JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

?Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi. Kita berharap RUU KUHAP ke depan konsepnya bukan pemidanaan lagi,? ujarnya.

Ke depan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP.

Alumnus FH UMSU Dedi Kurniawan menanyakan, perlunya mendukung penyidikan sebagai kewenangan di Polri. Sebab secara SDM Polri lebih siap.

?Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri dan memperkuat Kewenangan Jaksa?? tanya dia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahmud Mulyadi, menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. ?Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi,?pungkasnya.

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

MAGELANG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penguatan HAM menjadi poin pertama Asta Cita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Asta Cita tersebut yakni Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM.

?Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang Asta Cita nomor satu,? ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Terdapat 3 program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menuturkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun. Dia juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal.

Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada kepala daerah yang menjadi peserta retreat. Dia menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Pigai berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto makan bersama Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang. Kegiatan ini selain mempererat hubungan warga binaan dengan petugas juga memberikan semangat dalam menjalani pembinaan.

Menteri Agus Andrianto menyapa langsung warga binaan dan mengajak mereka untuk berdiskusi, membuka ruang kepada warga binaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan Agus menawarkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan di bengkel kerja Nusakambangan

?Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga tentang bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Jika teman-teman berminat bisa kita ikutkan pelatihan kemandirian di Nusakambangan, kita sudah buat beberapa modul untuk pembelajaran disana,? ucapnya, Selasa (25/2/2025).

Agus juga mengajak para warga binaan dan seluruh petugas pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi diri pada Bulan Ramadan.

?Bulan puasa ini seharusnya bisa menjadi ajang evaluasi diri agar menjadi insan yang lebih baik, kita semua perlu berpuasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan atau merugikan diri, jika tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak menjadi masalah bagi orang lain,? pesannya.

Dalam kegiatan itu, Agus menikmati menu yang sama dengan warga binaan. Sesuai dengan jadwal menu bagi warga binaan Cipinang pada hari itu. Menariknya, Menteri Agus bertukar jatah makan dengan salah satu warga binaan dan menyantapnya bersama.

Acara ini juga dirangkaikan dengan hiburan stand-up comedy oleh komedian Mongol, yang juga pernah menjadi warga binaan Rutan Cipinang 2009. Kehadiran Mongol tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para Warga Binaan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan melalui pembinaan yang tepat.

Lewat pengalaman pribadinya, ia memberikan motivasi kepada Warga Binaan untuk tidak menyerah dalam menjalani pembinaan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

?Dulu saya sempat merasa terpuruk, tapi life must go on jadi ya saya jalani saja, dan bahkan saat masih warga binaan saya menjadi ketua Gereja pertama di Rutan Cipinang ini. Kalau teman-teman memang membutuhkan saya juga bersedia membantu memberikan pelatihan di bidang seni,? ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang lebih humanis. Selain program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pendekatan psikososial seperti ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme Warga Binaan dalam menghadapi masa depan.

Agus Andrianto berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan lainnya sebagai bagian dari pembinaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Ramadan, diharapkan warga binaan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Dalam kegiatan makan siang bersama warga binaan, Agus didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi dan Kepala UPT Pemasyarakatan.

TEL AVIV - Penjaga penjara Israel memaksa tahanan Palestina menghapus tulisan ?Yerusalem adalah Arab?. Tindakan penjaga penjara itu memicu kemarahan dan menyoroti perbedaan mencolok dalam perlakuan antara tahanan Palestina dan Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir, mengunggah video yang memperlihatkan penjaga penjara Negev Israel menyerbu sel tahanan Palestina.

Penjaga penjara itu memaksa para tahanan Palestina dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.



Ben-Gvir menulis di akun X-nya, ?Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan di bagian keamanan, terdapat tanda-tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan frasa seperti ?Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab.? Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel-sel, memaksa mereka (tahanan Palestina) untuk berlutut, dan mengecat dinding.?

Para tahanan Palestina menuliskan kalimat-kalimat seperti ?Kami tidak akan memaafkan? Kami tidak akan melupakan? Kami tidak akan berlutut? di dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tahanan antara perlawanan Gaza dan pendudukan Israel.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka, sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai bagian Tepi Barat dan Gaza.

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan para tahanan menulis kalimat-kalimat ini sebagai tanggapan atas slogan yang dipaksakan kepada para tahanan Palestina yang dibebaskan dalam gelombang keenam dari penjara Ofer.

Otoritas Penyiaran Israel (KAN) sebelumnya telah menerbitkan gambar para tahanan yang mengenakan kemeja putih bergambar Bintang Daud dan logo Dinas Penjara Israel, beserta kalimat ?Kami tidak melupakan, kami tidak memaafkan? di kedua sisi.

Setelah dipaksa mengenakan kemeja-kemeja ini, dinas penjara Israel mengambil foto para tahanan dalam kondisi yang memalukan.

Para tahanan dipaksa berlutut dan menundukkan kepala. Foto-foto lainnya diambil di halaman salah satu penjara Israel, di mana para tahanan terlihat berbaris dikelilingi kawat berduri.

Setelah dibebaskan, para tahanan Palestina segera membakar pakaian mereka sebagai tanda perlawanan.

Sementara itu, rasa marah dirasakan di kalangan warga Palestina, terutama saat mereka membandingkan perlakuan Israel terhadap tahanan mereka dengan perlakuan umum terhadap tahanan Israel yang ditahan kelompok perlawanan Gaza.

JAKARTA - Penguatan dominus litis dalam revisi KUHAP dinilai akan membuat penegakan hukum lebih efektif. Apalagi dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara.

Untuk diketahui, istilah dominus litis menegaskan peran jaksa sebagai otoritas utama dalam mengendalikan perkara. Mulai dari pengawasan penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

"Konsep dominus litis yang diterapkan di banyak negara dengan sistem civil law harus semakin diperkuat di Indonesia. Dengan peran jaksa sebagai pengendali perkara, maka penegakan hukum bisa lebih efektif dan tidak terjebak dalam bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering terjadi," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Junaedi dalam keterangan pers yang diterima, Senin (24/02/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Junaedi dalam Diskusi Panel bertajuk Jaksa sebagai Pengendali Perkara Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang digelar Fakultas Hukum UI, Kamis 20 Februari 2025. Selain Junaedi, narasumber lain yang turut hadir dalam diskusi ini yaitu dosen Hukum Acara FH UI Febby Mutiara dan Choky R Ramadhan.

Sementara Choky Ramadhan menjelaskan hubungan antara penyidik dan jaksa di Indonesia masih lemah, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan awal. Hal ini diperparah dengan tidak konsistennya pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Ia menuturkan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 130/PUU-XIII/2015, SPDP wajib dikirim paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering kali tidak menerima pemberitahuan ini yang menyebabkan keterlambatan dalam supervisi terhadap penyidikan dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

"Kurangnya koordinasi ini mengakibatkan banyak perkara yang tidak terselesaikan secara efektif. Di negara-negara lain seperti Perancis dan Belanda, jaksa memiliki kontrol lebih besar terhadap penyidikan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini perlu kita adopsi dalam sistem hukum kita," jelasnya.

Sedangkan Febby Mutiara berpendapat, salah satu masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah fenomena bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa. Proses ini sering kali menghambat efisiensi peradilan dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

"Di beberapa negara, jaksa tidak hanya sekadar menerima berkas perkara dari penyidik, tetapi juga berhak memberikan arahan penyidikan kepada polisi. Hal ini memungkinkan kasus dapat ditangani lebih cepat tanpa perlu berkali-kali mengembalikan berkas karena tidak lengkap," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) semakin memperkuat peran jaksa dalam pengawasan proses peradilan. Pasal 132 KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan yang dimulai sejak tahap penyidikan, menandakan bahwa jaksa memiliki peran aktif dalam memastikan kelengkapan suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.

Dalam diskusi panel ini, para akademisi juga membahas bagaimana peran jaksa sebagai pengendali perkara diterapkan di berbagai negara. Prancis misalnya, jaksa memiliki otoritas dalam mengawasi penyidikan dan dapat memberikan arahan kepada polisi. Dalam perkara kompleks, penyidikan dilakukan oleh judge d?instruction, seorang hakim investigatif yang bertanggung jawab atas penyelidikan perkara serius.

Sementara itu, di Belanda, jaksa bertindak sebagai penyidik senior. Mereka memastikan penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Sedangkan, Amerika Serikat memiliki sistem yang berbeda. Di mana koordinasi antara jaksa dan penyidik dilakukan secara horizontal. Jaksa terlibat sejak awal dalam pengumpulan bukti guna memastikan kasus yang dibawa ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat.

Sementara di Jerman, jaksa bekerja di bawah sistem inquisitorial, di mana mereka memiliki peran dominan dalam menentukan arah penyidikan. Model seperti ini bisa menjadi referensi bagi sistem hukum Indonesia dalam memperbaiki mekanisme supervisi antara jaksa dan penyidik.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diskusi panel ini, para akademisi FH UI mengajukan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat peran jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Revisi KUHAP diperlukan agar lebih selaras dengan KUHP Nasional. Terutama dalam memastikan bahwa peran jaksa sebagai pengendali perkara diakui secara tegas.

Regulasi yang lebih ketat mengenai mekanisme koordinasi antara penyidik dan jaksa juga harus diperkuat. Dengan demikian supervisi sejak tahap awal penyidikan dapat berjalan lebih efektif.

Model hakim pengawas penyidikan sebagaimana diterapkan di Prancis dan Belanda dinilai perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dalam sistem hukum acara Indonesia. Hakim, dalam peran ini, dapat memastikan bahwa penyidikan berjalan secara transparan dan akuntabel serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan tersangka.

Selain itu, pengembangan Deferred Prosecution Agreement (DPA) juga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu tanpa harus melalui jalur persidangan. Terutama bagi kasus tindak pidana ekonomi dan korporasi.

Diskusi panel ini menegaskan bahwa peran jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus semakin diperkuat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Akademisi FH UI menyoroti perlunya reformasi hukum acara pidana agar lebih selaras dengan KUHP Nasional serta memberikan model supervisi yang lebih jelas terhadap penyidikan.

Dengan belajar dari sistem hukum negara lain, Indonesia dapat membangun sistem hukum acara yang lebih efektif. Juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh masyarakat.

BERLIN - Calon kanselir Jerman mendatang Friedrich Merz mengatakan bahwa ia percaya bahwa Eropa harus meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri karena ketegangan dengan AS meningkat atas Ukraina dan pendanaan NATO.

Merz mengatakan bahwa ia "tidak memiliki ilusi sama sekali tentang apa yang akan terjadi dari Amerika", mengacu pada pemerintahan Donald Trump.

"Saya sangat ingin tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan KTT NATO pada akhir Juni," katanya, dilansir BBC.

Namun, ia menambahkan bahwa masih dipertanyakan "apakah kita akan tetap berbicara tentang NATO dalam bentuknya saat ini atau apakah kita harus membangun kemampuan pertahanan Eropa yang independen jauh lebih cepat".

Merz adalah seseorang yang mengatakan Jerman layak kembali ke panggung Eropa dan dunia.

Eropa, ketika melihat ke luar sana, melihat dunia yang benar-benar tidak stabil, dunia yang menakutkan, biasanya dapat mengandalkan sekutu terbesarnya Amerika Serikat, tetapi tidak lagi dapat mengandalkan Donald Trump di Gedung Putih.

Merz telah menunjuk dua pemimpin besar Eropa lainnya - Emmanuel Macron dari Prancis dan Keir Starmer dari Inggris. Mereka akan menuju Washington minggu ini dan Merz mengatakan, sudah seharusnya, Jerman berada di sana.

Jadi, ia sedang terburu-buru.

Selama Merz mencoba membangun koalisi ini, Jerman akan terganggu dan ia ingin Jerman kembali menjalankan bisnis untuk Jerman dan seluruh Eropa.

Merz ingin bekerja sama dengan Inggris, Prancis, dan sekutu Eropa. Ini bukan Jerman untuk Jerman - itulah slogan partai AfD - ini adalah Jerman untuk Eropa di Eropa.

JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ), yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025), menarik dikaji dari sisi hukum. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait Danantara.

Menurut Giovanni Mofsol Muhammad, Senior Partner di Kantor Hukum Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners), masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah agar Danantara dapat sah secara hukum menjadi pemegang saham serta melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola dividen, aset, dan operasional dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

Giovanni menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, antara lain pembentukan badan hukum Danantara yang akan menjadi badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, dengan modal bersumber dari penyertaan modal Negara dan/atau sumber lain, baik yang berbentuk dana tunai, barang milik negara dan/atau saham negara pada BUMN .

"Hal lainnya yang mesti dilakukan pemerintah adalah pembentukan badan hukum Holding Investasi dan Holding Operasional yang sahamnya akan dimiliki negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna (dalam hal ini akan diwakili Menteri BUMN) dan Danantara sebagai pemegang saham Seri B," ujar Giovanni di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurut Giovanni, seusai pembentukan kedua holding itu, pengalihan sebagian saham negara pada BUMN-BUMN yang akan jadi anak perusahaan Holding Investasi harus dilakukan. Namun, agar tetap memenuhi kriteria sebagai BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025, sebagian besar sahamnya harus tetap dimiliki negara atau negara memiliki hak istimewa atas BUMN-BUMN tersebut.

Hal menarik lain bagi Giovanni akibat dibentuknya Danantara ialah terjadinya perubahan cukup besar bagi kewenangan Menteri BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025. Sebelumnya, mayoritas kewenangan pengelolaan ada pada Menteri BUMN (kecuali terkait hal-hal yang diharuskan untuk adanya keterlibatan Menteri Keuangan dan/atau DPR), kini sebagian besar dipindahkan ke Danantara.

Dalam RUU BUMN 2025, kewenangan Menteri BUMN dikhususkan sebagai regulator yang akan menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Sementara, kegiatan aktif pengelolaan akan berpindah ke Danantara melalui Holding Investasi dan Holding Operasional.

"Oleh karenanya, guna menghindari tumpang tindih kewenangan Menteri BUMN dan Danantara, RUU BUMN 2025 sudah menentukan 12 kewenangan Menteri BUMN yang sifatnya lebih sebagai policy maker, walaupun masih ada beberapa kewenangan yang sifatnya persetujuan, pemeriksaan atau usulan, namun semua hal tersebut harus dengan persetujuan Presiden," kata Giovanni.

Hal menarik selanjutnya ialah adanya kekhawatiran sebagian besar masyarakat bahwa BUMN-BUMN yang sebagian sahamnya akan dialihkan ke Danantara, akan berubah status menjadi non-BUMN. Namun, hal itu sudah diantisipasi dalam RUU BUMN 2025, sebagaimana diatur dalam definisi BUMN yang tidak lagi mengharuskan sebagian besar saham BUMN dimiliki negara, namun dapat tetap berstatus BUMN jika negara masih memiliki hak istimewa dalam BUMN tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada permasalahan klasik terkait pengelolaan saham, keuangan, dan aset BUMN dikaitkan dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, yang menurut saya tidak akan semudah itu terselesaikan dengan adanya RUU BUMN 2025 ini," kata Giovanni.

Giovanni mencatat ada beberapa antisipasi yang dilakukan RUU BUMN 2025 agar Danantara lebih leluasa dalam melakukan pengelolaannya dan tidak dihantui oleh ketentuan-ketentuan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

Di antaranya, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang merupakan kewenangan Danantara bersama Menteri BUMN. Lalu keuntungan atau kerugian Danantara dalam melakukan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Danantara sendiri.

"Selanjutnya, walaupun sebagai balancing, juga diatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap dapat melakukan pemeriksaan terhadap Danantara. Namun, perlindungan bagi Danantara diperkuat lagi dengan adanya ketentuan bahwa Menteri BUMN, organ, dan pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan telah melakukan prinsip-prinsip Business Judgment Rule," pungkasnya.

Diketahui, Senin (24/2/2025) ini, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa Danantara akan menjadi milik anak dan cucu rakyat Indonesia. "Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. Yang artinya adalah, Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita," kata Prabowo.

Prabowo pun meminta agar Danantara dapat dikelola dengan baik dan transparan. "Dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo.



Pembentukan Danantara indonesia, kata Prabowo, menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi gagasan besar, tranparansi, kemajuan teknologi, sekaligus, menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab," ujarnya.

SURABAYA - Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surabaya terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kini, Immigration Lounge di lantai 4 Mal Ciputra World Surabaya beroperasi setiap hari. Bahkan Sabtu dan Minggu tetap buka melayani pemohon.

Hal ini menjadi kemudahan bagi masyarakat, terutama pekerja dan mahasiswa yang tidak sempat mengurus paspor di hari kerja.

Sejak diresmikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto, pada 16 Januari 2025 silam, ribuan pemohon telah memanfaatkan layanan ini.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Surabaya, Agus Winarto menjelaskan bahwa layanan ini dilakukan utk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto.



"Pemohon dapat mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Passport. Layanan akhir pekan beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB," ujar Agus.

Sebagai informasi, jam operasional Immigration Lounge di Ciputra World, Senin-Jumat mulai buka pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Agus menambahkan, Immigration Lounge ini menawarkan pengalaman yang lebih ekslusif, nyaman, fleksibel, dan efisien dibandingkan kantor imigrasi konvensional.

Dengan fasilitas seperti akses internet gratis, mesin fotokopi mandiri, PC dengan printer, charging area, serta mini pantry yang menyediakan snack dan minuman, pemohon dapat mengurus paspor dengan lebih santai.

"Pemohon bisa menikmati sofa yang nyaman, akses internet gratis, serta snack dan kopi yang bisa dinikmati sembari menunggu nomor antrian dipanggil," tambah Agus.

Tak hanya itu, bagi pemohon yang lupa membawa dokumen, tersedia layanan pencetakan mandiri. "Pemohon bisa membuka email dan mencetak dokumen langsung di sini, tanpa harus kembali ke rumah atau mencari tempat fotokopi di luar," papar Agus.

Ketika meninjau langsung di Immigration Lounge, pada Minggu, 23 Februari 2025, Agus menyebutkan bahwa pemohon di akhir pekan ini rata-rata merupakan pekerja yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja. Mereka pun meluangkan waktunya mengurus paspor sembari berkunjung ke mal dengan keluarga.

"Sabtu dan Minggu banyak keluarga yang datang, terutama orang tua sembari mengajak jalan-jalan anak-anak, bisa mampir kesini untuk mengurus paspor," paparnya.

Dengan layanan yang semakin fleksibel dan nyaman ini, Agus berharap semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam mengurus dokumen keimigrasian secara efisien.

"Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Surabaya dan sekitarnya," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ferry Khrisdiyanto menyampaikan bahwa proses pelayanan di Immigration Lounge juga terbilang cepat, rata-rata hanya memakan waktu 10-15 menit.

Terkait biaya, berdasarkan PP No 45 Tahun 2024, tarif PNBP untuk paspor elektronik (e-paspor) dengan masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650 ribu, lalu untuk masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu.

"Kami juga melayani layanan percepatan paspor dalam satu hari, dengan dikenakan biaya tambahan Rp1 juta," ungkap Ferry.

Selain layanan pembuatan paspor, Ferry mengungkapkan bahwa di Immigration Lounge juga menyediakan layanan konsultasi terkait keimigrasian.

"Di sini, petugas kami siap memberikan edukasi mengenai persyaratan perjalanan ke luar negeri, termasuk kewajiban memiliki dokumen yang sah, visa, serta aturan izin tinggal agar tidak terjadi penyalahgunaan," tandasnya.

Di sisi lain, Dina Dahlia (18), seorang mahasiswi, yang tinggal di kawasan Diponegoro, Surabaya mengaku sangat terbantu dengan layanan ini.

"Saya sengaja datang di hari Minggu karena hari biasa sibuk kuliah. Lokasinya juga strategis, dekat dengan tempat tinggal. Kebetulan baru pertama kali ke sini, awalnya sedikit bingung tapi ada petugas yang membantu mengarahkan," ujar Dina, yang mengaku akan berangkat umrah bersama keluarganya.

Selaras dengan Dina, Melani Siswanti (35), mengaku sangat terbantu dengan adanya Immigration Lounge ini. Terlebih, masa berlaku paspornya sudah habis sejak tahun 2020. Namun, belum ada kesempatan untuk melakukan penggantian paspor ke Imigrasi.

"Kebetulan mau ke liburan sama keluarga, Singapore dan China. Terbantu sekali dengan adanya ini (Immigration Lounge), jadi tidak perlu jauh-jauh. Apalagi saya membawa anak-anak juga. Di sini tempatnya juga bersih. Selesai dari sini juga bisa langsung nge-mal," tandasnya.

BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

?Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,? kata SBY di Cikeas, Minggu (23/2/2025).



SBY pun mengaku dirinya menjadi salah satu tim penyusun reformasi ABRI. Ia pun mengatakan bahwa jika masih menjadi Jenderal aktif TNI untuk jangan berpolitik.

?Benar, saya tergugah terinspirasi kalau masih jadi Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun,? jelas dia.

Hal itu pun dia turunkan ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, meski Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki karir militer cemerlang, namun demi pengabdian di dunia pemerintahan haruslah mundur dari TNI.

?Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah tetapi pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan, politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu,? tandasnya.

SAN SALVADOR - Dengan kepala yang dicukur, berpakaian serba putih, dan bertato tebal, para narapidana tahu bahwa mereka sedang diawasi dan membalas tatapan dari sisi lain jeruji.

Itulah suasana di Cecot (Pusat Penahanan Terorisme), penjara dengan keamanan maksimum yang dibangun setahun lalu oleh pemerintah Salvador untuk memenjarakan anggota "berpangkat tinggi" dari geng-geng utama negara tersebut.

Kompleks raksasa yang dibangun di tengah antah berantah ini melambangkan kebijakan keamanan kontroversial Presiden Nayib Bukele lebih dari proyek lainnya.

Kritikus presiden menyebutnya sebagai "lubang hitam hak asasi manusia", di mana pedoman internasional tentang hak-hak tahanan dilanggar.

5 Fakta Penjara Raksasa di El Salvador, dari Dihuni Psikopat hingga Sipir Selalu Bertopeng agar Tak Dikenal

1. Dikenal sebagai Lubang Beton

Melansir BBC, Miguel Sarre, mantan anggota Subkomite PBB untuk Pencegahan Penyiksaan, menggambarkannya sebagai "lubang beton dan baja".

Dan mengacu pada fakta bahwa sejauh ini belum ada yang dibebaskan dari penjara, Sarre memperingatkan bahwa Cecot tampaknya digunakan "untuk menyingkirkan orang tanpa secara resmi menerapkan hukuman mati".

Namun, di negara tempat geng-geng terkenal seperti Mara Salvatrucha dan dua faksi Barrio 18 - Revolucionarios dan Sure�os - telah menimbulkan malapetaka yang mematikan, penjara tersebut telah menjadi alasan utama di balik popularitas besar Presiden Bukele dan keberhasilannya dalam pemilihan umum.

2. Dihuni Para Psikopat hingga Teroris

"Inilah para psikopat, teroris, pembunuh yang membuat negara kita berduka," kata direktur pusat tersebut selama tur yang diatur dengan cermat di sel-sel yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk media internasional.

"Jangan tatap mata mereka," sang direktur, yang tidak ingin disebutkan namanya tetapi mengizinkan dirinya difilmkan, memperingatkan kita.

3. Tidak Ada Ventilasi Udara

Saat itu tengah malam, tetapi di sini, lampu buatan tidak pernah dimatikan.

Embusan udara menembus langit-langit berkisi-kisi, memberikan kelegaan singkat dari panas. Suhu di dalam sel dapat mencapai 35C pada siang hari dan tidak ada sumber ventilasi lain.

JAKARTA - Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP . Asas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trunojoyo Prof Deni Setya Bagus Yuherawan menjelaskan apa itu asas dominus litis. Yakni, asas yang menempatkan lembaga tertentu sebagai pihak penentu, apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan dalam proses peradilan.

"Pandangan kami, apabila kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum, dan dapat menimbulkan carut-marut," katanya saat FGD yang digelar Centrum Muda Proaktif (CMPRO) dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Deni menyebut fungsi kepolisian bakal bergeser jika dominus litis diterapkan. Menurut dia, jaksa cukup berperan sebagai penuntut dalam suatu perkara. Selebihnya RUU KUHAP lebih kepada penguatan fungsi penegak hukum.

"Kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana. Kami mengingatkan bahwa kewenangan jaksa dalam sistem hukum Indonesia sudah ada. Sementara kepolisian memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tinggal dikuatkan saja,? ungkapnya.

Ketua Umum CMPRO Onky Fachrur Rozie menekankan agar RUU KUHAP bisa mengakomodir keseimbangan antar lembaga dan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan satu lembaga yang dapat menimbulkan praktik monopolistik dalam penegakan hukum.

Ia menambahkan, jika RUU KUHAP disahkan, kewenangan jaksa dalam menghentikan atau melanjutkan perkara berpotensi membingungkan masyarakat dalam mencari kepastian hukum. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum.

?Sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian tentunya akan menimbulkan masalah baru. Jaksa bisa berpotensi menyalahgunakan wewenang atau abuse of power," terangnya.

Hadir dalam FGD yakni Onky Fachrur Rozie dan Deni Setya Bagus Yuherawan. Kemudian Ketua Harian CMPRO Rizki Abdul Rahman Wahid; Thabita Napitupulu Puteri Indonesia, Prof Ilyas Indra (Ketua Umum Persatuan Pengacara Syariah dan Hukum seluruh Indonesia DPP PPSHI), Azmi Syahputra (Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti), dan Herman (Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari).