JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai yang ingin kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer masuk ke kurikulum nasional.

Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, penanganan siswa bermasalah atau anak nakal seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan TNI.

Ia juga tak melihat urgensi dari pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk masuk ke kurikulum nasional.

"Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujar Anis saat dihubungi, Minggu (12/5/2025).

Ia mengatakan, pemerintah daerah bisa berkonsultasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM ihwal penanganan siswa bermasalah.

Apalagi TNI tidak mempunyai kewenangan dan pengalaman untuk mendidik siswa yang notabenenya adalah masyarakat sipil.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujar Anis.

Di samping itu, ia mendorong adanya kajian yang lebih komprehensif terkait pendidikan karakter di barak militer terhadap dampaknya kepada siswa.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ujar Anis.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat.

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia," katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

KOMPAS.com – Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi santai kritik dari Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.

Bagi Dedi, perdebatan itu justru menunjukkan bahwa kebijakannya mendapat perhatian publik.

“Bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan,” ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).

Kritik terhadap program ini datang lantaran dikhawatirkan para siswa akan mendapat perlakuan keras dengan pendekatan militer. Namun, Dedi menyatakan kekhawatiran itu tidak beralasan.

Menurutnya, peran TNI dalam program tersebut hanya sebatas pembinaan kedisiplinan.

“Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja,” ucap Dedi.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan militer dalam dunia pendidikan bukan hal baru. Ia mencontohkan keberadaan sekolah-sekolah seperti SMA Taruna Nusantara dan yayasan pendidikan di bawah TNI, serta kegiatan pelatihan Paskibraka yang kerap melibatkan tentara.

“Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara,” jelasnya.

Dedi pun mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut terlibat membina siswa bermasalah sesuai pendekatan mereka masing-masing. Ia menilai lebih baik saling bekerja sama ketimbang terus berpolemik.

“Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama,” ajaknya.

Ia juga membuka pintu bagi Komisi X DPR RI, KPAI, dan Komnas HAM untuk datang langsung melihat barak tempat pelatihan.

Terkait perizinan, Dedi memastikan program ini telah mengantongi persetujuan dari jajaran TNI, yang menurutnya mencerminkan dukungan dari Presiden Prabowo.

“Masa yang gini harus sama Presiden. Gampang atuh membacanya. Program ini menggunakan barak TNI dan Pusdik tempat pelatihan TNI. Diizinkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangkostrad, Pangdam, dan Dandim. Prinsip sederhana, masa tentara tidak sejalan dengan Presidennya, kan tidak mungkin,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa siswa tetap akan mendapatkan hak pendidikan formal meskipun mengikuti program pembinaan tersebut. Mereka tetap belajar dan tidak kehilangan akses ke pendidikan.

“Saya jawab, mereka tetap mendapatkan pembelajaran berjalan, walaupun mereka tidak belajar orang bolos terus,” tegasnya.

Kritik dari Komnas HAM, DPR, dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara. Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan. Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mengaku mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Berbeda dengan Pigai, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer perlu dievaluasi.

Sebab, edukasi untuk masyarakat sipil bukanlah ranah lembaga militer.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Ada 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.