JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Pergantian kursi Ketua Baleg DPR ini terjadi secara tiba-tiba.

Mulanya, Supratman sedang memimpin rapat mengenai pembahasan RUU yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di tengah rapat, Supratman tampak diberikan surat oleh seorang pria. Supratman lantas membuka surat dari Fraksi Gerindra tersebut.

"Bapak/ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rupanya tiba-tiba dapat surat cinta, surat dari Fraksi Gerindra Nomor A956/EP/Gerindra/DPR RI/8/2024 tentang pergantian Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waduh," ujar Supratman dengan ekspresi kaget.

Supratman kembali membaca lanjutan dari isi surat tersebut. Dia menyebut dirinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Hanya saja, pergantian itu sudah diambil sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Supratman baru menerima surat itu hari ini.

"Sesuai dengan keputusan Fraksi Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Baleg DPR RI dari Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini, nama Ketua Baleg sebelumnya Supratman Andi Agtas digantikan oleh Bapak Wihadi Wiyanto terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya sudah lama ini suratnya, saya baru dikasih. Waduh," tuturnya.

Supratman mengatakan, berhubung ada penggantian kursi Ketua Baleg DPR, maka mereka harus menunggu pimpinan DPR.

Dia berkelakar harus belajar kembali menjadi anggota jelang lengsernya dirinya dari kursi Ketua Baleg DPR.

"Ini karena ada pergantian seperti ini kita tunggu pimpinan DPR untuk saya lengser dari tempat ini dan menyerahkan kembali ke teman-teman berempat. Kita akan menjadi anggota lagi, belajar menjadi anggota," kata Supratman.

Tidak lama kemudian, tampak Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memimpin pergantian Ketua Baleg DPR.

"Pergantian Ketua Baleg DPR RI, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Supratman Andi Agtas A-128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wiyanto A-114," kata Dasco memimpin rapat.

Menurut Dasco, Wihadi akan ditempatkan selama dua bulan terlebih dahulu untuk mempelajari sistem di Baleg DPR.

Dasco lantas menanyakan apakah para anggota Baleg DPR setuju dengan perubahan Ketua Baleg DPR.

"Untuk itu, kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Badan Legislasi, apakah Saudara Wihadi Wiyanto A-114 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi DPR?" tanya Dasco.

"Setuju," seru para hadirin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengeklaim pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dasco meminta kepada Wihadi Wiyanto untuk mendalami sistem di Baleg DPR.

Dia juga meminta Wihadi untuk belanja masalah yang ada di Baleg DPR.

"Dan untuk kepada yang baru dilantik kan kemudian terpilih lagi, untuk lebih menyelami atau lebih mendalami dan belanja masalah-masalah yang ada di Baleg," ujar dia.

Sementara itu, Dasco berpesan kepada Wihadi agar sukses di Baleg DPR.

"Ya kan dia harus sukses dulu di tempat yang sekarang kan gitu," ucap Dasco.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Pergantian kursi Ketua Baleg DPR ini terjadi secara tiba-tiba.

Mulanya, Supratman sedang memimpin rapat mengenai pembahasan RUU yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di tengah rapat, Supratman tampak diberikan surat oleh seorang pria. Supratman lantas membuka surat dari Fraksi Gerindra tersebut.

"Bapak/ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rupanya tiba-tiba dapat surat cinta, surat dari Fraksi Gerindra Nomor A956/EP/Gerindra/DPR RI/8/2024 tentang pergantian Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waduh," ujar Supratman dengan ekspresi kaget.

Supratman kembali membaca lanjutan dari isi surat tersebut. Dia menyebut dirinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Hanya saja, pergantian itu sudah diambil sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Supratman baru menerima surat itu hari ini.

"Sesuai dengan keputusan Fraksi Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Baleg DPR RI dari Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini, nama Ketua Baleg sebelumnya Supratman Andi Agtas digantikan oleh Bapak Wihadi Wiyanto terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya sudah lama ini suratnya, saya baru dikasih. Waduh," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana terorisme di Kota Batu, Jawa Timur (Jatim).

Dari penangkapan ini, polisi menangkap tiga orang. Salah satunya, seorang pelajar inisial HOK (19).

“Telah diamankan satu tersangka yakni HOK,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2024).

Tersangka HOK ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Polri pada 31 Juli 2024 pukul 19.15 WIB

Pendukung ISIS yang rencanakan bom bunuh diri

HOK diketahui sebagai simpatisan Daulah Islamiyah atau pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Setelah menangkap HOK, polisi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pendukung ISIS lainnya.

“Densus 88 masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan dengan jaringan pendukung ISIS lainnya," ucap Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi.

Berdasarkan penyelidikan polisi, HOK merencanakan aksi bom bunuh diri di dua lokasi tempat ibadah.

Pelajar berusia 19 tahun itu hendak bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis TAPT (Triaceton Triperoxide).

“Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur,” ucap dia.

HOK dijerat disangka Pasal 15 Jo Pasal 7 dan/atau Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sekeluarga ditangkap

Polisi juga menangkap dua orang lainnya yang merupakan orang tua HOK. Mereka masih berstatus terduga teroris.

Keduanya turut ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut Presiden Joko Widodo telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibukota Nusantara (IKN) sebelum 17 Agustus 2024.

Hal ini, kata dia, menepis keraguan yang muncul di publik dan membuktikan komitmennya bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan.

“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” kata Ade Irfan dalam siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Ia berpendapat, berkantornya Presiden Jokowi akan membuatnya mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.

Dengan begitu, semuanya berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan.

Apalagi selama ini, lanjut Ade Irfan, Presiden Jokowi cukup detail dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia.

“Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN, dengan mengajak para menterinya untuk berkemah di IKN. Semua itu dilakukan dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara,” jelas dia.

Menurut dia, berkantornya Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor.

Investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

Sedangkan bagi calon investor, akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN.

Eks Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 ini pun menuturkan, saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.

Ia meyakini, pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun akan mendukung percepatan pembangunan IKN.

“Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan pada 15 saksi dalam kasus kematian Afif Maulana, remaja 13 tahun asal Padang, Sumatera Barat.

Perlindungan tersebut diberikan kepada 13 pemuda yang berstatus saksi dan 2 orang lainnya yang merupakan anggota keluarga Afif.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan, program perlindungan yang diberikan merupakan pemenuhan hak prosedural (PHP), hak atas informasi, dan rehabilitasi psikologis.

"Terdapat 13 terlindung LPSK mendapat program PHP. Posisi mereka masih remaja dengan rentang usia 14-18 tahun akan didampingi saat menjadi saksi di kepolisian, kejaksaan hingga saat di persidangan," ujar Susilaningtyas dalam keterangan pers, Senin (29/7/2024).

Susilaningtyas juga mengatakan, penguatan psikologis diberikan sebagai upaya memberikan penguatan dan pemulihan jiwa para saksi dan korban yang kebanyakan anak di bawah umur.

Penetapan 15 terlindung ini adalah kali kedua setelah sebelumnya LPSK memberikan perlindungan kepada lima orang keluarga Afif pada Rabu (17/7/2024).

Program perlindungan yang diberikan berupa PHP dan pemenuhan hak atas informasi pada ayah, ibu, paman, kakek, dan nenek dari Afif.

Afif ditemukan tewas di Sungai Kuranji, kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, ia berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, tetapi karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) membeberkan lima temuan terbaru dalam kasus kematian Afif Maulana, remaja 13 tahun asal kota Padang yang diduga dianiaya anggota polisi.

Wakil Ketua LSPK Susilaningtyas mengatakan, ada lima temuan LPSK dalam kasus tersebut, salah satunya adalah para saksi yang mengalami penganiayaan oleh aparat polisi.

"Para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan atau penganiayaan," ujar Susilaningtyas dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Keterangan para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan dan penyiksaan seperti disetrum, disundut rokok, ditendang, diinjak hingga dipukuli.

Susilaningtyas mengatakan, temuan kedua adalah tiga laporan polisi yang saling terkait yaitu penemuan mayat, penyiksaan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

"Kemudian terdapat saksi dan korban yang merupakan anak di bawah umur," ucap Susilaningtyas.

Temuan terakhir, beberapa saksi dan korban telah diminta keterangan polisi tidak disertai dengan surat panggilan dan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam kasus ini, LPSK telah menerima 20 permohonan perlindungan saksi, tujuh di antaranya adalah keluarga Afif Maulana.

Sedangkan 13 lainnya adalah ara saksi yang rentang usia 14-18 tahun.

LPSK juga memberikan penguatan psikologis kepada dua saksi yang juga korban penganiayaan berinisial WE dan PP karena telah mengalami kekerasan.

Pemberitaan sebelumnya, Afif ditemukan tewas di Sungai Kuranji, kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, Afif berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, melainkan karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melanjutkan kerja sama kedua lembaga dalam melindungi saksi kasus korupsi.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, perlindungan bagi saksi tindak pidana korupsi sangat penting demi memastikan proses penegakkan hukum berjalan lancar.

“Atas intimidasi dan ancaman yang timbul, juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi serta mendukung proses penegakkan hukum yang adil di KPK,” kata Nawawi, Selasa (23/7/2024), dikutip dari keterangan resmi.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanudin menyebutkan, pihaknya telah melakukan Survei Penilaian Integritas terhadap 554.321 responden pada 637 instansi pada 2023 lalu.

Hasilnya, hanya sebagian kecil responden yang percaya mereka akan dilindungi jika melaporkan kasus korupsi.

“Dari (sekitar) 554.000 orang responden hanya 5 persen yang percaya bahwa melaporkan tindak pidana korupsi akan mendapat perlindungan hukum. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Burhan.

Menurut Burhan, dalam waktu ke depan, KPK bersama LPSK akan melakukan evaluasi dan pengawasan setiap tiga bulan sekali menyangkut pelaksanaan MoU ini.

KPK dan LPSK juga menilai, perlindungan saksi menyangkut masalah kepegawaian dan mutasi harus diperkuat.

Ketua LPSK Achmadi menyebutkan, sejumlah poin yang disepakati kedua lembaga menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam waktu ke depan.

Menurut dia, perlindungan saksi dan korban semestinya tidak hanya memberikan rasa aman, bebas, dan melindungi dari rasa takut atas ancaman.

Achmadi menegaskan, perlindungan juga harus menumbuhkan keberanian saksi sehingga tumbuh kesadaran, kemampuan, dan kemauan dalam memberikan keterangan uang mengungkap tindak pidana.

“Kami mencermati dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pentingnya sebuah pendekatan, pengungkapan tindak pidana tertentu termasuk korupsi,” kata Achmadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati Hari Anak Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) merilis jumlah permohonan perlindungan dengan perkara kekerasan seksual pada anak.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, LPSK mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan sebesar 81 persen dalam kasus kekerasan seksual pada anak dibandingkan tahun 2022.

"Kenaikan jumlah permohonan perlindungan ke LPSK ini menunjukkan urgensi penanganan yang diperlukan pada anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Dia menjabarkan, Permohonan perlindungan dalam tindak pidana seksual terhadap anak ke LPSK pada 2023 berjumlah 973 permohonan dan pada 2022 sebanyak 537 permohonan. Sedangkan pada 2024 (Januari-Juni) terdapat 421 permohonan perlindungan, ungkap Nurherwati.

Begitu pula kekerasan seksual terhadap perempuan juga meningkat menjadi 214 permohonan pada 2023 dari 99 permohonan pada 2022. Sedangkan pada 2024 (Januari-Juni) terdapat 135 permohonan.

Adapun asal wilayah permohonanAsal wilayah permohonan tindak pidana seksual terhadap anak tertinggi pada 2023 dari wilayah Jawa Barat (117), Lampung (79), Jawa Tengah (77), Sulawesi Selatan (77), Banten (72) dan DKI Jakarta (6).

Nurherwati menjelaskan, anak-anak sangat rentan dan membutuhkan dukungan khusus agar mendapatkan pemenuhan hak dan bantuan.

Karena menurut dia, saat ini semakin marak penyelesaian perkara kekerasan seksual anak di luar jalur hukum.

Dia menjelaskan, LPSK sering menerima permohonan, namun di tengah jalan keluarga korban mencabut laporan sehingga LPSK tidak bisa memberikan perlindungan karena kasusnya sudah SP3 atau dilakukan “perdamaian” dengan pelaku.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait sejumlah masalah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa terdapat Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat dimaksimalkan." ucapnya.

Dia berharap, alokasi khusus ini bisa mengatasi sejumlah perkara perempuan dan anak yang terkendala upaya penyelesaian hukum dan pemulihannya, termasuk bantuan operasional perlindungan di level daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum dikelola optimal.

Padahal, keberadaan BPIP penting untuk menjamin Pancasila masih diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

“Kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi, BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas,” ujar Muhaimin yang juga kerap dipanggil Cak Imin saat membuka Harlah ke 26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ia menyampaikan, saat ini banyak terjadi anomali dalam ideologis kenegaraan.

Muhaimin mengatakan, ada yang mengklaim menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi praktiknya adalah kapitalisme.

“Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang yang disebut sebagai liberal kapitalisme,” sebutnya.

“Ini fakta-fakta yang setiap hari kita kunyah, kita jalankan, bahkan kita mengambil banyak keputusan,” sambung dia.

Terakhir, ia menyebutkan PKB bakal melihat lagi apakah undang-undang (UU) omnibus law memang tepat digunakan untuk masyarakat.

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam omnibus law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita dalam menjaga pilar,” imbuh dia.

BPIP dibentuk pada 2018 atau empat tahun sejak Presiden Joko Widodo berkuasa. Menurut laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.

Saat ini BPIP diketuai Yudian Wahyudi sementara Ketua Dewan Pengarah adalah Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kuasa Hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan, permohonan perlindungan itu sudah diajukan ke LPSK pada Selasa (23/7/2024).

“Tadi pukul 09.00 WIB kami ke LPSK dan diterima oleh tiga komisioner LPSK. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan kepada enam terpidana sekaligus keluarganya,” ujar Jutek di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Selain 6 terpidana, Jutek mengeklaim bahwa Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki juga turut mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

“Terkait dengan Dede tadi kuasa hukumnya Asido Hutabarat sudah menyampaikan, permohonan untuk perlindungan," kata Jutek.

Jutek menambahkan, permohonan perlindungan ini diajukan untuk memastikan Dede serta 6 terpidana lebih leluasa memberikan keterangan, dalam perkara dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara itu tujuannya,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati membenarkan adanya permohonan perlindungan oleh pihak-pihak tersebut.

“Iya, ada permohonan atas nama Dede dan enam terpidana beserta keluarganya," kata Sri saat dikonfirmasi.

Saat ini, lanjut Sri, LPSK akan terlebih dahulu menelaah permohonan yang diajukan Dede, 6 terpidana dan pihak keluarganya.

"Perlu dipenuhi formilnya, setelah itu dilakukan asesmen dan penelaahan untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," kata Sri.

Diberitakan sebelumnya, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky (16) melaporkan saksi Aep dan Dede karena diduga memberikan keterangan palsu, Rabu (10/7/2024).

Laporan tujuh terpidana itu diwakili oleh kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Roely Panggabean dan politikus Dedi Mulyadi.

Saat ini, laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo mengatakan, penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengabulkan permohonan perlindungan terhadap eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal.

Selain itu, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada lima orang anggota keluarga Vina, yakni VO, MR, SA, SK, dan SL.

Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa pemberian perlindungan ini adalah hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 17 dan 22 Juli 2024.

“Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu Inisial VO, MR, SA, SK, maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis,” ujar Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Senin (22/7/2024).

“Terkait Permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, LPSK sebelumnya juga telah menelaah soal pentingnya keterangan saksi dan korban dan tingkat ancaman yang membahayakan mereka.

Tim LPSK juga mengkaji hasil analisis tim medis serta psikologis, serta menelusuri rekam jejak tindak yang pernah dilakukan para saksi dan korban.

9 orang tak dapat perlindungan

Di luar keenam orang yang dapat perlindungan tersebut, kata Achmadi, LPSK memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan 9 orang lainnya dalam kasus ini.

Sebanyak tujuh orang di antaranya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Mereka terdiri dari pihak keluarga korban dan pelaku, serta warga yang dijadikan saksi.

“Tujuh orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga yang karena tidak ada status hukumnya,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, LPSK menolak memberikan perlindungan karena para pemohon tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

LPSK juga menilai ketujuh pemohon tersebut memiliki kecenderungan menutupi informasi, yang berkaitan dengan peristiwa pembunuh Vina dan Eki pada 2016.

“Para Pemohon dalam memberikan keterangan atau Informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa,” kata Achmadi.

Adapun dua pemohon lain yang juga ditolak permohonan perlindungannya adalah saksi LA dan terpidana SD.

Keduanya meminta perlindungan karena hendak menjalani pemeriksaan dalam penyidikan Pegi Setiawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan sembilan orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa tujuh orang di antaranya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR. Mereka adalah pihak keluarga korban dan pelaku, serta warga yang dijadikan saksi.

“Tujuh orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga yang karena tidak ada status hukumnya,” ujar Achmadi saat konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

Menurut Achmadi, LPSK menolak memberikan perlindungan karena para pemohon tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

Selain itu, ketujuh pemohon juga dianggap memiliki kecenderungan menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Para Pemohon dalam memberikan keterangan atau Informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa,” kata Achmadi.

Achmadi menambahkan, dua pemohon lain yang juga tidak mendapat perlindungan LPSK adalah saksi LA dan terpidana SD. Keduanya mengajukan perlindungan karena hendak menjalani pemeriksaan untuk proses penyidikan Pegi Setiawan.

Namun, proses penyidikan untuk Pegi Setiawan saat ini telah dihentikan seiring dengan disetujuinya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.

“Dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, LA dan SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK,” kata Achmadi.

Meski begitu, Achmadi menegaskan bahwa LPSK memberikan memberikan catatan untuk kepolisian agar menjamin keselamatan SD apabila hendak digali keterangannya.

“Dalam pemeriksaan terhadap Saudara SD, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.