terdakwa Agus.

Menurut Aminuddin, semestinya pemerintah memberikan pendamping profesional untuk membantu terdakwa penyandang disabilitas daksa dalam aktivitas pribadi seperti mandi dan BAB.

"Disampaikan waktu awal difasilitasi yang bagus untuk seorang disabilitas ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal," kata Aminuddin.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Agus.

"Inikan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas. Maka kepentingan-kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal. Untuk itu, perlu kita junjung tinggi masalah hak disabilitas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pengalihan status tahanan merupakan hak dari terdakwa Agus.

"Penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung," kata Joko.

Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhamad Sandi, mengatakan bahwa dalam sidang, terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

"Jadi permohonan ini hak dari terdakwa. Dikabulkan atau tidak, itu wewenang dari majelis hakim," kata Lalu Muhamad Sandi.

Ketika nanti dikabulkan, status tahanan bisa beralih ke tahanan rumah, tahanan kota, atau tetap jadi tahanan rutan jika majelis hakim menolak.

"Kan kita belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak," kata Sandi.

Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Aminuddin Cs dan keluarganya.

Agus terancam dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun kurungan penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

MATARAM, KOMPAS.com - Penasihat hukum terdakwa IWAS alias Agus disabilitas menyebutkan bahwa Agus mengalami iritasi dan gatal-gatal pada bagian kulit tertentu selama ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Agus mengatakan sudah terjadi luka, iritasi, gatal-gatal pada bagian kulit tubuh dia tertentu, karena merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia yang seorang disabilitas," kata penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra, selepas sidang di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Donny mengatakan, semestinya pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional untuk mendampingi Agus yang seorang disabilitas.

Donny juga menyampaikan bahwa kliennya keberatan karena fasilitas dan pendamping bagi difabel yang selama ini disebutkan tidak sesuai dengan yang ada di dalam lapas.

"Misalnya berkaitan dengan toilet, kemudian yang disebutkan pendamping, itu kan mestinya kompeten mengurus orang difabel. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus," kata Donny.

Sebelumnya, Agus menyampaikan kepada awak media bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan sehat.

"Untuk sementara sehat," kata Agus ditemui sebelum dimulainya persidangan.

Agus juga mengatakan bahwa pendamping dan fasilitas untuk disabilitas di lembaga pemasyarakatan tidak seperti yang diberitakan.

Agus juga meminta kepada Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memenuhi hak-hak sebagai disabilitas saat berada di tahanan lapas.

"Di sini saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang diberitakan bahwa ada pendampingan di LP atau yang disebut dengan fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan langsung atas nama KDD untuk memenuhi hak-hak saya yang harus dipenuhi karena semua yang disebutkan di media itu semuanya bohong. Sekian dan terima kasih," kata Agus.

Selama menjalani proses persidangan, terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya.

Sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual fisik terdakwa IWAS alias Agus difabel dilaksanakan secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa Agus hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, didampingi penasihat hukum dan keluarga terdakwa.

Terdakwa terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.