JAKARTA, KOMPAS.com - Hasto Kristiyanto merasa kasus suap Harun Masiku yang juga menjerat dirinya ini terlalu dipaksakan dan akhirnya mengorbankan aspek kemanusiaan.

"Sehingga ketika suatu proses hukum terlalu dipaksakan dan mengabaikan keadilan, hari ini kita belajar bahwa kemanusiaan akhirnya dikorbankan," kata Sekjen PDI-P yang menjadi terdakwa suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku ini di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Aspek kemanusiaan yang dikorbankan oleh proses penegakan hukum, menurut Hasto, menimpa eks anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Agustiani Tio Fridelina.

"Jadi keadilan itu respect terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan artinya mematikan jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Tadi dari keterangan Ibu Tio kita melihat bagaimana kemanusiaan itu dikorbankan," ujar Hasto.

"Dia sudah kooperatif, sudah menjalankan hukuman, dan kemudian tetap saja ada intimidasi. Mencoba untuk dipaksa dicari-cari keterangan yang memang tidak bisa dia berikan. Karena dia telah memberikan sesuatu yang sebenar-benarnya," sambungnya.

Menurut Hasto, akibat dari intimidasi itu, Tio akhirnya menderita. Dia menyebut, untuk berobat ke Guangzhou saja, Tio tidak diperbolehkan.

"Tetapi akhirnya Ibu Tio sampai menderita, karena tidak bisa berobat ke Guangzhou atas derita kankernya. Ini tentu saja tidak boleh terjadi," jelas Hasto.

Lalu, Hasto juga mengklaim bahwa proses persidangan terhadap dirinya ini sebenarnya hanya merupakan daur ulang dari persidangan kasus Harun Masiku yang sudah dilakukan pada 2020 silam.

Dia menyebut KPK pun tidak bisa menampilkan adanya suatu fakta-fakta baru terkait dengan suap Harun Masiku.

"Karena memang persoalannya sudah clear dan sudah ada keputusan yang inkrah," katanya.

Kuasa hukumnya dari Biro Hukum KPK

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa memberikan bantuan hukum untuk penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti usai digugat secara perdata oleh mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Agustiani Tio Fridelina.

“Pasti KPK akan memberikan bantuan hukum kepada AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Tanak menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut diberikan karena Rossa merupakan pegawai KPK.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa bantuan hukum kepada Rossa akan berasal dari KPK.

“Kuasa hukumnya dari Biro Hukum KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan terpidana Agustiani Tio menggugat Rossa melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Army Mulyanto.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA karena Rossa tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat.

Army di PN Bogor Kelas IA, Selasa (11/2), menjelaskan Agustiani Tio memperkarakan Rossa dengan menuntut ganti rugi Rp2,5 miliar terhadap aksi intimidasi.

Ia menjelaskan bahwa Agustiani Tio menerima tindakan intimidasi ketika dimintai keterangan sebagai saksi di KPK oleh Rossa. Rossa disebut menggebrak meja pada saat pemeriksaan di ruang penyidikan.

Ia bahkan menyebut Rossa ketika memeriksa Agustiani Tio mengintimidasi secara verbal, sehingga gugatan dilayangkan ke PN Bogor Kelas IA.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menghadirkan sebanyak delapan saksi ahli pada persidangan yang digelar Jumat (7/2).

"Saksi besok kita rencananya ada delapan saksi ahli. Nanti kita sebutkan besok ya," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada wartawan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Namun Ronny tidak merinci kedelapan saksi ahli tersebut lantaran akan disebutkan dalam persidangan.

Dia berharap sidang praperadilan ini bisa berjalan lancar dan adil sampai akhir prosesnya.

"Kita mohon untuk rekan-rekan media untuk tetap bersama kami mengawal proses ini supaya proses penegakan hukum ini berlangsung adil," ujarnya.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto mengajukan sebanyak 41 bukti dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan.

Pada Kamis ini, termohon yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya pada Jumat (7/2) akan menghadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

Lalu, Senin (10/2) yakni giliran KPK menyampaikan bukti tertulis. Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang. Lalu, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung pada Kamis (13/2).

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan narapidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, bersama rombongan pengacaranya menumpangi mobil Toyota Lexus dan Jeep Rubicon saat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (3/2/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Agustiani menumpangi mobil Lexus tipe RX200T dengan pelat nomor B 2497 RFP.

Diketahui, RFP merupakan pelat nomor khusus yang biasa digunakan untuk pejabat Polri.

Sedangkan, pengacara Agustiani Tio, Army Mulyanto, terlihat keluar dari mobil Jeep Rubicon berwarna putih dengan pelat nomor B 1405 FCY.

Agustiani terlihat menenteng tas putih besar berisi hasil rekam medis perawatan sakit kankernya dari Guangzhou, China.

Hingga berita ini ditayangkan, Army belum menjawab pertanyaan yang diajukan Kompas.com mengenai pelat mobil yang ditumpangi Agustiani itu.

Dalam aduannya, Agustiani menginginkan agar Komnas HAM bisa menganulir pencekalan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Ia beralasan, pencekalan tersebut menghambat proses pengobatan kankernya karena ia harus berobat ke Guangzhou.

Eks anggota Bawaslu ini pun mempertanyakan pencekalannya itu karena ia sudah bebas murni dari hukuman dalam kasus Harun Masiku.

Menurut Agustiani, tindakan KPK tersebut tidak adil mengingat kondisi kesehatannya yang sangat memprihatinkan.

"Saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama, saya itu sudah bebas murni loh tanggal 23 April 2023, kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan, 23 April 2024, dan saya sudah dinyatakan bebas," kata Agustiano.

Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu sampai dengan 29 April 2024," ujar dia sambil terisak.

Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku akan mempelajari pengaduan dari Agustiani.

Mereka akan bersikap profesional dengan memproses aduan sesuai prosedur dan tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK.

Untuk diketahui, Agustiani sempat diperiksa kembali KPK pada Senin (6/1/2025).

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dia sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan pada Agustus 2020, dan dinyatakan terbukti bersama dengan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima duit 19.000 dollar dan 38.350 dollar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Agustiani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agustiani Tio Fridelina, mantan terpidana kasus korupsi suap Harun Masiku, mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pencekalan yang menghalanginya untuk bepergian ke luar negeri.

Ia mengungkapkan bahwa pencekalan tersebut menghambat rencananya untuk berobat ke Guangzhou, China, guna mengatasi penyakit yang dideritanya sejak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Dia menceritakan bagaimana kondisinya saat ini sehingga harus berobat ke Guangzhou, China saat masa percobaan 2024.

"Saya berobat di Guangzhou, keberangkatan saya pertama ini saya diangkat rahim," kata Agustiani, di Kantor Komnas HAM pada Senin (3/2/2025).

Ia menambahkan, setelah menjalani pengobatan pertama, ia tidak dapat hadir untuk pemeriksaan kedua, yang menyebabkan munculnya polip di ususnya.

Polip tersebut harus segera ditangani untuk mencegah kemungkinan berkembang menjadi kanker.

Agustiani saat ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada 17 Februari 2025 untuk operasi.

Namun, ia khawatir pengobatan tersebut akan tertunda akibat pencekalan yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengeklaim telah memenuhi panggilan KPK meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak baik.

Akhirnya, pada 6 Januari 2025 dia datang dan meminta izin kepada penyidik tidak bisa hadir jika sidang digelar Februari, karena dia harus berobat.

"Saya tidak tahu kok tiba-tiba nih ada pencekalan," ungkap dia.

Agustiani mempertanyakan alasan di balik pencekalan tersebut, apakah karena keterangannya dianggap tidak sesuai dengan harapan KPK atau ada alasan lain.

Diketahui, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini telah diperiksa kembali pada 6 Januari 2025.

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, serta perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Agustiani sebelumnya divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan pada Agustus 2020.

Ia dinyatakan terbukti bersama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima suap sebesar 19.000 dollar dan 38.350 dollar Singapura, setara dengan Rp 600 juta, dari Saeful Bahri.

Agustiani melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.