JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra muengungkapkan ada sejumlah keuntungan yang didapat Indonesia dari transfer of prisoner dengan negara lain.

Isu transfer of prisoner ini menjadi sorotan setelah Indonesia menyetujui untuk memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Yusril menyebutkan, dengan memulangkan warga negara asing (WNA) yang berstatus terpidana ke negara asalnya, Indonesia juga berhak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang bermasalah hukum di negara tersebut.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Yusril mengatakan, dengan memulangkan napi WNA ke negara asalnya, beban pemerintah Indonesia juta berkurang karena napi tersebut bakal menjalani sisa hukuman di negaranya sendiri.

"Beban pembinaan napi dibebankan kepada APBN, yang berarti menjadi beban seluruh rakyat," ujar dia.

Yusril mengingatkan, sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah mendidik napi, supaya mereka menjadi orang baik ketika kembali ke negara asalnya.

Namun, Yusril berpandangan agar lebih baik Indonesia mentransfer napi WNA ke negara asalnya saja, agar tidak perlu ada APBN yang terbebani oleh mereka.

Yusril tidak memungkiri bahwa bisa saja hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Indonesia dibatalkan ketika Mary Jane dikembalikan ke Filipina karena negara tersebut tidak menerapkan hukuman mati.

Namun, ia menekankan bahwa hal itu berpulang dari kewenangan pemerintah negara tersebut, dalam hal ini Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr

"Memberikan grasi adalah kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus dari Presiden atas seorang narapidana yang telah diputus final dari pengadilan," kata Yusril.

Maka dari itu, kata Yusril, jika hukuman mati terhadap Mary Jane diubah oleh Filipina, itu bukan berarti mereka tidak mengakui dan tidak menghormati putusan final pengadilan.

Akan tetapi, hal tersebut memang merupakan kewenangan Kepala Negara yang diberikan oleh konstitusi.

"Pengadilan final, tetapi Presiden berwenang memberikan grasi," ujar Yusril.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lupur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecoklatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus alumunium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane tetap diproses hukum lalu dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum.

Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014.

Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemidanaan terhadap Mary Jane Veloso akan menjadi tanggung jawab Filipina setelah dipulangkan ke negaranya tersebut.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

“Tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana untuk melaksanakan putusan pengadilan negara kita itu diserahkan kepada negara yang bersangkutan,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut Yusril, Pemerintah Filipina berwenang untuk menentukan kelanjutan pidana Mary Jane setelah dipindahkan, termasuk apabila memberikan grasi atau remisi kepada yang bersangkutan.

Namun, Yusril mengatakan, Filipina merupakan negara yang telah menghapus hukuman mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ada kemungkinan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. memberikan grasi kepada Mary Jane Veloso.

“Kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina, adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan grasi. Misalnya akan diberi grasi seumur hidup, maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia,” ujar Yusril.

“Itu kita hormati, sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di negaranya,” katanya melanjutkan.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa pemindahan narapidana ini dilakukan dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

“Prinsip-prinsip ini kita jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara dan masing-masing (negara) juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.

Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso bakal dipulangkan ke negaranya Filipina. Sebab, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui permintaan transfer of prisoner yang diajukan oleh Pemerintah Filipina.

Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menanggapi rencana tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.

Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

KOMPAS.com - Kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan, terungkap.

Tersangka utama dalam kasus ini, berinisial MRP yang merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN).

MRP diduga menggunakan jabatan strategisnya untuk mengumpulkan dana dari para narapidana melalui berbagai modus.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri, sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan. Sampai pemeriksaan terakhir, pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan, jadi masih didalami apakah ada yang terlibat," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, Rabu (20/11/2024).

Awal mula pengungkapan kasus

Kasus ini bermula dari laporan keluarga warga binaan kepada Polresta Sleman pada Desember 2023. Selama tujuh bulan penyelidikan, polisi mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan MRP sebagai tersangka pada 3 Juni 2024.

Pada 18 Juli 2024, Polresta Sleman melaksanakan gelar perkara yang menghasilkan penetapan MRP sebagai tersangka tunggal.

MRP, seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), akhirnya ditahan pada 9 Agustus 2024 setelah sebelumnya mangkir dari dua pemanggilan polisi.

Uang yang dikumpulkan

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian saat menunjukan barang bukti yang berhasil diamankan dari kasus pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman atau Lapas Cebongan. Dihadirkan pula satu orang tersangka dalam kasus ini yakni berinisial MRP.

Modus yang dilakukan tersangka adalah pengancaman dan pemukulan agar menekan narapidana untuk memberikan uang dengan ancaman dan kekerasan fisik.

Dari hasil penyelidikan, MRP meminta narapidana untuk fasilitas khusus, antara lain Rp 1,5 juta hingga Rp 50 juta untuk fasilitas kamar lebih baik.

Lalu selain pembayaran awal, narapidana juga diminta setoran mingguan sebesar Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 730.250.000. Uang ini ditransfer ke rekening milik istri seorang narapidana yang sudah bebas, yang sebelumnya dipinjam MRP. Ketika diselidiki, saldo rekening telah habis digunakan oleh tersangka.

Peran tersangka

Sebagai Kepala KPLP, MRP memiliki kewenangan besar di Lapas Cebongan. Jabatan ini memungkinkannya memanfaatkan posisi strategis untuk menjalankan aksinya.

Penyelidikan mengungkap bahwa pungli dilakukan dengan dalih memberikan "layanan khusus," seperti kamar yang lebih nyaman bagi narapidana tertentu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIB Sleman, Kelik Sulistyanto, mengonfirmasi adanya pelanggaran disiplin oleh MRP.

Pemeriksaan internal telah dilakukan, dan tersangka diberhentikan sementara sambil menunggu putusan hukum tetap.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Agung Aribawa, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum dan berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi di lembaga pemasyarakatan.

Saat ini, berkas perkara MRP saat ini berada di tahap P19 setelah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilengkapi.

Polisi terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Hingga kini, tersangka MRP masih menyangkal tuduhan meskipun bukti-bukti telah menguat.

Dampak kasus pungli

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap operasional lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, kejadian ini menjadi pengingat akan dampak buruk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, terutama dalam lingkungan yang seharusnya mendukung rehabilitasi narapidana.

Dengan nominal pungli yang mencapai ratusan juta rupiah dan modus yang melibatkan kekerasan, kasus ini menjadi perhatian publik dan pengingat akan pentingnya reformasi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Proses hukum terhadap MRP diharapkan mampu memberikan keadilan sekaligus menjadi pelajaran bagi pengelola lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia.

KOMPAS.com - Kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan, terungkap.

Tersangka utama dalam kasus ini, berinisial MRP yang merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN).

MRP diduga menggunakan jabatan strategisnya untuk mengumpulkan dana dari para narapidana melalui berbagai modus.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri, sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan. Sampai pemeriksaan terakhir, pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan, jadi masih didalami apakah ada yang terlibat," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, Rabu (20/11/2024).

Awal mula pengungkapan kasus

Kasus ini bermula dari laporan keluarga warga binaan kepada Polresta Sleman pada Desember 2023. Selama tujuh bulan penyelidikan, polisi mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan MRP sebagai tersangka pada 3 Juni 2024.

Pada 18 Juli 2024, Polresta Sleman melaksanakan gelar perkara yang menghasilkan penetapan MRP sebagai tersangka tunggal.

MRP, seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), akhirnya ditahan pada 9 Agustus 2024 setelah sebelumnya mangkir dari dua pemanggilan polisi.

Uang yang dikumpulkan

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian saat menunjukan barang bukti yang berhasil diamankan dari kasus pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman atau Lapas Cebongan. Dihadirkan pula satu orang tersangka dalam kasus ini yakni berinisial MRP.

Modus yang dilakukan tersangka adalah pengancaman dan pemukulan agar menekan narapidana untuk memberikan uang dengan ancaman dan kekerasan fisik.

Dari hasil penyelidikan, MRP meminta narapidana untuk fasilitas khusus, antara lain Rp 1,5 juta hingga Rp 50 juta untuk fasilitas kamar lebih baik.

Lalu selain pembayaran awal, narapidana juga diminta setoran mingguan sebesar Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 730.250.000. Uang ini ditransfer ke rekening milik istri seorang narapidana yang sudah bebas, yang sebelumnya dipinjam MRP. Ketika diselidiki, saldo rekening telah habis digunakan oleh tersangka.

Peran tersangka

Sebagai Kepala KPLP, MRP memiliki kewenangan besar di Lapas Cebongan. Jabatan ini memungkinkannya memanfaatkan posisi strategis untuk menjalankan aksinya.

Penyelidikan mengungkap bahwa pungli dilakukan dengan dalih memberikan "layanan khusus," seperti kamar yang lebih nyaman bagi narapidana tertentu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIB Sleman, Kelik Sulistyanto, mengonfirmasi adanya pelanggaran disiplin oleh MRP.

KOMPAS.com - Polemik dugaan video para narapidana (napi) berpesta narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) berbuntut panjang.

Sipir atau petugas lapas bernama Robby Adriansyah yang merekam video tersebut dimutasi.

Tak hanya dimutasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Mulyadi juga menyebut Robby sebagai sosok yang bermasalah, positif narkoba, dan jarang masuk kerja.

Namun, Robby membantah pernyataan Mulyadi sambil meminta pihak kanwil menunjukkan bukti bahwa dirinya positif narkoba.

Kanwil Kemenkumham Sumsel bantah ada pesta narkoba

Saat dikonfirmasi, Mulyadi membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial memang direkam oleh Robby.

Tetapi, ia menampik narasi napi pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Mulyadi berdalih, Robby merekam napi atas motif butuh uang, ketergantungan obat, dan suka memeras napi.

“Makanya, kami menggeser Robby ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel). Tujuannya, supaya tidak ada lagi komunikasi antara Robby dan warga binaan di LP Tanjung Raja,” ujar Mulyadi dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/1/2024).

Mulyadi menambahkan, Robby merupakan sosok yang bermasalah sejak diangkat menjadi pegawai pada 2017.

Ia menyebut, Robby pernah terindikasi menggunakan narkoba pada 2021 dan sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Kalianda, Lampung, dan Bogor.

“Saat bertugas di Baturaja, Robby dites urine oleh kepala rupbasan dan masih positif (menggunakan narkoba),” jelas Mulyadi.

“Terakhir, Robby pernah masuk di rumah sakit jiwa yang ada di Palembang dan semua bukti administrasinya lengkap,” sambungnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengungkapkan, Robby dituding melakukan tindakan indisipliner karena jarang masuk kerja dan sempat diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham lalu mendapatkan sanksi berat.

Saat ini, Robby masih diawasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat. Bisa jadi, Robby akan dipecat jika ditemukan unsur-unsur kesalahan fatal.

Selain menyebut Robby bermasalah, Mulyadi menilai Kalapas Tanjung Raja, Badaruddin, tidak bersalah secara langsung.

Tetapi, Badaruddin bisa saja dicopot dari jabatannya apabila ke depan ditemukan peredaran narkoba, ponsel, dan pungutan liar di dalam lapas.

Robby Adriansyah minta bukti

Setelah dimutasi, Robby meminta bukti dari pihak Lapas Tanjung Raja terkait tuduhan ia positif narkoba.

Ia mengatakan, dirinya memang mengonsumsi obat, namun jenisnya adalah benzo untuk pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik.

"Saya ada riwayat penyakit. Saya diberi obat oleh dr. Abdullah Shahab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar," ungkap Robby dikutip dari Kompas.com, Minggu (17/11/2024).

"Pernyataan Bapak di media seolah-olah mencondongkan (menyudutkan) saya, merugikan nama baik saya,” tambahnya.

Robby menyesalkan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, ditambah riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi.

Meski begitu, ia merasa semua hal tersebut adalah masa lalu dan dirinya sudah berubah.

"Saya pernah di Ernaldi Bahar, berobat (untuk penyembuhan) psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah dan ingin memberikan (sumbangsih) pada negara," pungkas Robby.

KOMPAS.com - Polemik dugaan video para narapidana (napi) berpesta narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) berbuntut panjang.

Sipir atau petugas lapas bernama Robby Adriansyah yang merekam video tersebut dimutasi.

Tak hanya dimutasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Mulyadi juga menyebut Robby sebagai sosok yang bermasalah, positif narkoba, dan jarang masuk kerja.

Namun, Robby membantah pernyataan Mulyadi sambil meminta pihak kanwil menunjukkan bukti bahwa dirinya positif narkoba.

Kanwil Kemenkumham Sumsel bantah ada pesta narkoba

Saat dikonfirmasi, Mulyadi membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial memang direkam oleh Robby.

Tetapi, ia menampik narasi napi pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Mulyadi berdalih, Robby merekam napi atas motif butuh uang, ketergantungan obat, dan suka memeras napi.

“Makanya, kami menggeser Robby ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel). Tujuannya, supaya tidak ada lagi komunikasi antara Robby dan warga binaan di LP Tanjung Raja,” ujar Mulyadi dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/1/2024).

Mulyadi menambahkan, Robby merupakan sosok yang bermasalah sejak diangkat menjadi pegawai pada 2017.

Ia menyebut, Robby pernah terindikasi menggunakan narkoba pada 2021 dan sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Kalianda, Lampung, dan Bogor.

“Saat bertugas di Baturaja, Robby dites urine oleh kepala rupbasan dan masih positif (menggunakan narkoba),” jelas Mulyadi.

“Terakhir, Robby pernah masuk di rumah sakit jiwa yang ada di Palembang dan semua bukti administrasinya lengkap,” sambungnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengungkapkan, Robby dituding melakukan tindakan indisipliner karena jarang masuk kerja dan sempat diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham lalu mendapatkan sanksi berat.

Saat ini, Robby masih diawasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat. Bisa jadi, Robby akan dipecat jika ditemukan unsur-unsur kesalahan fatal.

Selain menyebut Robby bermasalah, Mulyadi menilai Kalapas Tanjung Raja, Badaruddin, tidak bersalah secara langsung.

Tetapi, Badaruddin bisa saja dicopot dari jabatannya apabila ke depan ditemukan peredaran narkoba, ponsel, dan pungutan liar di dalam lapas.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Pilwalkot Metro, Wahdi Sirajuddin dan Qomaru Zaman, didiskualifikasi sebagai peserta pilkada.

Kuasa hukum mereka, Watoni Noerdin menilai, diskualifikasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Watoni menyatakan, pengumuman yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro hanya menciptakan kegaduhan menjelang hari pencoblosan.

Ia menegaskan, pendiskualifikasian paslon seharusnya didasarkan pada surat keputusan yang memiliki kop, nomor, dan penanggung jawab yang jelas.

"Ini adalah produk hukum berpotensi ke proses tata negara. Jadi kalau surat itu sudah pasti dia akan mewakili produk TUN (tata usaha negara). Kalau ini kan enggak," ujar Watoni saat dihubungi pada Selasa (20/11/2024).

Lebih lanjut, Wakil Ketua PDI Perjuangan Lampung ini mengungkapkan, vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Metro terkait pidana pemilu yang dilanggar Qomaru Zaman tidak mencantumkan perihal pendiskualifikasian.

"Tidak ada itu dari putusan pengadilan di Metro untuk diskualifikasi itu," tegasnya.

Watoni juga menyoroti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.LA-15/11/2024 yang dikeluarkan 10 November 2024, yang dijadikan dasar untuk pendiskualifikasian.

Ia menilai, surat tersebut ditafsirkan secara semena-mena oleh KPU Kota Metro.

"Itu (surat) bukan resmi, Bawaslu saja menyatakan tidak ada indikasi didiskualifikasi. Mereka mengatakan bahwa itu bersifat saran kepada KPU," jelasnya.

Terkait dengan diskualifikasi ini, Watoni mengungkapkan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dan melakukan konsolidasi dengan partai pengusung.

Selain itu, mereka juga berencana melaporkan masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebelumnya, KPU Kota Metro mengumumkan pendiskualifikasian paslon Wahdi-Qomaru melalui akun Instagram mereka pada Rabu (20/11/2024), dengan alasan bahwa calon wakil walikota Qomaru Zaman divonis denda atas pelanggaran pidana pemilu.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka pungli lapas Cebongan Sleman berinisial MRP, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), diduga telah mengumpulkan uang mencapai lebih dari Rp 700 juta dari para narapidana.

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian mengatakan, MRP meminta uang dari para napi di Lapas Kelas IIB Sleman dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 50 juta untuk kamar khusus.

"Tersangka meminta uang dengan rincian untuk istilahnya ucapan selamat datang sebesar sekitar Rp 1.500.000 hingga Rp 5.000.000. Kemudian bayar kamar Rp 1.000.000 hingga Rp 7.000.000 dan kamar khusus Rp 50.000.000," jelas Riski dalam jumpa pers yang digelar pada Rabu (20/11/2024).

Selain itu, tersangka juga meminta setoran mingguan antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per orang.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang yang dikumpulkannya mencapai Rp 730.250.000.

MRP menggunakan dua cara untuk menarik uang, yakni secara tunai dan melalui transfer ke rekening.

"Rekening yang digunakan oleh tersangka atas nama istri dari salah satu narapidana yang sudah bebas. Jadi dulu pernah dipinjam kartu ATM-nya," tuturnya.

Riski juga menambahkan bahwa saat pemeriksaan, saldo rekening tersebut sudah tidak ada, karena seluruh uang telah digunakan oleh tersangka.

"Itu aktivitas sudah satu tahun, rekening pas kita lakukan pemeriksaan itu sisanya sudah tidak ada lagi, jadi sudah dimanfaatkan yang bersangkutan untuk kebutuhan dia," ucapnya.

Saat ini, MRP adalah satu-satunya pelaku yang teridentifikasi dalam kasus pungli ini.

Namun, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri, sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan. Sampai pemeriksaan terakhir, pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan, jadi masih didalami apakah ada yang terlibat," pungkas Riski.

Sebelumnya, Polresta Sleman menerima aduan mengenai pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman pada Desember 2023.

Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih tujuh bulan, polisi menemukan indikasi tindak pidana korupsi.

"Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkap Riski.

Dari hasil penyelidikan, polisi telah meminta keterangan dari 53 orang saksi serta satu ahli pidana.

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka meliputi pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari para tahanan dan narapidana.

KOMPAS.com - Nama Robby Ardriansyah viral usai memvideokan dugaan pesta narapidana di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Hasil tes urine Robby menunjukkan ia positif mengonsumsi Benzodiazepine.

Kepala Rupbasan Baturaja, Sumsel, Palben Manurung SH mengatakan, obat tersebut bukan termasuk narkoba.

Dilansir dari WebMD, benzodiazepine adalah sejenis obat penenang yang biasanya direkomendasikan dokter untuk orang-orang yang mengalami gangguan medis, seperti insomnia, kecanduan alkhohol, mudah gelisah, gangguan kecemasan, kontrol kejang, dan relaksasi otot.

"Bukan narkoba, dari hasil test petugas kesehatan urine Robby mengandung Benzodiazepin (BZD/BZO), saya tidak mengerti zat apa itu," katanya saat ditemui, Rabu (20/11/2024).

Diketahui, Robby saat ini menjadi sorotan karena dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Baturaja, OKU tak lama setelah video napi diduga pesta sabu di Lapas Tanjung Raja viral di sosial media.

Bahkan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel, Mulyadi mengungkap Robby adalah ASN bermasalah yang mengkonsumsi narkoba bahkan sudah 2 direhabilitasi.

Setibanya di Rupbasan Baturaja menjalani tes urine.
Dikatakan Palben, tes urine memang dilakukan rutin oleh petugas kesehatan dari Rutan Baturaja.

Tanggal 14 November 2024 dilakukan tes terhadap lima karyawan Rupbasan Baturaja termasuk Robby Adriansyah.

Hasil tes Robby postif mengandung BZO/BZD, Palben mengaku dirinya tidak mengerti jenis obat apa itu.

Di kesempatan itu Palben mengatakan memang Robby minum obat rutin untuk mengurangi kecemasan berlebih.

Palben mengaku dirinya tidak tahu persis cerita masa lalu Robby Adriansyah. Tapi dia masih bisa bekerja dan layak bekerja.

“Saya lihat tadi dia live di salah satu televisi swasta, bagus bicaranya terarah,” kata Kapala Rupbasan Baturaja.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin dan KPLP Tanjung Raja, Ade Irianto.

Penonaktifan kedua pejabat Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Sumatera Selatan, itu guna pemeriksaan terkait video viral sejumlah warga binaan sedang berpesta sambil memainkan musik remix.

"Sudah (instruksi penonaktifan)," kata Agus saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (19/11/2024).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Hasil Tes Urine Robby Adriansyah Eks Petugas Lapas Tanjung Raja, Positif Benzodiazepine

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) resmi kepengurusan Partai Golkar 2024-2029 dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Momen itu berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

“Kami dari Kementerian Hukum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar,” ujar Supratman pada awak media.

Ia menyebutkan Partai Golkar sudah melengkapi semua syarat administratif.

Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Kementerian Hukum tak mengesahkan kepengurusan baru Golkar.

“Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kementerian Hukum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik,” ujarnya.

“Kewajiban kami setelah semuanya dinyatakan lengkap, wajib hukumnya untuk kami menerbitkan SK yang baru,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan bahwa SK Kemenkumham ini merupakan SK baru setelah struktur kepemimpinan Golkar dilengkapi.

SK yang lama baru berisi pengurus sementara yang diisi oleh 9 orang. Sementara itu, dalam SK yang baru, formasi Golkar kian lengkap dengan 159 kader, dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, dan mahkamah partai.

“Jadi saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap. Dengan demikian saya pikir, sudah selesai fase tahap demi tahap yang kami lakukan,” ucap Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengkaji pemulangan sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal mereka, termasuk WN Filipina Mary Jane yang merupakan terpidana mati atas kasus narkoba.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024), Supratman menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol Agus Andrianto.

“Karena bukan hanya Mary, ada juga narapidana dari Perancis dan beberapa dari Inggris,” kata Supratman.

Ia menambahkan, para duta besar dari negara-negara tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan narapidana tersebut ke negara masing-masing.

Supratman menekankan, Indonesia terbuka terhadap permintaan dari negara-negara tersebut, dengan syarat bahwa mereka mengakui sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

“Tetapi sementara kami pelajari bersama Pak Menko, Prof Yusril, nanti pada akhirnya kami komunikasikan dan konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu diambil, mana yang terbaik,” tuturnya.

Selain itu, Supratman juga menyebutkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengembalikan narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini menjalani hukuman di luar negeri.

Salah satu langkah yang telah diambil adalah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia.

“Kami juga meminta agar warga negara Indonesia yang ada di luar negeri sedapat mungkin bisa dipulangkan jika terjadi pertukaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat dengan pemerintah Filipina untuk memulangkan Mary Jane, terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkotika.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak membebaskan Mary, melainkan memulangkannya melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.