KOMPAS.com - Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen lahan pagar laut di Tangerang, resmi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa penangguhan ini dilakukan karena masa penahanan keempat tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Sehubungan dengan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka sebelum tanggal 24 April," kata Djuhandhani dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Apa Alasan Hukum di Balik Penangguhan Ini?

Dokumentasi Warga Kohod. Pagar laut di perairan Desa Kohod yang belum dicabut.

Kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, membenarkan bahwa secara hukum, penangguhan ini dimungkinkan karena pasal yang disangkakan kepada Arsin bin Asip dan tiga tersangka lainnya adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” ujar Henri saat dihubungi Kompas.com.

Henri menjelaskan bahwa karena hingga kini belum ada proses penyidikan terhadap unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka perpanjangan penahanan lebih lanjut tidak dapat dilakukan.

“Namun, jika nantinya Bareskrim memproses dugaan tindak pidana korupsi, maka masa penahanan bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun,” jelasnya.

Apakah Kasus Ini Masih Terus Diselidiki?

Meski penahanan ditangguhkan, proses penyidikan tetap berjalan. Henri menekankan bahwa masyarakat Desa Kohod tetap mempercayai Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini secara menyeluruh.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam. Apalagi, saat pengembalian berkas (P-19) kemarin, waktunya sudah sangat mepet dengan akhir masa penahanan,” tutur Henri.

Empat tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini adalah:

• Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohod
• UK, Sekretaris Desa
• SP dan CE, selaku penerima kuasa

Dok. Warga Kohod Warga Kohod menmukan masih ada pagar laut di perairan Kohod, Kabupaten Tangerang masih tersisa dan belum dicabut, Rabu (19/3/2025).

Mereka diduga memalsukan berbagai dokumen tanah, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan tidak sengketa, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Pemalsuan ini terjadi sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Lebih dari itu, mereka juga dituding mencatut nama-nama warga Desa Kohod dalam pembuatan 263 surat palsu atas lahan di kawasan pagar laut, Tangerang.

Bareskrim Polri sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Namun, pada 16 April 2025, jaksa mengembalikan berkas dengan catatan bahwa penyidik perlu mendalami unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

"Saat ini, penyidik masih menangani perkara ini sesuai catatan dari jaksa, dan penyidikan lanjutan sedang berjalan," kata Djuhandhani.

Dengan adanya penangguhan ini, keempat tersangka tidak lagi ditahan, tetapi proses hukum belum berhenti. Warga Desa Kohod, melalui kuasa hukumnya, berharap proses penyidikan dapat membuka seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya kerugian negara akibat pemalsuan dokumen tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masa Tahanan Habis, Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Dkk".

BANDUNG, KOMPAS.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin memanen 1 ton 97 kilogram ikan lele serta puluhan telur ayam dan bebek dari program pembinaan kemandirian yang dikerjakan warga binaan.

“Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kilogram dan telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini,” kata Kepala Lapas Sukamiskin, Fajar Nur Cahyono dalam keterangannya, Kamis (25/4/2025).

Fajar menjelaskan, budi daya ikan lele serta ternak ayam, bebek, sayuran, hingga buah melon dilakukan oleh warga binaan di area dalam lapas. Panen dilakukan pada Kamis (24/4/2025) bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kusnali.

“Panen lele dan telur ayam-bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto,” ujar Fajar.

Kegiatan panen yang dilakukan di tengah hujan rintik ini melibatkan langsung para warga binaan, Kakanwil, serta seluruh kepala UPT Sukamiskin.

Sementara itu, Kusnali menyebut panen hasil pembinaan warga binaan ini merupakan bentuk nyata kontribusi Lapas terhadap ketahanan pangan nasional.

“Ikan lele dan telur dibagikan kepada warga binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma-cuma, dan UPT di wilayah Sukamiskin Raya,” kata Kusnali.

Adapun sebagian hasil panen dijual ke pihak ketiga dengan harga sekitar Rp 23.000 per kilogram. “Dari hasil penjualan itu, sebahagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ungkapnya.

Kusnali menambahkan, program ketahanan pangan ini akan terus dikembangkan sesuai arahan Menteri Imipas. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan kerja juga akan mendapatkan sertifikat keahlian.

“Sertifikat itu menjadi wujud nyata Lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan,” kata Kusnali.

Ia berharap program ketahanan pangan terus berkembang, tidak hanya di Lapas Sukamiskin, tetapi juga di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak akan gegabah untuk membentuk daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah, termasuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons 341 usul pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri, salah satunnya adalah usul memekarkan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebutkan, jika usul tersebut diakomodasi, bakal ada konsekuensi yang mengikuti, termasuk masalah perangkat dan kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons usul pemekaran wilayah.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," kata Prasetyo.

Ia tidak memungkiri bahwa banyak usul untuk memekarkan wilayah, tetapi usul tersebut disampaikan lewat Kementerian Dalam Negeri, bukan Istana atau Kementerian Sekretariat Negara.

"Ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagri menerima 341 usul pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR. Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, terdapat usul agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa karena status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria.

SURABAYA, KOMPAS.com - Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, dipecat sebagai anggota Polri karena terbukti memerkosa tahanan wanita.

Selain dipecat, LC juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual.

"Sejak 21 April 2025, saudara LC ditetapkan tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, dikonfirmasi Kamis (24/4/2025) malam.

Dua hari setelahnya, menurut Jules, LC juga dipecat sebagai anggota Polri berdasarkan hasil sidang komisi etik Polri pada Rabu (23/4/2025).

Usai dipecat, LC ditahan di Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 yang dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

"Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim," ujarnya.

Diketahui, kejadian ini bermula dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025.

Diduga, Aiptu LC yang saat merupakan pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana perdagangan orang.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan atau denda Rp 300 juta.

Sejak Rabu (23/4/2025), tersangka LC sudah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan Nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

NUSANTARA, KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur fisik, namun juga dalam penyiapan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah melalui Otorita IKN, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berkolaborasi intensif untuk mewujudkan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Langkah ini menjadi krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Pemdasus IKN merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai pusat pemerintahan, dengan status hukum yang berbeda dari daerah otonom lainnya.

“Kami sudah mulai persiapan untuk pembentukan pemerintahan baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Basuki kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Persiapan yang tengah berjalan meliputi inisiasi wilayah, pengendalian pembangunan di kawasan IKN, hingga pengkodean wilayah (WT).

Proses ini ditargetkan untuk mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Pembentukan Pemdasus IKN dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan IKN dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan yang menaungi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan adanya Pemdasus, diharapkan tata kelola pemerintahan di IKN akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan kota dunia yang inklusif.

Paralel dengan Pembangunan Fisik yang Terus Berjalan

Persiapan pembentukan Pemdasus IKN berjalan beriringan dengan masifnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan tersebut.

Basuki menuturkan bahwa saat ini pembangunan tahap II melibatkan tiga instansi utama: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN.

Kementerian PU fokus menuntaskan proyek multiyears senilai Rp 10,1 triliun yang dimulai sejak 2022, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, serta jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sementara itu, Kementerian PKP tengah membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan, melengkapi 27 tower rusun yang telah siap diresmikan untuk mendukung perpindahan ASN secara bertahap mulai tahun 2025.

Otorita IKN sendiri bertanggung jawab atas proyek-proyek baru senilai Rp 5,3 triliun, termasuk pembangunan jalan di KIPP (1A, 1B, 1C), penataan kawasan Sepaku, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Lelang untuk proyek-proyek ini telah dimulai dan ditargetkan penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025," cetus Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN juga akan menangani pembangunan ekosistem legislatif (DPR, MPR, DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), termasuk kantor dan huniannya.

Proses tender untuk proyek-proyek ini akan dimulai setelah kontrak proyek awal selesai.

Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun serta investasi swasta murni yang terus mengalir.

Total investasi yang telah terealisasi hingga tahun 2024 mencapai Rp 58,4 triliun dari delapan tahap groundbreaking.

Untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN, pemerintah menargetkan pemindahan ASN secara bertahap.

Sejak 1 Maret 2025, sekitar 500 ASN Otorita IKN telah berada di IKN, dan 582 ASN lainnya dijadwalkan tiba pada Juni 2025.

Otorita IKN memastikan ketersediaan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan para ASN.

Dengan progres pembangunan fisik yang signifikan dan persiapan pembentukan Pemdasus yang terus berjalan, target deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 semakin mendekati kenyataan.

Pembentukan Pemdasus menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan infrastruktur dan tata kelola yang matang.

Basuki optimistis dengan penyelesaian IKN, meskipun menyadari adanya tantangan dalam hal pengawasan dan koordinasi antar-instansi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur (DPD Granat Jatim) menilai izin usaha es krim beralkohol yang sebelumnya membuka tenant di pusat perbelanjaan kawasan Surabaya Barat harus dicabut.

Ketua DPD Granat Jatim Arie Soeripan mengaku kecewa dengan putusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang hanya memberi sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa denda sebesar Rp 300.000.

Serta memperbolehkan membuka usaha kembali per 22 April lalu, setelah sempat ditutup selama sekitar dua pekan.

"Keberadaan usaha es krim beralkohol ini jelas mencederai predikat Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak Dunia," kata Arie di Surabaya, Kamis (24/4/2025).

Berdasarkan penyelidikan oleh aparat Pemkot Surabaya, usaha es krim tersebut dinyatakan mengandung alkohol sebanyak 3,35 persen.

"Kita tahu es krim identik dengan kesukaan anak-anak. Jelas kandungan alkoholnya sangat berbahaya apalagi jika dikonsumsi anak-anak," ucap Arie.

Di sisi lain, sebagai Kota Layak Anak Dunia akreditasi United Nations Children's Fund (UNICEF), Surabaya dinilai telah memenuhi standar internasional dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak.

Untuk itu, DPD Granat Jatim menuntut komitmen Pemkot Surabaya untuk terus melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang.

Arie mengungkapkan, dalam kasus ini, Pemkot Surabaya harus mengkaji kembali dan menindak tegas tenant dan pengusaha yang menjual es krim beralkohol tersebut.

"Harus ditindak tegas dan diproses secara hukum. Bahkan manajemen pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat juga harus ikut bertanggung jawab," kata dia menegaskan.

Arie mengingatkan kasus es krim beralkohol tidak bisa dianggap enteng.

"Pemerintah dan instansi atau dinas terkait harus lebih selektif untuk mengeluarkan izin usaha. Menjadi pembelajaran agar selanjutnya lebih sering mengadakan sidak. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali," ujar dia.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi di Polres Pacitan berinisial LC resmi dipecat dengan tidak hormat dan ditahan di rutan Polda Jatim. Namun dia akan mengajukan banding.

LC dipecat dari Polri dan ditahan di rutan Polda Jatim usai ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli dan memperkosa seorang tahanan perempuan berinisial PW sebanyak empat kali.

Hasil sidang etik Bidpropam Polda Jatim pada Rabu (23/4/2025) kemarin, pelanggaran LC dinilai perbuatan tercela, ditahan dan resmi dipecat dari Polri.

Dalam perkara ini, tersangka diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik.

“Yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding,” kata kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Kendati demikian, proses hukum pidana tersangka akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu nanti juga akan menjadi pertimbangan, dari penyidik dan teman-teman Propam,” jelasnya.

Jules menegaskan bahwa komitmen Polri dalam kasus ini memberikan sanksi tegas terhadap LC dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

“Yang bersangkutan setelah kemarin malam hasil putusan yang menyatakan (sanksi) diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat,” ungkapnya.

Diketahui, kejadian ini bermula dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025. Diduga, oknum polisi yang bertugas melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

Sejak Rabu (23/4/2025) tersangka LC sudah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan Nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

KOMPAS.com -BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerja sama dalam pertukaran data dan informasi, serta kolaborasi program untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (24/4/2025), dan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan antar lembaga negara guna memperluas cakupan serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, mengatakan bahwa pihaknya memiliki berbagai layanan mulai dari administrasi hukum hingga kekayaan intelektual yang dapat bersinergi dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Supratman, integrasi data antara kedua institusi berpotensi mempercepat peningkatan cakupan peserta JKN sebesar dua persen, sekaligus menjaga kestabilan angka kepesertaan.

"Kemudian yang kedua juga terkait dengan kolaborasi program, karena tentu BPJS punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang tentu bisa memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat, pentingnya gotong royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat," ujar Supratman, seperti ditulis oleh Antara, Kamis.

Ia menambahkan, dari sisi kerja sama hukum, pihaknya juga menawarkan dukungan dengan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di BPJS Kesehatan guna mengurusi urusan parlemen.

Hal ini mengingat topik seputar BPJS Kesehatan dan JKN kerap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Jadi sekarang rata-rata, kementerian-kementerian yang ada sekarang, alhamdulillah untuk kepala biro hukumnya hampir semuanya sekarang rata-rata dari Kementerian Hukum. Kita bisa support, supaya proses harmonisasi dalam setiap kali ada produk perundang-undangan yang akan dilahirkan itu bisa lebih cepat," katanya.

Senada dengan Supratman, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan setiap tahun masuk dalam Prolegnas, sehingga kolaborasi di bidang hukum menjadi krusial.

Lebih jauh, Ghufron menekankan bahwa BPJS Kesehatan memiliki amanah dari Undang-Undang Dasar untuk membangun sistem jaminan sosial nasional yang inklusif.

Ia menambahkan bahwa pihaknya mengemban tugas dari Undang-Undang Dasar, yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Ia juga mencontohkan bahwa kerja sama ini dapat membantu BPJS Kesehatan dalam melindungi hak kekayaan intelektual atas karya-karya promosi mereka, seperti lagu dan buku yang telah diciptakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasto Kristiyanto merasa kasus suap Harun Masiku yang juga menjerat dirinya ini terlalu dipaksakan dan akhirnya mengorbankan aspek kemanusiaan.

"Sehingga ketika suatu proses hukum terlalu dipaksakan dan mengabaikan keadilan, hari ini kita belajar bahwa kemanusiaan akhirnya dikorbankan," kata Sekjen PDI-P yang menjadi terdakwa suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku ini di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Aspek kemanusiaan yang dikorbankan oleh proses penegakan hukum, menurut Hasto, menimpa eks anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Agustiani Tio Fridelina.

"Jadi keadilan itu respect terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan artinya mematikan jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Tadi dari keterangan Ibu Tio kita melihat bagaimana kemanusiaan itu dikorbankan," ujar Hasto.

"Dia sudah kooperatif, sudah menjalankan hukuman, dan kemudian tetap saja ada intimidasi. Mencoba untuk dipaksa dicari-cari keterangan yang memang tidak bisa dia berikan. Karena dia telah memberikan sesuatu yang sebenar-benarnya," sambungnya.

Menurut Hasto, akibat dari intimidasi itu, Tio akhirnya menderita. Dia menyebut, untuk berobat ke Guangzhou saja, Tio tidak diperbolehkan.

"Tetapi akhirnya Ibu Tio sampai menderita, karena tidak bisa berobat ke Guangzhou atas derita kankernya. Ini tentu saja tidak boleh terjadi," jelas Hasto.

Lalu, Hasto juga mengklaim bahwa proses persidangan terhadap dirinya ini sebenarnya hanya merupakan daur ulang dari persidangan kasus Harun Masiku yang sudah dilakukan pada 2020 silam.

Dia menyebut KPK pun tidak bisa menampilkan adanya suatu fakta-fakta baru terkait dengan suap Harun Masiku.

"Karena memang persoalannya sudah clear dan sudah ada keputusan yang inkrah," katanya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi Polres Pacitan (LC) kini mendekam di balik jeruni penjara rutan Polda Jatim karena melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

LC ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4/2025) untuk kasus pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap perempuan berinisial PW.

“Sudah beralih status menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang ditahan di rutan Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Jules menjelaskan, meskipun status sebelumnya LC merupakan anggota Polri, dia ditahan di rutan sama dengan tahanan lain karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana.

“Untuk kasus pidana, jadi yang bersangkutan sudah diputus sebagai anggota Polri dilakukan PTDH (pemecatan tidak dengan terhormat atau sudah dipecat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat berstatus sebagai terduga, LC ditempatkan di rutan khusus. Namun, setelah hasil sidang etik Propam diputuskan pada Rabu (23/4/2025), statusnya menjadi tersangka.

“LC sendiri sejak kemarin sudah berstatus terduga pelanggar untuk ditempatkan dalam penempatan tahanan khusus oleh Propam Jatim tapi sudah beralih status menjadi tersangka,” tegas Jules.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Jabar tersebut juga menjelaskan bahwa penanganan pidana kasus oknum polisi Polres Pacitan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Diketahui, LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap PW pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di rutan Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” jelasnya.

Pelanggaran LC dinyatakan perbuatan tercela; LC ditahan di rutan khusus selama 12 hari dan sudah dijalani, dan diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi Polres Pacitan (LC) kini mendekam di balik jeruni penjara rutan Polda Jatim karena melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

LC ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4/2025) untuk kasus pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap perempuan berinisial PW.

“Sudah beralih status menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang ditahan di rutan Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Jules menjelaskan, meskipun status sebelumnya LC merupakan anggota Polri, dia ditahan di rutan sama dengan tahanan lain karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana.

“Untuk kasus pidana, jadi yang bersangkutan sudah diputus sebagai anggota Polri dilakukan PTDH (pemecatan tidak dengan terhormat atau sudah dipecat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat berstatus sebagai terduga, LC ditempatkan di rutan khusus. Namun, setelah hasil sidang etik Propam diputuskan pada Rabu (23/4/2025), statusnya menjadi tersangka.

“LC sendiri sejak kemarin sudah berstatus terduga pelanggar untuk ditempatkan dalam penempatan tahanan khusus oleh Propam Jatim tapi sudah beralih status menjadi tersangka,” tegas Jules.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Jabar tersebut juga menjelaskan bahwa penanganan pidana kasus oknum polisi Polres Pacitan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Diketahui, LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap PW pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di rutan Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” jelasnya.

Pelanggaran LC dinyatakan perbuatan tercela; LC ditahan di rutan khusus selama 12 hari dan sudah dijalani, dan diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Tiga anggota Polresta Samarinda diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke ruang tahanan.

Ketiga oknum tersebut merupakan personel Satuan Samapta dengan pangkat bintara, yakni dua Brigadir Polisi Dua (Bripda) dan satu Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang berinisial EP, FDS, dan AADS.

Informasi yang diperoleh Kompas.com menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut diselundupkan dalam nasi bungkus untuk seorang tahanan narkoba bernama Angga pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 21.00 Wita.

Tahanan itu diduga telah “berkoordinasi” dengan salah satu petugas jaga, AADS, untuk memasukkan bungkusan tersebut tanpa pemeriksaan, dengan imbalan sebesar Rp 1 juta.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar membenarkan adanya keterlibatan ketiga oknum tersebut.

“Benar, Mas. Betul ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dengan membiarkan adanya narkoba masuk ke Rutan Polresta Samarinda,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (24/4/2025).

Tujuh paket sabu

Hendri menambahkan bahwa ketiga anggota tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Unit Provos Sipropam dan kini ditahan di tempat khusus (patsus) untuk menjalani proses sidang disiplin dan kode etik profesi.

Dari laporan yang diterima, sabu-sabu yang diselundupkan mencapai tujuh paket.

Barang bukti pendukung berupa video, foto uang tunai, dan bukti transfer telah diamankan sebagai bagian dari penyelidikan.

Tersangka penerima sabu, Angga, merupakan tahanan kasus narkoba jaringan antarprovinsi yang ditangkap pada Januari 2025 lalu.

Saat itu, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,52 gram dan uang tunai sebesar Rp 56 juta di Jalan Pelita II, Kecamatan Sambutan, Samarinda.