SALATIGA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga semakin memanas.

Pihak fakultas membantah pernyataan Rektor Prof. Intyas Utami yang dianggap tidak menjawab isu-isu penting yang dihadapi sivitas akademika.

Aksi demonstrasi oleh dosen dan mahasiswa pun kembali menggelora, menuntut adanya dialog terbuka dan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial.

FTI: Rektor Tidak Menjawab Persoalan Sivitas Akademika

Koordinator Bidang Kerjasama, Kemahasiswaandan Kealumnian (BK3) Fakultas Teknologi Informasi UKSW Evangs Mailoa menyampaikan, pernyatan Intyas tidak menjawab persoalan yang menjadi aspirasi sivitas akademika.

"Sama sekali tidak menyentuh subtansi persoalan yang diajukan. Bahkan permintaan untuk duduk bareng dan diskusi pun tidak ditanggapi. Pimpinan UKSW jangan bersikap birokratis dan mengabaikan fakultas," ujarnya, Selasa (6/5/2025) di Kampus FTI UKSW.

Evangs mengatakan, aspirasi sivitas akademika yakni menghentikan tindakan arogansi, membina komunikasi yang baik, melakukan pembaharuan dan revitalisasi di kampus FTI UKSW seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai, dan pemasangan kanopi di area parkiran.

"Mengenai kelas tematik yang disampaikan Rektor dalam rilis itu keputusan top down dan bukan kebutuhan fakultas, karena lebih menonjolkan penampilan daripada fungsi," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mengenai pengelolaan keuangan dan beasiswa yang akuntabel, juga tak ditanggapi.

Saat ini, di FTI tercatat ada 2.738 mahasiswa, belum yang termasuk berstatus lalai registrasi.

"Jumlah mahasiswa besar tentu pendapatan besar, tapi hanya 123 mahasiswa yang mendapat beasiswa, ini tidak adil dan tidak proposional," kata Evangs.

Evangs menegaskan bahwa FTI bukan sapi perah bagi pimpinan UKSW, karena itu harus mendapat perlakuan yang adil.

"UKSW adalah rumah kita bersama, mari Rektor berdiskusi luangkan waktu datang ke FTI dan melihat kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

KOMPAS.com/Dian Ade Permana Mahasiswa dan dosen UKSW menggelar demonstrasi karena tidak puas dengan kepemimpinan Rektor Prof. Intyas Utami

FH: Penyataan Rektor Mengaburkan Fakta

Sementara dari Fakultas Hukum (FH) UKSW, dosen senior Haryanto menyampaikan pernyataan Intyas Utami menciptakan kekaburan kondisi dan fakta yang senyatanya.

"Kami hanya minta berdiskusi dengan ibu Rektor selaku orangtua di universitas ini saja tidak ditanggapi. Proses pergantian dekan dan jajaran di FH ini tidak memenuhi due process of law atau tidak alamiah," ungkapnya.

"Rektor mengirim surat tentang teguran keras pertama dan terakhir pada 18 Desember 2024. Namun, pada 10 Januari 2025 ada surat tentang apresiasi kinerja Dekan FH, ini kan berarti menunjukkan soal kinerja tidak bermasalah," sambung dia.

SALATIGA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga semakin memanas.

Pihak fakultas membantah pernyataan Rektor Prof. Intyas Utami yang dianggap tidak menjawab isu-isu penting yang dihadapi sivitas akademika.

Aksi demonstrasi oleh dosen dan mahasiswa pun kembali menggelora, menuntut adanya dialog terbuka dan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial.

FTI: Rektor Tidak Menjawab Persoalan Sivitas Akademika

Koordinator Bidang Kerjasama, Kemahasiswaandan Kealumnian (BK3) Fakultas Teknologi Informasi UKSW Evangs Mailoa menyampaikan, pernyatan Intyas tidak menjawab persoalan yang menjadi aspirasi sivitas akademika.

"Sama sekali tidak menyentuh subtansi persoalan yang diajukan. Bahkan permintaan untuk duduk bareng dan diskusi pun tidak ditanggapi. Pimpinan UKSW jangan bersikap birokratis dan mengabaikan fakultas," ujarnya, Selasa (6/5/2025) di Kampus FTI UKSW.

Evangs mengatakan, aspirasi sivitas akademika yakni menghentikan tindakan arogansi, membina komunikasi yang baik, melakukan pembaharuan dan revitalisasi di kampus FTI UKSW seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai, dan pemasangan kanopi di area parkiran.

"Mengenai kelas tematik yang disampaikan Rektor dalam rilis itu keputusan top down dan bukan kebutuhan fakultas, karena lebih menonjolkan penampilan daripada fungsi," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mengenai pengelolaan keuangan dan beasiswa yang akuntabel, juga tak ditanggapi.

Saat ini, di FTI tercatat ada 2.738 mahasiswa, belum yang termasuk berstatus lalai registrasi.

"Jumlah mahasiswa besar tentu pendapatan besar, tapi hanya 123 mahasiswa yang mendapat beasiswa, ini tidak adil dan tidak proposional," kata Evangs.

Evangs menegaskan bahwa FTI bukan sapi perah bagi pimpinan UKSW, karena itu harus mendapat perlakuan yang adil.

"UKSW adalah rumah kita bersama, mari Rektor berdiskusi luangkan waktu datang ke FTI dan melihat kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

KOMPAS.com/Dian Ade Permana Mahasiswa dan dosen UKSW menggelar demonstrasi karena tidak puas dengan kepemimpinan Rektor Prof. Intyas Utami

FH: Penyataan Rektor Mengaburkan Fakta

Sementara dari Fakultas Hukum (FH) UKSW, dosen senior Haryanto menyampaikan pernyataan Intyas Utami menciptakan kekaburan kondisi dan fakta yang senyatanya.

"Kami hanya minta berdiskusi dengan ibu Rektor selaku orangtua di universitas ini saja tidak ditanggapi. Proses pergantian dekan dan jajaran di FH ini tidak memenuhi due process of law atau tidak alamiah," ungkapnya.

"Rektor mengirim surat tentang teguran keras pertama dan terakhir pada 18 Desember 2024. Namun, pada 10 Januari 2025 ada surat tentang apresiasi kinerja Dekan FH, ini kan berarti menunjukkan soal kinerja tidak bermasalah," sambung dia.

Haryanto juga menilai evaluasi kinerja program Satu Hati yang digaungkan Intyas tidak transparan.

"Secara keseluruhan, dari awal proses teguran pertama dan terakhir, evaluasi kinerja Satu Hati, bertentangan dengan idealisme dan Statuta UKSW serta peraturan kepegawaian," ujarnya.

Mengenai kinerja, kata dia, pimpinan FH yang diberhentikan telah menunjukan sejumlah prestasi. Mulai dari status akreditasi unggul hingga kerjasama dengan berbagai lembaga dalam aras nasional dan internasional.

"Prof Umbu selama menjabat juga tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian," kata Haryanto.

Mengganggu perkuliahan

Dosen lain, Indirani Wauran mengungkapkan, kondisi yang ada saat ini tidak menganggu kegiatan belajar mengajar.

"Kami tetap memperhatikan hak dan kewajiban, bahkan setiap hari tetap datang di kampus memberi pengajaran. Kami mengajak mahasiswa untuk memperhatikan kondisi sekeliling dan kalau tidak sesuai hati nurani maka harus berani menyampaikan kebenaran," ungkapnya.

Duduk perkara demo UKSW

Sebelumnya diberitakan, hanya dalam waktu empat hari, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga 'diguncang' dua kali demonstrasi. Tak hanya mahasiswa, aksi ini juga diikuti para dosen dan alumni.

Berawal pada Jumat (2/5/2025) saat mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum (FH) UKSW melakukan aksi penolakan terhadap pencopotan Dekan FH dan jajarannya. Mereka menolak karena Surat Keputusan Rektor UKSW tentang pencopotan tersebut dinilai penuh kejanggalan, di antaranya email pemberitahuan pergantian pimpinan FH UKSW tersebut dikirimkan pada Rabu (30/4/2025) pukul 23.00 WIB.

Aksi yang dilakukan sivitas FH tersebut ternyata memantik fakultas lain untuk menyuarakan aspirasinya.

Pada Senin (5/5/2025), ada tiga fakultas yang menggelar aksi demonstrasi dengan masing-masing tuntutannya, meski muaranya sama, yakni menuding Rektor UKSW Prof. Intyas Utami bertindak arogan dalam mengambil keputusan.

Menanggapi aksi tersebut, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Prof. Intyas Utami menyampaikan pergantian pejabat di lingkungan UKSW termasuk kepemimpinan Fakultas Hukum sudah melalui proses evaluasi oleh pimpinan universitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan kampus.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, Selasa (6/5).

Pada kesempatan tersebut, Brian menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan tinggi sebagai benteng kebangsaan.

“Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi,” ujar Brian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Brian menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

“Kami ingin ada terobosan yang santai namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” tambah Brian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT, Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Kami mengacu pada tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme,” ujar Eddy.

Dok. Kemdiktisaintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

“Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif,” ujar Fauzan.

Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek Chatarina Muliana, juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

“Permen sudah memasukkan isu kekerasan dalam berbagai bentuk seperti perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi SARA. Paham ekstremisme berbasis kekerasan itu sangat abu-abu, sehingga pendekatan kolaboratif sangat penting,” jelas Chatarina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah sedang mereformasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan. Sehingga industri otomotif dalam negeri terlindungi di tengah tekanan global.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam gelaran New Energy Vehicle Summit 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Agus mengklaim, pemerintah lebih afirmatif terhadap kebijakan TKDN seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.

Secara perinci, ia menyoroti Pasal 66 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah / Institusi lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kemudian, Pasal 2 mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, yakni sebagai berikut:

(a) menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

(b) dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.

(c) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%.

Artinya, berdasarkan aturan tersebut, pemerintah wajib menggunakan produk dengan TKDN 40 persen jika barang itu tersedia dan sesuai program yang diperlukan.

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Jika barang tersebut tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, maka wajib memakai produk dengan TKDN 25 persen.

"Pasal 66 Ayat 2 (b) tadinya tidak ada. Diatur secara eksplisit apabila tidak ditemukan atau volumenya kurang untuk produk TKDN plus BMP 40 persen, maka yang harus dibeli itu produk-produk yang memenuhi TKDN 25 persen, ini merupakan ayat yang lebih afirmatif dari pemerintah," ujar Agus.

Maka nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik, sekaligus mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," tutupnya.

BLORA, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berencana akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik, seperti Gedung DPRD, Kantor Kejari dan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025) besok.

Ketua PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan, rencana aksi tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan adanya oknum salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sindikat minyak solar ataupun pertalite industri.

"Kaitan demo besok itu adalah adanya diawali dengan adanya salah satu ASN yang menjadi sindikat atau bandit minyak solar industri dan pertalite industri," ucap dia saat ditemui wartawan di markasnya, Kecamatan Ngawen, Selasa (6/5/2025).

Munaji menyebut oknum ASN yang diduga menjadi perantara minyak solar industri tersebut dilindungi oleh salah satu anggota DPRD Blora.

"Di belakang ini memang ada salah satu oknum lah anggota DPRD di Blora, yang membekingi. Ini kan kita enggak kita benarkan lah apalagi Dinas Pendidikan jangan sampai ada unsur yang pidana seperti itu, jangan," terang dia.

Menurutnya, ASN dilarang untuk menjadi perantara minyak solar industri karena melanggar kode etik profesi.

Sebab, apabila ASN tersebut benar terlibat dalam bisnis minyak solar industri, maka akan merugikan masyarakat.

"Kalau per hari kemarin yang kita tahu di lapangan ada sekitar 27 ton, per hari. Berapa itu? Kalau kita mengacu ini kan juga yang dirugikan juga tidak hanya masyarakat, sebenarnya negara pun dirugikan, iya kan karena itu barang subsidi," kata dia.

Maka dari itu, dalam rencana demonstrasi besok, pihaknya mendesak agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada ASN tersebut.

"Karena ya juga untuk efek jera di kepegawaian sendiri. Jangan sampai kasihan nanti ya bupati ya kasihan juga kan gitu," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Sunaryo belum berani berkomentar saat dimintai tanggapan terkait pernyataan ketua PP yang menyebut adanya oknum ASN di lingkungannya yang terlibat kegiatan tersebut.

"Saya belum berani komentar mas terkait hal tersebut karena belum memiliki bukti riilnya," kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi dengan santai kritik yang dilayangkan oleh Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pendidikan bagi siswa bermasalah yang dilaksanakan di barak militer.

Menurut Dedi, pro dan kontra terhadap kebijakannya adalah hal yang lumrah dan menunjukkan bahwa kinerjanya diperhatikan oleh publik.

"Bagus artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan," ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025).

Kritik dari kedua lembaga tersebut muncul karena kekhawatiran bahwa siswa bermasalah ini akan menerima pendidikan yang keras ala militer.

Namun, Dedi menilai kecemasan tersebut tidak beralasan.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan oleh para pembimbing dari TNI hanya berkaitan dengan kedisiplinan.

"Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja," ucapnya.

Dedi menambahkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh TNI bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan.

Ia mencontohkan beberapa sekolah yang mengadopsi kedisiplinan militer, seperti SMA Taruna Nusantara, yang merupakan sekolah milik tentara.

"Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara," kata Dedi.

Gubernur juga mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut serta dalam membina para siswa bermasalah dengan metode dan cara mereka masing-masing.

Ia menyatakan, hasilnya dapat dilihat mana metode yang lebih efektif dalam mendisiplinkan siswa tersebut.

"Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama," tuturnya.

Ia juga mengundang Komisi X, KPAI, dan Komnas HAM untuk mengunjungi barak tempat pelatihan.

Saat disinggung mengenai izin dari Presiden Prabowo, Dedi memastikan bahwa program ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak TNI.

Ia menjelaskan bahwa izin tersebut menunjukkan bahwa program ini telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo.

"Masa yang gini harus sama Presiden. Gampang atuh membacanya. Program ini menggunakan barak TNI dan Pusdik tempat pelatihan TNI. Diizinkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangkostrad, Pangdam, dan Dandim. Prinsip sederhana, masa tentara tidak sejalan dengan Presidennya, kan tidak mungkin," terangnya.

Dedi menegaskan bahwa para siswa yang mengikuti program tersebut tetap mendapatkan hak-hak mereka untuk pendidikan formal di sekolah.

Program ini dirancang agar siswa dididik selama beberapa waktu di Rindam, kemudian melanjutkan ke sekolah khusus yang telah ditunjuk.

"Saya jawab, mereka tetap mendapatkan pembelajaran berjalan, walaupun mereka tidak belajar orang bolos terus," pungkasnya.

Kritik Komnas HAM, DPR, dan KPAI

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang.

Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.tv, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai anak akan menjadi korban stigma dalam program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.

Pernyataan itu disampaikan oleh Aris Adi Leksono dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (6/5/2025).

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok retan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan. Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” kata Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” lanjutnya.

KOMPAS.com - Hasan Nasbi kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), meski sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka kepada publik.

Belakangan, ia tampak kembali bekerja seperti biasa di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 14, Jakarta.

Konfirmasi soal kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO disampaikan langsung olehnya di hadapan wartawan.

“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Per hari ini, saya kembali berkantor di PCO,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Namun, saat ditanya apakah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya, Hasan memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Ia hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, Prasetyo Hadi sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Kontroversi Mundurnya Hasan Nasbi

Hasan pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO saat masa transisi pemerintahan, tepatnya pada 19 Agustus 2024.

Ia kemudian kembali dilantik untuk jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.

Namun, setelah menjabat sekitar tujuh bulan, Hasan tiba-tiba memutuskan untuk mundur.

Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan usai berkomentar soal teror kepala babi di kantor Tempo.

Saat itu, alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru menanggapinya dengan melontarkan candaan.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian meminta agar insiden itu tidak diperbesar karena, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Belakangan, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga sempat membagikan dokumentasi hari terakhirnya berkantor sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025.

Dalam pernyataannya, Hasan menyampaikan bahwa keputusannya sudah melalui pertimbangan matang.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujarnya.

Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan menyebut keputusan untuk mundur diambil agar posisi Kepala PCO bisa diisi oleh sosok yang mampu memperkuat komunikasi pemerintah di masa mendatang.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah pada masa yang akan datang," tuturnya.

Tetap Hadir di Sidang Kabinet, Hasan Jadi Perhatian

Meski telah menyatakan pengunduran diri, Istana belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Terbaru, Hasan masih terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Kehadirannya setelah mengumumkan mundur pun langsung menarik perhatian publik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo tampak berkeliling menyapa para menteri sebelum sidang dimulai, termasuk Hasan Nasbi.

Hasan hadir dengan mengenakan kemeja putih seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya.

Ia duduk di antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Di hadapannya terpasang papan nama bertuliskan KKK/PCO, jabatan yang sebelumnya diemban sebelum Hasan menyatakan dirinya mengundurkan diri.

Sumber:
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Hasan Nasbi kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), meski sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka kepada publik.

Belakangan, ia tampak kembali bekerja seperti biasa di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 14, Jakarta.

Konfirmasi soal kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO disampaikan langsung olehnya di hadapan wartawan.

“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Per hari ini, saya kembali berkantor di PCO,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Namun, saat ditanya apakah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya, Hasan memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Ia hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, Prasetyo Hadi sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Kontroversi Mundurnya Hasan Nasbi

Hasan pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO saat masa transisi pemerintahan, tepatnya pada 19 Agustus 2024.

Ia kemudian kembali dilantik untuk jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.

Namun, setelah menjabat sekitar tujuh bulan, Hasan tiba-tiba memutuskan untuk mundur.

Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan usai berkomentar soal teror kepala babi di kantor Tempo.

Saat itu, alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru menanggapinya dengan melontarkan candaan.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian meminta agar insiden itu tidak diperbesar karena, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Belakangan, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga sempat membagikan dokumentasi hari terakhirnya berkantor sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mengaku mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Berbeda dengan Pigai, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer perlu dievaluasi.

Sebab, edukasi untuk masyarakat sipil bukanlah ranah lembaga militer.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Ada 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Dia menyebut, langkah tersebut tidak melanggar HAM.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Natalius mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip, seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar dia.

Natalius mengatakan, jika implementasi pendidikan siswa nakal ke barak ini berhasil, dia akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat aturan agar kegiatan yang sama bisa dilakukan di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana.

Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang.

Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Razman Arif Nasution, Rahmat menegaskan, ketidakhadiran kliennya dalam sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (6/5/2025), murni disebabkan oleh kondisi kesehatan yang menurun.

Rahmat memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau upaya untuk menghindari persidangan.

“Ini tidak direkayasa, tidak ada niat untuk menghindari persidangan. Ini murni karena kondisi kesehatannya yang tiba-tiba menurun,” kata Rahmat saat ditemui usai sidang.

Razman diketahui berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris.

Sebagai bukti keseriusan kliennya untuk hadir, Rahmat menunjukkan tiket pesawat yang telah dibeli Razman untuk kembali ke Jakarta.

“Ini tiket pesawatnya. Seharusnya Pak Razman terbang dari Medan ke Jakarta pukul 19.30 WIB (tadi malam). Tapi hingga pukul 21.00 WIB, beliau masih dirawat di ruang opname,” ungkap Rahmat.

Lebih lanjut, Rahmat juga menyampaikan pesan dari Razman yang menegaskan komitmennya untuk menjalani proses hukum.

“Satu hal yang pasti, pesan dari Pak Razman adalah, ‘Saya kuat, saya akan berjuang. Saya tidak punya niat apa pun untuk menghindari persidangan ini. Ini murni karena kondisi kesehatan,’” ujar Rahmat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter, Razman mengalami kambuhnya GERD, maag, dan vertigo.

Ia telah menjalani perawatan di rumah sakit di Medan sejak Senin (5/5/2025).

“Dari hasil pemeriksaan, ada tiga penyakit: GERD kambuh, maag kambuh, dan vertigo juga kambuh,” jelas Rahmat.

Sebagai informasi, Razman Arif Nasution ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris pada April 2023. Penetapan tersebut berdasarkan laporan Hotman dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tertanggal 10 Mei 2022.

Razman dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kasus ini bermula dari laporan Hotman terhadap mantan asistennya dan Razman, setelah Hotman dituding melakukan pelecehan seksual terhadap mantan asistennya.

PADANG, KOMPAS.com - Korban meninggal akibat pesta miras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi 4 orang.

Warga binaan terakhir yang meninggal pada Selasa (6/5/2025) di ruangan Intensive Care Unit Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban sempat menjalani perawatan selama seminggu sejak masuk pada Rabu (30/4/2024) lalu.

"Benar. Korban terakhir yang dirawat meninggal dunia di ICU," kata Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril, yang dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Busril menyebutkan, sebelum meninggal, korban mengalami kondisi memburuk dengan diagnosis keracunan alkohol.

"Jenazahnya sudah dibawa keluarga ke Agam," jelas Busril.

Dengan meninggalnya korban terakhir, maka tidak ada lagi warga binaan yang dirawat usai pesta miras oplosan parfum itu.

"Awalnya di RSAM dirawat 22 orang warga binaan. Meninggal 3 dan sisanya sudah dipulangkan," kata Busril.

Pesta miras di lapas

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai pesta minuman alkohol oplosan untuk parfum.

Awalnya, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, yang dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Yessy menyebut satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi dan akhirnya dilaporkan 3 di antaranya meninggal dunia sehingga total meninggal menjadi 4 orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menyebutkan pihaknya bersama Polresta Bukittinggi membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan itu.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," kata Marselina kepada wartawan, Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Menurut Marselina, dari pemeriksaan awal, keracunan diduga disebabkan alkohol oplosan yang digunakan untuk pembuatan parfum dicampurkan dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Menurut Marselina, jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam kasus itu, maka pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan.

"Jika ada kelalaian, akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.