JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, wibawa lembaga negara diserang setelah rombongan Komnas HAM Papua ditembaki kelompok kriminal (KKB) bersenjata di di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Padahal, Komnas HAM Papua tengah tengah membantu pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/4/2025).

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya menegaskan.

Menurutnya, aksi penembakan oleh KKB di Teluk Bintuni sudah mengganggu kerja lembaga negara dan tak boleh lagi ditoleransi.

Tegasnya, penembakan terhadap rombongan Komnas HAM Papua tersebut telah mengancam nyawa dan wibawa negara.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata TB Hasanuddin.

Sudah Dievakuasi

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

Komnas HAM Menyayangkan

Komnas HAM sendiri menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto memberikan apresiasi atas langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam melakukan evaluasi dan pembenahan penyaluran dana hibah pesantren dalam APBD 2025.

Menurutnya, inisiatif ini menjadi momen penting untuk memperbaiki tata kelola bantuan publik agar lebih adil dan transparan.

"Kami mengapresiasi gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam membenahi manajemen dana hibah pesantren. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada lembaga-lembaga yang itu-itu saja maupun yang memiliki akses politik tertentu," ujar Rasminto (28/4/2025).

"Apa yang diungkapkan Pak Gubernur soal penerima hibah mencapai puluhan miliar rupiah, serta temuan yayasan bodong, merupakan hal wajar dan merupakan realita pahit yang harus dibenahi. Koreksi terhadap ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik," tegasnya.

Rasminto juga mendukung fokus Pemprov Jabar yang akan mengarahkan dana hibah ke madrasah-madrasah kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

"Memberikan prioritas kepada madrasah kecil dan lembaga pendidikan berbasis komunitas akan memperluas jangkauan kebermanfaatan hibah, serta memperkecil ketimpangan sosial yang selama ini terjadi," ucapnya.

Dia menilai perlu ada verifikasi dan akreditasi ulang terhadap seluruh lembaga penerima hibah. Proses ini, kata dia, idealnya melibatkan Kementerian Agama, akademisi, serta lembaga independen untuk menjamin kredibilitas penerima.

"Pemprov Jabar perlu membangun sistem digital yang terbuka. Selain itu, penyaluran hibah harus berbasis kebutuhan nyata dan kinerja pendidikan, bukan kedekatan politik," tandas Rasminto.

Dia juga menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk madrasah kecil, seperti melalui program pendampingan dan bantuan sarana prasarana, agar lembaga pendidikan kecil bisa berkembang setara dan mendukung akses pendidikan.

"Prinsipnya, dana hibah ini harus kembali kepada ruhnya, yakni mendukung pendidikan keagamaan yang bermutu, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi politik atau ekonomi," jelasnya.

Akademisi Unisma ini menambahkan, reformasi tata kelola hibah ini bukan hanya soal administrasi, melainkan bagian dari membangun keadilan sosial di bidang pendidikan.

"Kita harus memastikan dana publik benar-benar jadi instrumen pemerataan dan kemajuan bangsa. Kebijakan Gubernur Dedi bentuk momentum penting yang harus kita jaga dan kawal bersama," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penembakan rombongan Komnas HAM di Papua.

Menurut dia, aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu tak bisa ditoleransi dan dibiarkan, karena telah mengganggu kerja-kerja lembaga negara.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," ujar TB Hasanuddin dalam keterangan resminya, Selasa (29/4/2025).

Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa penembakan tersebut tak hanya mengancam nyawa, tetapi juga wibawa negara.

Sebab, Komnas HAM saat itu sedang melakukan aksi kemanusiaan untuk mengawal proses pencarian anggota polisi yang hilang.

“Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara,” ungkap TB Hasanuddin.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongannya ditembaki oleh KKB pada Minggu (27/4/2024).

Penembakan terjadi saat mereka melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menjelaskan bahwa dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Setelah peristiwa penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

KOMPAS.com – Suparta, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022, meninggal dunia.

Suparta diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT).

"Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Harli menjelaskan, Suparta mengembuskan napas terakhirnya saat masih menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor.

Terkait penyebab kematiannya, Harli menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan pasti.

"Belum ada informasi mengenai penyebab meninggalnya. Mungkin sakit," ujarnya.

Suparta merupakan salah satu terdakwa utama dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Ia terbukti menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana tersebut.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun kepada Suparta.

Ia juga didenda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp4,57 triliun, dengan ancaman tambahan hukuman 6 tahun penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Namun, pada Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memperberat hukuman penjara Suparta menjadi 19 tahun.

Sementara itu, pidana denda tetap dipertahankan sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Untuk pidana tambahan berupa uang pengganti Rp4,57 triliun, masa hukuman pengganti jika tidak dibayar diperberat menjadi 10 tahun penjara.

Setelah vonis banding dijatuhkan, Suparta diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapuspenkum Harli Siregar.

Sumber: Antara

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Frits Ramandey, bersama empat anggota kepolisian, selamat dari serangan tembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ini terjadi saat mereka melakukan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Di lokasi pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Bintuni, yang berada di pinggiran Sungai Rawara, juga hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

Kapolda langsung memimpin pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di daerah tersebut.

Saat penembakan terjadi dari seberang Sungai Rawara, Kapolda berada di salah satu camp yang ada di lokasi.

Frits Ramandey menjelaskan, “Tidak hanya ada saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir di sekitar lokasi camp, saya yang keluar ke pinggir Sungai Rawara untuk MCK,” dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Setelah penembakan oleh KKB, Frits segera berlari menuju tenda camp untuk berlindung.

“Anggota polisi dan TNI melakukan penembakan balasan ke lokasi KKB melakukan penembakan, untuk melindungi kami di lokasi camp,” ujarnya.

Frits menegaskan bahwa camp tersebut dibangun oleh tim sebagai tempat tinggal selama pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun.

“Ini merupakan pencarian resmi terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara oleh Polda Papua Barat dan tim dari Mabes Polri,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa warga sipil yang terlibat dalam pencarian ini termasuk dirinya sebagai perwakilan Komnas HAM RI, dua anggota keluarga Iptu Tomi Marbun, serta LBH Sisir Matiti dari Teluk Bintuni.

“Jadi kami warga sipil yang terlibat pencarian ada sembilan orang,” tutupnya.

Sebelumnya, pada Minggu (27/4/2025), Frits Ramandey dan empat personel kepolisian berangkat dari tenda camp menuju Sungai Rawara untuk MCK sekitar pukul 06.00 WIT.

Setelah selesai, Frits mengambil handphone dan memotret derasnya arus Sungai Rawara, yang diduga menjadi lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun.

Sekitar pukul 07.10 WIT, KKB melepaskan tembakan sebanyak empat kali ke arah Frits dan empat anggota kepolisian.

Beruntung, penembakan tersebut tidak mengenai mereka.

Tak jauh dari lokasi camp, anggota Brimob melakukan penembakan balasan ke arah seberang sungai untuk melindungi tim yang berada di lokasi camp.

Ketua Komnas HAM Papua, bersama Kapolda Papua Barat, LBH Sisir Matiti, dan warga sipil lainnya, kemudian dievakuasi menggunakan helikopter milik Polri ke Distrik Moskona.

Iptu Tomi Marbun dilaporkan hilang setelah hanyut saat hendak menyeberangi Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, pada 18 Desember 2024.

Ia dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Saat ini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

SURABAYA, KOMPAS.com - Ayah siswa SD yang dibanting seorang pelatih tim lawan ketika pertandingan futsal berlangsung, bakal tetap melanjutkan proses hukum meskipun terlapor meminta maaf.

Ayah korban, Bambang Sri Mahendra mengatakan, berharap terlapor, BAZ (33) segera mengakui perbuatan yang sudah membuat, BAI (11) mengalami keretakan di bagian tulang ekornya.

"Harapan dari keluarga, secepatnya yang bersangkutan (terlapor) melakukan permohonan maaf," kata Bambang ketika ditemui di Polrestabes Surabaya, Senin (28/4/2025).

Di sisi lain, kata Bambang, pihaknya juga tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan. Dia juga telah melaporkan peristiwa dugaan kekerasan itu ke Polrestabes Surabaya.

"Tetap proses hukum saya jalan terus. Biar ada pembajaran hukum lah, biar ada pembajaran hukum terkait apa yang sudah dilakukan (terlapor)," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, proses hukum tersebut juga bersifat sebagai pengingat bagi para tenaga pengajar lain. Dengan harapan, mereka bisa lebih menahan emosi ketika betugas.

"Dan ini juga menjadi kaca mata seluruh pendidik, agar tidak melakukan yang terlalu melampaui batas kewenangan selaku pendidik," ujarnya.

Diketahui, korban melaporkan BAZ yang merupakan pelatih tim futsal SDN Simolawang, dengan Pasal Pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Diberitakan sebelumnya, beredar video sekelompok anak mengenakan jersey hijau tampak mendatangi tenda biru. Selanjutnya, mereka berselebrasi dengan telapak tangan di belakang telinga.

Akan tetapi, seorang pria dengan kemeja dan bertopi warna hitam secara tiba-tiba berlari mendekatinya. Lalu, dia mendorong salah satu anak-anak dan mendorongnya hingga terpental.

Tak hanya itu, pria tersebut juga sempat menunjuk anak yang sudah tersungkur ke tanah. Kemudian, dia terlihat didatangi 2 wasit serta sejumlah orang lain hingga suasana memanas.

"Pertandingan semifinal antara MI alhidayah dan SD simolawang kip di SMP LABSCHOOL UNESA, JI. Kawung," tulis akun Instagram @surabayakabarmetro, dalam unggahannya, Minggu (27/4/2025).

"Pertandingan berjalan normal dan tidak ada permainan kasar dari kedua tim, pertandingan dimenangkan oleh MI al hidayah dan pemain MI al hidayah berselebrasi di depan penonton dan supporter sekolahan," imbuhnya.

Selain itu, akun @surabayakabarmetro menyebut, korban mengalami trauma usai didorong pria dewasa tersebut. Sang anak disebut mengalami keretakan di tulang ekornya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Polda Jatim menegaskan, dua tersangka yang sebelumnya diduga teroris, tidak mengancam meledakkan Kantor Satlantas Polres Pacitan.

Dua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim atas dugaan tindak pidana pengancaman, bukan terorisme.

“Tidak ada penyampaian sebagaimana sebelumnya diberitakan akan diledakkan dan sebagainya, itu tidak ada,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin (28/4/2025).

Jules menegaskan, ancaman yang dilontarkan kepada anggota Lantas Polres Pacitan tersebut murni tindakan kriminal, bukan terorisme.

“Memang terjadi pengancaman, namun bukan berarti akan diledakkan. Karena juga dari hasil penanganan awal kami tidak menemukan alat ataupun barang bukti lain yang mengarah ke tindak pidana terorisme,” tegas dia.

Barang bukti yang diamankan polisi yakni senjata tajam atau sajam berupa golok dan pedang.

Sejauh ini, tidak ditemukan adanya bom dalam kasus tersebut. “Jadi tindakan ini adalah tindakan murni tindak pidana kriminal atau kriminal biasa. Jadi bukan terkait dengan tindak pidana terorisme,” imbuh dia.

Sehingga, pasal yang disangkakan kepada dua tersangka adalah Pasal 336 KUHP dan Pasal 212 KUHP UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang tindakan pengancaman kepada petugas yang bertugas.

Diketahui, ancaman tersebut bermula dari peristiwa kecelakaan pada Jumat (25/4/2025) sekitar pukul 06.15 WIB yang melibatkan truk Elf dan minibus L300.

Karena tidak menimbulkan korban jiwa, kedua belah pihak, yakni pengemudi Elf dan minibus, melakukan mediasi ke kantor Satlantas Polres Pacitan pada pukul 10.00 WIB.

Namun, mediasi tersebut menjadi tegang. Tiba-tiba, dua orang yang mengaku sebagai pemilik barang muatan truk Elf datang ke kantor dan mengancam Satlantas Polres Pacitan dengan membawa senjata tajam.

Truk tersebut memuat bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar dengan berat sekitar 3.500 hingga 4.000 liter yang diduga ilegal.

Karena diduga memuat BBM ilegal, dua pelaku tersebut melakukan pengancaman kepada anggota polisi agar truk Elf segera dikeluarkan dari Kantor Satlantas Pacitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

AMBON, KOMPAS.com - Kreasi ikat pinggang tanduk kerbau buatan warga binaan Lapas Kelas III Wonreli, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menarik perhatian pengunjung bazar di Ambon hingga Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

Ikat pinggang tersebut dipamerkan dan dijual dalam bazar murah yang diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon selama dua hari.

Produk ini, yang bergaya maskulin dan didominasi warna hitam, menjadi salah satu item yang paling diminati.

Max Latukolan, petugas Lapas Kelas III Wonreli, menyatakan bahwa produk dari lapas ini menjadi salah satu yang paling banyak peminat.

“Ini kreasi warga binaan kami. Kami lihat apa potensi unggul di Wonreli, yaitu tanduk kerbau."

"Biasanya, setelah disembelih, tanduk kerbau kerap dibuang begitu saja dan dianggap tak bernilai. Tapi kalau kita buat jadi sesuatu seperti ini, dia punya nilai lebih dan laris,” ujarnya.

Terdapat dua tipe ikat pinggang yang ditawarkan, yaitu yang terbuat sepenuhnya dari tanduk kerbau dan yang hanya menggunakan tanduk pada bagian gesper.

Pada pameran kali ini, yang ditampilkan adalah ikat pinggang dengan aksen bahan tanduk kerbau pada gesper.

Pembuatan ikat pinggang ini memerlukan waktu antara dua hingga tiga hari, tergantung pada kegiatan warga binaan.

Pembuatan gesper atau kepala ikat pinggang harus dilakukan dengan detail, sementara untuk bagian belt, mereka memadukan dengan bahan kayu khusus.

“Di MBD, kerbau banyak. Tapi kami hanya menggunakan tanduk kerbau yang sudah mati, biasanya dari kerbau yang disembelih untuk dimakan. Jadi, pembuatannya mengikuti ketersediaan tanduk,” tambahnya.

Kompas.com/Priska Birahy Kreasi ikat pinggang dari tanduk kerbau bikinan warga binaan Lapas Kelas III Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada pameran karya warga binaan di Kota Ambon pada 28-29 April 2025.

Ikat pinggang ini dipasarkan dengan harga Rp 350.000 untuk model yang menggunakan aksen tanduk pada gesper, sedangkan yang terbuat sepenuhnya dari tanduk dihargai Rp 500.000.

Latukolan menjelaskan bahwa pemasaran ikat pinggang ini mengandalkan media sosial, seperti Facebook dan Instagram.

Para pembeli tidak hanya berasal dari Maluku, tetapi juga dari luar provinsi.

“Biasanya mereka beli dan jual sampai Rp 800.000, karena yang kami jual ini termasuk murah. Namun, peminatnya cukup banyak,” akunya.

Selain ikat pinggang, karya lain yang dibawa dari Wonreli termasuk gelang dan cincin yang juga terbuat dari tanduk kerbau.

Produk dari warga binaan Lapas Kelas III Wonreli ini juga turut berpartisipasi dalam Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta.

Kepala Lapas Kelas IIA Ambon, Herliadi, mengakui kualitas karya dari warga binaan tersebut. Meski dalam jumlah terbatas dan dengan peralatan seadanya, mereka mampu menghasilkan karya berkualitas dengan detail finishing yang rapi.

“Pameran ini adalah karya dari warga binaan se-Maluku dari tanduk kerbau ini juga ada di pameran di Jakarta. Ini tingkat nasional mewakili karya di Maluku,” ujar di sela-sela kegiatan bazar.

Herliadi berharap karya-karya dari warga binaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkarya secara mandiri setelah bebas nanti.

KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.