JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPKAlexander Marwata menyoroti empat dari lima Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang berasal dari lembaga penegak hukum.

Alex berharap pimpinan KPK tersebut dapat bekerja dengan baik dan tidak mewakili instansi asalnya.

"Pimpinan terpilih 4 orang berasal atau berlatar belakang dari lembaga penegak hukum. Satu orang dari lembaga audit negara. Semoga mereka tidak mewakili lembaga dari mana mereka berasal," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Alex mengatakan, siapa pun pimpinan atau ketua KPK tidak akan banyak membawa dampak perubahan dalam pemberantasan korupsi apabila tidak ada komitmen bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terutama presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum.

Ia juga mengatakan, persoalan pemberantasan korupsi justru terletak di tubuh institusi penegak hukum.

"Mustahil kita bersih-bersih dengan menggunakan sapu kotor," ujarnya.

Terakhir, Alex berharap Pimpinan KPK 2024-2029 yang berlatarbelakang aparat penegak hukum dapat berkoordinasi lebih baik dengan instansi asalnya agar dapat menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas.

"Sebaliknya saya berharap dengan latar belakang mereka, mereka bisa berkoordinasi lebih baik dengan jajaran pimpinan instansi asal mereka untuk menciptakan aparat penegak hukum dan auditor negara yang profesional dan berintegritas," ucap dia.

Adapun Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memilih 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting melalui Rapat Pleno Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Dari hasil penghitungan tersebut, Komisi III DPR RI kemudian memilih 5 capim KPK dengan perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai pimpinan terpilih.

Mereka adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Setyo Budiyanto yang merupakan polisi aktif bintang tiga atau Komisaris Jenderal terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029.

Fitroh Rohcahyanto pernah menjabat Direktur Penuntutan KPK (2019). Jaksa senior ini berpengalaman menangani berbagai kasus besar, seperti e-KTP, Hambalang, dan korupsi proyek lainnya.

Ibnu Basuki Widodo merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia berpengalaman mengadili banyak kasus korupsi selama bertugas di Pengadilan Tipikor.

Johanis Tanak pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan Direktur di Kejaksaan Agung. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024.

Terakhir, Agus Joko Pramono merupakan mantan Wakil Ketua BPK dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina memicu perhatian publik, terutama mengenai dasar hukumnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut kebijakan transfer narapidana ini masih minim regulasi. Meski belum ada undang-undang khusus yang mengatur, kebijakan ini didasarkan pada sejumlah perjanjian internasional dan diskresi presiden.

Kerangka hukum transfer narapidana

Menurut Yusril, Indonesia tidak memiliki aturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur transfer narapidana atau pertukaran tahanan.

Meski begitu, kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters yang diteken oleh anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menjadi dasar hukum yang digunakan.

MLA mencakup bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Yusril menjelaskan kebijakan transfer narapidana tetap memungkinkan meski tidak diatur undang-undang, karena undang-undang tidak melarang atau mewajibkan.

Presiden memiliki diskresi mengambil kebijakan berdasarkan perjanjian internasional dan kesepakatan antarnegara.

Syarat transfer narapidana meliputi permintaan resmi dari negara asal, pengakuan terhadap putusan pengadilan Indonesia, serta penghormatan terhadap sisa hukuman yang harus dijalani di negara asal.

Transfer ini bersifat timbal balik. Artinya, jika permintaan Filipina dipenuhi, negara tersebut harus mempertimbangkan permintaan serupa dari Indonesia di masa depan.

Latar belakang kasus Mary Jane

Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin. Pada Oktober 2010, ia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan grasinya ditolak pada 2014 oleh Presiden Joko Widodo.

Eksekusi yang dijadwalkan pada 2015 ditangguhkan setelah pihak berwenang Filipina menangkap perekrut yang diduga menjebaknya dalam kasus narkoba. Hingga 2024, Mary Jane masih menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Batasan hukum transfer narapidana

Indonesia memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-undang ini memberikan landasan kerja sama hukum internasional, tetapi tidak mencakup transfer narapidana. Pasal 4 UU tersebut secara eksplisit menyatakan pengalihan narapidana tidak termasuk dalam wewenang yang diberikan.

Selain UU tersebut, Indonesia juga menyetujui pakta MLA dengan negara-negara ASEAN sejak 2019.

Meski mencakup berbagai jenis kejahatan seperti narkoba, perdagangan manusia, hingga cybercrime, pasal dalam pakta MLA juga tidak memberikan kewenangan untuk memindahkan narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Ketiadaan dasar hukum eksplisit terkait transfer narapidana membuat kebijakan ini bergantung pada perjanjian internasional, diskresi presiden, dan kerja sama bilateral.

Meski kontroversial, kebijakan ini dianggap langkah diplomatis dalam konteks hubungan Indonesia-Filipina, meski harus tetap mengacu pada prinsip timbal balik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa belum ada dasar hukum dari kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisioner dan exchange of prisioner.

Diketahui, rencana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina, merupakan bagian dari kebijakan transfer of prisioner.

Dalam kasus Mary Jane, Yusril menyebut bahwa yang menjadi dasar hukum adalah perjanjian kerja sama dua negara atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Namun, Yusril mengatakan, pemerintah bakal mendorong agar payung hukum transfer of prisioner dan exchange of prisioner bisa dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Memang ke depannya tentu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR nanti ketika rapat menyusun prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas dengan DPR,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisioner atau exchange of prisoner ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan kita sekarang tetapi belum ada undang-undangnya,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, menurut Yusril, selama belum ada undang-undang yang spesifik mengatur maka Presiden berhak membuat kebijakan khusus.

“Maka Presiden berwenang untuk merumuskan satu kebijakan atas dasar kemanfaatan, pertimbangan kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia dan lain-lain. Itu dapat saja dilakukan oleh negara kita,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya di transfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Yusril pun menyinggung soal banyaknya WNI yang dipidana di negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi.

“Itu mungkin suatu saat setelah kita menelaah nanti, mungkin kita yang megajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia atau kepada pemerintah Saudi Arabia supaya narapidana itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di Tanah Air,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap akan meminta akses pemantauan setelah Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Menurut Yusril, akses memantau tersebut akan dimasukan dalam perjanjian kerja sama pemindahan narapidana dengan Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatannya nanti yang akan kita rumuskan dengan Filipina, dalam konteks Mary Jane ini adalah Pemerintah Indonesia itu tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Yusril mengatakan, pemantauan tersebut penting untuk memastikan narapidana yang dipindahkan tetap menjalankan hukuman yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

“Tidak bisa kita katakan, ini kita serahkan transfer ke Filipina terus datang ke sana orangnya dibebasin saja. Itu enggak bisa. Jadi, dia tetap harus menjalani sisa hukuman,” ujarnya.

Menurut Yusril, akses pengawasan dan pemantauan tersebut bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Manila.

“Kita tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan ini. kan kita punya kedutaan di Manlia yang bisa membantau perkembangan ini,” kata Yusril.

Tanggung jawab Filipina

Sementara itu, Yusril mengatakan, terkait kelanjutan pemidanaan Mary Jane menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Filipina.

“Saya dengar di Filipina, dia (Mary Jane) akan ditempatkan di penjara Mandaluyong. Saya tahu tempat itu di tengah-tengah kota Manila dan katanya akan dibina di sana,” ujarnya.

Bahkan, menurut Yusril, jika Presiden Filipina akan memberikan grasi kepada Mary Jane maka sudah menjadi kewenangan Filipina setelah dipindahkan.

“Kemungkinan besar Presiden (Filipina) akan mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup lebih dahulu. Setelah itu, dia mungkin akan dikurangi 20 tahun, dikurangi menjadi tahanan rumah, tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahaan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisioner yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada kerja sama perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menghadirkan enam saksi ahli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (21/11/2024).

Dalam sidang tersebut, para saksi ahli menjelaskan mengenai aturan terkait sistem penetapan tersangka dan penahanan.

Tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penangguhan penahanan klien mereka kepada hakim.

“Ya kita tunggulah hasil proses peradilan ini. Kita sama-sama hargai proses ini. Semoga nanti ada keputusan yang terbaik, dan bisa membuka kasus ini,” kata kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir.

Ari juga mengungkapkan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, seharusnya dapat menjadi yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara serupa.

“Ini (seharusnya) bisa menjadi yurisprudensi. Ini mengkhawatirkan nih,” tambahnya.

Ia juga menyayangkan bahwa peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu dapat dibuka kembali, yang ia anggap berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi.

“Tebang pilih akan terjadi pada saat ini. Nah inilah yang akan ditunggu (hasil sidang praperadilan),” lanjutnya.

Ari menegaskan pentingnya menghentikan tindakan yang dapat dianggap sebagai kriminalisasi.

“Ya makanya dalam periode kepemimpinan presiden saat ini sebaiknya ini dihentikan. Jangan kita karena tidak suka kepada seseorang lalu menzalimi orang dengan kasus hukum yang dibuat-buat. Itu namanya kriminalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penangguhan praperadilan harus dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang jelas, salah satunya adalah melalui sidang praperadilan.

“Dalam proses praperadilan ini lah kita lihat. Kalau praperadilan ini bisa melihat secara objektif tadi ahli-ahli yang kita hadirkan,” ujarnya.

Ari juga menyoroti ketidakmampuan jaksa yang hadir untuk menjelaskan kepada publik mengenai apakah kriminalisasi masih ada atau tidak.

“Kita juga lihat, bagaimana para jaksa yang hadir tadi tidak bisa menjelaskan ke publik apakah kriminalisasi itu masih ada atau tidak ada,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut Yusril, hal itu menjadi preseden bahwa kesepakatan dua negara bisa menjadi dasar melakukan kebijakan termasuk pemindahan narapidana ke negara asalnya.

“Jadi sudah ada preseden walaupun tidak dalam konteks transfer of prisioner tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain itu sudah ada presedennya di masa yang lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Yusril pun menyinggung soal banyaknya WNI yang dipidana di negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi.

“Itu mungkin suatu saat setelah kita menelaah nanti, mungkin kita yang megajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia atau kepada pemerintah Saudi Arabia supaya narapidana itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di Tanah Air,” ujarnya.

Masih ditahan di Lapas Yogyakarta

Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.

Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

KOMPAS.com - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negaranya.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes FIlipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, pemulangan Mary Jane ke Filipina ini dapat terwujud melalui kebijakan transfer of prisoner.

Lantas, apa itu transfer of prisoner?

Apa itu transfer of prisoner

Transfer of prisoner atau transfer of sentenced person (TSP) merupakan kerja sama internasional, di mana narapidana yang sudah menjalani hukuman di suatu negara dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman.

Menurut laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), seseorang yang berada di wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.

Meski begitu, mereka tetap berada dalam perlidungan negara asalnya.

Di Indonesia, pemindahan narapidana antarnegara dapat dilakukan dengan perjanjian, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan transfer of prisoner

TSP pertama kali dikemukakan dalam Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crimmme and the Treatmment of Offenders pada 1985 dan kini telah menjadi praktik umum di dunia internasional.

Tujuan utama dari TSP untuk memberikan perlindungan HAM dengan melakukan rehabilitasi kepada narapidana di dalam wilayahnya sendiri.

Ini dilakukan agar tidak ada kendala selama menjalani proses hukum.

Kendala yang dimaksud, seperti perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan.

Dengan menjalani hukuman di negara asalnya, diharapkan fisik dan mental narapidana dapat menjadi lebih baik ketimbang dihukum di negara asing.

Narapidana jadi kewenagan negara asal

Yusril menjelaskan, Indonesia dapat memulangkan narapidana apabila pemerintah negara asal mengajukan permohonan dan disetujui oleh presiden.

KOMPAS.com - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negaranya.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes FIlipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, pemulangan Mary Jane ke Filipina ini dapat terwujud melalui kebijakan transfer of prisoner.

Lantas, apa itu transfer of prisoner?

Apa itu transfer of prisoner

Transfer of prisoner atau transfer of sentenced person (TSP) merupakan kerja sama internasional, di mana narapidana yang sudah menjalani hukuman di suatu negara dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman.

Menurut laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), seseorang yang berada di wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.

Meski begitu, mereka tetap berada dalam perlidungan negara asalnya.

Di Indonesia, pemindahan narapidana antarnegara dapat dilakukan dengan perjanjian, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan transfer of prisoner

TSP pertama kali dikemukakan dalam Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crimmme and the Treatmment of Offenders pada 1985 dan kini telah menjadi praktik umum di dunia internasional.

Tujuan utama dari TSP untuk memberikan perlindungan HAM dengan melakukan rehabilitasi kepada narapidana di dalam wilayahnya sendiri.

Ini dilakukan agar tidak ada kendala selama menjalani proses hukum.

Kendala yang dimaksud, seperti perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan.

Dengan menjalani hukuman di negara asalnya, diharapkan fisik dan mental narapidana dapat menjadi lebih baik ketimbang dihukum di negara asing.

Narapidana jadi kewenagan negara asal

Yusril menjelaskan, Indonesia dapat memulangkan narapidana apabila pemerintah negara asal mengajukan permohonan dan disetujui oleh presiden.

Syaratnnya, negara tersebut harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Setelah narapidana kembali ke negara asal, mereka akan menjalani sisa hukuman di sana, sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Namun, negara asal berhak memberikan kewenangan berupa remisi, grasi, dan sejenisnya kepada narapidana tersebut.

Biaya selama proses pemulangan narapidana juga ditanggung oleh negara asal.

Nasib Mary Jane usai dipulangkan ke Filipina

Yusril melanjutkan ada kemungkinan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Indonesia dibatalkan oleh Filipina, karena negara tersebut tidak menerapkannya.

Namun, hal itu bukan berarti Filipina tidak mengakui dan menghormati putusan final pengadilan.

Menurutnya, ini merupakan bagian dari kewenangan kepala negara yang diberikan konstitusi.

''Pengadilan final tetapi Presiden berwenang meberikan grasi,'' ujarya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengungkapkan keheranannya terkait akses yang dimiliki Nella Marsela untuk menggunakan kendaraan dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Holija Harahap.

Jovi mengatakan, Nella bukanlah seorang jaksa, melainkan pegawai pengawal tahanan.

"Karena statusnya harus kita ketahui bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK," kata Jovi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Jovi juga membantah tudingan bahwa dirinya telah memfitnah Nella.

Ia menjelaskan, unggahan foto Nella yang menampilkan dirinya menggunakan mobil dinas Pajero milik Kajari Tapsel dimaksudkan sebagai kritik.

"Saya hanya melakukan yang pertama mengkritik saudara Nella Marsela yang suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, Jovi telah dituntut dua tahun penjara terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Nella.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada Selasa (12/11/2024), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa Jovi telah menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Kasus ini menjadi viral setelah Jovi mengeklaim bahwa dirinya dikriminalisasi.

Peristiwa ini bermula pada Selasa, 14 Mei 2024, ketika Nella menerima tangkapan layar unggahan dari akun Instagram Jovi yang dikirim oleh Nova Arimbi Parinduri, staf di bagian pidana umum Kejari Tapsel.

Dalam jepretan layar akun Instagram Jovi, tertulis ajakan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pegiat korupsi di Tapsel dan Kota Padangsidimpuan, apabila melihat Nella Marsela (disertai foto Nella) mengendarai mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova kepala Kejari Tapsel digunakan untuk pacaran dan keperluan pribadi, supaya mengirimkan informasinya ke Jovi.

Informasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan.

Merasa tidak terima, Nella menyurati Kajari Tapsel, Siti Holija Harahap, untuk meminta petunjuk.

Kajari Tapsel kemudian memberikan arahan bahwa permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nella Marsela sebagai urusan pribadi.

Namun, pada 25 Mei 2024, Nella resmi melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Selatan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Magelang akan memberlakukan libur kunjungan bagi keluarga narapidana pada hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Kepala Lapas Kelas IIA Kota Magelang, Bambang Wijanarko menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada di lingkungan lapas.

"Libur satu hari saja, tanggal 27 (November)," ungkapnya kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 21 November 2024.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor W.14_UM.01.01_14330 yang dikeluarkan pada 14 November 2024.

Dalam kesempatan ini, Bambang juga menginformasikan bahwa akan ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Kelas IIA Magelang bagi 576 narapidana yang terdaftar.

Bambang menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang telah melakukan sosialisasi mengenai peserta Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Kota Magelang.

"Poster-poster berisi visi misi (pasangan calon) sudah ditempel di dalam lapas," ujarnya.

Dari total 576 narapidana, sebanyak 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jawa Tengah.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah mengantongi bukti berupa audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ari mengatakan, pihaknya memiliki hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dalam hasil tersebut, Ari menilai bahwa tidak ada kerugian negara.

“Kita punya bukti dari BPK yang sudah melakukan audit pada tahun 2015-2017 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara,” kata Ari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

Ari menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerugian negara dari kebijakan izin impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong di masa jabatannya.

“Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, dan audit investigatif tidak ada,” jelasnya.

Menurut Ari, menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, namun belum mendapatkan bukti - bukti yang cukup adalah sebuah kesalahan.

“Jadi kalau ada nanti, baru mau mencoba mencari, orang sudah jadi tersangka. Ahli pidana sudah menjelaskan,” tegasnya.

Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian negara dari BPK.

Dia menegaskan, jika tidak bisa ditunjukkan, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.

Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.

Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.

Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.

“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.

Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.

“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.

Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.

“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.

Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.