BREBES, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, angkat bicara terkait laporan yang melibatkan anggotanya, Ade Apriyanto (AA), yang juga merupakan anggota DPRD Brebes.

AA dilaporkan oleh pengusaha minimarket, Aristianto Zamzami, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, terkait dugaan intimidasi setelah permohonan kerjasama pengelolaan parkir ditolak.

Laporan tersebut disampaikan oleh Zamzami ke BK DPRD pada Senin (28/4/2025).

AA diketahui sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Tonjong.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Brebes, Herfaruk, meminta agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik.

"Jangan digiring ke isu politik. Ini murni soal komunikasi kerja sama antar lembaga. Tidak ada kaitannya dengan jabatan politik," tegas Herfaruk.

Herfaruk menjelaskan bahwa surat permohonan kerja sama yang dikirimkan oleh AA dilakukan secara resmi sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila, bukan atas nama anggota DPRD.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan respons dari pihak Alfamart terkait permohonan tersebut.

"Mestinya secara prosedural, tinggal dijawab saja. Saya sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan, sampai dengan saat ini belum ada surat jawaban dari pihak Alfamart, apakah diterima atau ditolak, memang belum ada respons resmi. Ini agak janggal," ungkap Herfaruk.

Ia menambahkan, jika permohonan kerjasama tersebut diterima atau ditolak, seharusnya pihak terkait memberikan jawaban.

"Apa salahnya dengan permintaan kerja sama? Itu kembali kepada pihak yang diajak. Kalau berkenan, bisa diteruskan. Kalau tidak, ya ditolak saja. Saya pikir itu hal yang biasa dalam dunia kerjasama," ujarnya.

Bukti intimidasi

Sebelumnya, Zamzami mengaku mengalami intimidasi dari AA setelah menolak permintaan kerjasama pengelolaan jasa parkir saat musim Lebaran 2025.

Ia menyampaikan kronologi dan bukti-bukti dugaan intimidasi yang diterimanya dalam pertemuan tertutup di BK DPRD.

Zamzami menjelaskan bahwa AA, yang mengaku sebagai ketua sebuah ormas, menyuratinya untuk meminta kerja sama pengelolaan parkir di area minimarket.

Setelah menolak, ia menerima tekanan melalui pesan suara WhatsApp dari AA yang meminta sebagian area parkir diserahkan ke ormas yang dipimpinnya.

Kompas.com/ Tresno Setiadi Pengusaha minimarket Aristianto Zamzami memberikan keterangan kepada wartawan usai melaporkan oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasinya ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

"Saya hanya ingin berusaha dengan tenang. Parkir ini bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk membantu anak-anak belajar," kata Zamzami.

Ketua BK DPRD Brebes, Sudono, menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah laporan tersebut dengan objektif. “Tidak boleh ada anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,” tegas Sudono.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Brebes, Tobidin Sarjum, menjelaskan bahwa AA mengajukan permohonan pengelolaan parkir dengan mengatasnamakan ormas, bukan partai. "Terkait membawa nama lembaga Pemuda Pancasila, permohonan kelola parkir ini bersifat insidentil dalam rangka membantu arus mudik maupun balik saja. Tidak berkepepanjangan mencapai pada titik parkir selamanya, jadi hanya insidentil," ungkapnya.

BREBES, KOMPAS.com – Dua calon perangkat Desa Dukuhturi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, resmi dilantik di kantor kepala desa setempat pada Rabu (17/3/2025).

Pelantikan ini tetap berlangsung meskipun enam peserta seleksi perangkat desa berencana mengajukan gugatan terhadap hasil seleksi yang mereka anggap cacat hukum dan tidak sah.

Dua perangkat desa yang dilantik adalah Fatkhuroh sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, serta Safrida Tri Mardiananingsih sebagai Kaur Perencanaan.

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Kepala Desa Dukuhturi, Johan Wahyudi, dengan disaksikan oleh Camat Ketanggungan, Nurudin.

Kepala Desa Dukuhturi, Johan Wahyudi, menegaskan bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami melantik dua perangkat desa ini berdasarkan surat rekomendasi Pj Bupati dan semuanya sudah sesuai aturan,” ujar Johan Wahyudi kepada wartawan usai pelantikan, Rabu (19/3/2025).

Protes dan Rencana Gugatan Hukum

Sebelumnya, enam peserta seleksi perangkat desa di Desa Dukuhturi menyampaikan protes terhadap hasil seleksi yang dinilai tidak sah.

Mereka telah melayangkan aduan kepada Bupati Brebes, Inspektorat, Dinpermades, dan Ombudsman RI.

Melalui kuasa hukumnya, Mulyono Aprilliandi, mereka menilai bahwa seleksi yang dilakukan pada 15 Januari 2025 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

"Dalam aturannya, peserta yang lolos seleksi ditentukan oleh nilai tertinggi. Tapi yang terjadi adalah sistem bobot dari tiap tahapan seleksi (50%-30%-20%) tanpa ada dasar aturannya," ujar Mulyono kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Mulyono juga menyoroti bahwa pengumuman hasil seleksi baru dilakukan tiga hari setelah ujian, yang seharusnya diumumkan pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor 100 Tahun 2020.

"Terdapat bukti bahwa salah satu panitia memberikan informasi hasil ujian secara personal kepada peserta tertentu sebelum pengumuman resmi. Penguji juga tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Serta masih banyak praktik yang tidak sesuai aturan," tambahnya.

Tuntutan dan Upaya Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya meminta agar Pemerintah Desa Dukuhturi membatalkan hasil seleksi yang dianggap cacat hukum dan maladministratif.

Selain itu, mereka menuntut dilakukan audit terhadap panitia seleksi melalui Inspektorat Kabupaten Brebes serta merekomendasikan pelaksanaan ulang seleksi perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Jawa Tengah serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan hasil seleksi.

"Kami juga akan melakukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan hasil seleksi yang telah ditetapkan," pungkas Mulyono.

Brebes, iNewsSoloraya.id - Kasus perselingkuhan yang menyeret oknum Polwan Polres Brebes, yakni Briptu UF, akhirnya bergulir ke persidangan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Sidang pertama digelar Polres Brebes pada 17 Desember 2024, dipimpin Wakapolres Brebes Kompol Dodiawan. Namun, sidang kedua yang dijadwalkan digelar pada 23 Desember 2024 lalu, ternyata batal dilakukan. 

Kuasa hukum pelapor yakni Bripka AWB yang merupakan suami terlapor Briptu UF, Suskoco SH mengaku, sampai kini pihaknya belum mendapat informasi apapun soal kapan sidang akan dilanjutkan.

"Kami belum mendapat kabar kapan sidang akan dilanjutkan. Kalau sudah ada putusan, sampai sekarang kami belum menerima salinan putusannya," ungkap Suskoco, dalam keterangan pers, Rabu (29/1/2025).

Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak Polres Brebes untuk transparan dalam kasus ini, sehingga kliennya dapat salinan putusan dan kepastian hukum soal kasus perselingkuhan yang dilaporkannya. 

Kasus perselingkuhan Briptu UF terjadi pada Jumat (29/12/2023) sekira pukul 21.00 WIB, kliennya bersama dengan dua temannya hendak ke rumah istrinya di Perum Bliving/ Bhayangkara Residence. 

Namun,  AWB kaget saat mengetahui ada DS yang menjadi pria idaman lain istrinya itu berada di dalam rumah. Melihat DS, AWB pun bersama dengan rekannya yang juga anggota polisi, akhirnya mengamati dari luar.

Memasuki hari Sabtu (30/12/2023) sekira pukul 01.00 wib, DS dan UF memasuki kamar tidur.  AWB dan dua rekannya bersama satpam perumahan pun melakukan penggerebekan. 

Saat itu, pintu dibuka oleh UF, dan DS bersembunyi di belakang pintu kamar akhirnya diketahui oleh AWB. Pada saat hendak mengamankan DS, AWB justru mendapatkan tindak penganiayaan oleh istrinya, mulai dari pukulan, jambakan maupun yang lainnya. Hingga akhirnya tim Propam datang dan mengamankan UF dan DS ke Polres Tegal. 

Djelaskan, UF dan DS menjalani hukuman 2 bulan penjara atas kasus perzinahan, yang dilaporkan AWB pada awal tahun 2023 silam. Saat itu, UF dan DS kepergok selingkuh di sebuah hotel di Kota Tegal. 

Rupanya, vonis dan hukuman penjara 2 bulan yang telah dijalani itu, tidak membuat keduanya jera. Mereka kembali melanjutkan perselingkuhan. 

Perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polwan ini, kata Suskoco, jelas mencoreng nama baik institusi Polri. Apalagi perbuatannya kembali diulang untuk kali kedua.

Kliennya AWB berharap ada hukuman yang tegas dan setimpal atas perbuatan perzinahan yang dilakukan istrinya itu. 

‘’Saat kasus pertama, UF hanya dimutasi dari Polres Tegal ke Polres Brebes. Klien saya berharap, adanya kasus kedua ini hukuman lebih berat lagi harusnya dijatuhkan pada UF berupa sanksi paling keras, PTDH dari dinas Polri,’’ terang. 

Namun, sampai kasusnya masuk persidangan KKEP, kata Suskoco, pihaknya belum menerima kabar soal putusan persidangan tersebut. 

"Kami hanya mendengar informasi yang bersliweran di luar, tapi belum menerima informasi resmi dari pihak kepolisian, apalagi salinan putusan Sidang KKEP," pungkasnya.

Editor : zainal arifin

BREBES, iNews.id - Sebanyak 264 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas kelas IIB Brebes, Jawa Tengah menggunakan hak suara mereka pada hari pencoblosan Pilkada 2024, Rabu (37/11/2024). 

Mereka menyalurkan hak suarnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus 901 yang berada di dalam Lapas kelas llB Brebes.

Sama dengan TPS lainnya, di TPS khusus 901, proses pemungutan suara dalam Lapas juga melibatkan unsur polisi, TNI, KPU dan Bawaslu.

"Total ada 264 orang warga binaan yang mempunyai hak pilih di Lapas kelas IIB Brebes," ujar Kepala Lapas Kelas llB Brebes Isnawan kepada media di dampingi KPPS 901 Ibnu Sina.

Isnawan menyebut, DPT di Lapas Brebes sendiri yakni 264 orang sementara DPTb 58 orang.

"Total kehadiran pemilih di TPS khusus 901 Brebes yakni 100 persen, dimana selama berlangsungnya pemilu dalam keadaan kondusif," terangya.

Diketahui, berlangsungnya pemilu di dalam TPS Khusus tersebut mendapat kunjungan dari PJ Bupati Brebes beserta Formompinda Kabupaten Brebes.

Editor : Miftahudin

Densus 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel). Ada dua orang yang ditangkap terkait terorisme jaringan kelompok NII.

"Benar, Densus 88 menangkap dua terduga terorisme di OKUT kemarin, Selasa (19/11). Kami Polres sifatnya hanya back up saja," kata Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (20/11/2024) malam.

Kedua terduga teroris yang ditangkap yakni MD (51), warga Desa Triyoso, dan MA (49), warga Desa Sidorahayu. Tersangka MD ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB dan MA ditangkap sekitar pukul 07.30 WIB usai mengantar anaknya sekolah.

"Usai ditangkap, anggota Densus 88 langsung menggeledah rumah kedua terduga," kata Kevin.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, handphone, hingga baju-baju kedua terduga teroris. Kedua terduga langsung dibawa ke Palembang untuk diintrogasi dan selanjutnya dibawa ke Jakarta.

"Sebelum melakukan penangkap, anggota Densus 88 sudah lama memantau kedua terduga tetoris ini. Usai diegeladah, para terduga pelaku lansung dibawa ke Palembang. Mungkin sudah bergeser ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Kevin, kedua terduga ini bukan warga asli OKU Timur. MD lahir di Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan MA lahir di Jakarta. Namun, keduanya sudah lama tinggal dan berkeluarga di OKU Timur.

"Mereka ini memang tidak terlihat seperti terduga teroris. Dalam kesehariannya, keduanya bekerja sebagai wirausaha. Yang satu menjual kopi secara online dan satu membantu istri menjual kosmetik. Jadi tidak terlihat mencurigakan," tuturnya.

Selain menangkap terduga teroris di OKU Timur, anggota Densus 88 Antiteror juga melakukan menangkap terduga teroris lainnya di sejumlah tempat di Indonesia, seperti di Jambi, Bengkulu dan Jakarta. Dengan adanya penangkapan ini, Kevin mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan kenal tetangga masing-masing.

"Tetangga tidak ada yang tahu jika kedua warganya terduga teroris karena kurang peduli. Maka itu kita imbau kepada masyarakat lebih peduli dengan lingkungan dan lebih oeka jika ada yang mencurigakan silahkan laporkan," katanya.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul