JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu.

Menurut Yusril, UU tersebut dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril, dikutip dari Antaranews, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengungkap bahwa dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Hanya saja, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke DPR RI.

Di era Presiden Prabowo, Yusril mengatakan, draf tersebut sedang ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Yusril mencontohkan, dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perubahan dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2026.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal. Artinya, berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," kata Yusril.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Lalu, terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis. Keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Tanah Air.

KOMPAS.com - Universitas Krisnadwipayana (Unkris) meraih sertifikat akreditasi untuk Program Studi Ilmu Hukum pada Program Doktor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat akreditasi Baik Sekali.

Akreditasi diterima berdasarkan SK BAN-PT No. 6869/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2024 tertanggal 19 November 2024.

Pembina Yayasan Unkris Prof. Gayus Lumbuun menyampaikan akreditasi ini menjadi bukti komitmen Unkris untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas program doktor ilmu hukum dari berbagai aspek.

“Predikat ini menunjukkan bahwa program doktor ilmu hukum Unkris memiliki performa baik dan memenuhi sebagian besar kriteria penilaian,” jelas Prof. Gayus.

Menurutnya, pencapaian ini semakin memperkokoh posisi Unkris dalam mencetak para doktor dibidang ilmu hukum yang kompeten, kompetitif, dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Prof. Gayus mengakui, untuk memperoleh akreditasi ini Program Doktor Ilmu Hukum Unkris melalui serangkaian penilaian dan evaluasi ketat mencakup berbagai aspek, mulai dari kegiatan akademik, kurikulum, kualitas pengajaran, fasilitas, sarana prasarana hingga relevansi dengan kebutuhan industri dan akademik.

“Setelah melakukan penilaian, negara melalui BAN-PT memberikan status baik sekali untuk program Doktor Ilmu Hukum Unkris. Kita patut bersyukur atas pencapaian ini,” tegas Prof. Gayus.

Prof. Gayus menegaskan, meski telah meraih akreditasi Sangat Baik Unkris terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas sehingga target akreditasi Unggul untuk program doktor ilmu hukum bisa diraih tahun depan.

Karenanya Unkris melakukan langkah strategis mulai dari menyaring calon mahasiswa dengan lebih selektif, menyediakan tim pengajar yang mumpuni dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan mahasiswa.

Diakui Prof. Gayus, Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doktor.

Keunggulan prodi hukum dapat dilihat antara lain dari jejak atau tracing alumni, di mana banyak alumni fakultas hukum yang kini sukses baik dibidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Prodi ini telah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing di bidang hukum serta menempati posisi pimpinan di instansi pemerintah dan swasta,” terang Prof Gayus.

Prodi ilmu hukum lanjut Prof Gayus juga sering memenangkan kompetisi dibidang hukum baik dikancah provinsi, maupun nasional. “Kita pernah memenangkan kompetisi Peradilan Semu se-DKI Jakarta dengan meraih peringkat pertama,” katanya.

Menurut Prof. Gayus, dalam proses pembelajaran Unkris tak sekadar mencetak sarjana hukum. Lebih dari itu, lulusan dihasilkan memiliki kualitas yang diukur antara lain dengan standar Kemendiktisaintek melalui Tri Darma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian.

Selain itu, Unkris juga terus mendorong bagaimana lulusan program doktor ilmu hukum mampu membuat kajian-kajian menarik terkait perkembangan hukum di Indonesia.

“Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, Prodi Hukum Unkris memiliki laboratorium Peradilan Semu yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk membuat miniature proses pengadilan,” tutup Prof Gayus.

SIKKA, KOMPAS.com - Lembaga Hukum dan Ham Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia menilai perbuatan Kapolres Ngada, AKBP FJ, masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa, menanggapi dugaan pencabulan yang dilakukan FJ terhadap tiga anak di bawah umur.

"Yang dilakukan oleh Kapolres Ngada masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat," ujar Gabriel saat dihubungi, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, tindakan FJ telah menginjak-injak harkat dan martabat anak-anak di NTT.

Bahkan, Gabriel menduga, kejahatan tersebut termasuk dalam perdagangan orang (human trafficking) dengan modus operandi eksploitasi seksual anak.

Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk memecat Kapolres Ngada tidak dengan hormat dan proses secara hukum.

Gabriel juga meminta pihak terkait seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelamatkan para korban tindak pidana kekerasan seksual.

"Selamatkan para korban di rumah aman agar mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak," tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Imelda Manafe, menyebutkan, FJ diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak.

Ia mencatat, tiga korban itu masing-masing berumur 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

"Ada salah satu korban yang sedang kami dampingi," kata Imelda kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (10/3/2025).

Korban yang sedang didampingi oleh pihaknya berusia 12 tahun sedangkan korban yang berusia 14 tahun belum bisa ditemui. Korban berusia 3 tahun didampingi kedua orangtuanya.

Tiga korban itu diserahkan oleh Mabes Polri kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk didampingi.

Diberitakan sebelumnya, FJ diamankan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Kamis (20/2/2025).

Penangkapan ini dilakukan atas dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.

“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.

Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.

Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.

Hal ini diketahui setelah Kepala Lapas 2A Balikpapan melaporkan dugaan adanya peredaran narkoba di tempat dia bertugas.

Setelah ditelusuri, ditemukan 69 gram narkoba jenis sabu yang belum sempat terdistribusi.

Padahal, barang yang masuk saat itu kurang lebih 3 kg sabu.

“Didapatkan yang semulanya info-nya ada 3 kilo, terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan,” lanjut Mukti.

Sejauh ini, penyidik masih mendalami berapa lama Catur beroperasi sebagai bandar.

Namun, ia diduga sudah lama terlibat dalam rantai narkoba sejak punya kaitan dengan jaringan milik Hendra Sabarudin.

“Jadi, saya simpulkan, dia (Catur) adalah bandar. Karena ini adalah bagian dari kasus sebelumnya. TPPU kasusnya Hendra, yang sudah divonis, Hendra Sabarudin. Ya, itu ada kaitannya ini,” kata Mukti.

BLITAR, KOMPAS.com – Seorang narapidana (napi) perempuan bernama inisial IM (32) melahirkan dua bayi kembar di tengah masa hukumannya atas kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, pekan lalu.

IM harus menjalani operasi sesar di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, pada Jumat, 7 Maret 2025, karena sejumlah persoalan yang dialami di usia kehamilan yang baru sekitar 7 bulan tersebut.

Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Kelas IIB Blitar, Yoffi Elviska, mengatakan bahwa IM melahirkan dua bayi laki-laki prematur dengan berat masing-masing satu kilogram dan kurang dari satu kilogram.

“Iya. Bayinya prematur karena usia kehamilan memang baru 7 bulan,” ujar Yoffi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, saat ini dua bayi tersebut masih berada dalam inkubator di ruang intensive care unit (ICU) RSUD Mardi Waluyo.

Yoffi berharap kondisi kedua bayi kembar itu terus membaik selama melewati fase krisis karena usia prematurnya saat dilahirkan.

“Kami sementara ini tidak diperbolehkan menjenguk bayi karena memang benar-benar ruang perawatan harus steril. Kami berharap bayi dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit akan memberitahu kami,” tuturnya.

Sedangkan IM, kata Yoffi, saat ini pun masih dirawat di rumah sakit yang sama meskipun kondisi kesehatannya sudah membaik.

Yoffi mengatakan, IM akan segera dipindahkan ke bangsal Lapas Blitar begitu kesehatannya pulih.

“Kalau tidak sore ini, ya besok warga binaan kami akan kami kembalikan ke Lapas Blitar,” ungkapnya.

Menurut Yoffi, ayah biologis dari bayi kembar yang dilahirkan IM hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

IM hamil di luar nikah. Meski demikian, lanjutnya, telah ada pasangan suami istri (pasutri) asal Blitar yang akan mengadopsi kedua bayi kembar tersebut.

Selain membiayai biaya persalinan, lanjutnya, pasutri tersebut bahkan sudah secara reguler memberikan bantuan makanan bergizi kepada IM sebelum IM melahirkan.

“IM juga sudah merelakan jika dua bayi kembarnya itu diadopsi karena memang yang bersangkutan ini kurang mampu secara ekonomi,” tuturnya.

Yoffi membenarkan bahwa IM mendapatkan vonis penjara 9 bulan atas kasus pencurian dengan pemberatan.

Ketika IM mulai menjalani hukumannya pada November 2024 lalu, usia kandungannya sudah 3 bulan.

SERANG, KOMPAS.com - Penyebab terbakarnya ruangan di Gedung A Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Minggu (9/3/2025) malam masih diselidiki.

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terbakarnya ruang rapat anggota.

"Kita tunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor (untuk penyebabnya)," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Heriyanto kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Didik menegaskan, tidak ada berkas penting yang rusak atau terbakar dari insiden kebakaran semalam.

Kebakaran juga, kata Didik, tidak berimbas kepada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

"Hanya ruang rapat untuk anggota, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada berkas penting yang terbakar," ujar Didik.

Saat kejadian, lanjut Didik, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten tidak dipindahkan karena jauh dari gedung yang terbakar.

"Untuk gedung tahanan terpisah. Jadi tidak ada permasalahan," tandas dia.

Pantauan Kompas.com, situasi Mapolda Banten tergolong normal, penjagaan di gerbang masuk masih dilakukan.

Masyarakat yang membutuhkan masih dilayani di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Banten yang berada di bagian depan.

Melihat ke lokasi kebakaran, dari tampak luar tidak ada kerusakan berarti dari kebakaran yang terjadi kurang lebih 1 jam.

Terlihat, Polda Banten sedang merenovasi bagian fasad depan Gedung A.

Namun, untuk menuju ke ruangan yang terbakar tidak diperbolehkan masuk.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur menjelang berbuka puasa.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab dan jumlah mereka yang melarikan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi.

"Saya sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Kutacane, jarak tempuh kurang lebih 16 jam," katanya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Karena itu, Yan juga belum menyebutkan berapa jumlah dan penyebab para tahanan itu kabur.

"Untuk rilis sedang kami siapkan, menunggu informasi dari Kalapas," ujarnya singkat.

Diketahui, puluhan narapidana Lapas Kutacane kabur menjelang berbuka puasa.

Berdasarkan video warga yang beredar, para tahanan itu tampak lari secara bergerombolan dengan melompati pintu pagar depan lapas. Tampak lalu lintas di depan lapas juga macet.

Mereka lari berhamburan hingga beberapa di antaranya terlihat menghadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas.

Salah seorang warga Aceh Tenggara, Eko Saputra, mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 18.20 WIB.

"Iya, mereka kabur secara beramai-ramai, kabarnya kabur lewat atap lapas yang dibobol," katanya saat dihubungi Kompas.com via telepon.

Eko menyebutkan dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah mereka yang kabur.

Namun, dari puluhan narapidana, saat ini sudah ada yang diamankan.

"Informasi tadi ada sekitar 10 orang sudah diamankan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu.

Menurut Yusril, UU tersebut dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril, dikutip dari Antaranews, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengungkap bahwa dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Hanya saja, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke DPR RI.

Di era Presiden Prabowo, Yusril mengatakan, draf tersebut sedang ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Yusril mencontohkan, dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perubahan dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2026.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal. Artinya, berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," kata Yusril.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Lalu, terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis. Keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai hukum di Indonesia tengah dipermainkan.

Hal ini disampaikan Ronny usai hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hady, menskors sidang praperadilan yang dilayangkan Hasto terkait perkara Harun Masiku.

Hakim perlu memberikan pernyataan sikap lantaran perkara Hasto sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan,” kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kubu Hasto menyatakan keberatan lantaran KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

Padahal, mereka tengah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan Komisi Antirasuah.

Di sisi lain, KPK tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/3/2025) lalu lantaran belum siap.

Padahal, praperadilan merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan. Tetapi apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” kata Ronny.

Dalam sidang ini, Hakim Afrizal Hady menjeda sidang perdana praperadilan kasus dugaan suap yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, hakim perlu mengambil sikap lantaran berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan.

Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan terkait batasan waktu praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusannya, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apa pun agenda dalam sidang pertama tersebut. Bukan saat dilimpahkan.

Pendirian MK sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, tim biro Hukum KPK menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim pun menjeda sidang untuk mempertimbangkan berbagai keberatan dari para pihak. “Terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim.

KOMPAS.com - Layanan Kewarganegaraan dan ImigrasiAmerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang akan mewajibkan imigran "potensial", untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

Persyaratan ini juga akan berdampak bagi warga pemegang Green Card, naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan kerabat orang yang telah memberikan mereka status suaka atau pengungsi.

Green Card adalah kartu penduduk tetap yang memberikan WNA (yang memenuhi syarat) izin tinggal dan bekerja secara legal di AS.

UCIS menyebut peraturan ini akan memengaruhi sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable, Minggu (9/3/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya, pencantuman akun media sosial hanya diwajibkan bagi warga negara asing yang mengajukan visa AS.

Kebijakan mencantumkan username media sosial sendiri sudah diterapkan AS sejak masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama tahun 2019 lalu.

Dalam kebijakan tersebut, semua pemohon visa AS diharuskan untuk mencantumkan riwayat media sosial mereka yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang memasuki AS, dengan harapan dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti tindakan teroris atau kegiatan ilegal lainnya.

Dinilai menghambat kebebasan berekspresi

Pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, lewat wawancaranya kepada Newsweek, menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan baru tersebut

Menurutnya, kebijakan ini menciptakan efek yang besar terutama dalam kebebasan berpendapat, karena orang-orang harus menjaga ucapan mereka di dunia maya.

"Ini benar-benar menciptakan efek yang besar bagi orang-orang yang bisa saja diawasi karena ucapan mereka di dunia maya, yang memiliki hak penuh untuk tinggal di negara ini," ujar Saira.

Kebijakan pencantuman username media sosial ini juga dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon visa, terutama bagi mereka yang khawatir akan pengaruh dari aktivitas online mereka terhadap status imigrasi mereka di AS.

"Bisa jadi mereka akan merasa terhambat dalam berbagi pendapat karena khawatir akan diperiksa dan akhirnya ditolak untuk mendapatkan manfaat imigrasi, seperti naturalisasi," imbuhnya.

Saira turut menjelaskan bahwa kebijakan ini akan sangat berdampak para orang orang-orang yang sudah lama tinggal di AS (pemegang Green Card) yang mungkin sudah tinggal selama 30 atau 40 tahun.

"Mereka bisa saja tinggal di AS selama bertahun-tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan visa lainnya dan sedang mengajukan Green Card," jelas Saira.

JAYAPURA, KOMPAS.com- Ada hal yang menarik dari pencalonan Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Minggu (9/3/2025).

Guna meminta klarifikasi, terkait rekomendasi PDIP sebagai pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, maka harus meminta klarifikasi resmi dari Ketua DPD PDIP Papua, Herry Ario Nap, yang saat ini ditahan di rutan Mako Brimob Polda Papua.

Saat ditunggu sekitar 15-20 menit, akhirnya video call bersama Herry Nap disambungkan ke KPU Provinsi Papua.

Dalam percakapannya dengan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon yang disaksikan oleh Bawaslu menanyakan, terkait surat rekomendasi yang diberikan PDIP terhadap pencalonan wakil gubernur Papua, Constant Karma.

"Iya benar, selaku Ketua DPD PDIP Papua, saya membenarkan bahwa kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur mengantikan Yeremias Bisai," ungkapnya dalam video call kepada KPU Papua, Minggu sore.

Ketua KPU, lalu mempertegas pertanyaan sekali lagi, terkait dengan rekomendasi PDIP terhadap Constant Karma yang diusung mendampingi Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai calon wakil gubernur Papua.

"Apakah benar PDIP merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua penganti Yeremias Bisai? tanyanya.

"Ia benar kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua," jawab Herry Nap dengan tegas.

Sambungan video call ini didengarkan dan direkam oleh KPU dan Bawaslu Papua serta massa pendukung BTM-CK yang hadir di Lantai 4 Kantor KPU Papua.

Setelah itu, dokumen pencalonan wakil gubenur Papua, Constant Karma langsung diserahkan oleh Ketua Tim Pemenangan BTM-CK, sekaligus Sekretaris PDIP Papua, Surya Ibrahim Basri Syafaat secara resmi kepada Komisioner KPU Papua yang diterima oleh Steve Dumbon selaku Ketua KPU Papua.

"Dengan ini kami menyerahkan berkas dokumen bapak Constant Karma untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU Papua," ungkapnya sebelum menyerahkan dokumen kepada Komisioner KPU Papua yang disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Papua.

Diakhir video call itu, Herry Nap meneriaki kata "Merdeka" sebagai bentuk dukungannya terhadap pencalonan BTM-CK yang disambut dengan teriakan "Merdeka" oleh para kader PDIP yang ikut mengantarkan BTM-CK di Kantor KPU Papua.

Sementara itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan, pihaknya menerima berkas dokumen dan selanjutnya akan melakukan mengecekan berkas dari calon wakil gubernur Papua, Constant Karma, sebelum dilakukan verifikasi berkas dokumennya.

"Kami akan lakukan pengecekan berkas dokumennya, setelah itu baru dilakukan verifikasi berkas pencalonan dan calon wakil gubernur Papua," ujarnya usai menerima berkas dokumen yang diserahkan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi kepada tim KPU Papua.

Constant Karma Penganti Yeremias Bisai

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, dimana mendiskualifikasi calon gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai dan memerintahkan untuk dilakukan PSU di Provinsi Papua.

Pelaksanaan PSU ini dalam putusan MK tidak mengikusertakan Yeremias Bisai sebagai calon wakil gubernur Papua mendampingi Benhur Tomi Mano selaku calon gubernur Papua yang diusung oleh PDIP dan PKN.

Dari beberapa nama-nama tokoh-tokoh Papua yang dikomunikasikan, pada akhirnya, BTM dan partai pengusung memilih Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua mengantikan Yeremias Bisai.

Constant Karma sendiri sudah mendapatkan restu dan dukungan dari Yeremias Bisai selaku calon gubernur Papua pendamping BTM yang didiskualifikasi MK.

Calon wakil gubernur nomor urut 1, Benhur Tomi Mano dalam konferensi pers, membeberkan bahwa Yeremias Bisai telah mengusulkan 5 nama tokoh dari wilayah adat Saireri, untuk mengantikannya sebagai calon wakil gubernur Papua.

"Salah satu dari 5 nama tokoh Saireri yang diusulkan adalah Constant Karma," katanya.

Mantan Walikota Jayapura ini memastikan bahwa Yeremias Bisai tetap mendukung BTM-CK, sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua pada PSU bulan Agustus mendatang.

"Saudara saya pak Yeremias Bisai (YB) tetap mendukung saya dengan bapak Constant Karma dan pendukungnya akan bersama dengan kami," ujar BTM.

JAYAPURA, KOMPAS.com- Ada hal yang menarik dari pencalonan Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Minggu (9/3/2025).

Guna meminta klarifikasi, terkait rekomendasi PDIP sebagai pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, maka harus meminta klarifikasi resmi dari Ketua DPD PDIP Papua, Herry Ario Nap, yang saat ini ditahan di rutan Mako Brimob Polda Papua.

Saat ditunggu sekitar 15-20 menit, akhirnya video call bersama Herry Nap disambungkan ke KPU Provinsi Papua.

Dalam percakapannya dengan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon yang disaksikan oleh Bawaslu menanyakan, terkait surat rekomendasi yang diberikan PDIP terhadap pencalonan wakil gubernur Papua, Constant Karma.

"Iya benar, selaku Ketua DPD PDIP Papua, saya membenarkan bahwa kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur mengantikan Yeremias Bisai," ungkapnya dalam video call kepada KPU Papua, Minggu sore.

Ketua KPU, lalu mempertegas pertanyaan sekali lagi, terkait dengan rekomendasi PDIP terhadap Constant Karma yang diusung mendampingi Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai calon wakil gubernur Papua.

"Apakah benar PDIP merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua penganti Yeremias Bisai? tanyanya.

"Ia benar kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua," jawab Herry Nap dengan tegas.

Sambungan video call ini didengarkan dan direkam oleh KPU dan Bawaslu Papua serta massa pendukung BTM-CK yang hadir di Lantai 4 Kantor KPU Papua.

Setelah itu, dokumen pencalonan wakil gubenur Papua, Constant Karma langsung diserahkan oleh Ketua Tim Pemenangan BTM-CK, sekaligus Sekretaris PDIP Papua, Surya Ibrahim Basri Syafaat secara resmi kepada Komisioner KPU Papua yang diterima oleh Steve Dumbon selaku Ketua KPU Papua.

"Dengan ini kami menyerahkan berkas dokumen bapak Constant Karma untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU Papua," ungkapnya sebelum menyerahkan dokumen kepada Komisioner KPU Papua yang disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Papua.

Diakhir video call itu, Herry Nap meneriaki kata "Merdeka" sebagai bentuk dukungannya terhadap pencalonan BTM-CK yang disambut dengan teriakan "Merdeka" oleh para kader PDIP yang ikut mengantarkan BTM-CK di Kantor KPU Papua.

Sementara itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan, pihaknya menerima berkas dokumen dan selanjutnya akan melakukan mengecekan berkas dari calon wakil gubernur Papua, Constant Karma, sebelum dilakukan verifikasi berkas dokumennya.

"Kami akan lakukan pengecekan berkas dokumennya, setelah itu baru dilakukan verifikasi berkas pencalonan dan calon wakil gubernur Papua," ujarnya usai menerima berkas dokumen yang diserahkan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi kepada tim KPU Papua.

Constant Karma Penganti Yeremias Bisai

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, dimana mendiskualifikasi calon gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai dan memerintahkan untuk dilakukan PSU di Provinsi Papua.