JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid menanggapi kabar kliennya pernah mencium wanita lain saat masih menjadi suami sah Paula Verhoeven.

Kabar ini sebelumnya diungkap kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, Rabu (30/4/2025).

Siti menuturkan, Baim mengakui hal itu dalam sidang cerai.

"Saya tidak pernah melihat adanya foto yang dilaporkan dalam proses pembuktian tersebut. Karena saya enggak mencampuri yang seperti itu. Karena kalau kita berbicara hukum itu berbicara bukti. Kalau cuma dalil, dalil tanpa adanya bukti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Fahmi dalam konferensi pers virtual, Rabu malam.

Fahmi mengingatkan pihak lawan untuk tidak ikut campur pada keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sebagai contoh lain, kata Fahmi, isu KDRT yang ia sebut tidak terbukti.

"Kalau pertimbangan hakim seperti ini itu menjadi kewenangan hakim tolong jangan diintervensi, jangan dicampuri, jangan juga dinilai," ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, segala keberatan bisa melalui mekanisme banding atas putusan.

"Kalau Anda keberatan itu diberikan ruang, tempat, hak untuk banding. Saya minta institusi lain hormati. Jangan coba-coba masuk terkait penilaian fakta-fakta penilaian. Itu menjadi kewenangan yudifaktif, kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara," sambungnya.

Sidang putusan gugatan cerai Baim terhadap Paula telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu.

Namun Paula sedang mengajukan banding.

PADANG, KOMPAS.com - Puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi minuman alkohol oplosan yang dicampur parfum.

Dalam insiden ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 22 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa salah satu korban meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Menurut Yessy, para korban terdiagnosis mengalami keracunan alkohol.

Mereka diduga melakukan pesta minuman alkohol oplosan pada Rabu (30/4/2025) sore, bertepatan dengan perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan.

Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima 22 pasien yang merupakan narapidana Lapas Bukittinggi.

"Diagnosanya mengalami keracunan alkohol," ungkap Busril.

Ia menambahkan bahwa empat dari 22 pasien tersebut dirawat secara intensif di ruangan Intensive Care Unit (ICU), sedangkan sisanya dirawat di ruangan rawat inap.

Insiden ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang dan masyarakat, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol oplosan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok menyidak beberapa kapal berbendera asing yang berkeliaran di sekitar perairan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat melakukan operasi gabungan, Selasa (29/4/2025).

Operasi gabungan dilakukan oleh Imigrasi bersama Bakamla RI dan Bais TNI.

"Operasi ini menekankan keamanan dan penegakan hukum, dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan dokumen perjalanan masing masing awak kapal," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Munandar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/4/2025).

Oleh sebab itu, saat melihat kapal-kapal berbendera asing tengah berlabuh di tepi perairan Pelabuhan Tanjung Priok, petugas gabungan langsung mengecek perizinannya.

Selain mengecek perizinan kapal, para petugas juga memeriksa satu per satu orang yang berada di dalamnya.

Usai dicek, kapal-kapal berbendera asing itu memiliki izin yang lengkap dan tidak melakukan pelanggaran.

Komandan Pos Bakamla Muara Baru Ozzy mengatakan, pihaknya selalu mengimbau keamanan pada kapal. Ia meminta jangan ragu untuk melapor bila ada gangguan keamanan di seputar wilayah Perairan Tanjung Priok.

"Dengan adanya operasi ini, akan menegaskan kehadiran negara di wilayah Perairan Pelabuhan Tanjung Priok," jelas Ozzy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, membawa semangat kebersamaan menghadapi gejolak ekonomi dunia.

Prasetyo mengatakan, suasana peringatan Hari Buruh 2025 ini terasa berbeda.

"Ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, geoekonomi dunia," kata Prasetyo saat ditemui di Monas, Kamis (1/5/2025).

Menurut Prasetyo, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, berbagai kelompok dalam negeri, mulai dari pemerintah, pekerja, hingga pengusaha, harus bersatu.

"Teman-teman pekerja bagian yang tidak bisa dipisahkan, kita harus bersatu, jadi semangatnya itu," ujar Prasetyo.

Untuk mendukung aspirasi buruh, Pemerintah juga membantu sejumlah konfederasi untuk mengurus perizinan pelaksanaan May Day di Monas.

Sebelumnya, sebanyak 200.000 buruh diperkirakan akan merapat ke kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Mereka berangkat dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hingga daerah lain di Indonesia.

Pada peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato.

Kehadiran Prabowo ini akan menjadi sejarah sebagai presiden kedua yang hadir langsung pada peringatan Hari Buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.

Diketahui, ada enam isu menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo menegaskan, pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Ratusan ribu buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

BATAM, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait upaya deportasi terhadap CS, warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda di Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kasus ini.

"Pertama, bagaimanapun saya mengecam segala bentuk kekerasan. Kekerasan itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan," ujar Immanuel dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

"Yang kedua, kita juga bakal melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendorong WNA tersebut dideportasi. Langkah-langkah ini kita lakukan agar masyarakat tidak menganggap semua WNA memiliki perilaku seperti ini. Kita mengecam tindakan tersebut," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah IRS (20), perempuan asal Jodoh, Kota Batam, mengaku mengalami penganiayaan oleh CS.

Akibat kejadian itu, IRS mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal.

"Korban masih trauma, bahkan tidak mau keluar dari rumah. Dia sangat takut dan merasa tidak aman, apalagi tahu pelaku masih bebas dan bekerja di Batam," ungkap Butong, anggota keluarga korban.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis ke pihak berwenang. Selain dugaan kekerasan fisik, keluarga korban menilai tindakan CS juga melanggar ketertiban umum dan seharusnya menjadi dasar kuat untuk deportasi.

Yang mengejutkan, meskipun sebelumnya disebutkan bahwa CS telah dideportasi, kenyataannya ia masih berada di Batam dan bekerja secara legal dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Hal ini membuat keluarga korban merasa kecewa terhadap pihak Imigrasi.

"Waktu itu orang Imigrasi bilang sudah dicabut izin tinggalnya dan pelaku akan dideportasi. Tapi kenyataannya sekarang dia masih kerja seperti biasa di Batam," kata Butong.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh CS.

“Sudah dilakukan tahap mediasi terhadap perwakilan demonstran kemarin. Kita menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian, sebab sudah ada surat SP3 terkait kasus dari CS. Kami juga melakukan pemeriksaan, dan ternyata memang tidak ada pelanggaran keimigrasian,” jelas Kharisma.

USULAN Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) patut dibaca lebih hati-hati.

Secara konsep, vasektomi dalam pengendalian kelahiran berbasis kesadaran pribadi adalah langkah progresif karena membagi tanggung jawab reproduksi secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan memperluas otonomi pria atas pilihan reproduktifnya.

Jika ditelaah, keterlibatan pria dalam program keluarga berencana merupakan hal yang progresif.

Namun, progresivitas ini seketika hancur ketika prinsip kebebasan dan persetujuan sadar (free and informed consent) dikesampingkan.

Ketika vasektomi diwajibkan hanya kepada kelompok masyarakat “kurang mampu” sebagai prasyarat mendapatkan hak atas bantuan sosial, kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan progresif — kita berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip HAM universal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dalam Pasal 3, menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.

Hak ini diperjelas lebih rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, khususnya Pasal 7, yang melarang keras segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk intervensi medis paksa tanpa persetujuan bebas dan sadar (free and informed consent).

Vasektomi yang dipaksakan, terlebih kepada kelompok yang secara ekonomi lemah, bertentangan langsung dengan prinsip ini.

Pasal 16 ayat (1) huruf e CEDAW 1979 mengakui bahwa tanggung jawab keluarga berencana harus dibagi adil antara laki-laki dan perempuan, tetapi selalu dalam kerangka kebebasan memilih — bukan pemaksaan administratif.

Di sini, semangat kemajuan berubah menjadi regresi: dari pembebasan menjadi paksaan, dari kesetaraan menjadi kontrol.

Dalam kerangka hukum internasional, batasan terhadap hak asasi manusia memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Namun, menurut Prinsip-prinsip Siracusa (1984) — pedoman sah untuk membatasi hak-hak sipil — pembatasan hanya bisa diterapkan jika memenuhi syarat ketat: harus sah, perlu (necessary), proporsional, dan tidak diskriminatif.

Usulan vasektomi wajib ini gagal memenuhi seluruh syarat tersebut. Ini tak perlu, tak proporsional, dan secara terang-terangan diskriminatif terhadap warga “kurang mampu”.

Dalam kerangka HAM, tubuh manusia adalah wilayah otonom yang tidak boleh dipaksa tunduk kepada syarat administratif negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pelindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh sendiri.

USULAN Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) patut dibaca lebih hati-hati.

Secara konsep, vasektomi dalam pengendalian kelahiran berbasis kesadaran pribadi adalah langkah progresif karena membagi tanggung jawab reproduksi secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan memperluas otonomi pria atas pilihan reproduktifnya.

Jika ditelaah, keterlibatan pria dalam program keluarga berencana merupakan hal yang progresif.

Namun, progresivitas ini seketika hancur ketika prinsip kebebasan dan persetujuan sadar (free and informed consent) dikesampingkan.

Ketika vasektomi diwajibkan hanya kepada kelompok masyarakat “kurang mampu” sebagai prasyarat mendapatkan hak atas bantuan sosial, kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan progresif — kita berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip HAM universal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dalam Pasal 3, menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.

Hak ini diperjelas lebih rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, khususnya Pasal 7, yang melarang keras segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk intervensi medis paksa tanpa persetujuan bebas dan sadar (free and informed consent).

Vasektomi yang dipaksakan, terlebih kepada kelompok yang secara ekonomi lemah, bertentangan langsung dengan prinsip ini.

Pasal 16 ayat (1) huruf e CEDAW 1979 mengakui bahwa tanggung jawab keluarga berencana harus dibagi adil antara laki-laki dan perempuan, tetapi selalu dalam kerangka kebebasan memilih — bukan pemaksaan administratif.

Di sini, semangat kemajuan berubah menjadi regresi: dari pembebasan menjadi paksaan, dari kesetaraan menjadi kontrol.

Dalam kerangka hukum internasional, batasan terhadap hak asasi manusia memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Namun, menurut Prinsip-prinsip Siracusa (1984) — pedoman sah untuk membatasi hak-hak sipil — pembatasan hanya bisa diterapkan jika memenuhi syarat ketat: harus sah, perlu (necessary), proporsional, dan tidak diskriminatif.

Usulan vasektomi wajib ini gagal memenuhi seluruh syarat tersebut. Ini tak perlu, tak proporsional, dan secara terang-terangan diskriminatif terhadap warga “kurang mampu”.

Dalam kerangka HAM, tubuh manusia adalah wilayah otonom yang tidak boleh dipaksa tunduk kepada syarat administratif negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pelindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh sendiri.

Negara boleh mengajak, menawarkan, bahkan memfasilitasi program kesehatan reproduksi; tetapi negara tidak boleh mengkondisikan hak dasar rakyat kepada persetujuan atas intervensi medis tertentu.

Dari perspektif paradigma kritis, tindakan ini memperlihatkan wajah laten dari apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai violence symbolique — kekerasan simbolik yang menormalisasi dominasi terhadap kelompok subordinat.

Tubuh kaum yang “kurang mampu” diperlakukan sebagai objek negosiasi politik, sementara tubuh kelas menengah-atas tetap menikmati kebebasan reproduktif tanpa syarat.

Pendekatan ini mencerminkan penyederhanaan fatal terhadap masalah kemiskinan. Kemiskinan sejatinya bukan sekadar akibat "terlalu banyak anak," melainkan hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang: minimnya akses pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakadilan sosial, hingga ketimpangan distribusi kekayaan.

Dengan memfokuskan solusi pada "mengendalikan" tubuh rakyat “kurang mampu”, negara sesungguhnya sedang melemparkan beban kegagalannya sendiri kepada korban sistem.

Dalam sudut pandang HAM yang kritis, kebijakan seperti ini menyerempet pada praktik eugenics terselubung — upaya untuk mengatur siapa yang layak atau tidak layak untuk bereproduksi berdasarkan status ekonomi.

Apabila negara mengukur hak-hak dasar rakyatnya berdasarkan ketebalan dompet, maka negara telah melupakan satu prinsip utama demokrasi: bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosialnya, memiliki martabat yang tidak bisa ditawar-tawar.

Maka, dalam kerangka negara hukum dan penghormatan terhadap HAM, vasektomi harus tetap ditempatkan sebagai pilihan sadar yang lahir dari edukasi, bukan sebagai syarat koersif untuk mengakses hak-hak dasar.

Sebab progresivitas sejati tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari perluasan kesadaran dan penghormatan atas kebebasan manusia.

Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama. Edukasi bukan hanya soal menyampaikan informasi medis tentang vasektomi atau metode kontrasepsi lainnya, melainkan membangun kesadaran kritis masyarakat atas hak-hak reproduktif mereka.

Program keluarga berencana yang berlandaskan edukasi bertujuan memperkuat posisi individu sebagai subjek yang berdaulat atas tubuhnya sendiri, bukan sebagai objek kebijakan negara.

Edukasi yang tepat akan menumbuhkan pemahaman bahwa pengaturan kelahiran adalah pilihan personal yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas hidup, bukan sekadar angka statistik atau target birokrasi.

Edukasi ini pun harus bebas dari bias kelas, menghormati latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai komunitas, serta memperlakukan setiap orang — baik yang mampu maupun kurang mampu — sebagai warga yang setara dalam martabat.

Pendekatan edukatif pun memperkuat pilar partisipasi dalam hak asasi manusia. Alih-alih sekadar menerima kebijakan dari atas (top-down), masyarakat dilibatkan untuk berpikir, mempertimbangkan, dan membuat keputusan sendiri.

Inilah makna sesungguhnya dari empowerment — memberdayakan rakyat, bukan mengendalikan mereka.

Tanpa edukasi yang adil, negara hanya mereproduksi ketidakadilan lama dalam bentuk baru, yakni menciptakan rakyat yang tunduk, bukan rakyat yang sadar.

Sebaliknya, negara yang menghormati HAM harus menempatkan pendidikan reproduktif sebagai hak, bukan fasilitas tambahan; sebagai bagian integral dari upaya menghapus ketidaksetaraan, bukan sebagai alat untuk memperdalam subordinasi.

Dalam perjalanan membangun bangsa yang adil, menghormati tubuh dan kesadaran warganya adalah fondasi yang tak boleh dikorbankan.

Edukasi yang berbasis HAM, bukan paksaan, adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kemajuan yang benar-benar memanusiakan manusia.

KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi gugatan uji formil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahasiswa Unpad mempersoalkan proses pembentukan UU TNI, terutama terkait dengan partisipasi publik yang dianggap kurang dan tidak transparannya legislasi yang dilakukan.

Gugatan ini diajukan lima mahasiswa Unpad, yakni Mochammad Rasyid Gumilar, Muhammad Akmal Abdullah, Kartika Eka Pertiwi, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando, pada Selasa (29/4/2025).

Apa Alasan Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK?

Lima mahasiswa Unpad itu menilai bahwa prosedur legislasi UU TNI tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengedepankan prinsip partisipasi publik yang berarti.

“Kita melihat banyak pelanggaran terhadap due process of law. Misalnya, UU ini baru diumumkan ke publik 21 hari setelah diundangkan,” ujar Rasyid dalam pernyataannya di Gedung MK, Selasa (29/4/2025).

Mahasiswa juga mengkritisi keterlambatan penyebaran informasi, tidak adanya proses Prolegnas yang sah, serta kurangnya konsultasi publik dalam penyusunan naskah akademik.

Gugatan mahasiswa ini meminta agar UU TNI tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum karena dianggap cacat formil.

Mereka menilai revisi UU TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang diatur oleh UUD 1945.

“Revisi UU ini dimasukkan ke Prolegnas hanya berdasarkan surat Presiden. Tidak ada mekanisme formal yang ditempuh sesuai aturan,” tambah Rasyid.

Bagaimana Respons Pemerintah soal Gugatan UU TNI?

Menanggapi langkah lima mahasiswa Unpad itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa gugatan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Meski begitu, ia mempertanyakan substansi dari gugatan tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak yang diperbolehkan, tapi apa lagi yang mau digugat?" ujar Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

"Semua sudah diberikan penjelasan, pasal-pasal atau poin-poin perubahan juga sudah disampaikan ke publik,” kata dia menambahkan.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai isi UU TNI dan tidak ada hal substansial yang perlu dipersoalkan.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tetap membuka diri untuk mempelajari isi gugatan tersebut.

Apa Saja yang Berubah dari Revisi UU TNI?

UU TNI yang baru ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Perubahan ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 April 2025.

Beberapa perubahan penting yang diatur dalam UU TNI 2025 antara lain perpanjangan usia pensiun perwira tinggi hingga 65 tahun, penambahan tugas TNI dalam menangani ancaman siber, dan penguatan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Namun, UU TNI 2025 ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari sejumlah pihak.

Banyak pihak yang khawatir dengan meningkatnya kekuasaan TNI dalam sektor sipil, minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU, serta kekhawatiran akan militarisasi politik.

Meskipun demikian, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses legislasi dengan alasan bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Reaksi Pemerintah Setelah Kelompok Mahasiswa Gugat UU TNI 2025: Apa Lagi yang Mau Digugat?".

GARUT, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memantau penegakan hukum kasus kekerasan seksual oleh dokter spesialis kandungan M Syafril Firdaus alias Iril terhadap pasien saat menjalani pemeriksaan USG di ruang praktiknya seperti dalam rekaman CCTV viral di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fuda'il, yang ditemui di Garut mengungkapkan, jumlah korban yang saat ini melapor ke layanan pengaduan yang dibuka Pemkab Garut kembali bertambah menjadi sembilan orang perempuan.

"Ternyata setelah dibuka hotline, ada sembilan," ucap Hasbullah, Rabu (30/04/2025), di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemkab Garut.

Hasbullah mengaku telah bertemu dan berdialog dengan para korban yang saat ini berada dalam perlindungan Pemkab Garut.

Dari pertemuan tersebut, para korban mengeluhkan hubungan mereka dengan suami dan keluarganya karena pihak keluarga dan masyarakat menganggap hal ini adalah aib.

"Jadi bermasalah dengan keluarga, suami juga keberatan," katanya.

Karena itu, para korban juga berharap bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berharap korban mendapat hukuman seberat-beratnya.

Hasbullah menegaskan, Kementerian HAM sendiri saat ini tengah menggodok berbagai rekomendasi atas kasus ini.

Salah satunya adalah soal pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap pasien di ruangan tertutup dan juga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa memberikan perlindungan pada para korban.

MALANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum terduga pelaku pelecehan seksual, Alwi Alu, membantah kabar yang menyebut bahwa kliennya, dokter AY, telah dipecat pihak Rumah Sakit (RS) Persada Hospital Malang. Hal itu disampaikannya pada Rabu (30/4/2025).

Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, baik dirinya maupun kliennya, belum pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dari manajemen RS Persada Malang.

Ia mengaku terkejut saat mendengar informasi yang beredar soal pemecatan tersebut justru dari media.

Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar karena tidak ada komunikasi formal dari pihak rumah sakit terkait hal itu.

Lebih lanjut, Alwi menjelaskan bahwa status dokter AY sebelumnya adalah non-aktif sementara.

"Saya pastikan hari ini tidak, karena selama ini itu tidak sampai ke klien kami dan tidak sampai ke kami informasi itu."

"Malahan kami dapat informasi dari teman-teman media mengkonfirmasi ke kami, kami pun kaget loh, ini pecat bagaimana bentuknya, karena begini, non-aktif itu sifatnya sementara," kata Alwi.

Ia menginterpretasikan status non-aktif tersebut bukan sebagai sanksi hasil investigasi internal rumah sakit terkait kasus yang menjerat kliennya.

Sebaliknya, menurut Alwi, status non-aktif tersebut merupakan arahan agar dokter AY dapat lebih fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, bukan karena adanya temuan kesalahan internal.

"Dan non-aktif ini bukan karena telah dilaksanakan investigasi internal sehingga ditemukan kesalahan-kesalahan tertentu."

"Non-aktif ini adalah instruksi yang memang bentuknya non-aktif tapi di balik itu adalah instruksi kepada dokter agar lebih kemudian fokus dalam penanganan perkara," katanya.

Meski begitu, kliennya telah mengajukan surat pengunduran diri kepada pihak RS Persada Malang.

Pengajuan pengunduran diri ini dilakukan dalam rentang waktu sekitar dua minggu setelah dokter AY dinonaktifkan sementara oleh pihak rumah sakit.

Namun, Alwi menekankan bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut hingga kini belum mendapatkan jawaban atau persetujuan resmi dari manajemen rumah sakit.

"Sampai saat ini, yang saya bisa pastikan, sampai saat ini kami maupun klien kami belum ada pemberitahuan, atau mendengar informasi dari pihak rumah sakit bahwa klien kami dipecat, artinya terjadi PHK dan sebagainya, itu belum ada sama sekali," katanya.

Dia mengatakan, alasan di balik pengajuan pengunduran diri dokter AY karena keinginan kliennya untuk lebih fokus menghadapi perkara hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, tekanan psikis yang dialami dokter AY, terlepas dari proses hukum yang masih berlangsung, juga menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

"Paling pertama kami ingin fokus, kenapa ingin fokus? Klien kami saat ini mengalami tekanan psikis, kenapa tekanan psikis? Karena saat ini entah di posisi benar ataupun salah, ini kan proses hukum yang berjalan tetapi tuduhan orang selalu berjalan, nah ini yang kami sesalkan ke akun-akun yang menyebarkan itu," katanya.

Perlu diketahui, manajemen Persada Hospital resmi memberhentikan dokter berinisial AY yang merupakan terduga pelaku pelecehan seksual kepada pasien.

Diketahui, informasi pemberhentian dokter AY tersebut diumumkan lewat video singkat yang diposting di akun Instagram Persada Hospital.

Di dalam video berdurasi satu menit delapan detik itu, Persada Hospital menyesalkan terjadinya dugaan tindakan pelecehan oleh seseorang oknum yang merugikan pihak tertentu serta institusi dari rumah sakit itu.

Persada Hospital menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya kepada pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa ini.

Lalu di dalam video yang sama, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab, Persada Hospital menegaskan bahwa yang bersangkutan (dokter AY) sudah tidak lagi bertugas (diberhentikan).

Termasuk telah melakukan investigasi internal dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Kemudian pada akhir video, Persada Hospital menyampaikan bahwa sebagai institusi kesehatan yang dipimpin seorang perempuan, berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi harkat, martabat dan perlindungan bagi perempuan.

Termasuk akan memperkuat sistem pengawasan dan memastikan setiap layanan medis, dilakukan sesuai standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

Saat dilakukan upaya konfirmasi, Supervisor Humas Persada Hospital, Sylvia Kitty Simanungkalit, S Si MMRS membenarkan pernyataan yang ada di dalam video tersebut.

Termasuk, juga membenarkan bahwa dokter AY telah resmi diberhentikan oleh manajemen Persada Hospital.

"Iya, sudah (telah resmi diberhentikan dari Persada Hospital)," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih detail, terkait sejak kapan terduga pelaku dokter AY resmi diberhentikan, pihaknya hanya menjawab singkat.

"Kami pasti akan berusaha menjawab sesegera mungkin, secara personal. Namun di situasi seperti ini, kami sangat memohon pengertiannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan berinisial QAR (31) mengaku kepada publik telah menjadi korban pencabulan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkannya melalui beberapa postingan di media sosial Instagramnya pada Selasa (15/4/2025).

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, QAR mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi pada September 2022.

Perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu menyampaikan, bahwa pada saat itu dirinya sedang berlibur ke Malang.