JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hukuman terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso bisa saja berubah menjadi penjara seumur hidup, ketika dipulangkan dari Indonesia ke Filipina.

Menurut Yusril, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, apakah dirinya akan memberi grasi kepada Mary Jane atau tidak.

Apalagi, kata dia, hukuman mati sudah dihapus di Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Yusril menjelaskan, Presiden Indonesia selalu menolak permohonan grasi Mary Jane selama ini.

Dia menyebut Presiden yang menjabat di Indonesia tidak pernah memberikan grasi kepada napi narkotika.

"Presiden kita sejak beberapa tahun yang lalu telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi yang bersangkutan, maupun diajukan oleh pemerintahnya. Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi narkotika," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Yusril pun telah mengonfirmasi bahwa Prabowo mentetujui pemulangan itu.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

Macros Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Ia menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Mary Jane diketahui ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

Yusril menjelaskan, bukan hanya Filipina yang mengajukan transfer of prisoner, melainkan juga Australia dan Prancis.

Dia mengatakan, dalam ajang KTT APEC di Peru, PM Australia Anthony Albanese telah menyampaikan permintaan itu kepada Prabowo langsung.

"Dan beliau menjawab, 'sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu'," ucap Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia akan melakukan pemulangan narapidana ke negara asal, sepanjang pemerintah negara asal itu memohonnya kepada pemerintah Indonesia.

Syaratnya, kata Yusril, negara itu harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Lalu, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemulangan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara asal.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya. Kewenangan memberikan remisi, grasi dan sejenisnya telah menjadi kewenangan kepala negara dari negara tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia.

"Semua sedang kami proses dan pertimbangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebijakan ini dapat dilaksanakan. Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui langkah-langkah ini," ucap Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

Yusril menjelaskan bahwa permintaan dari Australia diajukan oleh Perdana Menteri Australia kepada Presiden RI dalam pertemuan di Peru, saat sidang negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) beberapa waktu lalu.

Sementara itu, permohonan pemindahan narapidana dari Perancis berasal dari surat Menteri Kehakiman Perancis, yang hampir bersamaan dengan surat dari Menteri Kehakiman Filipina untuk memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso.

Saat ini, para menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi (Kemenko) Bidang Kumham Imipas telah membahas masalah pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) dengan Presiden RI Prabowo.

"Insya Allah pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan sehingga proses ini berjalan," tuturnya.

Yusril menambahkan bahwa di Indonesia terdapat cukup banyak narapidana WNA yang dijatuhi berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman penjara terbatas, hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman mati.

Salah satu terpidana WNA di Indonesia, Mary Jane Veloso, telah disepakati untuk dipindahkan dan dihukum di negara asalnya, yaitu Filipina.

Mary Jane, yang merupakan warga negara Filipina, telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika.

Namun demikian, saat dipindahkan ke Filipina nantinya, hukuman Mary Jane akan disesuaikan dengan ketentuan hukum di sana, mengingat Filipina merupakan negara yang telah menghapuskan pidana mati.

"Apabila dari Presiden Filipina akan memberikan grasi, misalnya mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup, Mary Jane akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia," kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Mary Jane Veloso akan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Yusril menjelaskan bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfers of prisoner dalam hukum pidana.

"Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," kata Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Selain itu, Yusril mengatakan, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat. Antara lain, Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane.

Kemudian, Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.

Pemerintah Filipina, menurut Yusril, juga bertanggung jawab menjamin keamanan Mary Jane saat pemindahan.

"Kita akan menyerahkan (Mary Jane), misalnya di bandara di Indonesia, dan selanjutnya tanggung jawab pengamanan-nya ada pada negara yang bersangkutan,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan, pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan Pemerintah Filipina.

Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Kemudian, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah, mudah-mudahan, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan,” kata Yusril.

Masih ditahan di Lapas Yogyakarta

Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.

Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemidanaan terhadap Mary Jane Veloso akan menjadi tanggung jawab Filipina setelah dipulangkan ke negaranya tersebut.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

“Tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana untuk melaksanakan putusan pengadilan negara kita itu diserahkan kepada negara yang bersangkutan,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut Yusril, Pemerintah Filipina berwenang untuk menentukan kelanjutan pidana Mary Jane setelah dipindahkan, termasuk apabila memberikan grasi atau remisi kepada yang bersangkutan.

Namun, Yusril mengatakan, Filipina merupakan negara yang telah menghapus hukuman mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ada kemungkinan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. memberikan grasi kepada Mary Jane Veloso.

“Kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina, adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan grasi. Misalnya akan diberi grasi seumur hidup, maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia,” ujar Yusril.

“Itu kita hormati, sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di negaranya,” katanya melanjutkan.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa pemindahan narapidana ini dilakukan dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

“Prinsip-prinsip ini kita jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara dan masing-masing (negara) juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

KOMPAS.com - Di tengah-tengah para wisudawan Universitas Terbuka (UT) pada Selasa (19/11/2024), ada sosok Guru BesarIPB University yang ikut diwisuda.

Uniknya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor University ini lulus dengan wisuda S1 Jurusan Hukum di UT Bogor.

Sosok ini ialah Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS, sebagai Guru Besar di bidang Genetik dan Pemuliaan Tanaman.

Ia dikenal berdedikasi dalam Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di IPB serta berkomitmen mendalami isu lingkungan yang sangat relevan dengan tantangan zaman.

“Proses belajar tidak berhenti di titik tertentu dalam kehidupan, melainkan berlangsung terus-menerus seiring dengan perjalanan hidup. Ruh dari konsep ini adalah keinginan untuk selalu bertumbuh, berkembang, dan memperkaya diri melalui pengetahuan dan pengalaman baru, tanpa terhalang oleh usia, situasi, atau status,” ujarnya, dilansir dari laman UT.

Prof. Surjono bukan hanya seorang akademisi dan peneliti di IPB. Beliau juga seorang penulis modul di Universitas Terbuka (UT) dengan fokus pada topik lingkungan.

Melalui modul-modul yang beliau tulis, Prof. Surjono turut mendorong mahasiswa UT untuk memahami dan peduli pada isu-isu keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan harapan mencetak generasi yang berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Belajar tanpa batas usia

Bagi Prof. Surjono, alasan memilih lanjut kuliah karena mencari ilmu itu tidak dibatasi usia.

Karena itu, ia melanjutkan pendidikan S1 di jurusan yang berbeda, yaitu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP).

"Ruh belajar sepanjang hayat adalah ketekunan dan ketulusan dalam mengejar ilmu, dengan pemahaman bahwa belajar bukan hanya tentang memperoleh jawaban, tetapi juga tentang menyusun pemahaman yang semakin kaya dan mendalam. Ini adalah refleksi dari kesadaran bahwa ilmu tidak pernah habis untuk digali dan setiap pengetahuan yang kita dapatkan adalah modal untuk terus berkarya dan memberi dampak bagi diri sendiri dan orang lain,” ungkapnya dengan penuh semangat.

Langkah Prof. Surjono menunjukkan bahwa belajar tidak mengenal batas usia dan profesi.

Perjalanan akademiknya membuktikan bahwa seorang ilmuwan sekaligus akademisi tetap bisa menjadi mahasiswa.

Ia mendalami bidang-bidang baru yang dapat memperluas wawasan dan kontribusinya.

Ia membuktikan bahwa pengetahuan adalah jalan tanpa akhir yang selalu bisa dijalani siapa saja yang memiliki keberanian untuk mencoba.

“Pada akhirnya, belajar sepanjang hayat adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang berdaya guna, yang selalu terbuka pada pengetahuan dan kebenaran baru, siap berkontribusi secara positif di setiap tahap kehidupan. Ini adalah perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita, terus berkembang dengan semangat dan ketulusan tanpa akhir,” pungkasnya.

MANGGARAI, KOMPAS.com - KPU Manggarai menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk narapidana di rumah tahanan kelas II B Ruteng, pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Manggarai, Hery Harun, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendistribusikan C pemberitahuan kepada pimpinan Rutan Kelas II B Ruteng pada Rabu (20/11/2024).

"KPU Kabupaten Manggarai sudah mendistribusikan surat C pemberitahuan KWK atau undangan bagi pemilih di TPS lokasi khusus (Loksus) rumah tahanan kelas II B Ruteng," jelas Hery saat dikonfirmasi Rabu sore.

Ia mengatakan bahwa penyerahan C pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari tugas KPU Manggarai dalam melayani pemilih yang berada di TPS tersebut.

"Lokasi khusus di Rutan Kelas II B Ruteng berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai bernomor 220/PL.02.1-BA/5310/2024 tentang penetapan TPS lokasi khusus dalam pemilihan serentak tahun 2024," katanya.

Ia menerangkan bahwa jumlah pemilih di TPS lokasi khusus rumah tahanan kelas II B Ruteng sebanyak 117, terdiri dari 109 laki-laki dan 8 perempuan.

Total surat suara yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai untuk memenuhi kebutuhan pemilih di rumah tahanan tersebut sesuai jumlah pemilih pada TPS bersangkutan dan ditambah surat suara cadangan 2,5 persen dari jumlah pemilih di TPS tersebut.

"Total surat suara yang disiapkan sebanyak 120 termasuk surat suara cadangan. Untuk surat C pemberitahuan atau undangan untuk memilih telah kita serahkan ke ketua KPPS," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilih di TPS Rutan Kelas II B Ruteng berasal dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan beberapa kabupaten lain.

"Petugas KPPS di lokasi khusus diambil dari petugas Lapas sendiri. KPU Manggarai telah melakukan bimbingan teknis terkait tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, termasuk juga dalam mengelola aplikasi Sirekap," imbuhnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polresta Sleman telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan.

Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Desember 2023 setelah pihaknya menerima aduan terkait pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Kita melakukan penyelidikan kurang lebih tujuh bulan. Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkapnya dalam jumpa pers pada Rabu (20/11/2024).

Riski Adrian menambahkan bahwa setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka berinisial MRP, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIB Sleman. Saat kejadian, pelaku menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Waktu melakukan kegiatan tersebut, pelaku memiliki jabatan sebagai Kepala KPLP di Lapas Kelas II Cebongan," ucapnya.

Sebanyak 53 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk satu orang ahli pidana.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari tahanan dan narapidana.

"Modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," jelas Riski Adrian.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang hasil pungutan liar mencapai lebih dari Rp 700 juta.

"Dari total uang yang dilakukan oleh tersangka terhitung dari 8 November 2022 sampai 16 November 2023, itu sebanyak Rp 730.250.000," kata Riski Adrian.

Riski Adrian juga menjelaskan bahwa tersangka mampu menekan tahanan dan narapidana dengan memanfaatkan jabatannya.

"Dia memiliki kewenangan. Jadi dengan menjabat sebagai kepala satuan pengamanan, dia memanfaatkan upaya-upaya ini," tuturnya.

Kepala Lapas Kelas II B Sleman, Kelik Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh MRP.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polresta Sleman telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan.

Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Desember 2023 setelah pihaknya menerima aduan terkait pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Kita melakukan penyelidikan kurang lebih tujuh bulan. Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkapnya dalam jumpa pers pada Rabu (20/11/2024).

Riski Adrian menambahkan bahwa setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka berinisial MRP, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIB Sleman. Saat kejadian, pelaku menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Waktu melakukan kegiatan tersebut, pelaku memiliki jabatan sebagai Kepala KPLP di Lapas Kelas II Cebongan," ucapnya.

Sebanyak 53 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk satu orang ahli pidana.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari tahanan dan narapidana.

"Modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," jelas Riski Adrian.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang hasil pungutan liar mencapai lebih dari Rp 700 juta.

"Dari total uang yang dilakukan oleh tersangka terhitung dari 8 November 2022 sampai 16 November 2023, itu sebanyak Rp 730.250.000," kata Riski Adrian.

Riski Adrian juga menjelaskan bahwa tersangka mampu menekan tahanan dan narapidana dengan memanfaatkan jabatannya.

"Dia memiliki kewenangan. Jadi dengan menjabat sebagai kepala satuan pengamanan, dia memanfaatkan upaya-upaya ini," tuturnya.

Kepala Lapas Kelas II B Sleman, Kelik Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh MRP.

"Pemeriksaan secara internal sudah kami lakukan baik di lapas, dari kantor wilayah, maupun dari Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan di medio Januari," ujar Kelik Sulistyanto dalam jumpa pers di Polresta Sleman.

Saat ini, MRP telah diberhentikan sementara.

Sanksi disiplin akan menunggu putusan pengadilan.

"Saat ini yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara, nanti untuk sanksi disiplin menunggu pengadilan berketapan hukum tetap," pungkasnya.

Sebelumnya, Polresta Sleman menyelidiki dugaan pungutan liar di Lapas Kelas II B Sleman berdasarkan laporan dari keluarga warga binaan.

"Itu (dugaan pungutan liar) lagi dalam proses penyelidikan," ujar Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, pada Selasa (21/05/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Agung Aribawa, menambahkan bahwa pelanggaran kedisiplinan ini dilakukan oleh satu oknum pegawai yang merupakan pejabat struktural di Lapas Kelas II B Sleman.

"Oknum inisial M melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," tandasnya.

Aribawa juga mengungkapkan bahwa modus pungutan liar ini melibatkan kesepakatan dengan warga binaan untuk mendapatkan layanan tertentu, seperti kamar yang lebih baik di lapas.

"Oknum inisial M melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," ungkapnya.

BEKASI, KOMPAS.com – Kuasa hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Heri Koswara-Sholihin, Iqbal Daud Hutapea, mengancam akan melapor ke polisi terkait dugaan hoaks dan penghinaan terhadap kliennya di media sosial selama masa kampanye.

"Kami tim hukum 01 mengamati, beberapa akun sudah tidak manusiawi lagi. Sosok Pak Heri dimodifikasi dengan gambar kepala hewan," kata Iqbal di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (19/11/2024).

Ia menjelaskan, salah satu akun di TikTok, @pejuaang_nkri, bahkan menyebarkan fitnah bahwa Sholihin mengikuti akun pornografi di Instagram.

Menurut Iqbal, tuduhan itu tidak berdasar dan mencemarkan nama baik kliennya.

"Ini artinya kita sudah tidak berbicara tentang sebuah konsep dan program lagi, tapi sudah bicara masuk ke dalam pribadi. Sangat mengusik suasana kebatinan sebagai manusia," tegasnya.

Iqbal menjelaskan, akun Instagram yang dimaksud awalnya dibuat oleh seseorang atas permintaan Sholihin pada 2018. Namun, orang itu tidak lagi mengelola akun tersebut, sehingga Sholihin tidak mengetahui aktivitas pada akun yang dimaksud.

"Orang yang dipercaya oleh Pak Sholihin itu sudah hengkang, tidak menjadi timnya lagi. Nah, itu kami lagi lakukan investigasi," ujar Iqbal.

Ia meminta semua pihak, termasuk pendukung pasangan calon lain, untuk berkompetisi secara sehat dan mematuhi aturan. Jika pelanggaran terus terjadi, tim hukum Heri-Sholihin akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Artinya ada akun-akun yang jelas melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29, dan sebagainya. Kemudian ada Pasal 311 KUH Pidana tentang fitnah. Ini jelas, kami sedang mengumpulkan hal-hal tersebut," tambah Iqbal.

Tim hukum pasangan Heri-Sholihin menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menjaga integritas kampanye dan menghindari dampak buruk hoaks terhadap proses demokrasi di Bekasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ciska Wihardja mengungkap kondisi suaminya saat ini baik-baik saja di rumah tahanan Salemba.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti sidang praperadilan penetapan tersangka Tom Lembong dengan agenda penyerahan bukti oleh pemohon dan termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

"Beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia memang disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi," kata Ciska ditemui di depan ruang sidang utama PN Jaksel.

Ciska mengenal Tom Lembong adalah orang yang rapi dalam segala hal.

Kata dia, suaminya selalu mencatat semua hal yang dihadapi, termasuk soal penetapan dan penahanan sebagai tersangka.

"Dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan ada wah aneh gitu buat saya. Sejanggal gitu. Karena dia itu benar-benar sangat meticulous, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam tahanan pun beliau juga tetap disiplin dan menjaga kesehatan," ungkap Ciska.

Lebih lanjut, Tom juga disebut memberikan pesan agar tidak takut dalam situasi apa pun.

Tom juga disebut meyakini atau menyerahkan semua kepada penasihat hukum yang mendampinginya.

"Kita percayakan kepada penasihat hukum. Dan hukum Indonesia karena kita tahu kebenarannya," ucap Ciska menirukan pesan Tom Lembong kepadanya.

Terakhir, Ciska mengaku sedih dan kaget ketika suaminya tersangkut kasus dan dijadikan tersangka.

Ia tak habis pikir suaminya ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi. Padahal, menurutnya, Tom selama ini selalu bekerja untuk kebaikan.

"Tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia. Dia selalu kedepankan itu, selalu kedepankan itu. Walaupun ya buat keluarga berat gitu kan," ujar dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Mendag itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum eks Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dipimpin oleh Ari Yusuf Amir menyerahkan bukti terkait kasus hukum yang menimpa kliennya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024).

Penyerahan bukti itu digelar dalam sidang praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Pihaknya menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti terkait gugatan praperadilan itu, antara lain testimoni Tom Lembong soal kronologi pemeriksaan dan penahanannya dalam perkara hingga bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015-2017 audit BPK. Artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara," kata Ari ditemui di PN Jakarta Selatan usai sidang praperadilan.

Sementara itu, turut dihadirkan tim jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang juga menyerahkan bukti terkait permohonan maupun jawaban dari pemohon.

Akan tetapi, jaksa tidak merinci detail jumlah dan jenis berkas yang diserahkannya.

"Hari ini agendanya pembuktian, jadi dari termohon maupun pemohon menyampaikan bukti-bukti terkait permohonan maupun jawaban dari pemohon," tutur Zulkipli, tim jaksa dari Kejagung.

"Ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam jawaban itu. Pertama, terkait dengan permohonan yang tidak ditandatangani. Kemarin kan disampaikan bahwa bukti permohonan prapid itu tidak ditandatangi. Nah ini sangat penting, kaitannya dengan pembuktian atau keabsahan siapa sebenarnya pihak pemohon. Ini kan bisa saja ada pihak-pihak tertentu misalnya," ucap dia.

Dalam sidang tersebut juga sempat terjadi cekcok atau adu mulut antara pemohon dari tim hukum Tom Lembong dan termohon dari tim jaksa Kejagung.

Ari menyampaikan bahwa adu mulut itu terjadi karena pihaknya selaku pemohon tak diperkenankan melihat bukti termohon dari tim jaksa Kejagung.

Padahal, menurut Ari, sidang ini berlangsung terbuka dan tidak boleh ada yang ditutupi.

"Iya, ini kan sidangnya kan transparan. Dia bisa lihat punya semua bukti kita. Kok kita enggak bisa lihat bukti dia. Kan aneh jadinya. Kayak ada ditutupin gitu ya," ujar Ari.

Akan tetapi, adu mulut itu dengan mudah ditengahi oleh hakim Tumpanuli Marbun.

Sidang lanjutan praperadilan ini pun selesai dengan tahapan selanjutnya yaitu pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pemohon, dalam hal ini pihak Tom Lembong.

Sidang itu rencananya digelar Kamis besok dengan menghadirkan Tom Lembong secara daring.