JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini diketahui setelah majelis hakim memeriksa identitas sembilan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus korupsi SYL, Senin (27/5/2024).

Dua saksi yang dilindungi LPSK adalah ajudan SYL, Panji Harjanto, dan pegawai honorer Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan, Ubaidah Nabhan.

“Kami menghadirkan Saudara Panji karena di persidangan ada fakta lain, yang menyebut nama Saudara, sehingga kami melalu penuntut umum menghadirkan Saudara di rungan ini untuk meng-crosscheck, dan Saudara masih dalam perlindungan LPSK,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Namun, hakim rupanya tidak tahu bahwa saksi Ubaidah Nabhan turut dilindungi oleh LPSK. Hakim pun menanyakan alasan LPSK turut melindungi pegawai Honorer Setjen Kementan itu.

“Untuk Saudara Ubaidah, apakah Saudara ada permintaan khusus untuk dilindungi LPSK atau gimana?” tanya hakim Rianto.

“Betul Yang Mulia,” kata Ubaidilah.

“Kenapa?” tanya hakim mendalami.

Kepada majelis hakim, Ubaidilah mengaku takut mendapatkan intimidasi lantaran akan bersaksi untuk perkara SYL.

“Takut ada ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak lain yang mulia,” ucap dia.

Dalam sidang hari ini, jaksa KPK menghadirkan keluarga SYL, yakni istri SYL, Ayun Sri Harahap; anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra; dan cucu SYL, Andi Tentri Bilang.

Selain keluarga, jaksa juga bakal menghadirkan Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga Staf Khusus SYL saat menjabat sebagai Mentan, Joice Triatman dan accounting pada Nasdem Tower, Lena Janti Susilo.

Kemudian, staf Biro Umum Kementan Yuli Eti Ningsih dan pengurus rumah pribadi SYL, Ali Andri turut dihadirkan sebagai saksi.

Dalam perkara ini, jaksa KPK menduakwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto.

KOMPAS.com - Fondasi ideologiPancasila di kalangan generasi muda Indonesia tampak mulai goyah. Hasil penelitian Iskandar, promovendus Universitas Sahid Jakarta, menunjukkan 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti ideologi lain.

Temuan ini diungkapkan Iskandar saat mempertahankan disertasinya dalam bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024) dengan judul "Analisis Diseminasi dan Resepsi Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial (Studi Kasus YouTube BPIP RI)".

Iskandar memaparkan bahwa fenomena degradasi pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila ini dapat diatasi melalui desiminasi yang masif melalui media sosial.

"Diperlukan upaya keras untuk membendung krisis ideologi Pancasila ini. Salah satu caranya adalah melalui desiminasi Pancasila yang masif dan kreatif melalui media sosial," ujar Iskandar.

Penelitian Iskandar menunjukkan bahwa YouTube BPIP RI, kanal media sosial milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda.

Namun, konten-konten yang disajikan BPIP RI di YouTube dinilai masih kurang menarik dan interaktif bagi generasi muda.

"Dengan fakus pada desiminasi melalui media sosial, akan membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakt terhadap nilai-nilai Pancasila dan memperkuat fondasi kebangsaan," ungkap Iskandar.

Iskandar menegaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses komunikasi BPIP dalam mendiseminasikan idiologi Pancasila melalui YouTube serta untuk menjelaskan bagaimana posisi audiens dalam merespon konten yang disampaikan BPIP melalui YouTube.

Penelitian ini, kata dia, menggunakan analisis dengan mengintegrasikan dua teori komunikasi yaitu teori resepsi Stuart Hall dan model komunikasi Lasswell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian adalah studi kasus untuk menganalisis lebih terperinci dan mengamati bagaimana pesan idiologi Pancasila disebarkan, diterima, dan diproses oleh audien YouTube, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

Menurut Iskandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak penonton kanal YouTube BPIP mayoritas pada posisi negosiasi.

"Untuk mengubah resepsi khalayak dari posisi negosiasi menjadi posisi dominan, maka dibutuhkan gimik simbolik," katanya.

Saran-saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas desiminasi idiologi Pancasila, jelas Iskandar, termasuk penelitian yang lebih mendalam tentang respon audien, peningkatan kualitas konten, memperkuat keterlibatan audien, dan teruma memantau danpak desiminasi idiologi Pancasila melalui media sosial.

Selain itu, jelas Iskandar, saran juga mencakup pemberian hadiah atau beasiswa sekolah dan kuliah dari BPIP.

Diharapkan bahwa penerapan saran-saran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diseminasi idiologi Pancasila dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, belum memberikan perlidungan terhadap satu saksi kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, lembaganya menerima permohonan perlindungan dari satu saksi kasus pembunuhan Vina tersebut. Tetapi, masih dalam proses telaah.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susilaningtias dilansir dari Antaranews, Kamis (23/5/2024).

Namun, dia tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan itu karena masih dalam proses telaah oleh LPSK.

Susilaningtias hanya menyebut, satu saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eki. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta, bukan dari kedua keluarga korban. Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," ujarnya.

Kasus pembunuhan Vina mencuat kembali setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik. Sebab, masih ada tiga tersangka yang belum tertangkap.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kemudian, pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki berhasil ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina ini ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah delapan tahun menjadi buron.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4118664/lpsk-telaah-permohonan-perlindungan-saksi-fakta-kasus-vina-cirebon

KOMPAS.com - Fondasi ideologiPancasila di kalangan generasi muda Indonesia tampak mulai goyah. Hasil penelitian Iskandar, promovendus Universitas Sahid Jakarta, menunjukkan 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti ideologi lain.

Temuan ini diungkapkan Iskandar saat mempertahankan disertasinya dalam bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024) dengan judul "Analisis Diseminasi dan Resepsi Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial (Studi Kasus YouTube BPIP RI)".

Iskandar memaparkan bahwa fenomena degradasi pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila ini dapat diatasi melalui desiminasi yang masif melalui media sosial.

"Diperlukan upaya keras untuk membendung krisis ideologi Pancasila ini. Salah satu caranya adalah melalui desiminasi Pancasila yang masif dan kreatif melalui media sosial," ujar Iskandar.

Penelitian Iskandar menunjukkan bahwa YouTube BPIP RI, kanal media sosial milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda.

Namun, konten-konten yang disajikan BPIP RI di YouTube dinilai masih kurang menarik dan interaktif bagi generasi muda.

"Dengan fakus pada desiminasi melalui media sosial, akan membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakt terhadap nilai-nilai Pancasila dan memperkuat fondasi kebangsaan," ungkap Iskandar.

Iskandar menegaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses komunikasi BPIP dalam mendiseminasikan idiologi Pancasila melalui YouTube serta untuk menjelaskan bagaimana posisi audiens dalam merespon konten yang disampaikan BPIP melalui YouTube.

Penelitian ini, kata dia, menggunakan analisis dengan mengintegrasikan dua teori komunikasi yaitu teori resepsi Stuart Hall dan model komunikasi Lasswell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian adalah studi kasus untuk menganalisis lebih terperinci dan mengamati bagaimana pesan idiologi Pancasila disebarkan, diterima, dan diproses oleh audien YouTube, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

Menurut Iskandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak penonton kanal YouTube BPIP mayoritas pada posisi negosiasi.

"Untuk mengubah resepsi khalayak dari posisi negosiasi menjadi posisi dominan, maka dibutuhkan gimik simbolik," katanya.

Saran-saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas desiminasi idiologi Pancasila, jelas Iskandar, termasuk penelitian yang lebih mendalam tentang respon audien, peningkatan kualitas konten, memperkuat keterlibatan audien, dan teruma memantau danpak desiminasi idiologi Pancasila melalui media sosial.

Selain itu, jelas Iskandar, saran juga mencakup pemberian hadiah atau beasiswa sekolah dan kuliah dari BPIP.

Diharapkan bahwa penerapan saran-saran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diseminasi idiologi Pancasila dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia.

DOK. PRIBADI Iskandar saat mempertahankan disertasinya bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024).

Iskandar memulai jenjang pendidikan Strata 1 di Universitas Halu Oleo Kendari, lulus pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1995, melanjutkan studi S2 Jurusan Ekofisiologi Tanaman di Univ. Padjadjaran, Bandung.

Selanjutnya, pada tahun 2001, melanjutkan Studi S3 di ITB Bandung Jurusan Mikrobiologi Tanah.

Dan Pada tahun 2008, Kembali studi S2 pada Program Studi Magister Manajemen di Univ. Jayabaya, Jakarta kemudian, pada tahun 2017, melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta.

Sebagai akademisi dan profesional, Iskandar memiliki pengalaman sebagai dosen dan pernah menduduki jabatan Wakil Dekan I Fakultas Pertanian di Univ. Islam 45 Bekasi pada 1997 hingga 2000.

Iskandar kemudian diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Agama RI, periode 2001-2004.

Selain sebagai Akademisi dan Birokrasi, Doktor Iskandar, juga, aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan, antara lain sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia periode 2003-2028.

Dia sempat menjabat sebagai Bendahara Umum di Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2003-2008), Ketua Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP BAMUSI), sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) periode 2004-2029.

Iskandar juga juga menjadi Bendahara Masjid At-Taufiq Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Masjid Milik Keluarga Alm. Muh. Taufik Kiemas) serta Dewan Pakar “Beyond Borders Indonesia”, dan Pendiri “Terang Hijau”.

Selain itu, Iskandar juga pernah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Mega Indo Energi yang bergerak dalam bidang energy baru terbarukan dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Energi Baru Nawasena sejak tahun 2003.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki kebutuhan sendiri terkait dengan penunjukan dua orang staf khusus presiden baru, yaitu Grace Natalie dan Juri Ardiantoro.

Ia menampik bahwa tambahan staf khusus ini membuat jumlahnya menjadi lebih gemuk.

"Tidak, bahkan masih ada beberapa lagi yang mungkin. Karena ini menyangkut kebutuhan Presiden. Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain," kata Ali saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Ngabalin juga menampik penunjukan Grace yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini karena telah banyak membantu calon wakil presiden saat Pilpres 2024.

"Tidak ada urusannya. Jadi dia lebih harus lebih positif dalam menilai. Karena staf khusus itu terkait dengan kebutuhan Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Ngabalin menyampaikan, penunjukan Juri juga karena kebutuhan Presiden.

Juri yang sebelumnya merupakan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) juga memiliki peran besar dalam diseminasi informasi dan komunikasi politik bernegara.

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo. Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Rabu (16/5/2024).

“Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029, antara lain penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana,” ujar Achmadi kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (16/5/2024).

Achmadi merincikan, tindak pidana yang dimaksudkan adalah terkait pelanggaran berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga Narkoba.

Selain itu, penguatan kualitas perlindungan juga harus diterapkan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak.

“Termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya,” jelas Achmadi.

Achmadi menambahkan, akses terhadap keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana juga perlu dipastikan melalui peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

Diberitakan sebelumnya, LPSK telah menggelar rapat pimpinan pada Kamis (16/5/2024), untuk menentukan ketua dan wakil ketua lembaga periode 2024-2029.

Dalam rapat tersebut, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi terpilih menjadi Ketua LPSK untuk periode 2024-2029. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2029-2024.

“Hari ini kami telah melaksanakan pemilihan ketua LPSK sesuai dengan Peraturan LPSK nomor 5 Tahun 2023. Ketua LPSK terpilih adalah Bapak Dr Brigjen Purnawirawan Achmadi sebagai ketua LPSK periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam konferensi pers Kamis (16/5/2024).

Pemilihan dilakukan setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pemilihan ini tertuang Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada empat orang saksi kasus korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini mendapat perlindungan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan, keempat saksi yang mendapat perlindungan itu bukanlah pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami memberikan perlindungan kepada empat saksi, tapi tidak satupun dari mereka yang sebenarnya berstatus sebagai staf di Kementerian pertanian. Jadi mereka memang yang melekat dengan bapak SYL,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, keempat saksi tersebut adalah orang-orang yang bekerja dengan SYL dan keluarganya, antara lain berstatus sopir dan juga asistem rumah tangga.

Keempat saksi yang kini mendapatkan perlindungan LPSK itu, lanjut Susilaningtias, adalah PH, H, UN, dan M.

“Ini semua yang melekat dengan Pak SYL gitu, bukan dari staf kementeriannya. Jadi misalnya ada drivernya, misalnya yang mengurusi kerumah tanggaan seperti itu. Jadi. yang melekat dengan Pak SYL sehari-harinya,” ungkap Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, perlindungan yang diberikan yakni secara fisik, pendampingan di persandingan, hingga rehabilitasi psikologis.

“Karena ada beberapa dari mereka yang membutuhkan bantuan konsen psikologis karena banyak tekanan dan sebagainya,” pungkas Susilaningtias.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pada 6 Oktober 2023.

Namun, tak seluruh permohonan perlindungan yang masuk disetujui.

LPSK bahkan menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal menyediakan ruang tahanan khusus bagi justice collaborator (JC).

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menjelaskan, penyediaan ruang tahanan khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas perlindungan.

Sebab, JC adalah pelaku yang juga menjadi saksi kunci dari sebuah perkara, sehingga rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak lain.

“LPSK sudah bersepakat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan ruang tahanan khusus JC,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, pengadaan fasilitas itu diharapkan membuat JC lebih leluasa untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu perkara.

Di sisi lain, lanjut Susilaningtias, hak perlindungan yang diberikan kepada JC bisa lebih terjamin dan dijalankan secara maksimal oleh LPSK.

“Ini jadi salah satu yang bisa mendorong saksi pelaku untuk mau mengungkap kejahatannya. Ya ini salah satu yang bisa menjadi jalan keluar, supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan terlindungi secara maksimal,” pungkas Susilaningtias.

Sebelumnya, pimpinan LPSK periode 2024-2029 menekankan bakal fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Kamis (16/5/2024).

Rapat pemilihan digelar setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

2. Sri Suparyati

3. Susilaningtias

4. Wawan Fahrudin

5. Mahyudin

6. Brigjen Pol. Purn. Achmadi

7. Sri Nurherwati

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 7.700 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023.

Anggota LPSK periode 2024-2029, Antonius P S Wibowo mengatakan, jumlah permohonan tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2019-2020 di kisaran 2.500.

"Tahun lalu sekitar 7.700 mendekati 8.000. sedangkan kalau dibandingkan ketika kita mulai awal bertugas tahun 2019-2020 masih sekitar 2.500," kata Antonius usai acara pembacaan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Ia tidak memungkiri, banyaknya jumlah permohonan yang masuk menggambarkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap lembaga itu.

Ekspektasi tersebut, lanjutnya, harus diikuti dengan penguatan organisasi baik di bidang sumber daya manusia, anggaran, maupun jejaring. Tiga hal itu menjadi fokus tujuh anggota LPSK yang baru saja dilantik hari ini.

"Kita akan memperkuat jejaring dengan semua stakeholder baik itu anggota dewan, pemerintah media massa organisasi publik, dan sebagainya," jelas Antonius.

Di sisi lain, pihaknya akan memperkuat penggunaan teknologi informasi.

"Itu akan kita optimalkan dalam rangka tentu saja mendukung permohonan perlindungan dan mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban," tutur dia.

Sebagai informasi, tujuh orang anggota resmi menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (15/5/2024).

Ketujuh anggota itu sah menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029 usai mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini tertuang pula dalam Keputusan Presiden Nomor 52 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Usai pembacaan keputusan, ketujuh anggota membacakan pernyataan sumpah jabatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per hari ini, Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan antara Jokowi dengan Grace, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Sebagai informasi, Grace Natalie selama ini dikenal publik sebagai politisi PSI.

Selama bergabung dengan PSI, Grace aktif menyuarakan sejumlah isu. Di antaranya soal keberagaman dan hak-hak perempuan.

Adapun PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro saat konferensi pers bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Konpers digelar di Medcen TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu, Juri Ardiantoro adalah mantan komisioner KPU yang sejak purnatugas bergabung di lingkar Jokowi.

Ia sempat bertugas sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden sebelum memutuskan mundur jelang Pilpres 2024.

Ia mundur dari KSP karena bergabung sebagai tim kampanye Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan masih terus melakukan perlindungan fisik kepada mantan ajudan hingga sopir eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingga 6 bulan ke depan.

Adapun perlindungan itu diberikan sejak diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

"Sampai 6 bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Anggota LPSK Susilaningtias di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Susi menyampaikan, berbagai perlindungan fisik yang diberikan berupa perlindungan ketika menjalani persidangan maupun pemantauan terhadap keselamatan para saksi.

"Jadi sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan," jelasnya.

Sebagai informasi, ada beberapa saksi yang meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN. HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melantik Wandy Nicomedus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Dikutip dari siaran pers KSP, Moeldoko menekankan bahwa pelantikan dua deputi baru di lingkungan Kantor Staf Presiden harus menjadi momentum penting untuk meneruskan legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun mendorong deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dalam asas serangan, di mana kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 nanti, dengan terus menjaga legacy dari Presiden,” kata Moeldoko dikutip dari siaran pers, Rabu.

Moeldoko kemudian menyakini bahwa kedua deputi baru tersebut akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP lewat pengalaman-pengalamannya.

“Beliau-beliau ini sudah tidak asing di KSP. Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi,” ujar Panglima TNI periode 2013-2015.

Sebagai informasi, Wandy Nicomedus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani.

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP.

Dengan diangkatnya kedua Deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, maka formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada 20 Oktober 2024.