BANGKALAN, KOMPAS.com - Aksi pembegalan yang dilakukan oleh S (40) warga Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan terus didalami.

S mengaku, mengenal dua pelaku lain saat mendekam di rumah tahanan (rutan) Medaeng, Surabaya.

Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono mengatakan, S merupakan residivis kasus serupa. Bahkan, ia pernah dua kali ditahan di dua tempat yang berbeda.

"Jadi pelaku ini pernah di tahan di Bangkalan tahun 2021 selama 2 tahun dengan kasus serupa. Setelah itu, tahun 2023 di tahan 1,1 tahun di Medaeng, Surabaya, karena mencuri motor di Kecamatan Genteng," kata Hendro, Jumat (2/5/2025).

Pelaku yang baru keluar penjara 8 bulan yang lalu ini mengaku mengenal dua pelaku yakni H dan R saat mendekam di rutan Medaeng.

Ketiganya saat itu mendekam di rutan setelah melakukan aksi pencurian motor.

"Kenal saat di Medaeng, lalu setelah keluar mereka kembali komunikasi dan bertemu melakukan pencurian itu," imbuhnya.

Saat melakukan aksi pembegalan guru di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada Senin (21/4/2025) lalu, pelaku membawa senjata tajam (sajam).

Senjata itu juga dibawa saat pelaku ditangkap dan melakukan perlawanan pada petugas menggunakan sajam. Akibatnya S dituntut pasal berlapis.

"Selain dituntut pasal 365 KUHP, pelaku juga dituntut undang-undang darurat karena membawa sajam. Untuk ancaman hukumannya 10 tahun," jelasnya.

Pada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian itu untuk biaya hidup dan membayar utang.

Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan hasil dari barang curiannya untuk membeli sabu.

"Untuk bayar hutang dan beli sabu pengakuannya," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang guru kelas 5 SDN Lerpak 2, Kecamatan Geger, Maidatul Hasanah (31) warga Desa Geger menjadi korban pembegalan.

Peristiwa itu terjadi saat Maidatul pulang mengajar, Senin (21/4/2025).

Kejadian itu tak hanya membuat trauma Maidatul, sebab saat kejadian ia sedang membawa anaknya yang masih balita.

Bahkan, anak Maidatul menangis saat pelaku merampas paksa motor ibunya itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.

"Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas," ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.

"Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi," ucapnya.

Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.

Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.

Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.

"Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana," tandasnya.

Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, meminta maaf atas pemadaman listrik total atau blackout di Pulau Bali hari ini.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini," kata Prasetyo, dalam keterangan videonya, Jumat (2/5/2025).

Pihaknya sudah mendapat laporan terkait pemadaman listrik tersebut.

Pemerintah juga langsung berkoordinasi dengan pihak PLN terkait kejadian itu.

Menurut dia, sebagian besar listrik di Bali sudah menyala secara bertahap.

"Dengan cepat kami berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN. Kami mendapatkan laporan bahwa dalam 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata," ucap dia.

Menteri Sekretaris Negara ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN atas dedikasi dan kerja kerasnya.

"Tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan," ucap Prasetyo.

Menurut laporan yang diterimanya, kemungkinan listrik di Bali akan normal malam hari ini.

"Menurut laporan, insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," terang dia.

Adapun keluhan matinya listrik di Bali ramai dibicarakan di media sosial, terutama X.

Sebelumnya, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, mengatakan adanya gangguan sistem kelistrikan yang membuat pasokan listrik ke Bali terhenti.

Kendati begitu, terkait penyebab terjadinya gangguan sistem kelistrikan, PLN masih melakukan investigasi.

Menurut I Wayan, pihaknya saat ini terus mengupayakan pemulihan sistem kelistrikan Bali secara bertahap.

"Penyebab gangguan masih dalam proses investigasi. Saat ini pemulihan sedang dilakukan secara bertahap oleh petugas di lapangan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas pemadaman listrik total atau blackout di Pulau Bali hari ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI ini memastikan listrik di Bali akan segera dipulihkan.

Sebab, Pulau Bali mengalami pemadaman listrik total atau blackout pada Jumat (2/5/2025). Pemadaman terjadi sejak sekitar pukul 16.00 WITA.

“Insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," kata Prasetyo dalam keterangan videonya, Jumat malam.

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, listrik di sebagian daerah sudah dipulihkan.

Namun, kata Prasetyo, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem.

Mewakili Presiden Prabowo, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di Bali atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini," ucap dia.

Pada saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PT PLN (Persero) dalam memulihkan kondisi sistem kelistrikan yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

Prasetyo memastikan pemerintah akan memantau proses pemulihan agar listrik semakin cepat menyala.

"Tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan,” kata dia.

Adapun keluhan matinya listrik di Bali ramai dibicarakan di media sosial, terutama X.

Sebelumnya, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, mengatakan adanya gangguan sistem kelistrikan yang membuat pasokan listrik ke Bali terhenti.

Kendati begitu, terkait penyebab terjadinya gangguan sistem kelistrikan, PLN masih melakukan investigasi.

Menurut I Wayan, pihaknya saat ini terus mengupayakan pemulihan sistem kelistrikan Bali secara bertahap.

"Penyebab gangguan masih dalam proses investigasi. Saat ini pemulihan sedang dilakukan secara bertahap oleh petugas di lapangan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap RUU Perampasan Aset saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional, pada Kamis (1/5/2025).

"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Dia mengatakan, UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tuturnya.

Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Saat itu, kata dia, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

"Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang," kata dia.

Di sisi lain, Yusril juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh Internasional.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar Yusril.

Terakhir, Yusril mengatakan, UU Perampasan Aset, menurutnya, juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, Prabowo menegaskan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset untuk melawan koruptor.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!" ujar Prabowo dari atas panggung.

Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

"Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tanya Prabowo dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.

BANGKA, KOMPAS.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk, Holding MIN ID, diisi mayoritas wajah baru.

Posisi direktur utama dijabat Restu Widiyantoro, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Kemudian, pada posisi komisaris, kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra, dipercaya sebagai komisaris independen.

Yuslih merupakan mantan Bupati Belitung Timur dari Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, Rustam Effendi, yang merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung dan politisi PDI Perjuangan, tak lagi menjabat komisaris pada perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian susunan direksi dan komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai perubahan direksi dan komisaris PT Timah sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah.

"Mudah-mudahan wajah baru ini bisa mencerahkan pembangunan yang katanya saat ini gelap," ujar Imam saat dihubungi, Jumat.

Imam juga mengetahui bahwa salah satu komisaris yang diganti, yakni Rustam Effendi, karena telah menjabat dua periode.

"Ada yang lama dan ada yang baru masuk, tentu kita lihatlah nanti bagaimana Bangka Belitung ini sebagai daerah penambangan timahnya. Kami dari Komisi III terus memperjuangkan peningkatan royalti menjadi 10 persen," ujar Imam.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, mengatakan direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik," ujar Rendi dalam keterangan tertulis.

"Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya, dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

Kemudian, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memiliki landasan kuat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik yang membahas draft revisi KUHAP terbaru per Maret.

“Saya tidak hanya bicara sebagai Kompolnas, tapi juga sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, karena KUHAP itu napasnya harus napas hak asasi manusia,” kata Anam dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) pada Jumat (2/5/2025).

Menurut Anam, hukum acara pidana sejak awal dirancang untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak semena-mena dan tetap melindungi hak-hak semua pihak, baik korban, saksi, maupun tersangka.

“Karena esensinya penggunaan kewenangan penegakan hukum itu bisa merampas hak orang, maka harus ada kontrol yang ketat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi beberapa kemajuan dalam draf revisi KUHAP yang dinilainya cukup positif dari sudut pandang HAM.

Di antaranya adalah pengaturan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia yang sebelumnya belum diakomodasi dalam KUHAP lama.

“Misalnya soal bagaimana menghadapi perempuan sebagai saksi atau tersangka, itu ada. Teman-teman disabilitas juga diatur, walaupun tidak rigid,” jelas Anam.

“Lansia juga demikian. Ini lumayan, meski masih perlu diperkuat," tambahnya.

Anam juga menyoroti perubahan dalam mekanisme gelar perkara yang kini melibatkan penuntut umum dan jaksa pengawas sejak tahap awal.

Menurutnya, ini penting untuk memastikan proses yang cepat dan akuntabel.

“Prinsip utama dalam hukum pidana itu harus cepat, karena bersinggungan langsung dengan hak kebebasan seseorang,” katanya.

Komisioner Kompolnas ini menekankan bahwa keterlambatan dalam proses bisa berakibat fatal pada reputasi maupun kebebasan individu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam praktik, perubahan sistem belum tentu langsung berdampak, namun kerangka normatif yang menjunjung HAM harus tetap dikedepankan.

“Nah soal nanti praktiknya, enggak cepat-cepat ya itu soal praktik. Tapi dalam sistem memang harus cepat, karena itu akan merampas hak orang," pungkas Anam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa pegawai biro hukum pada Kementerian Perdagangan berinisial FA sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saksi yang diperiksa berinisial FA selaku biro hukum pada Kementerian Perdagangan, terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Tersangka Wahyu Gunawan dkk,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Untuk hari ini, penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) hanya memeriksa FA untuk kasus yang melibatkan sejumlah hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.

Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ).

Hal ini ia sampaikan menanggapi kasus dugaan perintangan penyidikan yang menyeret seorang Direktur JAK TV, Tian Bahtiar.

“Saya bersepakat, kalau untuk insan pers, enggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apapun, senegatif apapun, itu tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OJ,” kata Pujiyono dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), pada Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Dalam penegakan hukum itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,” kata dia.

Pujiyono menjelaskan perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam KUHP, menurut dia, unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum.

Sementara dalam UU Korupsi, tindakan sekecil apapun yang dinilai menghambat, dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Namun, ia menegaskan bahwa dalam kasus JAK TV, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh oknum yang kini menjadi tersangka tidak terkait dengan unsur obstruction of justice.

“Itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers, bahwa produk jurnalistik itu tidak masuk ke dalam delik hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pujiyono menyatakan bahwa adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain, termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan jahat.

“Ada joint statement dari Dewan Pers dan Puspenkum Kejagung yang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan produk jurnalistik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan penuntutan, hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor crude palm oil (CPO).

Selain Tian Bahtiar, dua tersangka lain yakni Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, juga langsung ditahan.

“Terhadap dua tersangka yaitu JS dan TB ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (21/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, SNP ini dibentuk agar warga negara Indonesia tidak sekadar mendapat pekerjaan, tetapi bekerja dengan kelayakan, dan bukan mengalami perbudakan.

"Kalau bekerja (saja), perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tapi eksploitatif," ucap Atnike dalam pidatonya di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dokumen SNP bertujuan untuk mendorong kesadaran bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi.

"Ini agak mirip dengan konsep decent work itu ya, fair, safety, security, dan seterusnya. Secara internasional, hak atas pekerjaan yang layak sudah diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948," ujar Atnike.

Menurut Atnike, pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang adil dan bisa mencukupi hidup seseorang secara sejahtera.

Selain itu, SNP juga membahas tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

"Ada tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Sektor industri dan perdagangan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia," imbuh dia.

Atnike menjelaskan, ke depan, Komnas HAM akan lebih banyak berperan mengawasi pelaksanaan penggunaan SNP tersebut.

"Apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal. Dalam konsep hak asasi, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, itu ada yang namanya progressive realization," ucap Atnike.

"Artinya, negara tentu tidak bisa menghadirkan seketika. Tadi misalnya soal outsourcing. Tapi negara harus punya agenda," kata dia melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa kewajiban vasektomi tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos) atau yang lainnya.

Sebab, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigito mengatakan bahwa vasektomi adalah bagian dari hak asasi. Oleh karenanya, jika diwajibkan atau dipaksakan oleh pemerintahan maka berpotensi melanggar hak privasi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial. Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi," katanya.

"Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB (Keluarga Berencana) saja itu kan pelanggaran HAM,” ujar Atnike lagi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan syarat kepesertaan KB untuk masyarakat yang ingin menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat termasuk beasiswa dan bansos lainnya.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menjanjikan insentif sebesar Rp 500.000 bagi pria atau kepala keluarga yang bersedia melakukan vasektomi.

Usulan tersebut dipertimbangan agar pemberian pemerintah, termasuk provinsi, jadi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja. Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hinggan bantuan lainnya.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Bandung pada 28 April 2025.

Menurut Dedi, tanpa adanya kebijakan yang tegas, dana bantuan nantinya semakin terkonsentrasi pada segelintir keluarga saja dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial.

Sementara itu, usulan vasektomi muncul karena banyaknya keluarga prasejahtera yang mengeluhkan biaya melahirkan melalui operasi sesar yang bisa mencapai Rp 25 juta.

Kemudian, meminta bantuan biaya melahirkan tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dalam pandangan Dedi, uang untuk biaya operasi sesar tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain itu, Dedi menyebut, anjuran vasektomi itu juga untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi saat ditemui di Balai Kota Depok pada 29 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim tindak lanjut penanganan pengaduan untuk menangani pengaduan para mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

"Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Munafrizal mengatakan, selain fakta-fakta yang didapat dari penyampaian pelapor/pengadu dan terlapor/teradu, tim juga telah mengolah informasi dari dokumen-dokumen terkait dan memonitor perkembangan kasus ini di berbagai media.

"Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak Manajemen TSI dan Kuasa Hukumnya," ujarnya.

Munafrizal juga mengatakan, tim telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian PPPA, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan itu adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus ini.

"Penanganan yang telah dilakukan untuk menghasilkan konstruksi pemetaan opsi-opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban," ucap dia.

Terakhir, Munafrizal mengatakan, tim tindak lanjut penanganan pengaduan dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan, Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI maupun Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.