BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat menjenguk adiknya, AA, yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di Polres Metro Bekasi, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke anggota polisi yang bertugas.

Namun, polisi yang bertugas, kata Ida, enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Ida kemudian hendak menghubungi rekannya melalui ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting, lengannya dipelintir, dan ponselnya dirampas.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Saya mohon, Pak Kapolres Bekasi, Pak Prabowo, Pak Gubernur Dedi Mulyadi, tolong saya, tolong tegakkan keadilan. Jangan sampai ada perempuan yang diperlakukan seperti ini," imbuh dia.

Diminta lapor

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida untuk melapor ke Pengamanan Paminal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika ia memang benar mendapatkan perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," ungkap dia.

Tersangka penggelapan dana sekolah

Mustofa juga menjelaskan bahwa AA yang berprofesi sebagai kepala SDIT di wilayah Cikarang Utara ditahan karena diduga menggelapkan dana sekolah sebesar Rp 651 juta.

Penahanan AA berawal dari laporan yayasan sekolah tersebut terkait hasil audit internal selama periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.

Hasil audit menemukan adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yayasan pun melaporkan hal ini ke kepolisian pada 13 Maret 2023. Setelah beberapa kali diperiksa, AA kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi.

"Hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AA," kata Mustofa.

Istri AA turut terlibat

Mustofa menyebutkan, AA diduga menggelapkan dana sekolah terkait pembayaran internet, pembayaran listrik, dan pembelanjaan lainnya sejak 2019-2022.

Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya, HNI, selaku bendahara sekolah sebagai tersangka.

HNI diduga menggelapkan dana berupa uang penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan, uang rekreasi, serta penerimaan uang pangkal siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hingga sekarang.

Tak hanya itu, pasangan suami istri ini juga disinyalir menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2022. Total kerugian sekolah atas tindakan keduanya mencapai Rp 651 juta.

Terkait penyelidikan penyalahgunaan dana BOS, polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cikarang.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2022 yang dilakukan oleh kedua tersangka," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat menjenguk adiknya, AA, yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di Polres Metro Bekasi, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke anggota polisi yang bertugas.

Namun, polisi yang bertugas, kata Ida, enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Ida kemudian hendak menghubungi rekannya melalui ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting, lengannya dipelintir, dan ponselnya dirampas.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Saya mohon, Pak Kapolres Bekasi, Pak Prabowo, Pak Gubernur Dedi Mulyadi, tolong saya, tolong tegakkan keadilan. Jangan sampai ada perempuan yang diperlakukan seperti ini," imbuh dia.

Diminta lapor

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida untuk melapor ke Pengamanan Paminal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika ia memang benar mendapatkan perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," ungkap dia.

Tersangka penggelapan dana sekolah

Mustofa juga menjelaskan bahwa AA yang berprofesi sebagai kepala SDIT di wilayah Cikarang Utara ditahan karena diduga menggelapkan dana sekolah sebesar Rp 651 juta.

Penahanan AA berawal dari laporan yayasan sekolah tersebut terkait hasil audit internal selama periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.

Hasil audit menemukan adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yayasan pun melaporkan hal ini ke kepolisian pada 13 Maret 2023. Setelah beberapa kali diperiksa, AA kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi.

"Hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AA," kata Mustofa.

Istri AA turut terlibat

Mustofa menyebutkan, AA diduga menggelapkan dana sekolah terkait pembayaran internet, pembayaran listrik, dan pembelanjaan lainnya sejak 2019-2022.

Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya, HNI, selaku bendahara sekolah sebagai tersangka.

HNI diduga menggelapkan dana berupa uang penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan, uang rekreasi, serta penerimaan uang pangkal siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hingga sekarang.

Tak hanya itu, pasangan suami istri ini juga disinyalir menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2022. Total kerugian sekolah atas tindakan keduanya mencapai Rp 651 juta.

Terkait penyelidikan penyalahgunaan dana BOS, polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cikarang.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2022 yang dilakukan oleh kedua tersangka," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

KOMPAS.com-Village Roadshow Entertainment Group, perusahaan di balik film The Matrix, Joker, dan Ocean’s, mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat.

Dilaporkan BBC, dokumen pengadilan di Delaware menyebutkan perusahaan ini terlilit utang antara 500 juta hingga 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 7,8 triliun hingga Rp 15,6 triliun).

Village Roadshow menyalahkan kondisi keuangannya pada sengketa hukum dengan Warner Bros serta kegagalan proyek film dan serial independen yang menelan biaya besar.

Untuk mengurangi tekanan finansial, perusahaan berencana menjual perpustakaan filmnya seharga 365 juta dolar AS (sekitar Rp5,7 triliun).

Konflik dengan Warner Bros

Hubungan Village Roadshow dan Warner Bros memburuk sejak The Matrix Resurrections dirilis di HBO Max pada 2022.

Village Roadshow menuduh Warner Bros mencabut hak mereka atas sekuel dan prekuel film yang sebelumnya dikerjakan bersama.

Keith Maib, kepala restrukturisasi perusahaan, mengatakan sengketa hukum dengan Warner Bros telah menghabiskan biaya lebih dari 18 juta dolar AS (sekitar Rp280 miliar), yang sebagian besar belum terbayar.

Ia juga menyebut perselisihan ini telah menghancurkan kerja sama bisnis yang selama ini menguntungkan bagi Village Roadshow.

Gagal dengan Proyek Independen

Selain konflik hukum, Village Roadshow juga mengalami kerugian dari bisnis studio independen yang diluncurkan pada 2018.

Tak satu pun film atau serial yang diproduksi dari proyek ini berhasil meraih keuntungan.

Seperti banyak studio lain di Hollywood, Village Roadshow juga terpukul oleh dampak pandemi serta aksi mogok aktor dan penulis sejak Mei 2023.

Pada Desember lalu, Writers Guild of America bahkan melarang anggotanya bekerja sama dengan Village Roadshow karena perusahaan diduga gagal membayar kontributor mereka.

KOMPAS.com - Penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi perhatian publik.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penutupan sementara TNBTS serta pembatasan penggunaan drone tidak berkaitan dengan kasus ladang ganja.

"Itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya," ujar Raja Juli, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari Kompas.com (19/03/2025).

Berikut ini rangkuman penemuan ladang ganja yang dilansir dari Kompas.com.

Apakah Ladang Ganja Berada di Area Wisata?

Balai Besar TNBTS memastikan bahwa ladang ganja tersebut tidak berada di area wisata Gunung Bromo, melainkan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang.

Ketua BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa lokasi ladang ganja cukup jauh dari tempat wisata terdekat.

"Rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke area yang ditanami ganja lebih dari 11 kilometer panjangnya," jelas Rudijanta.

Sejak Kapan Ladang Ganja Ditemukan?

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, ladang ganja ini pertama kali ditemukan pada September 2024.

"Kita dari Taman Nasional membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu karena biasanya ditanam di tempat yang relatif sulit ditemukan," ungkap Satyawan.

Tim gabungan dari BB TNBTS, kepolisian, Polisi Hutan, masyarakat mitra, hingga anggota Manggala Agni ikut serta dalam pencarian.

Dengan bantuan drone, tim berhasil memetakan titik-titik lokasi ladang ganja, kemudian mencabut tanaman tersebut dan memprosesnya sesuai prosedur hukum.

Berapa Jumlah Tersangka Ladang Ganja?

Dalam penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Lumajang, enam tersangka berhasil diamankan.

Dua orang pertama, berinisial S dan J, ditangkap pada November 2024 setelah kedapatan menanam ganja di lima titik di Gunung Semeru. Mereka mendapatkan bibit dari E, yang hingga kini masih buron.

Beberapa bulan kemudian, empat tersangka lainnya berinisial N, B, Y, dan P juga ditangkap dengan barang bukti 41.000 batang tanaman ganja yang tersebar di 48 lokasi.

"Kedua tersangka diberi tanggung jawab untuk menanam bibit ganja yang diberikan oleh E, yang kini masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Keduanya mengaku sudah panen sekali dan hasilnya disetor kepada E," ujar Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik.

KOMPAS.com - Penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi perhatian publik.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penutupan sementara TNBTS serta pembatasan penggunaan drone tidak berkaitan dengan kasus ladang ganja.

"Itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya," ujar Raja Juli, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari Kompas.com (19/03/2025).

Berikut ini rangkuman penemuan ladang ganja yang dilansir dari Kompas.com.

Apakah Ladang Ganja Berada di Area Wisata?

Balai Besar TNBTS memastikan bahwa ladang ganja tersebut tidak berada di area wisata Gunung Bromo, melainkan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang.

Ketua BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa lokasi ladang ganja cukup jauh dari tempat wisata terdekat.

"Rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke area yang ditanami ganja lebih dari 11 kilometer panjangnya," jelas Rudijanta.

Sejak Kapan Ladang Ganja Ditemukan?

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, ladang ganja ini pertama kali ditemukan pada September 2024.

"Kita dari Taman Nasional membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu karena biasanya ditanam di tempat yang relatif sulit ditemukan," ungkap Satyawan.

Tim gabungan dari BB TNBTS, kepolisian, Polisi Hutan, masyarakat mitra, hingga anggota Manggala Agni ikut serta dalam pencarian.

Dengan bantuan drone, tim berhasil memetakan titik-titik lokasi ladang ganja, kemudian mencabut tanaman tersebut dan memprosesnya sesuai prosedur hukum.

Berapa Jumlah Tersangka Ladang Ganja?

Dalam penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Lumajang, enam tersangka berhasil diamankan.

Dua orang pertama, berinisial S dan J, ditangkap pada November 2024 setelah kedapatan menanam ganja di lima titik di Gunung Semeru. Mereka mendapatkan bibit dari E, yang hingga kini masih buron.

Beberapa bulan kemudian, empat tersangka lainnya berinisial N, B, Y, dan P juga ditangkap dengan barang bukti 41.000 batang tanaman ganja yang tersebar di 48 lokasi.

"Kedua tersangka diberi tanggung jawab untuk menanam bibit ganja yang diberikan oleh E, yang kini masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Keduanya mengaku sudah panen sekali dan hasilnya disetor kepada E," ujar Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa S dan J awalnya tergiur dengan iming-iming pembayaran Rp15 juta setelah panen. Namun, setelah panen, mereka hanya menerima Rp2 juta, sementara sisanya belum dibayarkan oleh N.

Dimana Lokasi Ladang Ganja?

Ladang ganja ini ditemukan berkat pengembangan kasus narkotika oleh Polres Lumajang sejak tahun lalu.

Tim gabungan mulai mengidentifikasi lokasi sejak 18-21 September 2024. Dengan menggunakan drone, mereka menemukan ladang tersembunyi di lereng curam yang ditutupi semak belukar.

Setelah ditemukan, tim dari Manggala Agni dan masyarakat langsung mencabut tanaman sebagai barang bukti.

Apakah Pelarangan Drone Terkait Ladang Ganja? Ini Klarifikasinya

Seiring dengan maraknya isu bahwa TNBTS melarang penggunaan drone untuk menyembunyikan ladang ganja, Kepala BB TNBTS, Rudijanta, memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa aturan larangan penggunaan drone sudah berlaku sejak 2019, jauh sebelum penemuan ladang ganja pada 2024.

"Aturan larangan penerbangan drone di jalur pendakian Gunung Semeru sudah berlaku sejak tahun 2019 sesuai dengan SOP Nomor SOP.01/T.8/BIDTEK/BIDTEK.1/KSA/4/2019 tentang Pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru," jelas Rudijanta, dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com (19/03/2025).

Larangan ini diterapkan untuk menjaga keselamatan pendaki dan menghormati kesakralan kawasan.

"Pelarangan penggunaan drone dalam pendakian ini adalah untuk menjaga fokus pendaki agar tidak terbagi dengan aktivitas menerbangkan drone yang berpotensi membahayakan pengunjung karena jalur pendakian cukup rawan dengan terjadinya kecelakaan serta untuk menghormati kawasan sakral yang ada di kawasan," tambahnya.

Rudijanta juga menjelaskan bahwa tarif Rp2 juta untuk izin menerbangkan drone ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup pada 30 September 2024.

Sebagia artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul TNBTS Bantah Larangan Menerbangkan Drone gara-gara Ada Ladang Ganja di Semeru, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 5 Fakta Temuan Ladang Ganja dari Drone di Bromo, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

BREBES, KOMPAS.com – Dua calon perangkat Desa Dukuhturi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, resmi dilantik di kantor kepala desa setempat pada Rabu (17/3/2025).

Pelantikan ini tetap berlangsung meskipun enam peserta seleksi perangkat desa berencana mengajukan gugatan terhadap hasil seleksi yang mereka anggap cacat hukum dan tidak sah.

Dua perangkat desa yang dilantik adalah Fatkhuroh sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, serta Safrida Tri Mardiananingsih sebagai Kaur Perencanaan.

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Kepala Desa Dukuhturi, Johan Wahyudi, dengan disaksikan oleh Camat Ketanggungan, Nurudin.

Kepala Desa Dukuhturi, Johan Wahyudi, menegaskan bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami melantik dua perangkat desa ini berdasarkan surat rekomendasi Pj Bupati dan semuanya sudah sesuai aturan,” ujar Johan Wahyudi kepada wartawan usai pelantikan, Rabu (19/3/2025).

Protes dan Rencana Gugatan Hukum

Sebelumnya, enam peserta seleksi perangkat desa di Desa Dukuhturi menyampaikan protes terhadap hasil seleksi yang dinilai tidak sah.

Mereka telah melayangkan aduan kepada Bupati Brebes, Inspektorat, Dinpermades, dan Ombudsman RI.

Melalui kuasa hukumnya, Mulyono Aprilliandi, mereka menilai bahwa seleksi yang dilakukan pada 15 Januari 2025 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

"Dalam aturannya, peserta yang lolos seleksi ditentukan oleh nilai tertinggi. Tapi yang terjadi adalah sistem bobot dari tiap tahapan seleksi (50%-30%-20%) tanpa ada dasar aturannya," ujar Mulyono kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Mulyono juga menyoroti bahwa pengumuman hasil seleksi baru dilakukan tiga hari setelah ujian, yang seharusnya diumumkan pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor 100 Tahun 2020.

"Terdapat bukti bahwa salah satu panitia memberikan informasi hasil ujian secara personal kepada peserta tertentu sebelum pengumuman resmi. Penguji juga tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Serta masih banyak praktik yang tidak sesuai aturan," tambahnya.

Tuntutan dan Upaya Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya meminta agar Pemerintah Desa Dukuhturi membatalkan hasil seleksi yang dianggap cacat hukum dan maladministratif.

Selain itu, mereka menuntut dilakukan audit terhadap panitia seleksi melalui Inspektorat Kabupaten Brebes serta merekomendasikan pelaksanaan ulang seleksi perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Jawa Tengah serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan hasil seleksi.

"Kami juga akan melakukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan hasil seleksi yang telah ditetapkan," pungkas Mulyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, mahasiswa yang melakukan aksi demo untuk menolak Revisi UU (RUU) TNI belum melihat materi perubahannya.

Oleh karena itu, menurut dia, mahasiswa menjadi khawatir RUU TNI bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Hal tersebut disampaikan Supratman usai menemui pimpinan DPR dalam rangka menyampaikan aspirasi para mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," ujar Supratman.

“Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," katanya lagi.

Usai bertemu dengan pimpinan DPR, Supratman kembali ke luar Gedung DPR untuk menemui para mahasiswa.

Hanya saja, para mahasiswa telah bubar meninggalkan lokasi area Gedung DPR RI.

Diketahui, RUU TNI disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.

Rapat paripurna tersebut rencananya bakal digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com – Sebanyak enam narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, masih buron setelah kabur pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa. Dari 52 napi yang melarikan diri, 46 telah berhasil diamankan kembali.

"Masih 6 orang yang belum kembali," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, saat dihubungi via telepon, Rabu (19/3/2025).

Yan menjelaskan bahwa enam napi yang masih buron terdiri dari empat napi kasus narkoba, satu napi kasus qanun, dan satu napi kasus pembunuhan. Hingga saat ini, upaya pencarian terus dilakukan oleh petugas.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan tim gabungan yang dibentuk oleh direktur pamintel, melibatkan petugas Lapas dan Polres Aceh Tenggara.

"Imbauan juga telah dikeluarkan, baik melalui media sosial maupun penyampaian pesan secara berantai," ujar Yan.

Pihak berwenang meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan para buronan agar segera melapor ke aparat terdekat guna mempercepat proses penangkapan.

JAKARTA,KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengabulkan permohonan restitusi atau biaya ganti rugi untuk Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas ditembak tiga TNI Angkatan Laut (AL) di Rest Area Tol Tangerang-Merak.

Restitusi yang juga dimohonkan untuk Ramli Abu Bakar, korban penembakan lainnya yang selamat, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar.

"Berharap Hakim Pengadilan Militer mengabulkan restitusi senilai yang sudah dihitung LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati melalui keterangan resmi, Rabu (19/3/2025).

"Restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka. Ini adalah hak korban yang harus dipenuhi," ujar Sri.

Sri menjelaskan, total restitusi yang dimohonkan untuk Ilyas yang tewas akibat ditembak mencapai Rp 842.434.500.

Sedangkan, restitusi yang dimohonkan buat korban Ramli yang mengalami luka tembak sebesar Rp 292.708.400.

"LPSK menetapkan total restitusi yang harus dibayarkan oleh para pelaku sebesar Rp 1.135.142.900 dan telah disampaikan oditur militer dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin 10 Maret 2025," kata Sri.

Sri memerinci, penghitungan restitusi tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil, misalnya, biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis, dan kehilangan penghasilan.

"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban, yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum," ujar Sri.

Adapun ketiga besaran restitusi yang dimohonkan ke para pelaku berbeda-beda jumlahnya, yakni:

Total permohonan restitusi untuk Ilyas Abdurrahman Rp 842.434.500, perinciannya:

• Terdakwa Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan): Rp 209.633.500
• Terdakwa Akbar Adli (pemilik senjata api): Rp 147.133.500
• Terdakwa Rafsin Hermawan (terkait penadahan): Rp 147.133.500
• Tersangka Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil): Rp 84.633.500
• Tersangka Iim Hilmi (pemodal sewa mobil): Rp 84.633.500
• Tersangka Ajat Sudrajat (penyewa mobil): Rp 84.633.500
• Tersangka Rohman (perantara penjualan mobil): Rp 84.633.500

Total permohonan restitusi untuk Ramli Abu Bakar Rp 292.708.400, perinciannya:

• Terdakwa Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan): Rp 146.354.200
• Terdakwa Akbar Adli (pemilik senjata api): Rp 73.177.100
• Terdakwa Rafsin Hermawan (terkait penadahan): Rp 73.177.100

Diketahui, ada tiga terdakwa dalam kasus penembakan bos rental mobil yang seluruhnya merupakan anggota TNI AL. Ketiganya yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Adli, dan Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup. Keduanya diyakini bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menggelapkan mobil Ilyas Abdurrahman.

Sementara itu, Rafsin Hermawan dituntut 4 tahun penjara. Dia diyakini bersalah melakukan penadahan mobil.

Bambang dan Akbar bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sedangkan Rafsin Hermawan bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan jo Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana ayat (1) ke-1 KUHP.

MEDAN, KOMPAS.com - Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, menjelaskan kronologi meninggalnya tahanan jaksa, Muhammad Khadafi (26).

Menurut dia, Khadafi sudah dirawat di klinik rutan sejak Sabtu (15/3/2025) sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bandung pada Senin (17/3/2025) pagi karena kondisinya memburuk.

"Di situ lah, kami menghubungi keluarga dan jaksanya (Daniel Aritonang)," kata Andi kepada Kompas.com melalui telepon, Rabu (19/3/2025).

Namun, di hari yang sama, Khadafi meninggal dunia.

Andi menegaskan bahwa komunikasi antara keluarga tahanan dan pihak kejaksaan terkait rujukan tahanan ke rumah sakit dilakukan secara lisan untuk menghindari keterlambatan.

"Kita by phone aja, kalau ada yang sakit keluarganya. Kalau surat menyurat kan malah lebih lama. Namanya orang sakit kan," ujarnya.

Jaksa Bantah Menolak Izin Rujukan

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Belawan, Daniel Setiawan Barus, menyebut Khadafi meninggal akibat gagal napas. Dia memastikan Khadafi dalam kondisi sehat saat menjalani dua kali persidangan, yaitu pada 10 dan 14 Maret 2025.

“Terakhir sidang itu, kondisinya sehat jasmani dan rohani,” kata Daniel.

Daniel membantah tudingan bahwa jaksa Daniel Aritonang tidak memberikan izin rujukan ke rumah sakit dan meminta uang Rp 5 juta kepada keluarga korban.

Menurut dia, rujukan harus melalui prosedur operasional standar (SOP), yakni dengan adanya surat rekomendasi dari rutan terlebih dahulu.

"Masalahnya dari Kamis sampai Minggu itu tidak ada surat dari rutan. Baru Senin pagi itu ada, makanya langsung dirujuk ke RS Bandung," jelas Daniel.

"Terkait permintaan uang itu tidak benar. Karena secara SOP itu tidak ada dipungut biaya apa pun untuk merujuk tahanan ke rumah sakit," tambahnya.

Keluarga Tuduh Jaksa Halangi Rujukan

Sementara itu, keluarga Khadafi menuding jaksa Daniel Aritonang tidak memberikan izin rujukan dan meminta uang Rp 5 juta untuk proses tersebut. Ayah korban, Agustin Malik (57), menyebut pada Kamis (13/3/2025), anaknya sudah mengeluhkan sakit dan kesulitan bernapas.

"Saya telepon jaksa. Tapi dia ngotot tidak mengizinkan," ujar Agustin.

Meski sakit, Khadafi tetap menjalani persidangan pada Jumat (14/3/2025). Keluarga terus meminta izin rujukan, namun jaksa disebut tetap menolak dengan alasan proses hukum akan berlarut jika tahanan dirujuk sebelum vonis.

"Dia bilang rujukan itu banyak pertimbangan, kasihan kasusnya nanti jadi berlarut. Nanti kalau sudah vonis, rujukan akan diserahkan ke rutan," ujar Agustin.

Agustin juga mengaku jaksa meminta uang Rp 5 juta untuk mengurus izin rujukan, tetapi ia hanya sanggup memberikan Rp 1 juta. Hingga akhirnya, pada Senin pagi, Khadafi mengalami muntah darah dan langsung dirujuk ke rumah sakit, di mana ia dinyatakan meninggal.

Jenazah Khadafi telah dimakamkan di Jalan Eka Rasmi, Kota Medan. Agustin belum mengambil langkah hukum, tetapi berharap ada keadilan atas kematian anaknya.

"Saya minta Kejagung memecat jaksa itu karena tidak layak menjadi jaksa. Karena pemeras dan tidak manusiawi," tutupnya.

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengalami insiden saat melintas di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang tengah menggelar demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patroli pengawal (patwal) berusaha melewati Gerbang Pancasila Gedung DPR. Namun, mahasiswa yang berunjuk rasa langsung menghadang kendaraan tersebut dan mengerumuninya.

Dua ajudan Supratman yang mengenakan pakaian putih lantas keluar dari mobil dan berusaha meminta massa untuk tidak menghalangi jalan.

Namun, para demonstran tetap bertahan, bahkan mencopot pelat nomor kendaraan tersebut.

"Turun, turun, turun!" teriak para mahasiswa yang mendesak Supratman keluar dari mobil.

Setelah beberapa menit, Supratman akhirnya memutuskan untuk keluar. Sontak, mahasiswa bersorak dan meneriakkan jabatannya.

"Ternyata Menteri Hukum," ujar salah seorang mahasiswa.

Supratman Berdialog dengan Mahasiswa

Usai turun dari mobil, Supratman memilih berjalan kaki menuju Gedung DPR bersama massa aksi.

Ia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan DPR terkait penolakan RUU TNI.

"Semua tuntutan terkait pembahasan RUU TNI sudah saya dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dan anggota Komisi I," kata Supratman saat berdialog dengan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa RUU TNI dinilai sebagai upaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menegaskan bahwa amanat reformasi adalah memperkuat supremasi sipil dan menghindari militerisasi dalam pemerintahan.

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa menerima kritik kami. Namun, sikap kami tetap tegas, mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Mereka juga menegaskan tidak akan melakukan audiensi atau berdiskusi dengan anggota DPR di dalam gedung.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (20/3/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Robertus Belarminus)