JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan acara Gelar Griya atau open house di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (31/3/2025).

Pantauan Kompas.com sekitar gerbang Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pukul 07.18 WIB, warga sudah memadati gerbang pintu masuk.

Tampak masyarakat umum rapi berbaris di trotoar depan Kementerian Sekretariat Negara.

Ada juga beberapa polisi yang berjaga di sekitar antrean warga.

Terlihat gerbang Kementerian Sekretariat Negara pada pagi ini masih ditutup.

Namun, warga sudah antre sejak pagi untuk masuk.

Sebagai informasi, acara open house Presiden RI ini digelar mulai pukul 09.00 WIB setelah Kepala Negara menjalankan shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Bukan hanya pejabat, open house ini juga mengundang masyarakat umum.

Jika masyarakat ingin hadir ke acara Gelar Griya, dapat langsung datang ke Istana Kepresidenan lewat gerbang Kementerian Sekretariat Negara.

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, masyarakat yang mau datang tidak perlu melakukan pendaftaran.

"Masyarakat langsung datang," kata Yusuf, kepada wartawan, Minggu (30/3/2025).

Yusuf mengatakan, acara ini merupakan wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para duta besar negara sahabat, tokoh nasional, dan masyarakat umum.

Menurut dia, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari Idul Fitri.

Yusuf menambahkan, acara open house itu turut mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, tokoh masyarakat, serta ketua umum parpol.

"Kami juga mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden, para tokoh nasional, termasuk para ketum parpol," ucap dia.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Sebanyak 477 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, memeroleh Remisi Khusus pada momentum Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri ini diberikan kepada narapidana yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil dari Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Kalapas Sumbawa Besar, Purniawal, saat dikonfirmasi menyebut, pemberian remisi ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri.

Remisi ini, sambungnya, sebagai bentuk penghargaan karena yang bersangkutan telah mengikuti pembinaan dengan baik, dibuktikan perubahan perilaku hingga penurunan risiko.

"Semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang tentu kita usulkan untuk menerima remisi,” kata Purniawal, Minggu (30/3/2025).

Selain itu, proses pengusulan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

“Narapidana yang diusulkan telah menunjukkan penurunan risiko dan perubahan perilaku, serta mengikuti pembinaan dan aturan dengan baik," kata dia.

Ada pun besaran remisi yang diterima bervariasi, mulai dari 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, sampai dua bulan.

Kalapas merinci, dari total 477 narapidana yang menerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri, 242 orang merupakan narapidana kasus tindak pidana umum dan 235 orang kasus tindak pidana khusus.

Selain itu, terdapat seorang orang narapidana yang memeroleh Remisi Khusus Kategori II (RK-II) atau langsung bebas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan pengiriman makanan dan kunjungan keluarga untuk para tahanan di rutan dalam rangka Idul Fitri 2025.

Pengiriman makanan dan kunjungan ini dilakukan pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

“Selain itu, KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (30/3/2025).

Sementara itu, untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Budi memastikan seluruh rangkaian layanan di Rutan Cabang KPK sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh rangkaian layanan oleh rutan cabang KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan rutan,” lanjut dia.

Selain itu, sejumlah tahanan juga akan mengikuti sholat Idul Fitri 1446 H yang diadakan KPK pada Senin (31/3/2025) di Masjid KPK gedung Merah Putih.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H untuk para tahanan KPK, pada 31 Maret 2025 di Masjid KPK gedung Merah Putih,” lanjut Budi.

Sebanyak 38 dari 49 orang tahanan akan merayakan hari raya Idul Fitri ini.

Saat ini tercatat sejumlah 38 orang tahanan yang akan merayakan hari raya Idul Fitri ini, dari total 49 tahanan KPK.

Para tahanan yang akan mengikuti Shalat Id ini merupakan 22 tahanan di Rutan cabang KPK gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1.

KOMPAS.com - Dalam Islam, ibadah kurban telah ditetapkan ketentuan dan pelaksanaan tanggalnya sesuai syariat.

Jadi, proses penyembelihan hewan kurban ini tak boleh dilakukan secara sembarangan untuk mendapatkan pahala.

Ibadah kurban lazimnya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah saat Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik.

Lantas, bagaimana hukumnya jika ada muslim yang berniat atau berencana berkurban saat Idul Fitri?

Hukum ibadah kurban saat Idul Fitri

Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Moh Abdul Khaliq Hasan, menjelaskan waktu penyembelihan kurban pada Hari Raya Idul Adha sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Perintah untuk melaksanakan penyembelihan kurban harus dan wajib dilakukan pada Hari Raya Idul Adha.

"Tepatnya setelah pelaksanan salat Idul Adha dan berlangsung sampai hari ke-13 bulan Zulhijjah," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (16/3/2025).

Oleh karena itu, Hasan menegaskan bahwa tidak sah jika ibadah kurban dilakukan di luar waktu-waktu yang telah ditentukan.

"Karena menjalankan ibadah kurban itu termasuk ibadah mahdzoh. Artinya ibadah ritual yang harus dilakukan berdasarkan tata cara waktu yang ditentukan oleh syariat," imbuhnya.

Waktu penyembelihan kurban

Pelaksanaan kurban di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat, termasuk Hari Raya Idul Fitri, pada dasarnya akan dianggap tidak sah.

Ibadah kurban akan diterima apabila pelaksanaannya di tanggal-tanggal berikut ini:

Tanggal 10 Dzulhijjah

Penyembelihan hewan kurban dimulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Inilah waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban, karena pada saat inilah umat Muslim merayakan Idul Adha dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur.

Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah (hari Tasyrik)

Hari-hari setelah Idul Adha, yang dikenal sebagai hari-hari tasyrik, juga merupakan waktu yang sah untuk melaksanakan penyembelihan kurban.

Riwayat Jubair bin Mutim dalam sebuah hadits sebagai berikut,

Artinya: "... Seluruh hari-hari Tasyrik adalah waktu penyembelihan". (HR Ahmad)

Penyembelihan dapat dilakukan hingga matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini memberikan kesempatan bagi umat Muslim yang belum sempat melaksanakan kurban pada hari pertama untuk melakukannya pada hari-hari berikutnya.

Waktu yang dianjurkan dalam hari

Meskipun penyembelihan kurban bisa dilakukan sepanjang hari pada tanggal-tanggal yang disebutkan, ada beberapa anjuran mengenai waktu yang lebih baik:

• Setelah Shalat Idul Adha

Dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban segera setelah shalat Idul Adha dan khutbah selesai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang menyembelih kurban setelah pelaksanaan shalat Id.

• Pagi hari

Menyembelih kurban pada pagi hari lebih dianjurkan karena memberikan waktu yang cukup untuk mengolah dan mendistribusikan daging kurban kepada yang berhak menerimanya.

Penyembelihan di luar Idul Adha tidak dianggap kurban

Khaliq menyampaikan, menyembelih kurban pada waktu yang telah ditentukan bukan hanya soal mengikuti aturan, melainkan juga tentang menghidupkan sunnah dan meraih keutamaan ibadah kurban.

Penyembelihan yang dilakukan di luar waktu yang ditetapkan tidak dianggap sebagai kurban, melainkan hanya penyembelihan biasa.

MATARAM, KOMPAS.com - Jumat (28/3/2025) sore itu, hujan enggan turun, menjelang tiga hari sebelum Lebaran.

43 anak laki-laki penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lapas Anak di Desa Selebung, Lombok Tengah, berjajar duduk rapi di lapangan.

Hari tersebut adalah hari istimewa bagi mereka, karena kedatangan tamu dari Komunitas Berbagi, Komunitas Hijrah, dan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS) yang menggelar acara Ramadhan Budaya ke-4.

Karpet dibentangkan di lapangan yang luas, dan seluruh penghuni lapas mengenakan kaus hitam bertuliskan "Man Jadda Wa Jada" (Siapa bersungguh-sungguh, maka akan berhasil).

Mereka juga mengenakan topeng wajah tokoh-tokoh Islam, Wali Songo, pahlawan nasional, hingga tokoh superhero.

Sejumlah anak yang tidak ikut berbaris di lapangan sedang bersiap untuk pertunjukan hadrah.

Dengan suara merdu, mereka membuka Ramadhan Budaya dengan kekompakan dalam pukulan hadrah yang bervariasi.

Mendengarkan cerita dan mimpi mereka selama berada di LPKA Lombok Tengah adalah pengalaman yang sangat berharga.

"Saya mendapat hukuman 7 tahun, saya menjalaninya disini, tugas saya hari ini menyiapkan kebutuhan logistik kawan kawan, " Kata RA (19) yang baru 10 bulan menjalani hukumannya.

Pertunjukan wayang botol

FITRI RACHMAWATI S.SOS Kalapas LPKA Lombok Te gah, Muyadi Gani bersama Tim Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS), saat Ramadhan Budaya, Jum'at (28/3/2025), mereka berbagi dan menghibur bersama anak anak Lapas, ditengah kerinduan mereka pada keluarga saat Lebaran.

RA dan 42 rekan-rekannya yang berasal dari berbagai daerah di Lombok dan Sumbawa menjalani hukuman karena beragam kasus, mulai dari narkoba, kekerasan, hingga pencurian.

Di tengah kehidupan yang disiplin ini, mereka harus berbaris dan dihitung oleh sipir untuk mencegah pelarian.

AG (19) dari Sumbawa, salah satu anak binaan yang lebih pendiam, menunjukkan ketertarikan saat melihat pertunjukan wayang botol.

Dia bertanya kepada salah seorang dalang, "Saya lihat saja wayang ini, saya tertarik. Apa bisa mewakili saya jika ingin menyampaikan keinginan saya?" AG berani tampil dalam pertunjukan interaktif "Man Jadda Wa Jada" yang digelar oleh tim SPWS.

Anak-anak lain tampak senang, tertawa terpingkal saat mendengar dialog tokoh-tokoh dalam pertunjukan tersebut.

Dari balik kelir, AG menyampaikan harapan dan mimpinya.

Sambil memainkan wayang botol, ia mengungkapkan keinginan untuk pulang dan mudik seperti orang lain saat Lebaran.

"Hai, saya AG. Saya ingin pulang, rindu pulang," katanya dengan suara tertahan.

Meskipun ada yang mengingatkan agar tidak cengeng, kata-kata AG mencerminkan kerinduan yang mendalam, mewakili perasaan anak-anak lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, AG berbagi mimpinya, "Kawan-kawan, saya ingin berubah. Mimpi saya, jika keluar nanti, saya ingin menghidupi ibu saya dan membuatkan dia rumah."

Mimpi meraih kunci masa depan

FITRI RACHMAWATI S.SOS Kalapas LPKA Lombok Te gah, Muyadi Gani bersama Tim Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS), saat Ramadhan Budaya, Jum'at (28/3/2025), mereka berbagi dan menghibur bersama anak anak Lapas, ditengah kerinduan mereka pada keluarga saat Lebaran.

Tim SPWS menyambut mimpi ini dengan menekankan bahwa mimpi adalah kunci untuk meraih masa depan, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Nidji.

"Rindu pulang adalah harapan dsn mimpi adik adik, wujudkan mimpi itu dengan tetap berusaha. menjadi lebih baik. Jangan kembali ke LPKA ini lagi kecuali kembali memberi motivasi pada yang masih berada disini, " kata Abdul Latif Apriaman, dalang wayang botol salam pertunjukkan singkat itu.

Hendri Andriawan, penggagas sekaligus penanggung jawab acara Ramadhan Budaya ke-4, menjelaskan bahwa mereka hadir untuk menghibur anak-anak Lapas yang jauh dari keluarga.

"Kami tahu mereka pasti sulit mendapatkan akses hiburan seperti anak-anak lain, jadi kami hadir untuk menghibur mereka semampu kami," jelas Hendri.

Kegiatan berbagi kebahagiaan ini dilakukan setiap bulan Ramadhan, dan tahun ini merupakan tahun keempat di LPKA.

Hendri menegaskan bahwa di balik topeng yang mereka kenakan, terdapat anak-anak yang memiliki masa depan cerah.

Salah satu hiburan yang disajikan adalah pertunjukan wayang, yang memadukan wayang sasak dengan wayang botol.

Mulyadi Gani, Kepala LPKA kelas II Lombok Tengah, menyatakan bahwa meskipun acara ini dilaksanakan di dalam lapas, penjagaan tetap ketat.

"Namun, di sini mereka tidak merasa tertekan. Tempat ini lebih mirip sekolah atau pondok pesantren, di mana mereka dilatih disiplin tanpa tekanan," ungkap Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa anak-anak binaan tidak dianggap sebagai tahanan, melainkan sebagai anak didik yang memerlukan bimbingan.

Mulyadi berharap, dengan adanya kegiatan positif seperti ini, anak-anak akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa terasing, melainkan seperti di 'pondok' tempat mereka belajar dan beraktivitas.

Kegiatan semacam ini memberikan harapan baru bagi anak-anak di LPKA, dengan mimpi untuk pulang dan berjuang menjadi lebih baik.

Semoga kerinduan mereka segera terobati dan masa depan yang lebih cerah menanti mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua warga negara China diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 15-16 Maret 2025. Keduanya yang berinisial FN dan GC.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar (kedubes) Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik.

Kedua warga negara China itu disebut tengah dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025) dikutip dari Antaranews.

Yuldi menjelaskan bahwa FN diamankan pada Sabtu, 15 Maret 2025, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

FN dikenali berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition).

Namun, menurut Yuldi, pada alamat di Kebayoran Baru tersebut, tim hanya mendapati FN.

Kemudian, berdasarkan informasi FN, rekannya yang berinisial GC sedang berada di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Selanjutnya, tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Yuldi mengatakan, tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak ditemukan.

Hingga pada Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut.

Yuldi mengatakan, dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC

Petugas, menurut dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut lantas menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah.

Biro Keamanan Publik Xiangshui di China disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor keduanya pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan maskapai China Eastern Airlines.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, kata Yuldi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan bahwa FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan, pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas yang berhasil mengamankan dan mendeportasi FN dan GC.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” kata Godam.

KOMPAS.com – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) MH Said Abdullah kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat.

Said melalui Said Abdullah Institute (SAI) membagikan 380 paket makanan dan pakaian Lebaran kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat, (28/3/2025).

Bantuan tersebut disalurkan selepas sesi ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Muhsin Alhinduan di masjid dalam rutan.

Kegiatan berbagi dilakukan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian agar warga binaan tetap bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita.

Sebelumnya, SAI berbagi dengan pedagang kaki lima (PKL) dan ribuan abang becak se-Kabupaten Sumenep.

Ketua SAI Januar Herwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap warga binaan.

"Total bantuan yang kami berikan sebanyak 383 paket. Semuanya terdiri dari makanan, baju koko, sarung, hingga songkok. Kami berharap, bantuan ini bisa memberikan kebahagiaan dan semangat baru bagi warga binaan," ujar Januar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/3/2025).

Selain itu, Januar juga berharap agar bantuan dari pihaknya dapat memberikan motivasi kepada warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Adapun kegiatan berbagi paket Lebaran telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilakukan oleh Said selama 11 tahun terakhir setiap Ramadhan.

Dok. Istimewa Rutan Sumenep, Madura.

"Ini memang agenda rutin yang selalu dilakukan oleh Bapak MH Said Abdullah. Beliau selalu memastikan bahwa warga binaan tetap bisa merasakan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Selama 11 tahun terakhir (Ramadhan), beliau selalu memberikan bantuan tanpa terlewat," katanya.

Salah satu warga binaan, Narto, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh Said.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Said yang tidak pernah lupa dengan kami, warga binaan di Rutan Kelas IIB Sumenep. Saya sudah lama di sini dan setiap Ramadhan atau menjelang Idul Fitri selalu mendapat bantuan seperti ini. Semoga Bapak Said selalu diberikan kelancaran rezeki," ucap Narto.

Dengan adanya kegiatan berbagi, para warga binaan diharapkan dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna serta memiliki semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan penggeledahan paksa terhadap barang-barang pribadi jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah sebuah pelanggaran hukum.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan, setiap penggeledahan yang dilakukan aparat harus mengikuti prosedur yang jelas, terutama ketika jurnalis tengah menjalankan tugas meliput berita.

“Penggeledahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan pemeriksaan data pribadi tanpa mekanisme hukum yang sah di Indonesia,” jelas Anis saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan aparat.

Apa Dampak dari Tindakan Aparat terhadap Jurnalis?

Komnas HAM mengungkapkan kekecewaannya dan mengecam sikap brutal yang ditunjukkan aparat yang tidak menghormati kerja jurnalis.

“Tindakan tidak profesional dari aparat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” imbuh Anis.

Dia menekankan pentingnya sikap profesional dari aparat dalam merespons aksi demonstrasi, khususnya terkait penolakan terhadap UU TNI.

“Kami mendorong agar aparat bersikap profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan mereka,” tambahnya.

Anis juga berharap agar pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada jurnalis ke depannya.

Kejadian ini bermula ketika Rega Almutada, seorang jurnalis Kompas.com berusia 23 tahun, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 18.35 WIB.

Pada saat itu, aparat kepolisian sedang berupaya membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Bagaimana Pengalaman Rega Almutada saat Meliput?

Rega menceritakan, ia tiba-tiba ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga sebagai aparat.

Tanpa alasan yang jelas, mereka memeriksa isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap galeri foto dan grup WhatsApp di ponselnya.

“Saya memiliki dua ponsel, satu untuk pekerjaan dan satu pribadi. Keduanya dicek, bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” ungkap Rega.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan penggeledahan paksa terhadap barang-barang pribadi jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah sebuah pelanggaran hukum.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan, setiap penggeledahan yang dilakukan aparat harus mengikuti prosedur yang jelas, terutama ketika jurnalis tengah menjalankan tugas meliput berita.

“Penggeledahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan pemeriksaan data pribadi tanpa mekanisme hukum yang sah di Indonesia,” jelas Anis saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan aparat.

Apa Dampak dari Tindakan Aparat terhadap Jurnalis?

Komnas HAM mengungkapkan kekecewaannya dan mengecam sikap brutal yang ditunjukkan aparat yang tidak menghormati kerja jurnalis.

“Tindakan tidak profesional dari aparat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” imbuh Anis.

Dia menekankan pentingnya sikap profesional dari aparat dalam merespons aksi demonstrasi, khususnya terkait penolakan terhadap UU TNI.

“Kami mendorong agar aparat bersikap profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan mereka,” tambahnya.

Anis juga berharap agar pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada jurnalis ke depannya.

Kejadian ini bermula ketika Rega Almutada, seorang jurnalis Kompas.com berusia 23 tahun, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 18.35 WIB.

Pada saat itu, aparat kepolisian sedang berupaya membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Bagaimana Pengalaman Rega Almutada saat Meliput?

Rega menceritakan, ia tiba-tiba ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga sebagai aparat.

Tanpa alasan yang jelas, mereka memeriksa isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap galeri foto dan grup WhatsApp di ponselnya.

“Saya memiliki dua ponsel, satu untuk pekerjaan dan satu pribadi. Keduanya dicek, bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” ungkap Rega.

Ia menambahkan, aparat tersebut tidak mengenakan seragam dan tidak memperkenalkan diri sebagai polisi, sehingga awalnya ia mengira mereka adalah peserta aksi atau jurnalis lain.

“Saya baru menyadari mereka aparat ketika melihat postur tubuhnya dan mereka tiba-tiba menarik saya. Meskipun mereka tidak membawa senjata, cara mereka mendekati saya cukup mengejutkan,” katanya.

Apakah Insiden Ini Terjadi pada Jurnalis Lain?

Selain Rega, insiden serupa juga terjadi pada seorang jurnalis dari media asing.

Dua wartawan dari Russia Today diminta untuk mematikan kamera mereka saat meliput.

Tindakan ini menunjukkan bahwa ada pola pelanggaran terhadap kebebasan pers yang perlu diwaspadai, terutama di tengah situasi demonstrasi yang sedang berlangsung.

Melalui pernyataan ini, Komnas HAM menegaskan kembali pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak jurnalis untuk melaksanakan tugas peliputan tanpa intimidasi.

Sumber: Kompas.com/Singgih Wiryono, Editor: Robertus Belarminus

KOMPAS.com - Setiap umat Muslim harus membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib baik bagi yang telah baligh maupun belum baligh dan bagi yang kaya ataupun biasa saja.

Zakat Fitrah harus dibayarkan sebelum mencapai batas waktu, yakni pelaksanaan sholat Idul Fitri.

Di masa lalu, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membayar zakat fitrah dengan makanan pokok seperti gandum atau kurma.

Sebagian Muslim di Indonesia pun ada yang telah memilih membayar zakat fitrah dengan beras.

Lantas, apa hukumnya jika memilih membayar zakat fitrah menggunakan uang?

Zakat fitrah boleh menggunakan uang

Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Moh Abdul Khaliq Hasan, menjelaskan bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang hukumnya tetap diperbolehkan.

Menurutnya, pembayaran zakat fitrah dengan uang tidak ada larangannya di dalam agama Islam.

Hanya, besaran uang yang dikeluarkan untuk zakat memang harus setara dengan nilai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.

"Boleh menggunakan uang yang sesuai dengan ukuran setara makanan pokok," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (16/3/2025).

Berapa besaran zakat fitrah menggunakan uang?

Dijelaskan Khaliq, berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, besaran zakat fitrah yakni 1 sha'.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat Muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat". (HR Bukhari Muslim).

"Berdasarkan hadis tersebut 1 sha setara dengan 2,5 atau 2,7 kilogram," jelas Khaliq.

Sehingga, jika membayar zakat fitrah menggunakan uang, maka besaran uang harus setara dengan nilai jual beras tersebut.

Jika mengacu nilai zakat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menurut SK Ketua Baznas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah telah ditetapkan sebesar Rp 47.000 per jiwa.

KEBUMEN, KOMPAS.com – Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, sejak Jumat (28/3/2025) siang, mengakibatkan jebolnya tanggul sungai di Dukuh Pesirian, Desa Arjosari, Kebumen, Jawa Tengah.

Akibat kejadian ini, sekitar 80 rumah di RT 05 dan RT 06 RW 03 terendam banjir, memaksa 100 Kepala Keluarga (KK) untuk diungsikan ke aula Balai Desa Arjosari.

Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letkol CZi Ardianta Purwandhana, yang merayakan ulang tahun ke-45 pada hari yang sama, menerima kue ulang tahun dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Setelah mendapatkan informasi mengenai banjir di Desa Arjosari dan pengungsian warga, Dandim segera membawa kue tersebut ke lokasi pengungsian.

"Kebetulan hari ini saya ulang tahun yang ke 45 dan banyak mendapatkan kiriman kue dari teman-teman, ada dari bapak Mensesneg mengirimkan kue. Tadi kita bagikan kepada pengungsi," kata Letkol Ardianta.

Dia menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai yang melintasi Dukuh Pesirian, dengan panjang 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter.

Banjir datang bertepatan dengan waktu buka puasa, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat yang dalam keadaan lapar.

"Banjir itu datang saat buka puasa, kasihan lah masyarakat, keadaan lapar, hujan belum sempat makan, kasihan lah anak-anak. Ternyata kue ini membawa berkah untuk masyarakat terutama anak-anak," tambahnya.

Letkol Ardianta juga mengungkapkan bahwa jebolnya tanggul disebabkan oleh aliran Sungai Kemit yang tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat sejak hujan mulai mengguyur wilayah tersebut pada pukul 14.00 WIB.

"Saya ucapkan terima kasih kepada bapak Mensesneg yang telah mengirimkan kue, semoga tambah barokah," ucap Dandim.

Tim gabungan dari TNI, pemerintah desa, dan Forkopincam bergerak cepat untuk mengevakuasi warga yang terdampak.

Saat ini, sebanyak 100 KK telah dipindahkan ke aula Balai Desa Arjosari yang dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa penggeledahan paksa barang-barang pribadi milik jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal main geledah, terlebih saat jurnalis sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

"Penggeledahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas itu juga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum, apalagi data-data pribadi juga tidak bisa kemudian diperiksa begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas melalui proses hukum yang ada di Indonesia," kata Anis, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

"Karena itu juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat," ujarnya lagi.

Atas kejadian itu, Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis.

Dia menyebut, tindakan tidak profesional aparat tersebut adalah gangguan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi oleh negara.

"Kami mendorong dalam merespons aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan UU TNI, aparat mesti menunjukkan sikap yang profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya dalam meliput aksi demonstrasi yang terjadi karena penolakan UU TNI," kata dia.

"Kami (juga) mendorong ke depan pemerintah lebih menjamin dan melindungi jurnalis," tambah Anis.

Sebelumnya, Rega Almutada (23), seorang jurnalis Kompas.com, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 WIB, ketika aparat kepolisian tengah menyisir dan membubarkan massa menggunakan mobil water cannon.

Rega mengaku ditarik secara tiba-tiba oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat.

Mereka kemudian memeriksa isi ponselnya tanpa alasan yang jelas.

Setelah ditarik, kedua orang tersebut meminta Rega untuk menunjukkan isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, mereka tetap memeriksa isi galeri dan grup WhatsApp di ponselnya.

"Saya punya dua ponsel, satu untuk kerja dan satu pribadi. Dua-duanya dicek. Bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman," kata Rega.