JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan temuan peristiwa penyerangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, 16 korban tewas dalam peristiwa penyerangan OPM tersebut adalah warga sipil.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," kata Uli dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan ini jelas berbeda dari motif tuduhan OPM yang menuduh para korban sebagai agen intelijen militer Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta peristiwa penyerangan yang dilakukan OPM terhadap para pendulang emas sudah berulang kali.

Oleh karena itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada pihak OPM agar berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang ditujukan secara langsung dan terorganisir kepada masyarakat sipil.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," imbuhnya.

Komnas HAM juga meminta agar OPM menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog damai untuk perjuangan aspirasi politiknya.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, menyatakan, "Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

PEKANBARU, KOMPAS.com - Enam dari 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, yang kabur berhasil ditangkap.

Hal ini disampaikan Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Yossy Kusumo.

"Hingga saat ini, enam orang pelaku tahanan kabur sudah berhasil ditangkap tim gabungan," ungkap Andrianto kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Dia menyebut, sisa lima orang saat ini sedang diburu tim gabungan.

Polisi meminta kelima pelaku untuk menyerahkan diri saja.

"Kami beri peringatan keras kepada lima tahanan yang masih melarikan diri, segera menyerahkan diri. Jangan tunggu sampai kami datang menjemput paksa. Polda Riau akan memburu tanpa henti, di mana pun kalian bersembunyi," jelas Andrianto.

Andrianto menambahkan, Polda Riau mengerahkan kekuatan penuh dalam pengejaran ini, dengan melibatkan tim gabungan dari Polda Riau dan Polres Kampar.

Tak hanya kepada para tahanan, Wakapolda Riau juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang membantu pelarian atau menyembunyikan para buronan, akan diproses hukum.

"Siapa pun yang terbukti membantu, melindungi, atau menghalangi proses penegakan hukum, akan kami proses pidana. Tidak ada kompromi terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu upaya kepolisian," ucap Andrianto.

Andrianto memastikan, situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Riau tetap terkendali usai tahanan kabur ini.

"Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Jika ada informasi tentang keberadaan para tahanan yang masih buron, segera laporkan," kata Andrianto.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto mengungkapkan identitas enam tahanan yang telah ditangkap, yakni Feri Rahmadi, Ahmad Zahri, Roni Mahardika, Otrianus, Okta Epandri, dan Rohman.

"Tim masih terus bergerak di lapangan. Upaya pencarian dan pengejaran lima tahanan lainnya dilakukan secara intensif dan terkoordinasi di seluruh wilayah hukum Polda Riau," tambah Anom.

Sebagaimana diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, kabur dari penjara, Selasa (14/5/2025).

Para tahanan yang kabur ini merupakan kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan kabur sekitar pukul 01.45 WIB.

Mereka kabur dengan membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.

Untuk alat yang digunakan membobol besi ventilasi, polisi masih melakukan pendalaman.

MEDAN, KOMPAS.com - LS (23), tahanan kasus narkoba di Polres Asahan, diduga menjadi korban pelecehan oleh dua oknum polisi.

Mereka adalah Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Asahan, AKP S, dan Kanit Sat Narkoba Polres Asahan, Ipda S.

LS, melalui pengacaranya, Alamsyah, telah melaporkan keduanya ke Propam Polda Sumut pada Kamis (15/5/2025).

Lalu, bagaimana kronologi dugaan pelecehan tersebut terjadi?

Menurut Alamsyah, peristiwa yang dialami kliennya bermula saat LS menjadi tahanan kasus narkoba sejak Februari 2025.

LS merupakan istri dari mantan TNI bernama Chandra, bandar sabu 10 kg yang kini masih buron.

LS menjadi tersangka narkoba karena tidak melaporkan kepemilikan sabu suaminya kepada polisi.

Modus AKP S

Alamsyah mengatakan, pelecehan dilakukan saat proses penahanan.

Berdasarkan penuturan LS, saat menjalankan aksinya, diduga AKP S meminjamkan handphone kepada LS.

Setelah itu, AKP S terus menghubungi LS dan meminta LS untuk video call saat LS sedang mandi.

"(Ternyata) ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatting atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan, padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus seorang istri sah orang, tetapi ternyata Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya melakukan perbuatan tidak bermoral," ujar Alamsyah kepada wartawan setelah membuat laporan ke Polda Sumut pada Kamis (15/5/2025).

Modus Ipda S

Selanjutnya, kata Alamsyah, untuk modus Kanit Reserse Narkoba, Ipda S, diduga melakukan aksinya dengan modus melakukan pemeriksaan.

Ipda S menjemput LS dari ruang tahanan lalu membawanya ke ruang kerjanya untuk proses pemeriksaan.

MEDAN, KOMPAS.com - LS (23), tahanan kasus narkoba di Polres Asahan, diduga menjadi korban pelecehan oleh dua oknum polisi.

Mereka adalah Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Asahan, AKP S, dan Kanit Sat Narkoba Polres Asahan, Ipda S.

LS, melalui pengacaranya, Alamsyah, telah melaporkan keduanya ke Propam Polda Sumut pada Kamis (15/5/2025).

Lalu, bagaimana kronologi dugaan pelecehan tersebut terjadi?

Menurut Alamsyah, peristiwa yang dialami kliennya bermula saat LS menjadi tahanan kasus narkoba sejak Februari 2025.

LS merupakan istri dari mantan TNI bernama Chandra, bandar sabu 10 kg yang kini masih buron.

LS menjadi tersangka narkoba karena tidak melaporkan kepemilikan sabu suaminya kepada polisi.

Modus AKP S

Alamsyah mengatakan, pelecehan dilakukan saat proses penahanan.

Berdasarkan penuturan LS, saat menjalankan aksinya, diduga AKP S meminjamkan handphone kepada LS.

Setelah itu, AKP S terus menghubungi LS dan meminta LS untuk video call saat LS sedang mandi.

"(Ternyata) ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatting atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan, padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus seorang istri sah orang, tetapi ternyata Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya melakukan perbuatan tidak bermoral," ujar Alamsyah kepada wartawan setelah membuat laporan ke Polda Sumut pada Kamis (15/5/2025).

Modus Ipda S

Selanjutnya, kata Alamsyah, untuk modus Kanit Reserse Narkoba, Ipda S, diduga melakukan aksinya dengan modus melakukan pemeriksaan.

Ipda S menjemput LS dari ruang tahanan lalu membawanya ke ruang kerjanya untuk proses pemeriksaan.

"Setibanya di ruangan Kanit, bukan diperiksa, melainkan pada waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami. Itulah menurut keterangan klien kami," ujar Alamsyah.

Disinggung apakah kliennya memiliki bukti, Alamsyah menyatakan bahwa pihaknya memiliki chat dari AKP S saja.

"Kalau bukti, saya lampirkan chat-chat dari AKP S. Kalau untuk Ipda S, yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan," ujarnya.

Meski begitu, LS tetap memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan terjadi pada tahanan lain.

"Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan bahwa perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," tuturnya.

Terkait laporan ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon masih akan mengecek laporan LS ke Propam Polda Sumut.

"Saya cek dulu ke Propam ya," ujar Siti saat dihubungi melalui telepon seluler pada Kamis (15/5/2025) malam.

BEKASI, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada 2023 dengan total nilai mencapai Rp 4,7 miliar.

Tersangka tersebut adalah Ahmad Zarkasih, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, dan MAR, mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi.

Kuasa hukum Zarkasih dan MAR, Yogi Gumilar, menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Yogi saat dikonfirmasi pada Jumat (16/5/2025).

Yogi menambahkan, timnya akan menghargai setiap langkah hukum yang diambil oleh kejaksaan dalam mengungkap kasus ini.

"Terkait dengan hasil dan lain sebagainya, kami lihat saja nanti di persidangannya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejari Kota Bekasi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Zarkasih dan MAR setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (15/5/2025) sore.

Selain keduanya, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus ini, M, juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, Kamis malam.

Setelah penetapan tersangka, ketiga orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ucap Ryan.

Meskipun telah ada tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih terus mendalami dugaan korupsi yang melibatkan Dispora Kota Bekasi.

"Kami masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebelumnya menemukan adanya kelebihan pengadaan sejumlah alat olahraga pada tahap 1 dan tahap 2, yang totalnya mencapai Rp 4,7 miliar.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi untuk memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga, yang wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, mengungkap kondisi terkini kliennya yang telah lebih dari dua bulan mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025.

Fahmi juga memberikan tanggapan terkait penambahan masa penahanan Nikita yang kembali diperpanjang selama 30 hari pada 2 Mei 2025 lalu.

Ada pun Nikita dan asistennya, IM, merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap dokter kecantikan Reza Gladys, dengan nilai mencapai Rp 5 miliar.

Berikut pernyataan Fahmi Bachmid:

• Kondisi Nikita Mirzani

Fahmi menyampaikan, kondisi Nikita Mirzani saat ini dalam keadaan baik meski telah dua bulan lebih berada di tahanan.

Ia juga sempat berbincang dengan Nikita untuk membahas hal-hal lain.

“Niki dalam keadaan sehat,” ujar Fahmi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

“Saya bertemu kemarin terkait persoalan lain. Kami sempat ngobrol lama, dan saya jelaskan proses hukum penahanannya sampai 1 Juli 2025,” tambah Fahmi.

Namun, Fahmi tidak merinci secara mendalam mengenai kondisi Nikita di dalam tahanan.

• Tanggapan soal Penambahan Masa Penahanan

Masa penahanan Nikita Mirzani telah diperpanjang sebanyak tiga kali.

Terakhir, pada 2 Mei 2025, masa penahanannya kembali ditambah selama 30 hari.

Sebelumnya, Nikita sudah menjalani masa penahanan selama 60 hari.

“Persoalannya, kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap, ya lepaskan saja. Ngapain dipaksakan perkara seperti ini?” ujar Fahmi.

Ia menilai proses hukum yang berlarut-larut ini tak semestinya terjadi jika berkas belum siap.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, mengungkap kondisi terkini kliennya yang telah lebih dari dua bulan mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025.

Fahmi juga memberikan tanggapan terkait penambahan masa penahanan Nikita yang kembali diperpanjang selama 30 hari pada 2 Mei 2025 lalu.

Ada pun Nikita dan asistennya, IM, merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap dokter kecantikan Reza Gladys, dengan nilai mencapai Rp 5 miliar.

Berikut pernyataan Fahmi Bachmid:

• Kondisi Nikita Mirzani

Fahmi menyampaikan, kondisi Nikita Mirzani saat ini dalam keadaan baik meski telah dua bulan lebih berada di tahanan.

Ia juga sempat berbincang dengan Nikita untuk membahas hal-hal lain.

“Niki dalam keadaan sehat,” ujar Fahmi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

“Saya bertemu kemarin terkait persoalan lain. Kami sempat ngobrol lama, dan saya jelaskan proses hukum penahanannya sampai 1 Juli 2025,” tambah Fahmi.

Namun, Fahmi tidak merinci secara mendalam mengenai kondisi Nikita di dalam tahanan.

• Tanggapan soal Penambahan Masa Penahanan

Masa penahanan Nikita Mirzani telah diperpanjang sebanyak tiga kali.

Terakhir, pada 2 Mei 2025, masa penahanannya kembali ditambah selama 30 hari.

Sebelumnya, Nikita sudah menjalani masa penahanan selama 60 hari.

“Persoalannya, kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap, ya lepaskan saja. Ngapain dipaksakan perkara seperti ini?” ujar Fahmi.

Ia menilai proses hukum yang berlarut-larut ini tak semestinya terjadi jika berkas belum siap.

“Kalau belum siap, jangan dipaksa. Kalau berani menahan orang, seharusnya yakin bisa menyidangkan dengan bukti yang ada,” kata Fahmi.

• Kesiapan Nikita Hadapi Proses Hukum

Lebih lanjut, Fahmi menyatakan bahwa Nikita siap menjalani proses hukum, termasuk jika perkara ini akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

“Ya, Niki kalau lanjut ke persidangan, gulirkan saja. Kalau tidak siap, ya lepaskan. Jangan main-main dengan proses hukum,” tutur Fahmi.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara Nikita Mirzani masih berstatus P-19 sejak 17 Maret 2025 dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan.

Jaksa memiliki waktu 14 hari untuk menentukan kelengkapan berkas.

“Sampai 14 hari ke depan, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah petunjuk dalam berkas P-19 sebelumnya telah dipenuhi atau belum,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan.

Apabila hingga batas waktu tersebut berkas belum dinyatakan lengkap (P-21), maka Nikita Mirzani berpotensi bebas demi hukum setelah masa penahanan tambahan berakhir pada 2 Juni 2025.

“Ketentuannya begitu, lepas demi hukum. Tapi kan masih ada waktu (untuk pemeriksaan berkas),” tambah Syahron.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti tuntutan 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Muhammad Haryono (MH), seorang sopir taksi yang menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyayangkan tuntutan berat terhadap MH yang dinilai tidak mempertimbangkan peran dan keberanian MH sebagai JC.

“Tuntutan terhadap MH juga dapat berdampak terhadap keberanian masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, pada 29 April 2025, LPSK telah mengirimkan Rekomendasi Pemberian Hak Sebagai JC untuk MH kepada JPU, dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2025/PN Plk, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Sri menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup permintaan pemberian keringanan tuntutan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian dan kontribusi MH dalam mengungkap kasus secara terang dan jelas.

“Rekomendasi dikirimkan pada jaksa terkait dengan kedudukan MH selaku JC untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim,” jelasnya.

LPSK menilai bahwa MH bukan pelaku utama, tidak memiliki niat atau motif untuk mencuri atau membunuh, dan berperan karena tekanan fisik dan psikologis dari pelaku utama, yakni Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Brigadir AKS merupakan anggota polisi aktif bersenjata yang memiliki peran dominan dalam tindak pidana, termasuk dalam pembuangan jasad korban dan upaya menghilangkan jejak.

“MH juga mempunyai itikad baik untuk memberikan keterangan yang dapat membantu pengungkapan perkara,” tambah Sri.

Dalam sidang, MH didakwa dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 181 KUHP tentang penghilangan barang bukti, dan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP terkait turut serta secara sadar.

Sri menilai bahwa jika JC seperti MH tetap dijatuhi tuntutan berat, maka akan menjadi preseden buruk yang bisa menghambat kemauan saksi lain untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

LPSK juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk kondisi psikologis MH dan itikad baiknya untuk membantu pengungkapan perkara.

“Dalam sidang lanjutan, LPSK berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa MH bertindak dalam tekanan dan ketakutan, serta telah menunjukkan iktikad baik dengan menjadi JC,” pungkas Sri Nurherwati.

BEBERAPA waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit dinyatakan sebagai kawasan hutan — meskipun di atasnya telah tumbuh ribuan kebun rakyat yang aktif.

Bahkan sebagian telah memiliki dokumen formal seperti Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Milik (SHM), atau surat keterangan dari pemerintah daerah.

Angka ini menyimpan cerita panjang tentang masyarakat yang membangun kehidupannya di tengah ketiadaan negara.

Namun, saat ini, sebagian di antaranya justru berada dalam ancaman penertiban karena dianggap tidak sesuai peruntukan ruang.

Di sisi berbeda, Jembatan H. Endang di Karawang yang dibangun secara swadaya, juga mengalami hal sama, negara datang dengan dalih penertiban.

Keduanya, beda lokasi, dua partisipasi masyarakat dalam satu rasa dan asa yang sama.

Sekarang mari kita coba urai bersama, mengapa dua isu ini memiliki korelasi bagaimana hukum yang datang belakangan digunakan untuk menghukum peran partisipasi masyarakat, saat negara belum hadir di sana.

Dalih tentang hutan, tentu pentingnya perlindungan kawasan hutan tak dapat disangkal. Namun, tidak semua dari 3,7 juta hektar tersebut dapat dipandang sebagai hasil perambahan ilegal.

Dalam banyak kasus, tanah tersebut telah menjadi lahan produktif selama puluhan tahun. Kehidupan yang tumbuh dari tanah tersebut tak hanya menciptakan pendapatan bagi keluarga petani, tetapi juga menyumbang perekonomian lokal.

Kini, ketika tanah mulai berbuah, kehidupan mulai mapan, negara hadir dengan satu narasi: “ini kawasan hutan”.

Kasus jembatan Haji Endang yang viral telah memberikan kontribusi dalam membantu menghubungkan dua desa dan memudahkan ribuan pekerja pabrik melintasi sungai.

Jembatan tersebut telah berfungsi selama 15 tahun, dibangun tanpa dana negara, tanpa APBD. Ia menjadi solusi nyata, lahir dari gotong royong dan kebutuhan bersama.

Namun kini, jembatan tersebut berada dalam ancaman pembongkaran karena dianggap tidak memiliki izin alias ‘jembatan ilegal’ dan berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal legalitas administratif, tapi benarkah seperti ini cara negara saat mereka tidak bisa berbuat?

Fenomena ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca sejarah sosial masyarakat setempat. Infrastruktur yang lahir dari gotong royong dan kemandirian lokal kini dihadapkan pada sanksi administratif yang baru ditetapkan bertahun-tahun setelahnya.

Dalil hukum tentang penertiban kerap mengabaikan kenyataan bahwa peta ruang yang diresmikan negara tidak selalu merefleksikan realitas sosial.

Warna hijau dalam dokumen spasial bisa saja menandai rumah, ladang, sekolah, dan dapur keluarga. Peta dapat digambar ulang, tetapi jejak kehidupan masyarakat yang telah lama berurat-akar di atas lahan dan area tersebut tidak dapat dihapus begitu saja.

Ketika hukum hadir dengan dalih “penertiban” atas tatanan yang telah mapan secara sosial, namun tanpa proses dengar dan tanpa memahami konteks sosial-historisnya, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum berkeadilan, melainkan penegakan formalitas yang mengingkari sejarah.

Negara yang lambat dalam menetapkan batas-batas ruang tak seharusnya gegabah menjadikan garis peta sebagai ukuran tunggal kebenaran. Sering kali, justru garis itulah yang memisahkan antara masyarakat dengan ruang hidupnya sendiri.

Penegakan hukum tampak terpisah dari realitas masyarakat yang telah hidup dari infrastruktur tersebut. Hukum yang tidak lahir dari realitas sosial akan selalu terdengar asing — bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai gema kekuasaan yang jauh dari realitas lapangan.

Sebelum negara menyatakan suatu kawasan sebagai hasil penyerobotan, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang lebih dulu hadir? Siapa yang selama ini membayar pajak, membangun jalan, dan membesarkan anak-anak dari hasil lahan yang kini disebut ilegal?

Lon Fuller mengingatkan pentingnya moralitas internal hukum: agar hukum dapat berfungsi secara efektif, ia harus diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat luas.

Namun, bagaimana mungkin masyarakat dapat memahami peta kawasan hutan yang selama ini tidak pernah transparan, tidak pernah disosialisasikan, dan sering kali berubah karena tarik-menarik kepentingan elite?

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar legalisasi administratif, melainkan pengakuan.

Axel Honneth berpendapat bahwa manusia menjadi manusia sepenuhnya hanya ketika keberadaannya diakui.

Maka, bagi masyarakat adat, petani kecil, atau warga yang membangun infrastruktur lokal, tuntutan mereka bukanlah ampunan, melainkan pengakuan atas apa yang telah mereka ciptakan di tengah ketidakhadiran negara.

Melihat konteks Jembatan Haji Endang, pengakuan itu belum tiba. Jembatan tersebut tidak sekadar struktur fisik di atas sungai, tetapi simbol dari kemandirian warga ketika pemerintah abai.

Kehidupan warga berdenyut setiap hari di atas jembatan tersebut. Namun, ancaman pembongkaran seakan ingin menghapus kontribusi masyarakat yang telah menciptakan solusi nyata bagi kebutuhan hidup mereka.

Rawls mengingatkan bahwa keadilan sejati harus berpihak pada yang paling rentan.

Pada konflik antara peta GPS dan jejak kaki di tanah, antara peraturan dan jembatan kayu, negara seharusnya berpihak pada masyarakat yang lebih dulu hadir dan bekerja.

Tidak seharusnya hukum dibangun di atas pengingkaran terhadap sejarah lokal yang telah ada.

Padahal, banyak tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan telah memiliki dokumen resmi. Ada SHM, HGU, bahkan surat dari pemerintah daerah yang selama ini dijadikan dasar pembangunan ekonomi lokal.

Namun, semua dokumen itu kini tersingkirkan oleh klaim tunggal: “kawasan hutan”. Tanpa dialog, tanpa pemberitahuan, masyarakat diminta tunduk pada garis peta baru yang disusun dari ruang rapat, bukan dari realitas lapangan.

Jembatan Haji Endang menjadi cerminan paradoks antara regulasi dan realitas. Ketika negara lamban menyediakan akses jalan, warga membangun sendiri jembatan.

Ketika negara sibuk menyusun aturan, warga menyambung hidup. Namun, inisiatif tersebut kini dihadapkan pada ancaman pembongkaran, seakan-akan keberadaan mereka adalah kesalahan administratif yang harus ditebus.

Fuller kembali menekankan bahwa hukum yang efektif harus memiliki moralitas internal. Dalam kasus lahan sawit rakyat, peta kawasan tak pernah disosialisasikan.

Dalam kasus Jembatan Haji Endang, izin tidak pernah diterbitkan, tetapi jembatan telah menyambung kehidupan selama 15 tahun. Kini, negara datang dengan label baru dan ancaman baru.

Yang dibutuhkan bukanlah sapu bersih, tetapi kebijakan yang membedakan antara penjajahan ruang dan masyarakat yang berjuang hidup. Bukan penggusuran, tetapi pendengaran. Audit sosial, bukan sekadar audit spasial.

Jika negara ingin dihormati, maka mulailah dengan menghormati mereka yang lebih dulu hadir.

Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, kekuasaan tanpa legitimasi moral bukanlah pemerintahan. Itu adalah dominasi. Dan masyarakat dapat membedakan keduanya.

“Ketika hukum datang tanpa nurani, masyarakat akan melihatnya hanya sebagai instrumen kuasa. Namun, ketika hukum hadir dengan pengakuan atas realitas sosial, maka ia akan berfungsi sebagai pelindung, bukan penyerang.”

BEBERAPA waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit dinyatakan sebagai kawasan hutan — meskipun di atasnya telah tumbuh ribuan kebun rakyat yang aktif.

Bahkan sebagian telah memiliki dokumen formal seperti Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Milik (SHM), atau surat keterangan dari pemerintah daerah.

Angka ini menyimpan cerita panjang tentang masyarakat yang membangun kehidupannya di tengah ketiadaan negara.

Namun, saat ini, sebagian di antaranya justru berada dalam ancaman penertiban karena dianggap tidak sesuai peruntukan ruang.

Di sisi berbeda, Jembatan H. Endang di Karawang yang dibangun secara swadaya, juga mengalami hal sama, negara datang dengan dalih penertiban.

Keduanya, beda lokasi, dua partisipasi masyarakat dalam satu rasa dan asa yang sama.

Sekarang mari kita coba urai bersama, mengapa dua isu ini memiliki korelasi bagaimana hukum yang datang belakangan digunakan untuk menghukum peran partisipasi masyarakat, saat negara belum hadir di sana.

Dalih tentang hutan, tentu pentingnya perlindungan kawasan hutan tak dapat disangkal. Namun, tidak semua dari 3,7 juta hektar tersebut dapat dipandang sebagai hasil perambahan ilegal.

Dalam banyak kasus, tanah tersebut telah menjadi lahan produktif selama puluhan tahun. Kehidupan yang tumbuh dari tanah tersebut tak hanya menciptakan pendapatan bagi keluarga petani, tetapi juga menyumbang perekonomian lokal.

Kini, ketika tanah mulai berbuah, kehidupan mulai mapan, negara hadir dengan satu narasi: “ini kawasan hutan”.

Kasus jembatan Haji Endang yang viral telah memberikan kontribusi dalam membantu menghubungkan dua desa dan memudahkan ribuan pekerja pabrik melintasi sungai.

Jembatan tersebut telah berfungsi selama 15 tahun, dibangun tanpa dana negara, tanpa APBD. Ia menjadi solusi nyata, lahir dari gotong royong dan kebutuhan bersama.

Namun kini, jembatan tersebut berada dalam ancaman pembongkaran karena dianggap tidak memiliki izin alias ‘jembatan ilegal’ dan berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal legalitas administratif, tapi benarkah seperti ini cara negara saat mereka tidak bisa berbuat?

Fenomena ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca sejarah sosial masyarakat setempat. Infrastruktur yang lahir dari gotong royong dan kemandirian lokal kini dihadapkan pada sanksi administratif yang baru ditetapkan bertahun-tahun setelahnya.

CIBINONG, KOMPAS.com – Aktor Atalarik Syah mengaku dizalimi setelah rumah miliknya di atas tanah sengketa di Cibinong, Jawa Barat, dibongkar aparat kepolisian tanpa disertai surat eksekusi pada Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut tindakan pembongkaran itu dilakukan tanpa proses hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam unggahan video di Instagram Story akun @ariksyah, Atalarik menunjukkan sejumlah aparat berseragam yang sedang membongkar bangunan miliknya.

Dalam video itu terlihat atap seng dan tiang-tiang rumah dirubuhkan di halaman yang dipenuhi rerumputan.

"Dianggap kami ini binatang, tidak ada surat. Sekarang dieksekusi, udah sampai ke genteng segala macam," ujar Atalarik dalam video tersebut.

Ia juga mengaku tidak mendapatkan jawaban dari petugas yang dimintai identitas saat proses pembongkaran berlangsung.

Menurut Atalarik, ia tidak pernah menerima surat perintah eksekusi sebelumnya dan menyayangkan tindakan aparat yang menurutnya tidak memberi ruang untuk membela diri.

“Saya yang orang kecil, cuma artis, dizalimi seperti ini. Padahal belum inkrah, masih ada gugatan, lagi dirapiin,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku kriminal.

"Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang cari saya tapi saya enggak dapat ruang untuk itu," tambah ayah dua anak tersebut.

Sengketa tanah antara Atalarik Syah dan pihak lain diketahui telah berlangsung sejak 2015.

Ia mengklaim telah membeli lahan seluas 7.000 meter persegi tersebut pada tahun 2000 secara sah dan disaksikan oleh sejumlah pihak.

Namun, pada 2016, kasus tersebut memasuki ranah hukum.

Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan bahwa pembelian tanah oleh Atalarik tidak sah menurut hukum.

Meski begitu, Atalarik menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga pembongkaran rumah dinilai tidak semestinya dilakukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai dasar hukum pelaksanaan pembongkaran tersebut.

Atalarik menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan atas tindakan yang dinilainya merugikan.

BEKASI, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih langsung ditahan di Lapas Bulak Kapal usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat olahraga.

Selain itu, kejaksaan juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M sebagai tersangka. Keduanya juga langsung ditahan.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, Kamis (15/5/2025) malam.

Ketiganya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Bekasi sejak Kamis sore.

Penetapan ketiganya didukung dengan alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Ryan.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di lingkungan Dispora Kota Bekasi.

"Kita masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan alat-alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi periode 2023.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga.

Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.