JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Indonesia bakal melawan upaya penyitaan aset milik pemerintah di Perancis.

Adapun penyitaan ini merupakan permintaan Navayo International AG atas putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia dalam sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Yusril mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Perancis karena penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Ia pun mengatakan bahwa persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Di sisi lain, Navayo International AG juga disebut telah melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kemehan.

Yusril bilang, Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Nilai ini diketahui dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Menko Kumham Imipas itu.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Indonesia bakal melawan upaya penyitaan aset milik pemerintah di Prancis.

Adapun penyitaan ini merupakan permintaan Navayo International AG atas putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia dalam sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Yusril mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis karena penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Ia pun mengatakan bahwa persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Di sisi lain, Navayo International AG juga disebut telah melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kemehan.

Yusril bilang, Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Nilai ini diketahui dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Menko Kumham Imipas itu.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menilai, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya membunuh PT Pertamina (Persero).

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menyatakan, penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung itu justru mesti dipandang sebagai upaya agar Pertamina tumbuh dan berkembang lebih baik.

“Saya pikir penegakan hukum itu bukan bagian dari upaya untuk membunuh atau mematikan Pertamina, tetapi bagaimana untuk mempertahankan Pertamina itu tetap tembus setelah penegakan hukum, bagaimana pertama Pertamina itu menjadi tumbuh, itu lebih berkembang lagi,” kata Ketua Komjak, Pujiyono Suwadi dalam Kompas.com Talks, Kamis (20/3/2025).

Pujiyono menilai, Kejaksaan Agung hanya perlu memperbaiki pola komunikasi atas penegakan hukum yang tengah dilakukan.

Misalnya, terkait dengan kata oplosan yang membuat masyarakat tidak percaya kepada Pertamina.

Padahal, kasus yang dibongkar Kejaksaan Agung tidak ada kaitannya dengan kualitas bahan bakar yang dijual kepada masyarakat.

Ketua Komjak pun menyinggung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang kerap memberikan pesan yang pada intinya adalah untuk mengambil ikan jangan sampai mengeruhkan air.

“Korelasinya apa? bahwa penyelidikan ini kan dilakukan sejak Oktober 2024 dan diawali dengan pengumpulan bahan keterangan terlebih dahulu, terus kemudian penyidikan hingga kemudian pada Maret itu kemudian menemukan tersangka,” kata dia.

Pujiyono menuturkan, tahapan proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pertamina ini tidak pernah disampaikan sejak awal.

Hal ini membuat publik menjadi kaget dan berasumsi atas kasus yang diusut Kejaksaan Agung.

“Kemudian jadi perhatian pas Kejaksaan itu merilis pertama kali lalu melalui konferensi bahwa soal oplosan ini yang kemudian menimbulkan gejolak publik,” kata Pujiyono.

“Ya seterusnya kan ada proses klarifikasi segala macam sehingga melibatkan Komisi III dan juga melibatkan sampai Pak Jaksa Agung,” ucap dia.

Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Dirut Pertamina Patra Niaga.

Perbuatan tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

JAKARTA, KOMPAS.com -Sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Navayo International AG memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Yusril mengatakan, persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah di Prancis.

Ia menjelaskan, aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, unuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata dia.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Ia menyatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjaannya sejumlah Rp 1,9 miliar.

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar," ucap dia.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, akan memberikan data-data yang dibutuhkan penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsipengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

Ia menyebut, memberikan ruang seluas-luasnya kepada para penegak hukum.

"Yang penting kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum dan juga bersedia untuk memberikan data-data yang dibutuhkan," kata Meutya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Ia menuturkan, pada prinsipnya Kemkomdigi akan membantu penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.

"Kita proses hukum aja. Kami pada prinsipnya akan membantu penegak hukum mengusut," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Kejari Jakarta Pusat memeriksa pejabat Komdigi terkait pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024, dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini berlangsung pada Senin-Selasa, 17-18 Maret 2025.

Namun, dia tidak memerinci siapa pejabat Komdigi yang diperiksa.

"Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komdigi serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah tujuh orang saksi," ujar Bani, dalam keterangannya pada Selasa, 18 Maret 2025.

Setelah ini, penyidik Kejari Jakarta Pusat masih akan terus memeriksa sejumlah saksi untuk menuntaskan penyidikan perkara tersebut.

Kasus ini bermula ketika pejabat Kementerian Komdigi diduga bersekongkol dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dalam proyek PDNS selama empat tahun berturut-turut.

Nilai proyek tersebut mencapai Rp 958 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk membayar jasa hukumVisi Law Office.

Dugaan tersebut membuat KPK melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office di Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

"Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindak-tindak korupsi itu mengalir," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Asep mengatakan, SYL pernah menggunakan jasa Visi Law Office sebagai penasihat hukum dalam perkaranya.

Oleh karena itu, KPK menduga TPPU yang dilakukan SYL ikut melibatkan Visi Law Office.

"Nah, salah satunya karena Visi Law Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya, waktu itu ya penasihat hukumnya. Nah, kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari penggeledahan kantor firma hukum Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta, pada Rabu.

Meski demikian, KPK tak menyampaikan secara spesifik jenis dokumen yang disita dari kantor Visi Law Office tersebut.

"Hasil Geledah Kantor Visi Law Dokumen dan BBE," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Tessa mengatakan, eks tim biro hukum KPK Rasamala Aritonang yang bergabung dalam firma hukum Visi Law tersebut ikut dalam penggeledahan kantornya.

"Infonya ikut," ujarnya.

Dilansir dari laman resmi Visi Law Office, firma hukum Visi Law didirikan oleh mantan Peniliti ICW Donal Fariz bersama mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Oktober 2020.

Rasamala Aritonang kemudian bergabung sebagai Partner pada Januari 2022 setelah mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Regulasi dan Produk Hukum pada salah satu lembaga negara.

Ketiganya bersepakat untuk mengganti nama kantor hukum Visi Integritas Law Office menjadi Visi Law Office dan menetapkan tiga nilai filosofis yang menjadi dasar berdirinya Visi Law Office, yaitu Integrity, Trust, dan Fairness.

SYL diduga melakukan pencucian uang atas praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remot yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

SIKKA, KOMPAS.com – Dosen Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Gregorius Cristison Bertholomeus, menanggapi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan anggota Polres Sikka Aipda II terhadap seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) berinisial KJN (15).

Kasus ini dilaporkan oleh korban ke Mapolres Sikka pada Selasa (12/03/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan panggilan video serta menunjukkan alat kelamin kepada korban.

Selain itu melalui messenger, pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan.

Ia juga mengiming-imingi akan memberikan uang senilai Rp 1 juta asalkan korban menuruti permintaannya.

Menurut Gregorius kasus ini termasuk kategori delik biasa bukan delik aduan.

“Ini masuk delik biasa, bukan delik aduan. Jadi siapa pun masyarakat atau keluarga bisa melaporkan ke kepolisian atau Komnas Perlindungan Anak,” ujar Gregorius saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, perbuatan pelaku bisa dikenakan Pasal 76 E Juncto 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Gregorius menyebut pada pasal 82 hukuman pidana penjara paling ringan 5 tahun, dan paling lama 15 tahun.

Selain itu, kata Gregorius, pelaku juga bisa dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jika melakukan penyebaran video.

“Ini juga termasuk kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan mengajak melakukan videocall seks dengan iming-iming uang Rp 1 juta. Dan ini bisa dikategorikan perbuatan cabul,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Influencer dan content creator Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fuji diketahui mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (20/3/2025).

Fuji tidak datang sendiri, namun dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Dilansir dari Antara, kedatangan Fuji ke kantor polisi terkait kasus penggelapan dana agensi.

"Agendanya hari ini kita lagi mau konsultasi dulu sekaligus mau menunjukkan beberapa bukti yang mau kita konsul dulu," kata kuasa hukum Fuji, Sandy Arifin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Sandi menyebut bahwa pihaknya hendak memastikan barang bukti agar bisa melanjutkan laporan ke polisi.

Agensi Tidak Lakukan Pembayaran

Sandy menjelaskan bahwa laporan ini terkait rekan kerja dari agensi yang sebelumnya bekerjasama dengan Fuji.

Belakangan agensi tersebut tidak melakukan pembayaran walaupun Fuji sudah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan.

"Ada rekan kerja yang ada kerja sama sama Kak Fuji, terus dia sudah menjalankannya tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali," jelasnya.

Fuji Tunggu Itikad Baik

Kepada awak media, Fuji menyatakan harapannya agar sang agensi bisa segera menunjukkan itikad baiknya dan memberikan penjelasan.

"Sebenarnya aku nunggu itikad baik. Udah di WhatsApp terus nggak bisa dihubungi, jadi jalur hukum," ujar Fuji.

Ia juga mengungkap bahwa sebelumnya, pihaknya telah sekali melayangkan somasi kepada agensi yang menghilang sejak 2024 tersebut.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4725041/konten-kreator-fuji-datangi-polres-jaksel-terkait-penggelapan-agensi

SAMARINDA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam.

Pakar politik sekaligus dosen Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Saipul B, M.Si, menilai revisi ini bertentangan dengan prinsip reformasi 1998 dan mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

Ia juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam proses pembahasannya.

Saipul mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI sebenarnya telah lama bergulir, namun cara penyusunannya saat ini justru mencederai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo.

"Pembahasannya dilakukan di hotel-hotel mewah, bukan di gedung DPR yang sudah sangat representatif. Ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang selama ini diklaim pemerintah," ujarnya dalam wawancara pada Kamis (20/3/2025).

Pasal krusial RUU TNI

Menurut Saipul, setidaknya ada tiga pasal krusial dalam revisi UU ini yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 3: Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Presiden

Dalam revisi ini, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali presiden, bukan panglima TNI.

"Ini berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika ada protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, presiden bisa saja mengerahkan TNI untuk mengamankan situasi yang sebenarnya bukan ancaman pertahanan negara," kata Saipul.

2. Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun Perwira TNI

Revisi UU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira, dari yang sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira biasa, 61 tahun untuk perwira bintang dua, 62 tahun untuk bintang tiga, dan 65 tahun untuk perwira bintang empat.

Menurut Saipul, kebijakan ini justru dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

"Kalau diperpanjang seperti ini, antrian promosi perwira di bawahnya semakin panjang, padahal regenerasi itu hal yang wajar dan perlu dalam organisasi militer," jelasnya.

3. Pasal 47: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu poin yang paling dikritik adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Sebelumnya, UU TNI hanya mengizinkan 10 posisi untuk diisi perwira militer, namun dalam revisi ini jumlahnya bertambah menjadi 16.

"Ini sangat mirip dengan praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer berada di berbagai posisi sipil. Reformasi 1998 sudah berusaha menghapus itu, tapi sekarang justru dikembalikan," tegas Saipul.

Saipul juga mengingatkan bahwa revisi ini bisa menjadi sinyal kembalinya pemerintahan bergaya Orde Baru.

"Kalau DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan UU ini, maka kita akan melihat semakin banyak militer aktif yang masuk ke lembaga sipil, dan pada akhirnya kita kembali ke sistem lama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik keberpihakan DPR yang cenderung menyetujui revisi ini tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Seharusnya DPR itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Saipul menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahaya dari tren ini.

"Baru 100 hari pemerintahan Prabowo, kita sudah melihat indikasi kuat kembalinya pola-pola Orde Baru. Jika tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, bukan tidak mungkin kita akan melihat lahirnya Neo Orba," pungkasnya.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam.

Pakar politik sekaligus dosen Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Saipul B, M.Si, menilai revisi ini bertentangan dengan prinsip reformasi 1998 dan mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

Ia juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam proses pembahasannya.

Saipul mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI sebenarnya telah lama bergulir, namun cara penyusunannya saat ini justru mencederai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo.

"Pembahasannya dilakukan di hotel-hotel mewah, bukan di gedung DPR yang sudah sangat representatif. Ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang selama ini diklaim pemerintah," ujarnya dalam wawancara pada Kamis (20/3/2025).

Pasal krusial RUU TNI

Menurut Saipul, setidaknya ada tiga pasal krusial dalam revisi UU ini yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 3: Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Presiden

Dalam revisi ini, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali presiden, bukan panglima TNI.

"Ini berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika ada protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, presiden bisa saja mengerahkan TNI untuk mengamankan situasi yang sebenarnya bukan ancaman pertahanan negara," kata Saipul.

2. Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun Perwira TNI

Revisi UU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira, dari yang sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira biasa, 61 tahun untuk perwira bintang dua, 62 tahun untuk bintang tiga, dan 65 tahun untuk perwira bintang empat.

Menurut Saipul, kebijakan ini justru dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

"Kalau diperpanjang seperti ini, antrian promosi perwira di bawahnya semakin panjang, padahal regenerasi itu hal yang wajar dan perlu dalam organisasi militer," jelasnya.

3. Pasal 47: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu poin yang paling dikritik adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Sebelumnya, UU TNI hanya mengizinkan 10 posisi untuk diisi perwira militer, namun dalam revisi ini jumlahnya bertambah menjadi 16.

"Ini sangat mirip dengan praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer berada di berbagai posisi sipil. Reformasi 1998 sudah berusaha menghapus itu, tapi sekarang justru dikembalikan," tegas Saipul.

Saipul juga mengingatkan bahwa revisi ini bisa menjadi sinyal kembalinya pemerintahan bergaya Orde Baru.

"Kalau DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan UU ini, maka kita akan melihat semakin banyak militer aktif yang masuk ke lembaga sipil, dan pada akhirnya kita kembali ke sistem lama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik keberpihakan DPR yang cenderung menyetujui revisi ini tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Seharusnya DPR itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Saipul menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahaya dari tren ini.

"Baru 100 hari pemerintahan Prabowo, kita sudah melihat indikasi kuat kembalinya pola-pola Orde Baru. Jika tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, bukan tidak mungkin kita akan melihat lahirnya Neo Orba," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik lahan tempat berdirinya hotel mewah di Jakarta Pusat, Hotel Sultan, masih berlanjut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, perusahaan Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, mendapatkan somasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Somasi yang dilayangkan pada Desember 2024 itu berisi tentang perintah pengosongan hotel.

"Somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Sementara bila somasi pengosongan tersebut tidak digubris, Nusron mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi ya nanti dieksekusi kalau enggak diindahkan," ucap Nusron.

Sebagai informasi, konflik ini bermula setelah habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh PT Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kemensetneg Negara sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPL) 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, Indobuildco yakin bahwa mereka memegang alas hak yang sah karena telah mengajukan perpanjangan HGB yang hingga saat ini belum ada pernyataan penolakan atau masih dikaji oleh BPN.

Kemudian, serangkaian upaya pengosongan lahan dilakukan oleh PPK GBK, seperti pemasangan spanduk, portal, dan tembok beton. Hal tersebut yang lalu menjadi alasan Indobuildco melayangkan sederet gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Navayo International AG memasuki babak baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Navayo International mengajukan permohonan penyitaan aset pemerintah Indonesia yang berada di Perancis.

Yusril mengatakan, gugatan penyitaan tersebut diajukan Navayo di Pengadilan Perancis menyusul putusan arbitrase di Singapura yang mengalahkan Kemenhan.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrasi Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis," kata Yusril, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan dokumen yang diserahkan kuasa hukum Navayo, Kemenhan memiliki kewajiban bayar dari putusan Arbitrase International Criminal Court (ICC) sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai putusan Arbitrase ICC dibayarkan.

"Persoalan ini adalah persoalan yang serius bagi kita, karena kita kalah di forum Arbitrase negara lain," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar dia.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan, pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, kata dia, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, tapi pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," tutur dia.

Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Ia mengatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjannya sejumlah Rp 1,9 miliar.

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar," ucap dia.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap proyek pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyebabkan negara menelan kerugian ratusan miliar rupiah.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika RI menyewa satelit dan tak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Kasus ini pun kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, perkara ini telah diselidiki sejak beberapa tahun lalu dan dalam waktu dekat akan masuk ke tingkat penyidikan.

"Kami sudah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini, dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini naik ke penyidikan," kata Burhanuddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Atas permasalahan ini, Avanti menggugat Indonesia di London Court of International Arbitration.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.